Bebaskan mereka yang ditahan dan Hentikan Kekerasan terhadap kaum Sosialis Malaysia! Hentikan Represi terhadap Hak-hak demokratik rakyat Malaysia!
Kepada Perdana Menteri Malaysia : Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak.
Cq. Duta Besar Malaysia di Jakarta
Kami memprotes anda untuk menyatakan kemarahan dan pengutukan kami atas kekerasan dan penangkapan yang dilakukan pemerintahan anda saat ini terhadap 30 aktivis Partai Sosialis Malaysia.
Kami sangat terganggu oleh tindakan yang dilakukan pemerintahan dan kepolisian anda beberapa waktu terakhir dan memandangnya sebagai upaya untuk mengintimidasi warga Malaysia dalam menjalankan hak-hak sipil dan politiknya.
Kami menganggap penting untuk menegakkan perlindungan hak-hak rakyat Malaysia, organisasi sipil dan partai politik untuk menjalankan kebebasan berekspresi dan berideologi sebagai hak azasi manusia paling mendasar.
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2011, Ruyati dihukum pancung oleh kerajaan Arab Saudi. Ruyati dihukum pancung karena melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan majikannya meninggal dunia, hal tersebut terjadi karena Ruyati sering mendapat siksaan dari majikan. Namun setelah Ruyati dihukum pancung dan telah dieksekusi, kini muncul lagi “Ruyati” kedua, yaitu Sumartini TKI asal Sumbawa Besar yang difitnah dan dituduh menyihir anak majikannya yang menghilang dari rumah beberapa waktu lalu. Sumartini, TKI asal Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat telah bekerja di luar negeri sejak tahun 2007 dan kini ia divonis dengan hukuman pancung.
Keberangkatan Sumartini menjadi TKI ke Saudi Arabia melalui PT Duta Sapta Perkasa yang beralamat di Jalan Mawar II no 5, Desa Menala RT 01 RW 06, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Perempuan berusia 33 tahun ini dipenjara pada tahun 2009 dan divonis pada bulan April 2010, kemudian 1 Mei 2010 pihak KBRI mengajukan upaya banding tetapi ditolak. Pada 29 Mei 2011 pihak KBRI mengupayakan agar kasus Sumartini dapat dimaafkan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban.
Senin (27/06/2011) siang yang terik itu menjadi saksi saat puluhan massa meninggalkan Bundaran HI menuju kedutaan besar Thailand. Sekira 500-an meter, massa yang rata-rata berkaos merah dan menamakan dirinya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu tiba di depan Kedubes Thailand di Jl Imam Bonjol 74. Mereka segera merapikan barisan dan bergantian menyampaikan orasi.
Tentu bukan soal TKI karena negeri gajah putih itu bukan;ah negara tujuan penempatan TKI. Serikat buruh yang tidak asing dengan aktivitas di jalan ini sedang menyerukan tuntutan pembebasan koleganya dari Thailand, Somyot Pruksakasemsuk, yang saat ini mendekam di penjara. Lelaki 50 tahun, salah seorang pimpinan ‘Kaus Merah’ ini berkali-kali ditangkap pemerintah Thailand lantaran dituduh melanggar Lese Majeste, sebuah undang-undang untuk melindungi previlese kerajaan dan yang melanggarnya terancam kurungan minimal tiga tahun lamanya. Somyot terancam dihukum hingga 15 tahun lantaran aktivitasnya di kelompok Kaus Merah yang pernah melumpuhkan Bangkok setahun silam.
Salah satu orator, Sulthoni, menyebut aksi ini sebagai bentuk solidaritas sesama kaum pekerja yang ditindas dalam menyampaikan tuntutan demokratisnya, situasi yang juga dialami buruh di Indonesia. “Bebaskan Somyot sekarang juga! Pemerintahan Thailand antidemokrasi,” seru Sulthoni yang juga aktivis Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO-PRP). Sementara, Asih, seorang guru yang tergabung dalam SP-BIS (Serikat Pekerja The British Internasional School) berorasi dalam bahasa Inggris yang bagus dan menyatakan dukungannya terhadap aksi Konfederasi KASBI demi pembebasan Somyot.
Setelah bergantian orasi selama sejam lamanya, aksi yang dipimpin Departemen Internasional Konfederasi KASBI, Simon, diakhiri dengan penyerahan surat tuntutan ke delegasi Kedubes Thailand. Simon kemudian berseru bahwa aksi tuntutan pembebasan Somyot tidak akan berakhir saat itu juga dan tidak hanya di Indonesia. “Aksi pembebasan Somyot juga berlangsung di Hongkong, Australia, Malaysia dan negara-negara lainnya sebagai bentuk solidaritas Internasional,” tegas Simon (Jxm)
Komite Penyelamat Organisasi - Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO – PRP), mengutuk keras atas tindakan Pemerintah Malaysia menyerang dan menangkap 30 aktivis Partai Sosialis Malaysia (PSM). Mereka ditahan di tiga tempat berbeda yaitu Balai Police Sungai Dua, IPD Kepala Batas dan IPK Pinang. Selain mengalami intimidasi, pihak kepolisian Malaysia juga tidak memberikan layanan kesehatan serta air minum bagi para tahanan. Demikian juga pihak Kepolisian Malaysia telah melakukan pelecehan terhadap aktivis-aktivis perempuan yang ditahan. Sementara itu preman-preman UMNO juga dimobilisasi untuk mengintimidasi para keluarga aktivis yang ditahan. Partai Sosialis Malaysia saat ini terlibat dalam kampanye “Udahlah-Bersaralah (Sudah Cukup-Mundurlah)”, yakni sebuah seruan terbuka yang dilakukan dalam rangka membawa kesadaran rakyat Malaysia menuju perubahan dalam Pemilihan Umum Malaysia.
Pada tanggal 19 Mei 2010, Rejim Abhisit Vejjajiva yang berkuasa di Thailand menggunakan tank dan tentara untuk membubarkan protes dari “Kaus Merah” yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Tuntutan mereka sederhana: Kembalikan Demokrasi ke Rakyat Thailand. Setelah pembubaran demonstrasi Kaus Merah di Bangkok pada Mei dengan kekerasan, represi tetap berlanjut di Bangkok dan meluas ke berbagai daerah di Thailand. Lebih dari 90 orang dibunuh, ribuan terluka dan sekitar 417 aktivis pejuang demokrasi ditahan dan dipenjarakan oleh Rejim Abhisit. Namun perlawanan rakyat Thailand dengan Kaos Merah-nya tidak berhenti begitu saja.
Puluhan massa dari Solidaritas Rakyat untuk Buruh Yogyakarta, mengadakan aksi solidaritas terhadap Buruh Migran yang mengalami penyiksaan di luar negeri. Solidaritas Rakyat untuk Buruh ini terdiri dari berbagai elemen gerakan di Yogyakarta yang didominasi oleh kaum perempuan. Organisasi yang bergabung antara lain, Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO - PRP), Kolektif Perempuan Pekerja (KPP), Simpul Taruni Rakyat (STARA), Lingkar Permata, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Yogyakarta, Resista, Rumpun Cut Nyak Dien (RTND), dll.
Aksi ini berlangsung sejak pukul 09.00 dimulai didepan Kantor Gubernur Propinsi DI. Yogyakarta. Selanjutnya massa longmarch menuju Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Disepanjang jalan, massa dari Solidaritas Rakyat untuk Buruh tersebut, menampilkan aksi teatrikal dengan adegan penyiksaan dan pemancungan yang dilakukan oleh SBY (Presiden RI), Muhaimin Iskandar (Menakertrans), Marti Natalegawa (Menlu) dan Jumhur Hidayat (Keala BNP2TKI). Menurut Koordinator Aksi, Maria Ulfa, keempat orang inilah yang bertanggung jawab atas kematian Ruyati dan nasib Buruh Migran Indonesia lainnya. Merekalah yang sesungguhnya memancung dan menyiksa Kaum Buruh, khusunya Buruh migran Indonesia.
Suharsih, Humas Solidaritas Rakyat untuk Buruh, yang juga sekaligus sekretaris KPO - PRP Yogyakarta, menjelaskan bahwa tema utama yang diusung dalam aksi solidarita ini adalah, "Rezim SBY - Boediono Anti Kaum Buruh, Gagal Melindungi Buruh Migran Indonesia". Adapun tuntutan yang diajukan oleh Solidaritas Rakyat Buruh, Yogyakarta, antara lain : Hentikan pengiriman PRT keluar negeri, sediakan lapangan kerja dan upah yang layak, jaminan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia, Bubarkan BNP2TKI dan PJTKI, serta seruan untuk Buruh Migran Indonesia diluar negeri agar membangun serikat dan organisasi sehingga mampu melakukan advokasi dan membangun persatuan serta solidaritas sesama buruh migran.
Berikut video Aksi Solidaritas Rakyat untuk Buruh, Yogyakarta :
Pada Selasa (14/06/2011), SBY berkoar-koar di hadapan sidang konferensi ILO (organisasi perburuhan PBB), yang salah satunya tentang klaim bagaimana pemerintah Indonesia telah berhasil melindungi buruh migran-nya. Setelah tipu daya dan pencitraan yang biasa dilakukan, SBY dihadiahi standing applause oleh para peserta Sidang ILO tersebut. Simaklah poin-poin dari pidato SBY ini :
"Pertama, kami harus mempromosikan program pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, dan pro kemiskinan. Di Indonesia kami menyebutnya pertumbuhan dengan persamaan”. Poin kedua adalah menciptakan kebijakan dan strategi dengan visi yang baik, yaitu harus pro pada lingkungan. Ketiga, SBY juga mengajak agar kehormatan para pekerja harus dipromosikan dan dilindungi. Keempat, SBY membuat program kebijakan yang memberikan kesempatan bagi para pekerja agar bisa berpartisipasi di pemerintahan yang demokratis. Kelima, harus ada kerjasama yang baik untuk memastikan efek positif dari era globalisasi. Keenam, SBY meminta semua negara-negara lain agar tidak hanya meratifikasi konvensi ILO, namun segera mengimpelementasikannya. “Akhirnya, mari kita bekerjasama untuk mewujudkan kondisi yang baik bagi para pekerja di seluruh dunia. Mari kita bergandengan tangan untuk memberikan keadilan sosial."
Persatuan harus dimenangkan, dan hanya buruh, buruh yang berkesadaran kelas dapat memenangkannya- dengan usaha yang keras dan gigih (V.I. Lenin, Persatuan - 1914)
Komite Penyelamat Organisasi-Perhimpunan Rakyat Pekerja mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres ke tigabelas Parti Sosialis Malaysia yang telah terselenggara pada tanggal 3-5 Juni lalu. Proses Kongres sebuah organisasi yang mampu secara demokratis memperdebatkan dan menyatukan seluruh elemen-elemen termaju untuk menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas menandakan terbangunnya Partai sosialis yang sehat dan siap untuk memimpin perjuangan kelas buruh dan rakyat dalam mewujudkan sosialisme. Demikian Resolusi Kongres PSM telah menunjukan komitmen kawan-kawan PSM atas perjuangan kelas buruh dan rakyat Malaysia dan juga ditingkatan internasional. Untuk membebaskan dirinya dari penindasan imperialisme dan neoliberalisme .
Uraian isi dari deklarasi ini kami buat, bukan sebagai upaya pembelaan diri atas apa yang telah kami lakukan. Sekali lagi, bukan. Uraian ini adalah sebuah uraian sikap dan tanggung jawab atas tindakan yang kami lakukan agar kawan-kawan semua tahu, apa yang menjadi landasan pokok sehingga kami mengambil jalan ini. Kami bukanlah sekelompok avonturir politik yang gemar dengan tindakan-tindakan heroik, dengan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Namun akibat ruang praktek sentralisme demokratik dalam organisasi yang semakin tertutup serta tindakan arogan dari para pimpinan organisasi, membuat kami harus mengambil posisi dan jalan kami sendiri. Jalan yang tidak sekedar lahir dari buah imajinasi pikiran kami, namun lahir dan berkembang dari praktek keseharian kami selama menjadi bagian dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP).
Para Pimpinan Organisasi melalui Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) telah melakukan proses seni menjalankan organisasi yang tidak lagi berlandaskan prinsip-prinsip politik kelas, sebagaimana tujuan awal kelahiran PRP. Seni dalam menjalan organisasi telah diselewengkan dengan menunjukkan inkonsistensi, dimana Prinsip-prinsip Sentralisme Demokratik telah dibungkam oleh formalisme pengambilan kebijakan dalam tubuh organisasi, dan pada saat yang bersamaan telah membuat kecenderungan munculnya benih oportunisme dan otoritarian dalam tubuh organisasi, yang secara serampangan telah mempertontonkan cara pengambilan keputusan yang sama sekali tidak mencerminkan praktik sebuah organisasi politik kelas yang berlandaskan sosialisme ilmiah.
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) didirikan pada Pertemuan Nasional Solo (13-15 Mei 2004). Pertemuan Nasional ini dihadiri oleh utusan dari sepuluh kota (Medan, Padang, Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Palu, Banjar, Makassar) dan utusan peninjau dari Purwokerto. Pertemuan ini menyepakati satu isu mendasar, yakni keprihatinan bahwa di tengah semakin menguatnya politik kelas yang dilancarkan oleh penguasa modal, rakyat pekerja malah semakin kehilangan identitasnya dan tidak mampu mengenali kepentingannya sendiri ketika berhadapan dengan keputusan-keputusan politik pemerintah yang berpihak pada pemilik modal.
Dengan kata lain, Pertemuan Nasional Solo menyimpulkan bahwa pembangunan kembali politik kelas bagi rakyat pekerja adalah satu tugas mendesak yang harus diemban oleh organisasi yang dihasilkan oleh Pertemuan Nasional tersebut. Menindaklanjuti kesimpulan itu, Pertemuan Nasional Solo menyepakati asas-asas perjuangan yang akan digunakan dalam membangun politik kelas tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan sebagai panduan perjuangan kelas, dan hal-hal yang dipandang sebagai penghalang terbesar perjuangan rakyat pekerja.
Pertemuan Nasional Solo juga berpandangan bahwa persatuan gerakan rakyat yang berhaluan kiri merupakan salah satu prasyarat pembangunan politik kelas ini. Tanpa persatuan semacam ini, sulit bagi gerakan rakyat untuk menandingi ketangguhan politik kelas pemilik modal – yang menguasai alat-alat propaganda, alat-alat kekerasan dan mampu menggerakkan birokrasi dan perundang-undangan untuk berpihak pada mereka. Sebagai perwujudan komitmen untuk membangun politik kelas ini, pada pukul 22.45 WIB, tanggal 13 Mei 2004, seluruh peserta Pertemuan Nasional Solo menyepakati secara aklamasi terbentuknya sebuah Komite yang bekerja secara nasional untuk mewujudkan unifikasi. Komite Persiapan ini diberi nama Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP).
PRP was founded in the National Meeting for Left Unification on May 13th - 15th 2004 in Surakarta, Solo, Indonesia. All participants in the Meeting unanimously agreed on the formation of the Preparation Committee for Unification which will work nationally. This preparation is henceforth called the Working People's Association - Preparation Commitee (KP-PRP).
The meeting was based on one fundamental issue, the concern for the fact that, amid the rising politics of the ruling class, the working people is losing their identity and unable to recognizes their own interest in face of the political decision of the government which sides with the capital owner. In other words, the Surakarta National Meeting conclude that rebuilding the class politics of the working people is an immediate task to be carried on by the organization that will be borne out of the meeting.
PRP then held its first congress on September 1st - 4th in Jakarta. Among the many important resolutions agreed on the Congress, one of the most important is the resolution to put the organisation's programme further as well as to enforce PRP's programme to build a working class' party. The party building strategy of PRP will be developed in further national meetings of PRP. The first congress of PRP has renewed the commitment to realized a working class politics in Indonesia.
The experiences from the last two years has shown various problems that can be serious hurdles in this struggle, however the organization's successes to rise after facing all these problems is a valuable asset for the long journey ahead to the future, when the bigger dan harder hurdles will obstruct the working people's will to seek their own prosperity.
Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) didirikan pada Pertemuan Nasional Solo (13-15 Mei 2004). Pertemuan Nasional ini dihadiri oleh utusan dari s...
Subscribe Now
Total Pengunjung
Quotes Of The Day
......Syarat persatuan itu adalah perpecahan. perpecahan dari anasir2 yang membahayakan kesadaran kelas buruh, perpecahan dari kaum reaksioner dan status quois.
Seni dan Budaya
.....Betapa menakutkan wajah ciptaan fasisme, rencana dijalankan setepat mata pisau. Bagi mereka, darah adalah tanda jasa. Betapa sulitnya bernyanyi, bila harus menyanyikan horor. Dimana bisu dan teriak, jadi akhir dari laguku...(Victor Jara, 1973).
