KRONOLOGIS AKSI ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT

19 Maret 2012 di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Massa aksi berkumpul pada pukul 08.30.  kemudian pada pukul 10.00 massa aksi mulai start dari kampus UIN Sunan Kalijaga Menuju pertigaan UIN (jalan solo). Masa aksi  menduduki pertigaan UIN sampai pukul  12.00. kemudian pkl.12.00 massa aksi membakar ban di 3 titik pendudukan dan membakar replica babi. Kemudian massa aksi langsung dihadang oleh polisi yang berniat mematikan api yang dibakar massa. Pada titik ini  terjadi saling dorong antara polisi dan massa aksi. 12.15 polisi menyemprotkan water canon kearah replica babi, dan kemudian menyemprotkan water canon ke arah massa aksi. Massa aksi langsung melakukan perlawanan dengan melempar batu kearah aparat. Massa aksi kemudian mundur dan masuk  didalam kampus UIN Sunan Kalijaga dan terus didorong mundur oleh mobil water canon, gas air mata dan barisan polisi yang lengkap dengan peralatan represif

Pada pukul 13.00 massa aksi kembali melakukan perlawanan terhadap tindakan represifitas  aparat dengan maju secara bertahap kembali ke pertigaan UIN. Pada perlawanan ini massa aksi diintruksikan oleh korlap agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis. saat masa aksi maju secara bertahap dan kemudian mendekati titik pertigaan UIN, massa aksi dihadang oleh aparat kepolisian. Pada saat massa aksi dan aparat saling berhadapan, aparat kepolisian mendorong massa aksi  dan terjadi bentrok. Dalam posisi ini kawan yayan langsung ditangkap oleh polisi. Kemudian massa aksi dilempar batu oleh polisi, dan  disemprot dengan Water Canon. Kurang lebih 1 menit aparat kepolisian menembakkan gas air mata berkali-kali kearah massa aksi. Dalam situasi ini 10 massa aksi yang tertangkap yaitu Yayan (Repdem), Anto (Repdem), Rico (Repdem), Rido (Repdem), Nursiam (PMII), Abdul Muis (PMII), Rofiudin (PMII), Had Adab (PMII), Saiful Anwar (PMII) dan . Kemudian aparat mendesak massa aksi masuk kampus dengan water canon  dan  tembakan gas air mata. Pada pukul 14.00 Brimob mendobrak pintu kampus, kemudian menyerang massa aksi yang sedang mengkonsolidasikan diri didalam kampus. Brimob menyerang mahasiswa sampai di dalam kelas-kelas, perpustakaan, bahkan didalam toilet juga didobrak dan ditangkap. Penangkapan ini disertai dengan pemukulan beberapa massa aksi hingga kawan heru dari repdem patah kaki, kawan albert sobek pelipis, massa aksi patah tangan, mahasiswa UIN patah tangan dan kepala bocor. Tidak hanya sampai disitu, aparat brimob juga melakukan pelecehan seksual kepada massa aksi dengan menelanjangi massa aksi, didalam kampus kemudian diseret keluar. 

Baca Selengkapnya →

Aksi Bersama: Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM!

Pada hari Minggu, 18 Maret 2012 massa dari KPO PRP, Konfederasi KASBI Wilayah Yogyakarta (SPCI, PPW, SBJR dan SP SCE), Resista-JGMK, KAMERAD, Senat FE UAJY, SP PKBI serta KPP melakukan aksi longmarch dari Abu Bakar Ali menuju  Gedung Agung. Aksi tersebut menyerukan “Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM”. Aksi juga dihadiri oleh perwakilan dari PRM, Perempuan Mahardika, Pembebasa, SMI dan PPI.

Massa berhenti di depan Gedung DPRD untuk melakukan orasi. Mahendra dari KPO PRP menyampaikan bahwa dengan kenaikan harga BBM lebih merupakan kepentingan asing. Hal ini karena mayoritas seluruh sumber daya minyak bumi dan gas Indonesia dikuasai oleh asing. Penguasaan itu dilindungi oleh Rejim SBY-Boediono. Demikian sejarah mengajarkan bahwa dengan persatuan dan aksi radikal rakyat maka kebijakan anti rakyat dapat dilawan. Oleh karena harus digalang persatuan rakyat, mobilisasi aksi mogok kawasan, blokir jalan, pendudukan pusat-pusat kekuasaan. Namun kesejahteraan sejati hanya bisa didapatkan ketika kekuasaan direbut oleh rakyat. 

Dari Gedung DPRD aksi massa berlanjut menuju Maliobro Mall, di sini dari Konfederasi KASBI mengajak orang-orang yang ada di malioboro,pedagang,tukang becak,orang yang bekerja di toko-toko,dan pejalan kaki untuk ikut bergabung dalam menggagalkan kenaikan harga BBM yang jelas-jelas akan membuat rakyat semakin sengsara. Orasi dari KAMERAD menjelaskan bahwa mahasiswa harus terus bergerak dan berjuang menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa yang berintelektual adalah mahasiswa yang ikut bergabung dalam aksi turun kejalan dan melawan dan menolak setiap ketidakadilan, bukan mahasiswa yang bergelut dengan kampusnya dan kost atau rumah saja.

Setelah dari Maliboro Mall, massa melanjutkan aksinya menuju Pasar Bringharjo. Disini kawan dari PPI dan SP PKBI menjelaskan bahwa dengan ada adanya kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Sehingga rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. SP PKBI juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin susah mendapatkan akses kesehatan  karena biaya kesehatan dan obat-obatan akan semakin meningkat.

Massa aksi melanjutkan perjalan setelah dari pasar Bringharjo menuju Gedung Agung. DIiringi dengan yel-yel: “Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM”. Di Gedung Agung orasi bergantian dilakukan dengan menjelaskan berbagai akibat kenaikan harga BBM. Disektor pendidikan jika semua dan bahan pokok naik maka anak-anak mereka tidak mendapatkan asupan gizi untuk belajar disekolah. Apalagi biaya sekolah dan perguruan tinggi setiap tahunnya naik. Orasi dari KPP menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak kepada perempuan. Perempuan hingga kini masih ditempatkan sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan menjadi lebih sulit. Hal ini akan berkaitan dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Aksi berakhir di Gedung Agung dengan pembacaan pernyataan sikap(Lampita)

Baca Selengkapnya →

AYO RAKYAT BERSATU! GAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM! BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA!

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA

KPO PRP, Konfederasi KASBI (SPCI, PPW, SBJR, SP SC Enterprises), RESISTA, KAMERAD, Senat FE UAJY, SP PKBI, KPP

Rejim SBY-Boediono akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April nanti. Kenaikan dikatakan akan berkisar antara 1.500 hingga 2.000 rupiah. Atau menjadi sekitar 6.000 hingga 6.500 rupiah per liternya. Alasan kenapa harga BBM harus dinaikan adalah alasan usang yang telah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan juga digunakan oleh Rejim-rejim berkuasa sebelumnya untuk menaikan harga BBM. Alasan tersebut antara lain bahwa terjadi kenaikan harga minyak internasional. Kenaikan harga minyak internasional dikaitkan dengan adanya ketegangan di Timur Tengah terkait ancaman pemerintah Iran untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak terpenting di dunia. 

Namun sebenarnya yang disebut sebagai mengikuti harga minyak internasional adalah mengikuti harga minyak di NYMEX (New York Mercantile Exchange). Dimana di sana hanya 30 persen minyak di dunia diperdagangkan. Sementara harga minyak dunia di sana lebih banyak ditentukan oleh para pejudi atau spekulan internasional yang terus menerus berupaya menaikan harga minyak demi keuntungan pribadi. Bukan berdasarkan atas produksi dan perdagangan minyak riil. Dapat kita bandingkan dengan Negara-negara yang sedikit banyak bisa mengontrol sendiri minyaknya dan tidak serta merta mengikuti harga minyak dunia (baca di NYMEX) seperti di Venezuela yang harga BBM per liternya 585 rupiah, Iran seharga 1.287 rupiah per liter ataupun Nigeria sebesar 1.170 rupiah per liternya. 

Sejatinya Bangsa Indonesia memiliki sedikitnya 329 Blok/Sumber Migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (Setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai hampir 1 juta barel atau 159 liter per hari. Namun sekitar 70 persen hingga 90 persennya dikuasai oleh perusahaan asing. Demikian yang dijual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan padahal minyak di ambil dari tanah kita. 

Terlihat jelas bahwa demi keuntungan pemilik modal tersebutlah maka Rejim SBY-Boediono menimpakan beban ke rakyat Indonesia. Kebijakan yang memiskinkan rakyat Indonesia tersebut semakin jelas terlihat dalam berbagai macam Undang-undang yang ada untuk melegalkan pencurian dan penindasan rakyat Indonesia. Secara khusus dalam hal kebijakan energi, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyerahkan mekanisme pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ke pasar bebas. Serta dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

Dengan menaikan harga BBM dan sebagai akibatnya pasti terjadi kenaikan harga-harga lainnya. Kenaikan harga barang-barang yang sekarang bahkan sudah dirasakan sebelum BBM benar-benar dinaikan. Kedepannya dapat dipastikan kondisi rakyat akan semakin sengsara akibat kebijakan menaikan harga BBM. Namun hal tersebut pasti terus disembunyikan oleh Rejim SBY-Boediono. Mereka menyatakan bahwa mereka telah mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hingga pada tahun 2010 penduduk miskin di Indonesia hanya tersisa sekitar 31.023.400 orang atau sekitar 13,33 persen. Namun ternyata standar kemiskinan yang ditetapkan sangat tidak masuk akal yaitu 7.060 rupiah perhari. Nilai itu bahkan tidak akan cukup untuk makan satu hari belum menghitung kebutuhan pakaian ataupun tempat tinggal. Jika kemudian standar dinaikan menjadi 7.800 rupiah perhari, yang sebenarnya juga tidak mencukupi, maka didapatkan angka penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 43,1 juta orang. Sementara jika mengikuti standar 2 dollar atau sekitar 18 ribu rupiah sehari maka didapatkan data penduduk miskin adalah sekitar 50,6 persen atau 121,4 juta orang. Kondisi ini merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dan dalam jangka waktu 37 tahun terakhir. 

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kondisi para elit politik sekarang yang berkuasa. Mereka yang mempertahankan kekuasaannya dengan mencuri (baca korupsi) kekayaan bangsa ataupun hasil kerja klas buruh. Lihat saja bagaimana saat terjadi krisis ekonomi maka yang dilakukan oleh pemerintah justru memberikan uang kepada para pemilik modal (khususnya pemilik bank) dalam bentuk bailout hingga ratusan triliun rupiah. Uang yang sebagian besar dibawa lari atau dalam kasus terakhir, Bank Century, uang bailout tersebut diduga digunakan untuk memenangkan pemilu 2009 kemarin. Sementara itu sekarang kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia, sekitar 680 triliun rupiah, setara dengan jumlah harta 60 juta rakyat termiskin di Indonesia.

Rakyat yang sudah jatuh miskin, kemudian akan dibodohi lagi dengan kebijakan Bantuan Langsung Sementara sebesar Rp. 150.000 selama 9 bulan. Program Bantuan Langsung ini fakta di masa sebelumnya nyata-nyata tidak mampu mengentaskan rakyat dari penderitaannya karena kenaikan harga-harga. Bantuan langsung ini juga membuat rakyat menjadi pengemis, sama sekali tidak mendidik dan memanusiakan rakyat. Dan justru menghasilkan konflik horizontal antar sesama rakyat. Itu memang yang diinginkan oleh Rejim SBY-Boediono agar rakyat saling terpecah belah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang memiskinkannya. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah lapangan kerja seluas-luasnya, pendidikan dan kesehatan gratis serta upah dan kerja yang layak.

Oleh karena itu kami menyatakan dengan tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM dan kami menyerukan seluruh rakyat untuk bersatu MENGGAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM. Selama satu dekade lebih ini kita telah belajar bahwa jangankan kebijakan pemerintah bahkan sebuah Rejim Militer, yaitu Rejim Soeharto dapat digulingkan oleh kekuatan rakyat. Terakhir kita belajar dari persatuan kaum buruh di Tangerang dan Bekasi bahwa dengan persatuan mereka dan dengan aksi-aksi radikal mereka dalam bentuk mogok kawasan, blokade jalan dan menduduki pusat-pusat kekuasaan maka kenaikan upah yang dituntut dapat dicapai. 

Apa kemudian yang harus dilakukan Rakyat untuk mengagalkan kenaikan harga BBM?

1.   Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi dan seluruh warga kampung, buatlah komite-komite kampung dan posko pembatalan kenaikan BBM (Misal, “Komite Rakyat Malioboro Menolak Kenaikan Harga BBM”) sebagai alat perjuangan. Demikian juga ajaklah semua warga di lingkungan sekitar untuk diskusi, rapat, mimbar bebas dan pawai/orasi keliling kampung agar semua warga kampung tahu. Dan jangan lupa mengundang wartawan agar aktivitas warga dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka juga mau membuat komite dan posko.

2.   Untuk para buruh/ pekerja, sopir taksi, TransJogja, angkot, becak dan bis kota, bangunlah serikat-serikat buruh atau jika sudah ada serikat buruh maka doronglah serikat buruh anda untuk melakukan aksi-aksi pembatalan kenaikan harga BBM di kawasan industri, di kampung/pemukiman buruh di sekitar pabrik atau perusahaan. 

3.  Untuk kawan-kawan Mahasiswa dan Pelajar, saatnya membentuk komite kampus/komite pelajar, bentuk posko-posko pembatalan kenaikan harga BBM di kampus/sekolah. Lakukan aktivitas kampanye dan mobilisasi seperti diskusi, media kampanye (selebaran, pamflet, spanduk, poster, dll),  mimbar bebas, aksi massa (demonstrasi). Lakukan aksi-aksi di kampus untuk memanaskan isu dan memobilisasi kawan-kawan mahasiswa. Selain itu juga, ajak warga kampung di sekitar kampus untuk diskusi dan membentuk posko.

Seluruh potensi perlawanan rakyat terhadap rencana kenaikan BBM harus kemudian terus dipersatukan. Perlawanan di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kampus-kampus di seluruh sudut kota dan desa harus dimuarakan dalam satu kekuatan perlawanan besar. Hanya dengan perlawanan besar tersebut lah maka rencana kenaikan harga BBM dapat dibatalkan. Perlawanan tersebut harus mengambil metode mogok kerja di pabrik-pabrik hingga kawasan-kawasan industri, pemblokiran jalan-jalan utama hingga jalan tol, menghentikan proses produksi dan distribusi ekonomi hingga MOGOK NASIONAL dan MENDUDUKI PUSAT-PUSAT KEKUASAAN. 

Ketika kenaikan harga BBM mampu dibatalkan oleh rakyat maka itu menunjukan bahwa rakyat semakin mampu untuk mengontrol jalannya pengaturan ekonomi bangsa ini. Pun demikian selama kekuasaan politik dan ekonomi masih berada di tangan para elit-elit politik yang ada maka pencurian terhadap sumber daya alam Indonesia akan terus terjadi. Seperti yang sudah-sudah terjadi mereka akan berpura-pura mendukung tuntutan rakyat hanya demi memenangkan kekuasaan dalam Pemilu 2014. Tapi setelah kekuasaan berada di tangan mereka maka rakyat akan ditinggalkan. Lihat saja fakta bahwa kenaikan harga BBM bukan saja terjadi dalam Rejim SBY-Boediono tapi juga dalam rejim-rejim yang sebelumnya berkuasa. Yang kesemuanya lebih mementingkan modal dan para pemilik modal ketimbang rakyat Indonesia.

Ketika klas buruh dan rakyat berkuasa maka dimungkinkan dijalankannya program-program untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan seperti:

1. Menasionalisasi seluruh Industri Energi dan Tambang asing di bawah kontrol buruh. Sehingga seluruh sumber daya alam dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Penghapusan Hutang Luar Negeri. Yang tidak pernah digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi oleh para elit politik sejak Rejim Soeharto berkuasa.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Feminis dan Kerakyatan.
4. Menyediakan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Rakyat.
5. Menangkap, mengadili, memenjarakan serta menyita Aset-aset Koruptor.
6. Industrialisasi Nasional di bawah kontrol Rakyat. Untuk membuka lapangan pekerja dan membangun pondasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
7. Upah Layak Nasional kepada setiap buruh di semua sektor dan bidang kerja.

Semakin lama rakyat berdiam diri bukan berarti kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan akan berhenti. Tapi seperti kita lihat dalam hidup sehari-hari bahwa penindasan tersebut akan semakin menumpuk dan memiskinkan rakyat. Hanya ketika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan klas buruh dan rakyat Indonesia maka kesejahteraan dan keadilan yang selalu diidam-idamkan dalam benak setiap rakyat dapat terwujud. Kekuasaan Rakyat tersebut hanya dapat dicapai ketika rakyat mulai terorganisir dan melakukan perlawanan untuk berkuasa. Untuk kemudian menentukan arah politik dan ekonomi bangsa ini.

Yogyakarta, 18 Maret 2012

Koordinator Aksi

Arsih Suharsih, S.IP

Baca Selengkapnya →

Kronologi Represi Kepolisian Terhadap Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM di Polewali Mandar

Setelah tiga kali pertemuan konsolidasi akhirnya kami dari organ Gerakan Mahsiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) yg tergabung dalam Koalisi Nasional Untuk Kedaulatan Rakyat (KONTRA) serta Sentra Gerakan Progresif (SERGAP) dan Forum Komunikasi Siswa Progressif (FKSP) bersepakat turun aksi hari Jumat, 16 Maret 2012. Dengan Abdul Asis sebagai Koordinator Lapangan dan negosiator adalah Badar dari KPO PRP, Kappal dari PMII, dan Yus dari GMKI. Kami berharap anggota DPRD menyatakan sikapnya terhadap rencana kenaikan BBM dan TDL yang tertuang dalam bentuk beberapa lembar kertas yg berisi penolakan kenaikan BBM dan akan di tandatangani kurang lebih 40 anggota dewan.

Hari jumat jam 09:00 kami memulai aksi dari sekretariat Cabang PMII sambil orasi menuju lampu merah depan kejaksaan. Sekitar pukul 09:30 sebuah mobil tanki minyak dari arah berlawanan kami tahan dan orasi dilakukan diatas mobil tanki selama kurang lebih 20 menit Setelah melewati Pasar Sentral sekitar jam 10:00 kami sampai di lampu merah kedua pekkabata singga. Disana berorasi sejenak selama kurang lebih 15 menit kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD selama kurang lebih 20 menit yg menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 1 kilo, tepat jam 10:50 kami tiba di kantor DPRD dengan membakar 1 ban mobil sambil orasi secara bergantian dan meneriakkan beberapa yel-yel “BBM naik rakyat melarat” setelah itu sesuai target bersama kami di persilahkan masuk meskipun dengan sedikit gesekan (sempat dorong-dorongan sekitar 2 menit baru kemudian kami masuk). Sesampainya kami didalam ruangan rapat DPRD tak ada satupun anggota dewan yang duduk untuk menerima aspirasi kami sehingga lewat pintu samping kawan2 menuju ke belakang kantor dengan maksud memanggil anggota DPRD untuk berdiskusi dengan kami akan tetapi setelah kami menuju ke dalam ruangan kembali kawan2 aksi sudah terkena beberapa pukulan dari pihak kepolisian, Koordinator Lapangan, Abdul Asis yang menuju ke ruangan rapat  justru dihadang dengan pukulan tepat dikepala sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah. Massa aksi pun kemudian melakukan perlawanan. Teriakan kekecewaan  atas perlakuan beberapa polisi sehingga massa aksi dalam ruang rapat DPR tidak lagi teratur dan berjanji akan kembali dengan massa yg lebih banyak.

Represi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut tidak menyurutkan perjuangan. Demikian aksi tersebut telah menunjukan juga bahwa para elit politik dari partai manapun yang ada dikekuasaan sekarang tidak bisa diharapkan oleh rakyat. KONTRA meneguhkan komitmennya untuk terus melakukan perlawanan dan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM. (Bdr, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Perempuan Lawan Kapitalisme, Patriaki dan Kenaikan Harga BBM

Pada tanggal 8 Maret, perempuan dari berbagai kota melakukan aksi turun ke jalan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.
 

Jakarta

Di Jakarta, Sekretariat Bersama Buruh memulai aksinya dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan. Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok-pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.
 

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia. “ Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya. Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.
 

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi-aksi blokade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.
 

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsur dari KASBI BANTEN bersama-sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan Jumisih, Erna dan Galita yang masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama-sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.
 

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan. Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.
 

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.
 

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.
 

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia. Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.
 

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya. Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan-perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan kesemuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.
 

Makassar

Sementara itu di Makassar berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksinya di Fly Over Makassar. AGAR Anti Penindasan terdiri dari Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI. Dalam aksinya AGAR Anti Penindasan juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan TDL. Untuk melawan kebijakan tersebut termasuk juga membebaskan perempuan dari penindasan maka seluruh gerakan harus bersatu dan menjaga perjuangan bersamanya. 

Karawang
 

Di tengah-tengah Kota Karawang puluhan Buruh Perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK-KASBI), GPPI dan KPO-PRP Karawang melakukan aksi membagikan selebaran. Dalam orasinya, mereka mengecam tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Kaum Perempuan baik yang dilakukan oleh Pemerintah di pabrik-pabrik hingga yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Didalam pabrik-pabrik masih banyak hak-hak Perempuan yang dilanggar dan juga dipersulit. Demikian Rezim hari ini yang tidak pernah serius dalam menangani hal tersebut. Di tengah-tengah Aksi mereka hadir pula Serikat Petani Karawang (SEPETAK) yang berhenti sejenak dari aksi long marchnya guna memberikan Orasi solidaritas terkait Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD).
 

Seruan juga disampaikan oleh KPO PRP Karawang mengenai kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi oleh rakyat pekerja di Karawang. Karena kenaikan harga BBM tersebut adalah bukti dari gagalnya Rezim SBY-Boediono dalam mensejahterahkan rakyatnya. Solusinya adalah menggalang persatuan seluruh element masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan.
 

Medan 
 

Sementara itu di Medan, FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) yang terdiri dari KPO PRP MEDAN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, L-KESTRA, FMN MEDAN, FAMUD, PPRM SUMUT, SMI MEDAN, FORMADAS, KDAS, PPBI MEDAN, BARSDEM, BAKUMSU, KELOMPOK TANI 71-79, JAS MERAH, dan FORUM DISKUSI MAHASISWA merayakan Hari Perempuan Internasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengangkat tema utama “LAWAN SISTEM KAPITALISME DAN BUDAYA PATRIARKHI YANG MENINDAS (DISKRIMINASI, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN) TERHADAP KAUM PEREMPUAN !!, dan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!”,
 

Situasi masyarakat patriarkhi yang hingga saat ini menempatkan perempuan sebagai “mahkluk nomor 2” atau inferior “di bawah laki laki” (artinya hak hak perempuan sebagai manusia tidak setara dengan laki laki) telah menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap situasi kekerasan secara fisik maupun seksual dan membatasi ruang gerak perempuan di ruang public. Kapitaslisme masuk dan menjerat kaum perempuan secara fisik, dengan kemolekan tubuh serta kecantikan kaum perempuan dan diekploitasi dan mempertahankan budaya patriarkhi tersebut untuk kepentingan modalnya.
 

FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sangat memukul kaum perempuan dan seluruh sektor rakyat lainnya. Sebab akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan bahan pokok yang juga akan meningkatnya jumlah kemiskinan. Demikian kemiskinan akan erat berhubungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas, termasuk terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terutama karena perempuan yang dalam budaya patriaki dinomerduakan sementara terus dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh Rejim yang berkuasa saat ini.
 

Aksi turun ke jalan FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran SIB Medan, setelah melakukan orasi di Bundaran SIB massa aksi yang berjumlah ratusan orang bergerak (long march) menuju Kantor DPRD SUMUT. Di kantor DPRD Sumut, Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT bersedia menjumpai massa aksi, dan meminta 3 (tiga) orang delegasi untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, massa aksi menolak kehadiran Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT tersebut dan juga tawaran delegasinya serta mendesak agar orang yang lebih berkompeten (seperti Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari komisi E yang memang fokus untuk isu masalah perempuan) yang turun menjumpai massa aksi. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berkompeten tersebut menjumpai massa aksi dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
 

Dari kantor DPRD Sumut massa aksi melanjutkan long march menuju Lapangan Merdeka Medan dan dengan penuh semangat menyerukan yel yel “Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, kapitalisme, budaya patriarhki” dan dari lapangan merdeka Medan massa aksi pun membubarkan diri. Seruan bagi semua Kaum perempuan dimana pun berada “Bangkitlah Melawan penindasan, hancurkan sistem Kapitalisme dan budaya Patriarkhi, Mari berorganisasi dan bangun partai kelas pekerja demi kemerdekaan kita dan kesejahteraan bersama”.
 

Yogyakarta
 

Seperti tahun sebelumnya, Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari) kembali menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional melakukan aksi long march. Sekitar seratus massa bergerak dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung yang berada di ujung selatan jalan Malioboro. Mengusung spanduk bertuliskan Negara Gagal Melindungi dan Mensejahterakan Perempuan, Lawan Kapitalisme dan Patriarki, massa yang mayoritas perempuan ini semangat menyerukan yel-yel.
 

Massa berhenti di beberapa titik untuk melakukan orasi-orasi, antara lain di DPRD DIY, Mall Malioboro, Kepatihan, Pasar Beringharjo dan terakhir di depan Gedung Agung. Di Kepatihan, massa dari PKBI DIY yang juga menggelar aksi dengan tema yang sama bergabung dengan barisan Gepari. KPO PRP yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Arsih mendapatkan kesempatan orasi di depan Gedung DPRD Propinsi DIY menegaskan bahwa Negara di bawah kepemimpinan rejim Neolib SBY-Budiono terbukti gagal dalam melindungi perempuan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh rejim SBY justru membuat perempuan semakin dimiskinkan dan terpinggirkan. Kebijakan kontrak dan outsourcing semakin membuat hak kesehatan reproduksi perempuan terabaikan karena tidak adanya pemenuhan hak tersebut, misal Hak Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan bagi perempuan buruh ternyata belum sepenuhnya diberikan. Juga kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat namun tak ada upaya serius dari Negara untuk memberikan perlindungan. Arsih juga menegaskan bahwa yang pembebasan perempuan seutuhnya hanya dapat dilakukan jika sosialisme diwujudkan. 

(Sulthoni, Rojak, Leli, Ars, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Negara Gagal Melindungi Perempuan dan Men-sejahtera-kan Rakyat!

ALIANSI GERAKAN RAKYAT ANTI PENINDASAN

(AGAR Anti Penindasan)

Salam  Kesetaraan.!

Salam Pembebasan Perempuan.!

Dengan momentum Interntional Woman Day (IWD)  pada tanggal 8 Maret kaum perempuan di berbagai belahan dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Sejarah Hari Perempuan Internasional cukup berliku, karena sangat berat dan panjangnya perjuangan kaum  perempuan meraih persamaan dalam segala bidang dengan kaum laki-laki. Sampai kini peran perempuan masih dipandang sebelah mata. Padahal, jika dikaji lebih jauh, banyak peristiwa penting berawal dari gerakan perempuan yang membawa perubahan dunia, yang dimulai dari peretemuan perempuan sosialis Internasional di Kopenhagen tahun 1910 yang menjadi tonggak sejarah hari perempuan internasional, juga seperti yang terjadi pada tahun 1911 di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss lebih dari sejuta perempuan turun kejalan menuntut hak ikut serta dalam pemilu, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan pada tahun 1917 di Rusia dua juta tentara terbunuh dalam peperangan, perempuan Rusia turun ke jalan menyerukan “roti dan perdamain” dan pada Tahun 1975, PBB melalui resolusinya kemudian mensponsori Hari Perempuan Sedunia yang ditetapkan 8 Maret

Kritisnya kondisi perempuan di Indonesia saat ini sama artinya dengan ambruknya bangunan masyarakat dan negara. Siapa yang harus bertanggungjawab? Tentulah Rezim SBY yang saat ini berkuasa, dan membuktikan gagal mengurus krisis ekonomi-politik di negeri. Gagal pula mengurus kesejahteraan, melindungi dan mengakui perempuan sebagai tiang negara dan bangsa malah menyeret jutaan perempuan Indonesia ke dalam arus gelombang kebijakan pemulihan krisis ekonomi pasar kapitalis. Maka, dalam kesempatan peringatan Hari perempuan Internasional kali ini, Perempuan Indonesia Menggugat Rezim SBY yang menjadi budak Neoliberalisme.

Di indonesia, penindasan terhadap perempuan  dalam  budaya patriarki dibawah naungan sistem kapitalisme semakin menyudutkan hak-hak rakyat terutama kaum perempuan, dan dengan peraturan yang masih sangat diskriminatif, mengakarnya budaya patriarki yang dibangun oleh rezim neoliberal SBY-BUDIONO salah satu bukti adalah pengesahan atas UU pornografi dan pornoaksi. Negara tidak mampu memberi jaminan perlindungan bagi perempuan sehingga dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan di tahun 2011, Komnas Perempuan menerima sekitar 200.000 pengaduan terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia. Di sektor pekerja perempuan (buruh perempuan dan PRT) mengalami diskriminasi atas upah, dimana upah perempuan berbeda dengan upah kaum laki-laki dan pekerja perempuan biasanya jauh lebih rentan terkena PHK, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan masih marak terjadi dan negara tidak mau tahu dan malah membiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan secara hukum. Negara juga tidak memberi jaminan dan perlindungan yang memadai bagi keselamatan dan kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan, yang salah satunya ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan yang berkisar 30% - 40 % dalam setiap 100.000 kelahiran.

Rezim neoliberal dengan segala rencana kebijakannya dalam rangka pemulihan krisis kapitalisme global, seperti pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tanggal 1 April 2012 nanti merupakan bukti bahwa pemerintahan hari ini tidak lain adalah perpanjangan tangan kapitalisme internasional yang berperilaku sebagai rezim komparador. Banyaknya anggaran negara yang digunakan untuk kenaikan gaji para pejabat dan penyelenggara negara maupun mega proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka melancarkan arus modal, tidak pernah dianggap beban bagi APBN. Ironisnya subsidi bagi rakyat miskin selalu dianggap beban bagi negara ini dan olehnya bagi penguasa borjuis, subsidi itu layat dicabut. Tentu saja salah satu akibatya adalah perempuan harus turut menanggung biaya hidup keluarganya dan mencari pekerjaan tambahan seperti menjadi buruh, pekerja rumah tangga, dan bahkan menjadi pekerja seks dan pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya. Dengan demikian di era yang katanya modern ini, perempuan harus menghadapi beban ganda penindasan sekaligus, yaitu di wilayah domestik dan sekaligus di wilayah publik. Krisis kapitalisme global berdampak pada sebagian besar negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dengan naiknya harga minyak dunia dan selalu saja beban pemulihan krisis ekonomi pasar itu diletakkan di pundak rakyat miskin. Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyatakan, bahwa 70% sumur migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas asing hal ini tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi Migas yang dibangun di atas fondasi kebijakan deregulasi melalui UU Migas, dan ini akan berdampak pada kaum perempuan dan rakyat miskin secara keseluruhan. Menurut PBB bahwa sekitar 1,3 milyar warga miskin dunia, 70% adalah perempuan.

Tentu saja penindasan terhadap perempuan tidaklah dimaknai bahwa perempuan sendirilah yang harus berjuang menghapus penindasan atasnya, karena persoalan perempuan adalah bagian dari persoalan massa rakyat secara keseluruhan, massa rakyat yang dimiskinkan oleh segelintir kaum pemburu dan penimpun harta. Perjuangan pembebasan perempuan dari ketertindasan harus pula dimaknai sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan pembebasan massa rakyat tertindas secara keseluruhan. Meningkatkan gelombang perlawanan massa rakyat atas rezim komparador SBY-Boedi saat ini tentu saja memicu munculnya para penumpang gelap dalam gerakan, apalagi faksionalisasi di tingkat politik borjuis semakin menajam dengan munculnya isu penggulingan rezim yang dikomandoi oleh faksi politik militer. Akan tetapi, seperti pengalaman sejarah terdahulu bahwa faksi politik borjuis serta militer pun tidak pernah memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi problem-problem mendasar dan mendesak dari massa rakyat tertindas. Mereka hanya memanfaatkan naiknya gelombang perlawanan rakyat untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Oleh karenanya Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan (AGAR Anti Penindasan) menyerukan kepada seluruh gerakan massa rakyat yang sedang berlawan agar tetap solid menjaga independensi dari kepentingan segelintir elit politik borjuis militer dan memilih jalan perjuangan politik massa yang mandiri.

Dengan semua fakta ketertindasan perempuan dan rakyat keseluruhan di atas, maka dari itu Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan (AGAR-Anti Penindasan) menyatakan sikap:

1. Lawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual perempuan
2. Tolak politik upah murah
3. Negara harus menjamin keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan 
4. Berikan perlindungan pelaksanaan hak cuti haid dan hamil pada buruh perempuan
5. Sediakan tempat penitipan anak yang berkualitas
6. Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL)
7. Cabut Undang-undang dan Perda Syariah yang diskriminatif
8. Pengadaan kurikulum yang berbasis feminis dan demokratis
9. Tolak militerisme
10. Kuota 50% perempuan di sektor publik

Makassar 8 Maret 2012

Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan

(AGAR Anti penindasan)

Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI.

Baca Selengkapnya →

Selebaran Bersama FSPEK dan KPO PRP Karawang

Menyambut Hari Perempuan Internasional 2012

Hari perempuan sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah hari yang semestinya harus menjadi awal kebangkitan perempuan yang yata-yata hari ini selalu di tindas oleh kapitalis dengan sangat keji,,,pada dasarnya perempuan adalah sosok mahluk tuhan yang lebih tinggi derajatnya dari laki-laki,tapi dalam praktek sejatinya masih bayak kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan yang sering dan terjadi hari ini terutama yang bekerja di pabrik-pabrik Garmen yang banyak memperkerjakan kaum perempuannya.

Tidak diberikannya cuti head kaum perempuan disuatu perusahaan adalah bentuk kejahatan yang semestinya kaum perempuan itu sendiri memahaminya,tapi tidak sedikit kondisi ini dipahami oleh kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik,kondisi ini yang membuat kami Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) yang dalam progran perjuangannya adalah bagai mana kedepan pemerintah dapat memberikan sangsi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan dapat mendapatkan hak cuti head tersebut.

Tentu perjuangan tersebut tidaklah mudah,perlu adanya partisipasi kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik yang tidak pernah memberikan hak Cuti head tersebut meskipun undang-undangnya mewajibkan kepada para pengusaha memberikan cuti head sakit atau tidak sakit selama dua(2) hari tapi pada prakteknya banyak yang tidak menjalankan undang-undang tersebut ini yang harus menjadi kontrol bersama dari kaum perempuan dan juga dukungan laki-laki dalam memperjuangkannya.

kekerasan dalam rumah tanggapun menjadi hal yang paling sering terjadi disemua lapisan masyarakat ini adalah dampak dari kekurangan dalam tatanan ekonomi yang menjadi penyebab rata-rata kondisi tersebut diatas,Perlu kita kaji lebih jauh ketika dalam realnya masyarakat yang sering terjadi KDRT adalah Rendahnya penghasilan /upah murah yang kita terima sebagai buruh jauh dari layak,

UPAH MURAH = KENAIKAN BBM

Melihat tulisan diatas sudah sering kami Federasi Serikat Pekerja Karawang selalu suarakan sebagai dalam setiap langkah perjuangannya,,,problem tersebut sebenarnya tidak harus diperjuangkan oleh kita buruh perempuan atau laki-laki tapi ini adalah bukti gagalnya rezim penguasa dalam mensejahterakan rakyatnya,,,,pelecehan-pelecehan terhadap perempuan yang terjadi adalah dampak dari ke tidak becusan Rezim atau pemerintah dalam mengelola negara dan rakyatnya

Pemerintahan SBY-Boediono kembali berencana akan menaikkan harga BBM dan TDL. Jelas bagi kami, apapun alasan mereka, kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL, akan sangat-sangat merugikan rakyat miskin dan rakyat pekerja Indonesia. Kenaikan upah minimum yang baru saja dinikmati kaum buruh, -walaupun jumlahnya kecil-, akan menjadi tidak berarti karena dihantam kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan sosial lainnya, yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bila jadi nantinya.

Naiknya harga BBM mencapai harga diatas 100 $ per barel pastinya sudah dapat diduga oleh pemerintah, karena pemerintahan SBY pun pernah merasakan sebelumnya. Bahkan BBM sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan ditengah situasi krisis kapitalisme dunia, naiknya harga BBM hingga diatas 100 $ semacam ini adalah suatu yang pasti. Faktor dan pemicunya bisa dari mana saja datangnya. Bisa seperti sekarang ini karena meningkatnya permintaan (demand) kebutuhan minyak dunia, berkurangnya pasokan minyak dunia akibat konflik Iran vs Amerika dan Uni Eropa, adanya krisis politik di negeri-negeri penghasil minyak (misalnya Sudan, Suriah dan Yaman), permainan spekulan perdagangan minyak dunia, krisis di AS, Eropa dan lain sebagainya.

Alasan menaikkan harga BBM karena membengkaknya subsidi BBM adalah alasan klise yang selalu dikemukakan oleh pemerintah. Bagi pemerintah, baik pemerintahan SBY-Boediono saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, jalan satu-satunya ketika harga BBM naik, ketika subsidi yang harus diberikan bagi BBM semakin besar, hanyalah menaikkan harga BBM. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah melakukan pengambilalihan (nasionalisasi) industri-industri migas asing yang saat ini merampok migas kita. Apa yang dilakukan di sejumlah negara negara Amerika Latin saat ini, menjadi bukti bahwa tindakan semacam ini sangat mungkin dilakukan, jika saja pemerintah mau dan para elit di negeri ini benar-benar mau mensejahterahkan rakyatnya.

Apa yang Harus kita lakukan......?

1. Menolak rencana kenaikan BBM dan TDL

2. Menyerukan untuk melancarkan perjuangan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan rencana kenaikan harga BBM sejak saat ini hingga dibatalkannya kenaikan BBM.

3. Menyerukan untuk terus membangun persatuan dan kekuatan politik rakyat guna melancarkan perjuangan bagi terciptanya pemerintahan yang pro rakyat dan mengganti sistem ekonomi kapitalisme saat ini dengan sistem ekonomi yang berkeadilan untuk rakyat banyak.  

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!

Cp.Titik D Qiqin 081381582982

 

Baca Selengkapnya →

Pernyataan Sikap Menyambut Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2012

Bangun Persatuan Gerakan Perempuan

Lawan Kapitalisme dan Patriaki

Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.

Rencana kenaikan BBM dan TDL oleh pemerintahan SBY-Boediono saat ini, adalah bagian dari kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang dijalankannya. Kapitalisme neoliberal yang dijalankan pemerintah saat ini adalah sebuah sistem ekonomi dunia yang bukan saja jahat secara ekonomi karena tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk orang banyak, tetapi juga jahat bagi kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan sistem ekonomi kapitalisme justru paling nyata dirasakan oleh kaum perempuan dan para pekerja perempuan.

Pengangguran dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia saat ini menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya, menyebabkan jutaan warganya, -mayoritasnya adalah perempuan muda- berangkat ke luar negeri menjadi buruh migran, mayoritanya menjadi pembantu rumah tangga. Namun, bukan saja tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, pemerintah pun tidak mampu melindungi warga negaranya, melindungi buruh migran, yang mayoritas perempuan ini terhadap berbagai tindak kekerasan yang dialaminya di luar negeri: upah tidak dibayar, tidak ada batasan jam kerja, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembunuhan.

Kekerasan terhadap perempuan akibat kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang dijalankan oleh penguasa negeri ini, juga berbarengan dengan ketidakadilan gender yang masih terjadi di tempat kerja dan di dalam masyarakat. Di banyak perusahaan padat karya seperti tekstil dan garmen banyak perempuan yang memang sengaja ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dan diupah secara borongan dimana mereka dipaksa kerja mengejar target yang sama sekali tidak manusiawi.

Dibanyak kampung di sekitar area industri, juga banyak perusahaan-perusahaan yang memborongkan pekerjaan kepada para ibu rumah tangga dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan bila dikerjakan di dalam perusahannya dan pastinya penghasilannya dibawah upah minimum.

Pemerintah pro kapitalisme, SBY-Boediono, juga tidak pernah bertanggungjawab terhadap perawatan, tumbuh kembang anak. Tanggung jawab ini hanya diserahkan pada setiap keluarga masing-masing, dimana kita tahu perempuan lah yang mengambil peranan. Tidak ada tempat-tempat penitipan anak yang gratis yang bisa memudahkan para buruh perempuan agar tetap bisa melakukan aktivitas kerjanya. Tempat-tempat penitipan anak yang ada saat ini, berada jauh dari tempat tinggal, bahkan di gedung-gedung tinggi daerah elit, dengan biaya jutaan rupiah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka kelas atas. Sementara bagi para pekerja perempuan kelas bawah, karena harus bekerja terpaksa harus rela dipisahkan oleh anaknya, dengan menitipkan anak kesayangannya kepada keluarganya di kampung, atau sebagiannya menitipkan kepada tetangganya. Kapitalisme dan budaya patriarki yang dijalankan oleh pemerintah telah memisahkan para ibu-ibu pekerja perempuan dengan anaknya. Dan pastinya dengan melihat besarnya angka kematian ibu dan anak, pastinya pemerintahan yang ada saat ini dan juga termasuk parlemen nampaknya memang tidak pernah mempedulikan hal ini.

Kapitalisme, bukan saja jahat secara ekonomi karena tidak mampu menyejahterahkan dan membangun keadilan tetapi juga membangun budaya merusak bagi kemanusiaan. Persaingan bebas antar individu untuk menumpuk kekayaan dibarengi dengan budaya konsumsi dan pen-Tuhanan kekayaan/harta telah membangun budaya yang merusak bagi masyarakat: kekerasan antar sesama, ketidakpedulian pada yang lemah dan miskin, korupsi, bermewah-mewahan, budaya konsumtif, dan tiadanya penghormatan yang tinggi kepada kaum perempuan.

Dibawah nilai-nilai budaya kapitalisme dan warisan budaya patriarki yang dipertahankan, kaum perempuan di Indonesia terus dilecehkan. Perempuan terus dianggap sebagai mahluk yang pantas untuk digoda, dilecehkan secara fisik dan sexual, cara berpakaian, bahkan layak untuk diperkosa. Bahkan saat perempuan mengalami pemerkosaan pun, justru kaum perempuan yang menjadi korban pemerkosaan inilah yang disalahkan: akibat “berpakaian seksi, minim”, “jalan sendirian”, “keluar malam hari” dan lain sebagainya. Kapitalisme dan Patriarki telah menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan saja di tempat kerja, di tempat umum/publik, bahkan di rumah tangga sekalipun hingga kini masih sering terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan.

Persoalan budaya patriarki harus diakui masih menjadi budaya dominan di masyarakat bahkan juga tumbuh di berbagai organisasi-organisasi demokratik dan organisasi perjuangan saat ini. Oleh karenanya, menghadapi hal ini, tugas untuk menghancurkan budaya patriarki dan mengkampanyekan, memberi penyadaran dan mempraktekkan budaya yang berkeadilan gender, justru harus dipikul terutama oleh kaum perempuan itu sendiri. Tugas ini bisa dilakukan dengan cara membangun organisasi dan gerakan perempuan yang massif dan bukan sekedar mempertahankan suatu kelompok kecil aktivis, sekedar eksis atau membangun gerakan model NGO yang melayani kebutuhan program dari funding semata.

Sebuah organisasi perempuan semacam ini mungkin saja bisa mulai dibangun dengan membangun persatuan dari berbagai kelompok perempuan yang ada saat ini dengan perempuan-perempuan pekerja yang ada di serikat-serikat buruh, kumpulan ibu-ibu kampung, dan pekerja lainnya serta seluruh perempuan di organisasi demokratik lainnya. Kampanye ke serikat-serikat buruh (dan organisasi demokratik lainnya) agar memungkinkan anggotanya (bahkan mendorong aktif anggotanya) menjadi anggota organisasi perempuan bisa dijadikan pekerjaan awal untuk membangun organisasi perempuan yang berasal dari persatuan yang terbangun. Sehingga berikutnya, perspektif keadilan gender juga bisa berjalan di serikat-serikat buruh dan seluruh organisasi perjuangan lainnya dimana anggotanya sekaligus menjadi anggota organisasi perempuan.

Dengan ini, gerakan perempuan pastinya akan bersama gerakan buruh, bersama organisasi politik anti kapitalisme, dan bersama gerakan rakyat lainnya untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi yang lebih adil untuk mayoritas rakyat banyak, dan tentu lebih berkeadilan gender yang bagi kami, sistem tersebut adalah SOSIALISME.

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!

Sosialisme, Solusi Krisis Global Kapitalisme!

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

Komite Penyelamat Organisasi

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KPO - PRP)

Jakarta, 8 Maret 2012

Ketua Badan Pekerja Nasional Mahendra Kusumawardhana

Sekretaris Badan Pekerja Nasional Asep Salmin

Baca Selengkapnya →