Massa Buruh Kepung Pemda Karawang Menolak Kenaikan Harga BBM

30 MARET 2012 ratusan buruh yangtergabung dalam FSPEK-KASBI, KPO PRP dan Aliansi rakyat lainya melakukan aksi penolakan kenaikan BBM Dan TDL . Konvoi dilakukan dari arah cikampek menuju karawang kota sehingga membuat macet jalan yang dilauinya. Dibundaran MEGA M karawang masa aksi berhenti dengan melakukan orasi – orasi politik sehingga semakin memacetkan jalan – jalan yang dari arah cikampek maupun dari luar kota. Lalu dilanjutkan dengan melakukan longmarch dan menuntun sepeda motor dengan cara terus berusaha memblokade sepanjang jalan yang dilalui .Lalu masa aksi mendatangi kantor DPRD Karawang  dan kantor Bupati , tetapi masa aksi tidak menemukan ketua DPRD ( TONO BACHTIAR ) dikantornya . Lalu masa aksi beralih ke kantor Bupati dengan tetap melakukan orasi politiknya secara bergantian

Menjelang  12;00 siang masa aksi berhenti sejenak untuk melakukan ibadah sholat Jum’at, seusai sholat jum’at masa aksi berkumpul kembali untuk melanjutkan unjuk rasanya dalam orasi- orasi politiknya masa aksi mendesak bupati  untuk menolak kenaikan BBM  yang akan diberlakukan pada tanggal  1 April 2012 karena dengan naiknya harga BBM makan akan berimbas kesemua aspek sehingga  membuat ekonomi rakyat kecil semakin terpuruk dan kenaikan upah buruh yang baru 3 bulan lalu yang dirasa tidak sesuai  dengan KHL pun akan membuat buruh semakin jauh dari kata sejahtera . Masa aksi juga mengecap kepemimpinan SBY – Budiono telah gagal dalam membawa negeri ini keluar dari krisis ekonomi . Rakyat semakin sengsara sementara elit – elit pemerintahan berpesta pora dengan hasil korupsinya.

Kondisi tersebut diperparah dengan rencana rezim SBY – Budiono yang akn menaikan harga BBM . Masa aksi juga tidak menunggu  bupati keluar untuk mendengarkan pernyataannya  karena masa aksi menganggap bahwa apa yang akan disampaikan bupatipun adalah kebohongan birokrasi terhadap rakyat. Yang terpenting menurut mereka adalah lewat aksi tersebut  masyarakat karawang menyatakan dengan tegas penolakan atas rencana kenaikan harga  BBM dan mereka mengancam apabila pemerintah bersikukuh terhadap rencananya maka mereka akan mengerahkan masa yang lebih besar lagi dan menutup karawang dengan melakukan mogok total serta menutup semua jalan tol . Setelah semua arasi politiknya tersampaikan sekitar pukul 14;00 masa aksi membubarkan diri namuntetap melakukan konvoi menuju sekertariat FSPEK- KASBI sehingga tetap membuat macet semua ruas jalan yang dilaluinya (Rojak)

Baca Selengkapnya →

Perempuan Lawan Kapitalisme, Patriaki dan Kenaikan Harga BBM

Pada tanggal 8 Maret, perempuan dari berbagai kota melakukan aksi turun ke jalan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.
 

Jakarta

Di Jakarta, Sekretariat Bersama Buruh memulai aksinya dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan. Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok-pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.
 

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia. “ Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya. Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.
 

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi-aksi blokade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.
 

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsur dari KASBI BANTEN bersama-sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan Jumisih, Erna dan Galita yang masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama-sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.
 

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan. Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.
 

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.
 

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.
 

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia. Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.
 

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya. Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan-perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan kesemuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.
 

Makassar

Sementara itu di Makassar berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksinya di Fly Over Makassar. AGAR Anti Penindasan terdiri dari Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI. Dalam aksinya AGAR Anti Penindasan juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan TDL. Untuk melawan kebijakan tersebut termasuk juga membebaskan perempuan dari penindasan maka seluruh gerakan harus bersatu dan menjaga perjuangan bersamanya. 

Karawang
 

Di tengah-tengah Kota Karawang puluhan Buruh Perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK-KASBI), GPPI dan KPO-PRP Karawang melakukan aksi membagikan selebaran. Dalam orasinya, mereka mengecam tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Kaum Perempuan baik yang dilakukan oleh Pemerintah di pabrik-pabrik hingga yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Didalam pabrik-pabrik masih banyak hak-hak Perempuan yang dilanggar dan juga dipersulit. Demikian Rezim hari ini yang tidak pernah serius dalam menangani hal tersebut. Di tengah-tengah Aksi mereka hadir pula Serikat Petani Karawang (SEPETAK) yang berhenti sejenak dari aksi long marchnya guna memberikan Orasi solidaritas terkait Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD).
 

Seruan juga disampaikan oleh KPO PRP Karawang mengenai kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi oleh rakyat pekerja di Karawang. Karena kenaikan harga BBM tersebut adalah bukti dari gagalnya Rezim SBY-Boediono dalam mensejahterahkan rakyatnya. Solusinya adalah menggalang persatuan seluruh element masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan.
 

Medan 
 

Sementara itu di Medan, FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) yang terdiri dari KPO PRP MEDAN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, L-KESTRA, FMN MEDAN, FAMUD, PPRM SUMUT, SMI MEDAN, FORMADAS, KDAS, PPBI MEDAN, BARSDEM, BAKUMSU, KELOMPOK TANI 71-79, JAS MERAH, dan FORUM DISKUSI MAHASISWA merayakan Hari Perempuan Internasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengangkat tema utama “LAWAN SISTEM KAPITALISME DAN BUDAYA PATRIARKHI YANG MENINDAS (DISKRIMINASI, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN) TERHADAP KAUM PEREMPUAN !!, dan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!”,
 

Situasi masyarakat patriarkhi yang hingga saat ini menempatkan perempuan sebagai “mahkluk nomor 2” atau inferior “di bawah laki laki” (artinya hak hak perempuan sebagai manusia tidak setara dengan laki laki) telah menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap situasi kekerasan secara fisik maupun seksual dan membatasi ruang gerak perempuan di ruang public. Kapitaslisme masuk dan menjerat kaum perempuan secara fisik, dengan kemolekan tubuh serta kecantikan kaum perempuan dan diekploitasi dan mempertahankan budaya patriarkhi tersebut untuk kepentingan modalnya.
 

FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sangat memukul kaum perempuan dan seluruh sektor rakyat lainnya. Sebab akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan bahan pokok yang juga akan meningkatnya jumlah kemiskinan. Demikian kemiskinan akan erat berhubungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas, termasuk terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terutama karena perempuan yang dalam budaya patriaki dinomerduakan sementara terus dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh Rejim yang berkuasa saat ini.
 

Aksi turun ke jalan FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran SIB Medan, setelah melakukan orasi di Bundaran SIB massa aksi yang berjumlah ratusan orang bergerak (long march) menuju Kantor DPRD SUMUT. Di kantor DPRD Sumut, Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT bersedia menjumpai massa aksi, dan meminta 3 (tiga) orang delegasi untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, massa aksi menolak kehadiran Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT tersebut dan juga tawaran delegasinya serta mendesak agar orang yang lebih berkompeten (seperti Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari komisi E yang memang fokus untuk isu masalah perempuan) yang turun menjumpai massa aksi. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berkompeten tersebut menjumpai massa aksi dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
 

Dari kantor DPRD Sumut massa aksi melanjutkan long march menuju Lapangan Merdeka Medan dan dengan penuh semangat menyerukan yel yel “Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, kapitalisme, budaya patriarhki” dan dari lapangan merdeka Medan massa aksi pun membubarkan diri. Seruan bagi semua Kaum perempuan dimana pun berada “Bangkitlah Melawan penindasan, hancurkan sistem Kapitalisme dan budaya Patriarkhi, Mari berorganisasi dan bangun partai kelas pekerja demi kemerdekaan kita dan kesejahteraan bersama”.
 

Yogyakarta
 

Seperti tahun sebelumnya, Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari) kembali menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional melakukan aksi long march. Sekitar seratus massa bergerak dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung yang berada di ujung selatan jalan Malioboro. Mengusung spanduk bertuliskan Negara Gagal Melindungi dan Mensejahterakan Perempuan, Lawan Kapitalisme dan Patriarki, massa yang mayoritas perempuan ini semangat menyerukan yel-yel.
 

Massa berhenti di beberapa titik untuk melakukan orasi-orasi, antara lain di DPRD DIY, Mall Malioboro, Kepatihan, Pasar Beringharjo dan terakhir di depan Gedung Agung. Di Kepatihan, massa dari PKBI DIY yang juga menggelar aksi dengan tema yang sama bergabung dengan barisan Gepari. KPO PRP yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Arsih mendapatkan kesempatan orasi di depan Gedung DPRD Propinsi DIY menegaskan bahwa Negara di bawah kepemimpinan rejim Neolib SBY-Budiono terbukti gagal dalam melindungi perempuan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh rejim SBY justru membuat perempuan semakin dimiskinkan dan terpinggirkan. Kebijakan kontrak dan outsourcing semakin membuat hak kesehatan reproduksi perempuan terabaikan karena tidak adanya pemenuhan hak tersebut, misal Hak Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan bagi perempuan buruh ternyata belum sepenuhnya diberikan. Juga kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat namun tak ada upaya serius dari Negara untuk memberikan perlindungan. Arsih juga menegaskan bahwa yang pembebasan perempuan seutuhnya hanya dapat dilakukan jika sosialisme diwujudkan. 

(Sulthoni, Rojak, Leli, Ars, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Selebaran Bersama FSPEK dan KPO PRP Karawang

Menyambut Hari Perempuan Internasional 2012

Hari perempuan sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah hari yang semestinya harus menjadi awal kebangkitan perempuan yang yata-yata hari ini selalu di tindas oleh kapitalis dengan sangat keji,,,pada dasarnya perempuan adalah sosok mahluk tuhan yang lebih tinggi derajatnya dari laki-laki,tapi dalam praktek sejatinya masih bayak kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan yang sering dan terjadi hari ini terutama yang bekerja di pabrik-pabrik Garmen yang banyak memperkerjakan kaum perempuannya.

Tidak diberikannya cuti head kaum perempuan disuatu perusahaan adalah bentuk kejahatan yang semestinya kaum perempuan itu sendiri memahaminya,tapi tidak sedikit kondisi ini dipahami oleh kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik,kondisi ini yang membuat kami Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) yang dalam progran perjuangannya adalah bagai mana kedepan pemerintah dapat memberikan sangsi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan dapat mendapatkan hak cuti head tersebut.

Tentu perjuangan tersebut tidaklah mudah,perlu adanya partisipasi kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik yang tidak pernah memberikan hak Cuti head tersebut meskipun undang-undangnya mewajibkan kepada para pengusaha memberikan cuti head sakit atau tidak sakit selama dua(2) hari tapi pada prakteknya banyak yang tidak menjalankan undang-undang tersebut ini yang harus menjadi kontrol bersama dari kaum perempuan dan juga dukungan laki-laki dalam memperjuangkannya.

kekerasan dalam rumah tanggapun menjadi hal yang paling sering terjadi disemua lapisan masyarakat ini adalah dampak dari kekurangan dalam tatanan ekonomi yang menjadi penyebab rata-rata kondisi tersebut diatas,Perlu kita kaji lebih jauh ketika dalam realnya masyarakat yang sering terjadi KDRT adalah Rendahnya penghasilan /upah murah yang kita terima sebagai buruh jauh dari layak,

UPAH MURAH = KENAIKAN BBM

Melihat tulisan diatas sudah sering kami Federasi Serikat Pekerja Karawang selalu suarakan sebagai dalam setiap langkah perjuangannya,,,problem tersebut sebenarnya tidak harus diperjuangkan oleh kita buruh perempuan atau laki-laki tapi ini adalah bukti gagalnya rezim penguasa dalam mensejahterakan rakyatnya,,,,pelecehan-pelecehan terhadap perempuan yang terjadi adalah dampak dari ke tidak becusan Rezim atau pemerintah dalam mengelola negara dan rakyatnya

Pemerintahan SBY-Boediono kembali berencana akan menaikkan harga BBM dan TDL. Jelas bagi kami, apapun alasan mereka, kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL, akan sangat-sangat merugikan rakyat miskin dan rakyat pekerja Indonesia. Kenaikan upah minimum yang baru saja dinikmati kaum buruh, -walaupun jumlahnya kecil-, akan menjadi tidak berarti karena dihantam kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan sosial lainnya, yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bila jadi nantinya.

Naiknya harga BBM mencapai harga diatas 100 $ per barel pastinya sudah dapat diduga oleh pemerintah, karena pemerintahan SBY pun pernah merasakan sebelumnya. Bahkan BBM sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan ditengah situasi krisis kapitalisme dunia, naiknya harga BBM hingga diatas 100 $ semacam ini adalah suatu yang pasti. Faktor dan pemicunya bisa dari mana saja datangnya. Bisa seperti sekarang ini karena meningkatnya permintaan (demand) kebutuhan minyak dunia, berkurangnya pasokan minyak dunia akibat konflik Iran vs Amerika dan Uni Eropa, adanya krisis politik di negeri-negeri penghasil minyak (misalnya Sudan, Suriah dan Yaman), permainan spekulan perdagangan minyak dunia, krisis di AS, Eropa dan lain sebagainya.

Alasan menaikkan harga BBM karena membengkaknya subsidi BBM adalah alasan klise yang selalu dikemukakan oleh pemerintah. Bagi pemerintah, baik pemerintahan SBY-Boediono saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, jalan satu-satunya ketika harga BBM naik, ketika subsidi yang harus diberikan bagi BBM semakin besar, hanyalah menaikkan harga BBM. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah melakukan pengambilalihan (nasionalisasi) industri-industri migas asing yang saat ini merampok migas kita. Apa yang dilakukan di sejumlah negara negara Amerika Latin saat ini, menjadi bukti bahwa tindakan semacam ini sangat mungkin dilakukan, jika saja pemerintah mau dan para elit di negeri ini benar-benar mau mensejahterahkan rakyatnya.

Apa yang Harus kita lakukan......?

1. Menolak rencana kenaikan BBM dan TDL

2. Menyerukan untuk melancarkan perjuangan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan rencana kenaikan harga BBM sejak saat ini hingga dibatalkannya kenaikan BBM.

3. Menyerukan untuk terus membangun persatuan dan kekuatan politik rakyat guna melancarkan perjuangan bagi terciptanya pemerintahan yang pro rakyat dan mengganti sistem ekonomi kapitalisme saat ini dengan sistem ekonomi yang berkeadilan untuk rakyat banyak.  

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!

Cp.Titik D Qiqin 081381582982

 

Baca Selengkapnya →

Federasi Serikat Pekerja Karawang-KASBI Satroni 5 Lembaga Penting Pemerintahan

Hari senin tanggal 14 November 2011 sepanjang jalan utama Cikampek-Karawang dibuat macet selama beberapa jam. Ketika sekitar 1000 buruh FSPEK-KASBI dan KPO PRP Karawang dengan seragam kaos merahnya menuntut kepada pemerintahan untuk mencabut PERMENAKER no 17 tahun 2005 tentang item–item KHL yang sudah tidak layak lagi serta merevisi KEPRES NO 107 TAHUN 2004 tentang komposisi DEPEKAB yang sangat merugikan buruh yaitu : 2 dari unsure pemerintahan,1 dari unsur pengusaha atau Apindo dan 1 dari unsur buruh atau Serikat Pekerja.

Disamping itu juga tuntutan lainya adalah segera dituntaskanya kasus-kasus perburuhan yang ada di anggotanya. Kasus-kasus yang sampai hari ini belum ada kejelasan penyelesaianya. Sementara itu Anggota LKS Tripartit kabupaten (Jajat Darojat) juga menegaskan: tidak tegasnya pemerintah atas pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan yang banyak diselewengkan oleh para Pengusaha, sehingga kondisi tersebut diatas sangat jelas membuat kerugian bagi buruh yang ada dikarawang. Penjelasan tersebut dipertegas oleh Suhartoyo, Sekot KPO PRP Karawang, dalam orasi Politiknya dihadapan kantor DPRD Karawang, kurang tegasnya Dinas tenaga kerja Karawang sekaligus tidak berfungsinya Komisi D yang menangani perburuhan. Menandakan hubungan yang dekat antara insitusi pemerintahan dengan pemilik modal.

Beberapa kasus perburuhan yang terjadi adalah: Union Busting (Pemberangusan Serikat Buruh) Pengurus Asitek, selebaran yang dikeluarkan kawan-kawan pengurus terkait/ memuat semua kesejahteraan anggota, yang tidak dijalankan oleh manajemen, didalam selebaran tersebut memuat nama manager HRD yaitu Yoyo Subandrio. Yoyo S kemudian mengadukan kepada kepolisian dengan Perbuatan Tidak Menyenangkan. Yang menjadi masalahnya pengaduan tersebut menjadi bersifat individu padahal persoalan sejatinya adalah dalam kerangka perburuhan. Kepolisian kemudian memprosesnya menjadi persoalan individu. Sementara pengusaha menskorsing 5 orang pengurus serikat tersebut. Dimana salah satunya adalah Ketua Serikat Pada tanggal 8 November 2011 pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus sudah P21 dan siap dibawah ke kejaksaan. Namun demikian dengan tekanan dan aksi massa pada  tanggal 14 November 2011, pihak kepolisian terpaska menunda P21. Kasus lain adalah tutupnya pabrik PT Tropikom dimana pihak pengusaha hanya mau memberikan 0,5 PMKT, sekarang kasusnya sudah sampai dalam PHI Bandung. Demikian hanya dengan persatuan dan perjuangan klas buruh maka tuntutan klas buruh dapat dimenangkan.(Shrty)

Baca Selengkapnya →

Solidaritas KPO-PRP Karawang untuk Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) Karawang

Negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Dengan Hormat,

Komite Penyelamat Organisasi KPO PRP Karawang adalah bagian dari perjuangan gerakan buruh di Indonesia. Segala bentuk pelarangan aktivitas serikat buruh adalah tindakan melawan konstitusi. Sudah cukup jelas bahwa negara pun memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan kronologi yang kami terima, bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia, yaitu: melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Sdr. Pakpin Sinaga (Staf Advokasi DPP SPCI), adanya rentetan surat peringatan ke-1, 2, 3 dan surat skorsing dalam waktu yang sangat cepat (tidak sesuai UU No 13/2003) terkait solidaritas pemakaian pita hitam terhadap Sdr. Pakpin Sinaga, adanya pelanggaran terhadap sistem kerja PKWT, serta adanya pelanggaran terhadap kebebasan berserikat.

Atas peristiwa PHK sepihak terhadap Sdr Pakpin Sinaga, anggota SPCI menyatakan solidaritas dengan pemakaian pita hitam, namun pihak PT. Carrefour Indonesia memberikan ancaman kepada semua anggota SPCI, termasuk anggota dan pengurus SPCI Karawang dengan ancaman akan memberikan sanksi. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia merupakan tindakan menghalangi-halangi kebebasan dalam berserikat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Komite Penyelamat Organisasi KPO PRP Karawang menyatakan dukungan solidaritas untuk kawan-kawan Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) umumnya dan SPCI Karawang pada khususnya dalam pemakaian pita sebagai bentuk solidaritas serta pelaksanaan mogok nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 26-28 Agustus 2011 dan mengecam tindakan PT. Carrefour Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Penyelamat Organisasi KPO PRP Karawang menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Disnaker Karawang agar segera melakukan pemanggilan kepada store manager Carrefour Karawang terhadap upaya pelarangan dalam kebebasan berserikat.
2. Kepada Pimpinan Perusahaan untuk segera mencabut surat PHK sepihak terhadap sdr. Pakpin Sinaga serta mempekerjakan kembali dan membayar upah secara penuh.
3. Kepada Pimpinan Perusahaan untuk segera mencabut surat skorsing terhadap anggota dan pengurus SPCI
4. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing
5. Beri kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat terhadap anggota dan pengurus SPCI

Demikian pernyataan sikap dan surat dukungan solidaritas dari kami sampaikan. KPO PRP Karawang akan tetap berkomitmen untuk persatuan dan perjuangan buruh di Indonesia melawan penindasan terhadap buruh.

Karawang, 19 Agustus 2011

Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KPO-PRP) Karawang

Rusmita 
Ketua

Fitriyanti
Sekretaris

Tembusan :

1. BPN KPO
2. Head Office
3. Bupati Karawang
4. Ketua Komisi D Karawang
5. SPA FSPEK-KASBI
6. DPP SPCI

Baca Selengkapnya →