Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Menolak RUU PT

- Resista Yogyakarta,

- Front Mahasiswa Demokratik (FMD) Makassar,

- Sentra Gerakan Progresif (SERGAP) Polewali Mandar,

- Gerakan Perjuangan Mahasiswa Majene (GPMM) Majene,

- Barisan Pemuda Progresif (BPP) Mataram,

 - Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) Sumbawa.

- Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) Samarinda,

Salam Juang! 

Demokrasi di Negara ini hanya dimaknai ketika menjelang Pemilu. Segala rancangan Undang – Undang yang telah dikeluarkan dan disah kan oleh pemerintah khususnya sektor pendidikan sama sekali tidak menjawab persoalan demi persoalan yang ada.

Maret 2012, DPR-RI kembali melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) setelah Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di-Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010, karena dinilai cacat cela dalam penilaian payung hukum disektor pendidikan. Namun, pasca pembatalan UU BHP tersebut, agen-agen privatisasi dan pemerintah kembali lagi mengencarkan serangan liberalisasinya melalui sektor pendidikan, yang intinya adalah sama perihalnya seperti UU BHP yang telah dibatalkan, hanya saja kali ini berbeda dalam kemasan redaksional kata perkata yang dipergunakan oleh mereka.

Liberalisasi disektor pendidikan telah tampak sedari penandatanganan General Agreement on Trades in Services oleh negara-negara anggota WTO (World Trade Organization). Dalam kesepakatan tersebut, ada sekitar dua belas sektor jasa yang sepakat untuk diliberalisasikan, salah satunya yaitu sektor pendidikan. Liberalisasi itu yang kemudian mendorong arus globalisasi yang dimana kerja sama dengan pihak asing dalam konteks pengembangan dunia pendidikan, akan tetapi masyarakat Indonesia merasakan sebaliknya yaitu bahwa pendidikan menjadi ajang komoditas (barang dagang) yang berakibat mahalnya biaya pendidikan dikarenakan negara hari ini membawanya kedalam kerumunan Pasar.

Konsep lain yang dilahirkan oleh RUU PT yang ada juga tertuang dalam pasal 77, 80, 90 yang inti dari pasal tersebut adalah negara hari ini melepaskan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan dan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal disatu sisi, seperti yang dikatakan pada pasal 31 Ayat (2), yang menyatakan "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian ditegaskan lagi pada : Ayat (4), bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Tentunya dengan lahirnya konsep RUU PT tersebut akan melahirkan kontradiktif dengan UU’45 yang ingin mencerdaskan setiap anak bangsa. Ditambah lagi kemudian pasal 114 ayat 1 dan 2 yang mengatakan : “perguruan tinggi negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dan prosesnya dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi Indonesia dan mengangkat Dosen serta tenaga kependidikan dari warga negara Indonesia”.  Dengan masukya perguruan tinggi dan kurikulum asing tanpa adanya “penyaringan”, maka kedepannya budaya-budaya yang ada di Indonesia akan semakin lemah dan juga perbedaan kurikulum yang semakin menimbulkan persaingan ketat antar Pelajar. Jika hari ini kurikulum pendidikan belum berbicara kepentingan rakyat, maka ditambah persaingan kurikulum dari asing akan menyebabkan kepentingan yang jauh dari akar rumputnya (rakyat).

Dalam pasal per pasal yang tertuang dalam RUU PT juga sering ditemukan bahwa “segala keterangan dan kelanjutan diatur oleh peraturan Mentri”. Ini membuktikan bahwa segala sesuatunya diatur oleh kepentingan otoriter semata, bukan berdasarkan ruang demokratik yang ada ditiap-tiap kampus. Normalisasi Kehidupan kampus/badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) adalah salah satu bukti penutupan ruang demokratis dan politik Mahasiswa pada tahun-tahun silam hingga kini. Dapat terlihat dari Sistem Kredit Semester (SKS), Absensi 75%, Drop Out dan Skorsing sepihak, dan kebijakan – kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat kampus. Organisasi – organisasi Mahasiswa yang bersifat massif melakukan perlawanan terhadap kebijakan pejabat kampus, kini diberantas total bahkan dengan mudahnya di keluarkan dari dalam kampus (Drop Out), Skorsing, bahkan refresifitas akademik maupun fisik.

Artinya, pola-pola lama yang seharusnya telah usang kini mampu dibangkitkan lagi oleh pemerintah melalui bentuk liberalisasi gaya barunya disektor pendidikan, hanya saja sistem sesat yang digunakan oleh mereka tetap saja dapat kita ketahui bersama.

Maka kami dari Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK) menyatakan sikap :

1. Secara tegas menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT)
2. Cabut segala regulasi yang meliberalkan sektor pendidikan
3. Hapus sistem Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi kampus (NKK/BKK)
4. Pendidikan Gratis Sepenuhnya, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan.

Hanya dengan kekuatan melalui persatuan maka sistem yang diciptakan oleh Kapitalisme beserta kaki tangannya dapat dihancurkan dengan terus berjuang hingga kemenanganpun tiba.

                                                              Belajar, Berorganisasi, dan Berjuang!

Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK)

Yogyakarta, 10 Maret 2012

Ketua Badan Pekerja Nasional JGMK

Daniel Pay Halim

Sekertaris Badan Pekerja Nasional JGMK

Nalendro Yoyok Priambodo

Email: mahasiswakerakyatanj@yahoo.com

CP: +62 857 2925 2134, +62 852 5080 0567

Baca Selengkapnya →

Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Melawan Kenaikan Harga BBM

Pada bulan Maret 2012, beberapa organisasi gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK), yaitu Yogyakarta (Resista), Samarinda (Konsentrasi Mahasiswa Progresif), Sumbawa Besar (Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif), Makkasar (Front Mahasiswa Demokratik), Poliwali Mandar (Sentral Gerakan Mahasiswa Progresif), dan Mataram (Barisan Pemuda Progresif) serentak melakukan aksi perlawanan atas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan disahkan pertanggal 1 April 2012. Aksi JGMK tersebut menyerukan agar momentum kenaikan harga BBM dapat digunakan sebagai persatuan gerakan Rakyat untuk menghancurkan rezim neoliberalisme yang selama ini bercokol di Indonesia.

Beberapa daerah tersebut yang melakukan aksi perlawanan diantaranya adalah dari Yogyakarta yaitu Resista. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMM) melakukan aksi konferensi pers tepatnya di Bunderan Universitas Gadja Mada (UGM), kamis (29/3/12). Kemudian sabtu (31/3/12),  AMM melanjutkan aksinya dengan long march disepanjang jalan Malioboro. Meskipun hujan datang mengguyur, aksi ini tetap dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran yang bertuliskan bahwa “Dengan naiknya harga BBM maka akan semakin menambah deretan panjang persoalan kemiskinan di Indonesia dan akan semakin akut serta akan berimbas pada kenaikan biaya pendidikan”. Dalam orasinya juga disebutkan bahwa “hanya dengan perlawanan yang besar dan massif oleh rakyat maka rencana kenaikan BBM akan dapat dibatalkan dan merebut kekuasaan ditangan Rakyat itu sendiri, dan sebaliknya, jika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan elite politik, maka pencurian terhadap sumber daya alam kita akan semakin terkuras dan pembodohan akan terus berlangsung”. Aksi tersebut berlangsung hingga menjelang malam hari, dimana massa aksi dari Buruh, Perempuan, Mahasiswa, bergabung menjadi satu dan memblokir sepanjang jalan perempatan Gedung Agung Maliobro, Yogyakarta.

Di Samarinda, ratusan Mahasiswa dari Universitas Mualawarman (UNMUL) dan juga Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika menggelar aksi mereka, sabtu (31/3/12) sekitar pukul 19.00 wita.  Bentrokan terjadi akibat penuduhan terhadap rekan-rekan yang terlibat aksi massa dengan perusakan dan pembakaran kantor pos polisi di Simpang Empat Mal Lembuswana, Samarinda, pada Jumat (30/3/12) yaitu Aras, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda, serta empat mahasiswa Unmul yakni Henri Junardi, Yakob Anani, Natalis, dan Seketaris Jendral JGMK Nalendro Priambodo (Yoyok). Sebelumnya, Pada pukul 15:00 Wita, aksi GRKB diawali dengan konvoi menuju kampus Polliteknik Negri Samarinda, kemudian pada jam yang sama setibanya di bundaran Lembuswana  barisan telah di blokade oleh TNI/POLRI dan disertai dengan perlengkapan mobil Watercanon dan pasukan anti huru hara lalu melakukan sweaping dan melucuti bendera-bendera organisasi massa aksi. Barisan massa pun di geledah dan terjadi perdebatan antara koordinator aksi (Michael). Dan akhirnya aparat kepolisian menangkap massa aksi yaitu Yakub, Natalis, Nalendro, Hendrik, dari barisan aksi dan kemudian membubarkan paksa barisan aksi. Yang akhirnya massa aksi menarik diri ke Gedung Student Center Universitas Muluarman. Sesampainya dikampus massa aksi melakukan konsolidasi untuk meyikapi penangkapan 5 orang kawan yang tertangkap oleh aparat kepolisian akan tetapi disambut dengan pembubaran paksa aksi Massa. Lalu massa melakukan aksi mimbar bebas di depan Gerbang UNMUL kemudian dikepung oleh aparat dengan persenjataan yang lengkap. Sekitar Pukul 20.00 Wita pasukan anti huru-hara (TNI/POLRI dan BRIMOB) dari arah Perempatan Lembuswara menyerang massa dengan tembakan gas air mata, peluru karet dan Watercanon. Massa mundur dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu – batuan dan bom molotov. Sekitar 1.100 aparat keamanan yang terdiri dari Satuan Dalmas, Brimob dan sekitar 500 orang personel TNI disiagakan di Samarinda untuk mengantisipasi tindakan anarkis yang mungkin dilakukan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Dari Sumbawa Besar, Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) yang tergabung dalam massa aksi Front Rakyat Anti Rezim SBY-Bud (FROTAS-B) melakukan aksi long march dan melakukan sweaping atas mobil dinas (31/3/12). Aksi tersebut dimulai dari kantor pemerintah daerah dan gedung DPRD Sumbawa. Kemudian pada tanggal 1 april 2012, aksi dilakukan kembali. Salah satunya dengan cara “Grafiti Action” atau coret-coret jalanan dan tembok yang ada disepanjang jalan sebagai simbol menolak hasil keputusan paripurna DPR RI UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6a dan juga membagi-bagikan selebaran beserta tuntutan massa aksi kepada Negara. Dalam pernyataan sikap bersama, disebutkan juga bahwa “Dengan naiknya harga BBM akan menambah beban rakyat, karena BBM merupakan kunci dari segala macam harga bahan pokok, maka secara otomatis harga-harga bahan pokok akan melonjak. Dan hari ini rejim SBY-boediono dipimpin oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan modal dan disetir oleh kaum komprador internasional yang lebih tunduk kepada kaum pemodal.”

Dari Makkasar, massa aksi yang menamakan SekBer (Sekretariat Bersama) Perjuangan Rakyat Sul-Sel yang dimana Front Mahasiswa Demokratik (FMD) juga terlibat dalam aliansi tersebut melakukan aksi di depan gedung DPRD dengan memberikan tekanan kepada anggota dewan untuk menandatangani kesepakatan menolak rencana kenaikan harga BBM. Kemudian aksi dilanjutkan di seputaran Flyover makassar dan memblokade jalan tol reformasi dari arah urip sumohardjo dan AP pettarani, kota Makkasar. Beberapa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terdiri dari enam kampus (UNHAS, UMI, Univ.45, UNM, UIN Alauddin dan UNISMUH) juga turut serta dalam pemblokiran jalan yang berbuntut pada aksi bentrok antara Mahasiswa dengan aparat kepolisian pada saat itu.

Di Mataram, Barisan Pemuda Progresif (BPP) yang juga tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (APM NTB) melakukan aksi damai yang dimulai dari taman budaya Mataram hingga ke gedung DPRD. Keterlibatan beberapa kampus seperti Universitas Negri Mataram (IKIP) dan Universitas Muhhamadiah Mataram (UNRAM) juga turut serta dalam penolakan kenaikan harga BBM tersebut.

Dan terakhir di Poliwali Mandar (PolMan), Sentra Gerakan Mahasiswa Progresif (Sergap) terlibat dalam aksi massa yang menamakan aliansi Koalisi Nasional Untuk Kedaulatan Rakyat (KONTRA). Aksi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2012 dengan menghalang dan menaiki mobil tangki Pertamina dan berorasi diatas mobil tersebut kurang lebih 20 menit. Kemudian massa beranjak ke gedung DPRD, dan membakar satu ban bekas sambil melanjutkan orasi politiknya, aksi dorong-dorongan hingga berujung pemukulan tepat diatas kepala Abdul Azis (Koor.Lap) oleh aparat keamanan tidak terhindarkan, dan aksi terus berlanjut hingga selesai. Kemudian dilanjut pada tanggal 29 Maret 2012, massa aksi menggelar orasi politiknya didepan kampus UNASMAN. Ruang dan kelas kampus pun di sweaping dan diserukan agar semua Mahasiswa dan Dosen terlibat dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke gedung DPRD, dimana aksi massa kembali membakar ban seperti pada aksi pertama. Sembari orasi dan membakar ban, terlihat pula beberapa aparatus kepolisian berjaga-jaga baik dengan mobil, motor, dan senjatanya. Akan tetapi tidak menyurutkan teriakan dan perlawanan massa aksi pada waktu itu. Tidak hanya membakar ban dan orasi politik, posko pengaduan rakyat juga dibukakan dan bentangan spanduk yang bertuliskan “Posko Penolakan Kenaikan Harga BBM” digelar di depan gedung DPRD, Poliwali Mandar.  

Kedepannya, “JGMK akan terus melakukan bentuk-bentuk perlawanannya dengan gerakan Rakyat, karena BBM bukan dibatalkan kenaikan harganya melainkan mengalami penundaan hingga enam bulan kedepan. Ditambah lagi Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi/RUU PT yang sebentar lagi akan disahkan (April) oleh pemerintah yang sebagai bukti bahwa sektor pendidikan akan semakin diliberalisasikan. Maka kami menyerukan agar semua elemen masyarakat baik itu Buruh, Petani, Nelayan, Mahasiswa, perempuan bersatu untuk menghancurkan kekuasaan rejim neoliberalisme yang digengam oleh SBY-B. Hanya dengan persatuan maka rakyat dapat berada ditampuk kekuasaannya dengan menentukan sendiri arah politik dan ekonominya sendiri dalam cita – cita yang mulia di Negri ini”, ungkap Pay yang akrab disapa sebagai ketua dari JGMK.

Setelah BBM dibatalkan dari hasil sidang paripurna untuk enam bulan kedepan, massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan diberbagai daerah kemudian mengakhiri aksi mereka dan mengatakan akan terus melakukan perlawanan hingga kemenangan pun tiba. (Daniel)

Baca Selengkapnya →

Mengutuk keras tindakan aparat penjaga modal! Bebaskan kawan-kawan kami yang ditahan!

- Resista Yogyakarta,

- Front Mahasiswa Demokratik (FMD) Makassar,

- Sentra Gerakan Progresif (SERGAP) Polewali Mandar,

- Gerakan Perjuangan Mahasiswa Majene (GPMM) Majene,

- Barisan Pemuda Progresif (BPP) Mataram,

 - Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) Sumbawa.

- Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) Samarinda,

 

Salam Juang!

 

Rezim neolib dalam menjaga modal dan segenap aparatus keamanannya kembali memperjelas watak aslinya yang sangat anti terhadap rakyat, anti demokrasi dan dengan cara apaun akan ditempuh untuk meredam aksi massa rakyat yang melawan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat seperti rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

 

Demonstrasi yang meletus dibeberapa daerah bulan maret kemarin seperti Jakarta, Medan, Makassar, Ambon, Yogja, Polman dan daerah lainnya diberbagai Nusantara ternyata mendapatkan respon keji dari aparat keamanan penjaga modal saat ini. Pada hari sabtu 31 maret 2012 di samarinda (kalimantan timur) massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) rencananya memblokade jembatan mahakam disamarinda sebagai respon penolakan atas rencana kenaikan harga BBM yang berujung pada penangkapan paksa 5 orang massa aksi: Nalendro Priambodo (Komaprogresif), Yakub A (PPBI Kaltim), Natalis Wada (GMNI Samarinda), Hendrik (PMII Samarinda), Aras(Hukum Untang Samarinda), dan sampai saat ini mereka masih di tahan di Mapoltabes Samarinda.

 

Seperti yang dikabarkan beberapa kawan Samarinda dan juga media Ketika massa aksi yang tergabung dalam GRKB pada pukul 15:00 melakukan aksi konvoi menuju kampus Polliteknik Negri Samarinda pada jam yang sama sampai di bundaran Lembuswana barisan di blokade barisan TNI/POLRI di sertai dengan perlengkapan mobil Watercanon dan pasukan anti huru hara, kemudian melakukan sweaping dan melucuti bendera-bendera organisasi kawan2, Barisan massa di geledah dan terjadi perdebatan antara koordinator aksi (Michael). Tanpa sebab-musabab aparat kepolisian menangkap massa aksi yaitu Yakub, Natalis, Nalendro, Hendrik, dari barisan aksi dan kemudian membubarkan paksa barisan aksi. Yang akhirnya massa aksi menarik diri ke Gedung Student Center Universitas Muluarman.

 

Sesampainya dikampus massa aksi melakukan konsolidasi untuk meyikapi penangkapan 5 orang kawan yang tertangkap oleh aparat tetapi disambut dengan pembubaran paksa aksi Massa ketika massa melakukan aksi mimbar bebas di depan Gerbang UNMUL kemudian dikepung oleh aparat dengan persenjataan yang lengkap Sekitar Pukul 20.00 Wib. pasukan anti huru-hara berikut TNI/POLRI dan BRIMOB dari arah Perempatan Lembuswara menyerang massa dengan tembakan gas air mata, peluru karet dan Watercanon. Massa mundur dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, sebaliknya mereka menyerang mahasiswa hingga kampus. Dan sampai saat ini massa aksi mahasiswa samarinda yang tergabung dalam GRKB(Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu) belum dapat dibebaskan.

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan keyakinan kami pada perjuangan massa sebagai perjuangan yang mampu membebaskan seluruh rakyat dari ketertindasan, maka kami dari Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK) menyerukan kepada seluruh elemen-elemen gerakan Pro-demokrasi untuk mendukung dan membangun solidaritas terhadap beberapa kawan di samarinda (KALTIM) yang sampai hari masih di tahan poltabes samarinda. 

 

 

Bersama dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Bebaskan kawan-kawan kami yang sedang ditahan oleh poltabes samarinda: Nalendro Priambodo(sekjen JGMK/Komaprogresif), Yakub A(PPBI Kaltim), Natalis Wada(GMNI Samarinda), Hendrik (PMII Samarinda), Aras(Hukum Untang Samarinda)
2. Hentikan represipitas aparat keamanan di dalam dan diluar kampus terhadap massa demonstran yang menyuarakan aspirasi rakyat
3. Untuk terus berjuang dan membangun perlawanan yang massif terhadap rezim neolib SBY-B dan segenap aparatus negara (TNI, POLRI) yang anti rakyat dan anti DEMOKRASI
4. Menyerukan seluruh elemen-elemen gerakan Pro-demokrasi untuk mendukung dan membangun solidaritas terhadap kawan di samarinda (KALTIM) yang sampai hari masih di tahan poltabes samarinda.

 

Hanya dengan kekuatan dan persatuan gerakan Rakyat maka sistem yang diciptakan oleh Kapitalisme beserta kaki tangannya dapat dihancurkan dengan terus berjuang hingga kekuasaan berada ditangan Rakyat itu sendiri.

elajar, Berorganisasi, dan Berjuang!

 

 

Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan

Yogyakarta, 1 April 2012

 

 

Ketua Badan Pekerja Nasional JGMK

 

Daniel Pay Halim

 

 

Email: mahasiswakerakyatanj@yahoo.com

CP: +62 857 2925 2134, +62 852 5080 0567

KRONOLOGI AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM

GERAKAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERSATU
(BEM UNIVERSITAS MULAWARMAN, BEM FISIP UNMUL, PEREMPUAN MAHARDIKA, GMNI, KAMMI, BEM POLNES, BEM TEKNIK UNMUL, BEM FEKON UNMUL, PEMBEBASAN, BEM HUKUM WIDYAGAMA BEM FEKON WIDYAGAMA, PPRM, KOMA PROGRESIF, PMKRI, HIMAKSI, BEM HUKUM UNMUL, HMJ SOS, FGMMKT, LEPAS FISIP UNMUL, BEM FAPERTA UNMUL KPO PRP, GMKI, HMI, PMII, JARI KALTIM, PPKL, SBMI, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS, PPBI, PPR, HIMANEGA, Dll)

Jumat, 30 Maret 2012

Pukul 12.00: Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kalimantan timur Bersatu berkumpul di Sekretariat BEM FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pukul 13.00: Massa aksi bergerak menuju di kantor gubernur

Pukul 13.20: Dalam perjalanan (Longmarc) tiba di perempatan jalan M. Yamin de depanmall Lembuswana, tiba- tiba aparat kepolisian berkumpul bersama dengan pasukan brimob.

Pukul 13.30: Massa aksi berhenti di perapatan Jln. M. YAMIN sambil berorasi secara bergantian.

Pukul 15.30: Massa aksi bergerak menuju kantor RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) untuk konfrensi pers.

Pukul 16.00: Massa aksi melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur.

Pukul 16.30: Massa aksi tiba di perampatan Mall Lembuswana, tiba- tiba Orang tak di kenal membakar pos polisi di perampatan mall lembuswana.

Pukul 17.00: Massa aksi mundur menuju kampus Universitas Mulawarman.

Pukul. 1 8.30: Massa aksi membubarkan diri.

Baca Selengkapnya →

Saatnya Gerakan Pemuda Bersatu Hancurkan Neoliberalisme

"Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia". Demikianlah ikrar yang di pekikan oleh pemuda/i Indonesia 28 Oktober 1928. Sebagai simbol persatuan yang melahirkan janji dan sumpah untuk bersatu - berbangsa, berbahasa, bertanah air satu, Indonesia. Sebuah moment sejarah yang dari tahun ke tahun di peringati dengan berbagai hal mulai dari upacara,aksi massa dan berbagai kegiatan lainya, untuk terus mengingatkan kita bahwa pemuda Indonesia telah bersepakat untuk menyatukan dirinya dalam barisan rakyat tertindas lainya menciptakan sebuah persatuan gerakan melawan segala bentuk penindasan.

Sebuah kesadaran yang menjadi pemersatu untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah (neokolim) tanpa di pisahkan oleh sekat sekat agama,suku,ras,ideologi dan sebagainya. Semangat yang akan terus mengalir dalam raga pemuda Indonesia yang senantiasa meyakini persatuan gerakan yang meluas dan tidak mengerdilkan dirinya dalam perjuangan yang sektarian. Sebuah perjuangan panjang dan penuh pengorbanan yang akan bisa di tempuh dengan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan melawan Neoliberalisme yang menyebabkan pemiskinan masal 120 juta rakyat Indonesia.

Ditengah tengah ketertindasan oleh sistem Neoliberalisme yang termanifestasi dalam paket kebijakan Negara yang tidak pernah pro terhadap rakyat, kita, (pemuda) rakyat Indonesia. Dan kepentingan rezim neoliberalisme untuk senantiasa menancapkan taringnya di sendi sendi kehidupan dan mengilusi kesadaran pemuda mulai dari cara berpikir individualistik yang menjurus pada tindakan saling menindas, pengkotak kotakan pemuda hingga kembali menguatnya organisasi kedaerahan yang malah menciptakan jurang etnosentris yang tak jarang dimanfaatkan oleh elite elit politik yang mengatasnamakan rakyat demi kepntingan ekonomi dan politik praktis semata.

Sudah cukup kita terlena dalam aktivitas heroisme dan kecendrungan menjauhkan diri dari perjuangan massa rakyat pekerja yang juga memiliki kepentingan yang sama untuk menghancurkan neoliberalisme. Sehingga menjadi kebutuhan mendesak bagi kita kaum muda yang progresif untuk mulai merumuskan sebuah formulasi bersama dalam sebuah wadah yang berperpektif maju dalam upaya menghancurkan Neoliberalisme sebagai musuh bersama seluruh rakyat tertindas. Sebuah wadah tanpa di batasi sekat yang mengatasnamakan suku,agama dan ras. Karena sejatinya penindasan neoliberalisme tidak pernah memandang perbedaan jenis kelamin,suku,agama,ras.

Persatuan gerak adalah salah satu prasyarat awal dalam menyatukan seluruh elemen baik itu pemuda,mahasiswa,buruh,tani,dan kaum miskin kota dalam sebuah barisan massa rakyat yang terorganisir dalam membangun alat perjuangan politik di bawah panji Sosialisme.

Maka,kami dari Konsentrasi Mahasiswa Progresif menyerukan serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk :

1. Menolak segala bentuk pemecah belahan persatuan gerakan rakyat baik berupa pengkotak kotakan dalam bentuk perbedaan jenis kelamin,suku,agama,ras dan sebagainya
2. Rakyat Indonesia, pemuda,mahasiswa,baik kaum buruh, petani, nelayan, kaum miskin perkotaaan, dan rakyat miskin lainnya, untuk membangun serta menyatukan barisan dalam alat perjuangan politik rakyat tertindas dalam menghancurkan Neoliberalisme yang terbukti gagal mensejahtrakan rakyat.

Konsentrasi Mahasiswa Progresif

Samarinda, 28 Oktober 2011

Ketua
Solichul Hadi

Sekertaris Jendral
Marwono

Baca Selengkapnya →

Koma Progresip : 66 Tahun Merdeka, Pendidikan Makin Mahal

Rabu Pagi (17/8/2011), cuaca sedang tidak bersahabat, hujan lebat menguyur bundaran Lembuswana, Samarinda Kalimantan Timur. Tetapi situasi ini tidak mengurungkan niat kawan-kawan Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresip) untuk “Mengadu Kepada Rakyat Indonesia”, tepat disaat peringatan ke-66 detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah cukup dekat dengan barisan mereka, barulah rakyatpekerja.org mengetahui apa yang mereka adu-kan kepada Rakyat Indonesia, 66 Tahun Merdeka, Pendidikan Makin Mahal!

Bocil, pimpinan aksi ini menyatakan, “kami sudah muak dengan rezim neolib SBY dan antek-anteknya. Sangat terang dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa pen-cerdasan kehidupan bangsa adalah kewajiban mutlak dari penyelenggara negara dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi menjadi ancaman baru dari praktek kebijakan neolib dari rezim SBY sekaligus menambah catatan panjang penghianatan kaum borjuasi terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini sengaja kami tidak mendatangi satu pun sulur-sulur dari kekuasaan di kalimantan Timur ini. Kami Sudah tidak percaya! Mendatangi orang tua (baca: rakyat) menjadi lebih penting bagi kami. Mendiskusikan dan merencanakan satu perubahan radikal bersama mereka menjadi pilihan paling ilmiah”.

Dalam aksinya, Konsentrasi Mahasiswa Progresif juga mendesak dihapuskan pungutan dana pengembangan fakultas (DPF) di Universitas Mulawarman. pungutan ini di bebankan pada peserta didik dengan dalih pengembangan dan pembiayaan operasional kampus sementara sampai saat ini selain alokasi APBN yang didapatkan, Universitas ini juga mendapatkan kucuran alokasi APBD dari 14 Kab/Kota di Kalimantan Timur. Tercatat dalam tiga tahun terakhir, dana hibah kepada perguruan tinggi yang disalurkan Pemprov Kaltim pada tahun 2009 sebesar Rp 167.550.000.000, pada 2010 sebesar Rp 132.300.000, dan 2011 sebesar Rp.140.519.845.000 (juni 2011,Kaltim Post)

Kebijakan pungutan dana pengembangan fakultas ini bukannya tanpa penolakan & perlawanan dari mahasiswa maupun dari orang tua bahkan pungutan DPF ini pernah diusut oleh kejaksaan tinggi Kalimantan Timur tetapi pengusutan kasus pelanggaran hukum DPF ini kemudian menguap di tengah jalan dengan begitu saja.

Pada tahun 2011 ini, orang tua dari mahasiswa baru harus rela membayar 300% lebih mahal dari biaya perkuliahan ditahun-tahun sebelumnya. hal ini di karenakan mahasiswa baru di wajibkan untuk membayar dana pengembangan fakultas yang besaranya berkisar antara 1,5 juta-8,5 juta/mahasiswa (setiap fakultas bervariasi) di tambah lagi dengan pungutan dana Pembinaan Akademik (DPA) yang besarnya RP. 403.000/mahasiswa serta dana pemeriksaan kesehatan sebesar Rp. 75.000. Sangat jelas bagi kami bahwa semua pungutan ini adalah manifestasi dari penerapan kebijakan neoliberalisme (baca: komersialisasi) di Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, Konsentrasi Mahasiswa Progresif menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk :

1. Melakukan segala perlawanan terhadap segala bentuk komersialisasi pendidikan karena bertentangan dengan cita-cita awal pembangunan Indonesia serta menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh pendidikan.
2. Menolak dengan tegas pengesahan Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi karena pendidikan ada Hak Setiap Warga Negara dan Pemerintah mutlak bertanggung jawab atas pemenuhannya.
3. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, berkualitas serta berkarakter kerakyatan.
4. Nasionalisasi aset-aset vital dibawah kontrol rakyat. Bangun bangsa yang Mandiri dan berdaulat.
5. Hapus Dana Pengembangan Fakultas di Universitas Mulawarman dan dana-dana siluman lainnya 

Tepat pukul 01.00 Wita, peserta aksipun membubarkan diri, yang kemudian akan merencanakan konsolidasi bersama organisasi gerakan mahasiswa lainnya, untuk merespon isu pendidikan layak bagi Rakyat Indonesia (And).

Baca Selengkapnya →