Bahwa setelah mengamati dan mencermati perkembangan organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) dalam beberapa bulan terakhir, maka kami yang sebelumnya tergabung dalam kolektif PRP Komite Kabupaten Polewali Mandar (Komkab Polman) akan menyampaikan hal-hal berikut :
Kami secara kolektif yang telah menjadi bagian dari organisasi PRP, organisasi yang bercita-cita mewujudkan kekuasaan klas pekerja, meskipun mayoritas anggota kolektif kami adalah mahasiswa, yang bukanlah klas pekerja, tetapi kami tetap berjuang untuk mencapai kesadaran klas pekerja. Setelah mengikuti pendidikan kader kota di Makassar tahun 2010 lalu, kami mengevaluasi dan berkesimpulan bahwa materi dengan pendekatan seperti itu, tidak banyak membantu kami menumbuhkan kesadaran klas pekerja dalam diri anggota-anggota kolektif kami. Kesulitan menyerap materi dikarenakan kami belum memiliki landasan teoritik Marxisme yang kokoh, tetapi langsung dihadapkan pada praktek penerapannya. Tentu saja kami berharap mendapatkan pemahaman dalam perspektif Marxisme atas praktek perjuangan di organisasi maupun kehidupan sehari-hari kami, agar mampu berkreasi lebih baik dan lebih maju lagi dalam praktek. Dan kewajiban organisasi melalui struktur kerjanyalah untuk menggali praktek kami selama ini dan memberinya landasan pemahaman teori yang baik. Akan tetapi, pemahaman itu belum kami dapatkan. Kritik beberapa anggota PRP seperti kawan-kawan Sleman, menurut kami wajar-wajar saja, pun hal sama juga kami rasakan, hanya saja sungguh ironis, karena hingga hari ini pun belum ada tanggapan berarti dari KP PRP, belum ada terbitan internal yang khusus membahas persoalan materi pendidikan. Oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa telah terjadi kebimbangan yang menggerogoti pimpinan organisasi, dimana anggota-anggota dibiarkan terlunta-lunta dalam kebingungan tanpa fondasi teoritik yang baik. Intinya, KP PRP gagal menyusun rencana strategis untuk menegakkan Marxisme dalam organisasi, karena bahkan fondasinya pun gagal disusun dengan kokoh.
Persoalan internal organisasi dari munculnya “Notulensi Kritik KP” yang sebenarnya sudah diketahui dan sudah diselesaikan oleh Komite Pusat PRP hampir setahun sebelumnya. Kemunculan notulensi kritik KP tersebut pun telah disepakati akan dibahas tuntas dalam forum Dewan Nasional II. Tetapi, entah dengan alasan apa, “notulensi kritik KP” tersebut justru digunakan untuk “membersihkan” anggota-anggota yang dianggap terlibat di dalamnya. Pun setelah itu, dilanjutkan dengan pemberangusan melalui pemecatan & skrosing terhadap anggota-anggota yang beroposisi menolak keputusan KP PRP tersebut, meski secara nyata keputusan pemecatan 10 anggota berdasarkan rekomendasi BKO yang hasil peyelidikannya masih meninggalkan fakta-fakta yang kontradiktif, pun keputusan pemecatan tidak pernah melalui sidang demokratis, memberi kesempatan pembelaan diri di depan sidang, dan juga pengajuan banding serta peninjauan kembali (setelah munculnya bukti baru).
Agenda pembahasan persoalan internal organisasi termasuk “notulensi kritik KP” di pertemuan Dewan Nasional II pun akhirnya gagal terwujud. Yang bagi kami secara kolektif sungguh-sungguh disayangkan. Kami berpendapat, justru dalam kondisi organisasi seperti itulah, kita membutuhkan kesepahaman bersama, tentu melalui forum demokratis, seperti Sidang Dewan Nasional II. Akan tetapi, tampaknya pimpinan di KP PRP lebih memilih mengambil kebijakan otoriter daripada menjalankan sentralisme demokrasi. Kami yakin dan percaya, bila semua saluran-saluran demokratis berfungsi dengan baik, maka keretakan dan perpecahan organisasi bisa dihindari.
Keterlibatan aktif KP PRP dalam pertemuan Parung, pertemuan yang digagas sejak kongres KASBI III atau tepatnya setelah kekalahan calon tertentu yang diduga didukung oleh mayoritas kawan di KP PRP (meski tanpa keputusan resmi organisasi). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pendeletigimasian terhadap PP KASBI hasil kongres III. Bagi kami, keterlibatan aktif KP PRP dalam upaya pecah belah ormas nasional buruh jelas-jelas bertentangan dengan prinsip perjuangan klas sebagaimana yang disepakati dalam Unifikasi Kiri. Dan bagi kami itu adalah penyimpangan serius yang akan berdampak sangat buruk bagi organisasi PRP di mata massa. Bahkan kemudian disinyalir, terbongkarnya pertemuan parung menyebabkan keretakan di KP PRP dan parahnya dijadikan momentum pemberangusan bagi anggota-anggota yang dinilai kritis terhadap KP PRP, termasuk yang terlibat dalam “notulensi kritik KP”. Agenda pembahasan di Sidang Dewan Nasional pun yang telah disepakati teranulir dengan sendirinya. Serangan membati-buta terhadap beberapa anggota yang selama ini kritis tentu saja menunjukkan ketidakmampuan pimpinan di KP PRP dalam menjalankan Sentralisme Demokrasi.
Kampanye Jalan Damai dan Demokratis digunakan dalam kerja-kerja strategis organisasi yang diawali dengan pertemuan yang diduga didanai oleh FES dan kemudian membentuk KP3R yang berfungsi membuat platform partai persatuan untuk Pemilu. Sayang sungguh sayang, aktifitas pimpinan di KP PRP terkait langkah-langkah strategis itu tidak pernah disosialisasikan dan dibahas tuntas di internal organisasi secara kolektif. Hal ini menyebabkan munculnya asumsi-asumsi subjektif anggota yang merasa resah dengan aktifitas pimpinan itu, yang ujung-ujungnya tidak hanya merugikan KP PRP, tetapi kolektif organisasi secara keseluruhan.
Keputusan melanjutkan konsolidasi FORI yang dianggap bisa dijadikan kendaraan untuk kampanye jalan damai dan demokratis semakin meneguhkan niat KP PRP atas pembentukan persatuan dalam rangka membangun kekuatan politik alternative. Akan tetapi, faktanya FORI saat ini sudah bukan representasi kepemimpinan klas buruh & tani yang menjadi sokoguru utama revolusi, tetapi justru didominasi oleh LSM, yang ujung-ujungnya juga dominasi kampanye dibanding pengorganisasian massa. Ditambah lagi kegagalan pimpinan KP PRP untuk memaksa kelompok-kelompok LSM yang tergabung di FORI nasional untuk mengintegrasikan struktur dan anggota-anggotanya di daerah ke dalam struktur FORI. Meski menjadi persatuan menuju kekuatan politik alternative, FORI terlihat tetaplah front momentum saja, apalagi kekuatan politik alternative dimaksud bukanlah partai klas pekerja sejati seperti yang kita cita-citakan. Bagi kami, ini sudah cukup untuk menjadi pertanda bahwa konsolidasi FORI tidak layak lagi untuk dilanjutkan.
Masa depan partai klas pekerja yang dicita-citakan oleh organisasi PRP sejak didirikan melalui Unifikasi Kiri semakin kabur bagi kami. Hal ini berakar dari ketidakmampuan menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan teori-teori Marxisme yang menyebabkan anggota tidak mempunyai panduan yang baik dalam membaca kondisi objektif, bertindak, bergerak, dan berjuang mewujudkan partai klas sejati. Sementara di lain sisi ada kecenderungan semakin terbukanya ruang bagi praktek oportunis atas beberapa kebijakan yang ditempuh KP PRP, yang tentu saja tanpa kesepakatan demokratis organisasi. Pembentukan KP3R untuk merespon politik electoral (yang sampai saat ini belum diketahui secara detail oleh mayoritas anggota PRP) dan tidak adanya kepemimpinan klas buruh dalam front balon namun tetap dipertahankan, menjadi contohnya.
Demikian pernyataan dekalarasi dari kami sebelumnya tergabung dalam kolektif PRP Komkab Polman dan sejak saat ini menyatakan bergabung dalam Komite Penyelamat Organisasi (KPO) PRP, yang selanjutnya akan menyusun dan merampungkan struktur kerja dalam rangka menyelamatkan organisasi PRP. Kami menyatakan bergabung dengan kawan-kawan yang kami anggap berpegang teguh dalam perjuangan menegakkan Marxisme dalam organisasi, kawan-kawan yang menempatkan perjuangan teori sama penting dengan perjuangan lainnya, kawan-kawan yang sependapat akan pentingnya pembekalan teori-teori sosialisme ilmiah bagi anggota PRP dan bukannya menolak pembekalan itu karena takut terjebak dalam dogmatisme.
Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja
Bangun Partai Klas Pekerja
Oleh :
- Ridwan,
- Nasruddin,
- Nasrullah,
- Amiruddin,
- Aminuddin,
- Nurdiansyah
- Zainuddin,
- Badar,
- Abd Azis,
- Ashar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar