Krisis Yunani, “Rakyat Punya Kekuasaan dan Tidak Pernah Menyerah”

Slogan tersebut dikibarkan oleh PAME (Front Buruh Militan), sebuah serikat buruh di Yunani, di Acropolis, Athena pada tanggal 27 Juni 2011, menjelang pemogokan nasional selama 48 jam yang berlangsung pada tanggal 28-29 Juni 2011. Pemogokan ini merupakan rangkaian perlawanan rakyat Yunani selama bertahun-tahun yang kembali memuncak pada bulan Mei 2011 yang diawali dengan demonstrasi ribuan orang di Lapangan Syntagma. Kerangka perlawanan tersebut adalah melawan kebijakan neoliberal yang dijalankan oleh rezim George Papandreou, kebijakan yang dipaksakan oleh Uni Eropa (UE), Bank Uni Eropa dan International Monetary Fund (IMF).

Kebijakan neoliberal tersebut adalah memberikan dana sebesar 12 miliar euro kepada para pemilik bank (atau bailout) dengan mengambil uang rakyat dalam bentuk privatisasi perusahaan negara di sektor transportasi, energi, pelabuhan dan komunikasi. Selain itu, juga dengan mengurangi upah dan uang pensiun sebesar 20 persen serta menaikkan pajak. Di sektor publik, upah buruh akan dipotong 15 persen, sementara di sektor milik negara upah akan dipotong lebih tinggi, 30 persen. Bahkan, seluruh buruh di sektor publik yang berada dalam status kontrak sementara akan di-PHK. Akibatnya, kebijakan Papandreou berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan rakyat Yunani.

Pemogokan nasional 48 jam tersebut terjadi di 65 kota yang diikuti bukan hanya buruh dalam berbagai sektor tapi juga mahasiswa, pekerja sektor publik, dokter, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Serikat buruh utama di Yunani, yaitu ADEDY untuk sektor publik dan GSEE untuk sektor swasta telah dipaksa untuk meningkatkan aksi pemogokan, meninggalkan kebiasaan pemogokan 24 jam mereka dan melakukan pemogokan nasional selama 48 jam secara bersama-sama setelah lebih dari 30 tahun tidak terjadi. Pemogokan nasional kemudian dihadapi dengan kekerasan oleh pihak kepolisian. Selain gas air mata, senjata kimia dan granat kejutan listrik juga digunakan untuk membubarkan kumpulan massa rakyat. Bahkan, kekerasan tersebut tidak hanya ditujukan pada rakyat yang berkumpul di lapangan-lapangan terbuka. Polisi pun menyasar ke daerah-daerah di lingkungan atau perkampungan kelas buruh di sekitar pusat kota Athena.

Pemogokan Nasional 48 jam tersebut dibangun dengan seruan dari berbagai serikat buruh. Dalam seruannya dijelaskan bahwa pemogokan nasional sangat penting karena akan menunjukkan bahwa rakyat tegas dan aktif, serta tidak akan berkompromi dengan kebijakan rezim. Demikian pula bahwa kepentingan rakyat tidak akan didapatkan tanpa perjuangan rakyat sendiri. Yang menjadi sasaran dari kemarahan rakyat digambarkan dengan jelas, yaitu Rejim yang berkuasa dan Troika (Uni Eropa, Bank Uni Eropa dan IMF).

Akar dari persoalan rakyat Yunani jelas adalah krisis overproduksi dan overakumulasi, dimana kepemilikan pemilik modal atas alat produksi berkonflik dengan kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Sebuah krisis kapitalisme yang tidak hanya menimpa Yunani, tapi juga seluruh negeri. Solusi sejatinya, harus ada perubahan dalam hubungan kerja, tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan. Dalam konteks Yunani, bukan hanya PASOK dan para bos yang harus diusir tapi negara pemilik modal pun harus dihancurkan dan digantikan dengan negara kelas buruh. Untuk melakukan itu, kelas buruh harus memaksimalkan serikat dengan menggunakannya bukan hanya untuk melawan para bos, tapi juga melawan kapitalis dan negara pemilik modal secara keseluruhan. Guna mencapai tujuan itu, persatuan rakyat secara keseluruhan harus diwujudkan.

Namun pada 29 Juni 2011, parlemen Yunani tetap menyetujui kebijakan neoliberal rejim Papandreou. Sejumlah 155 anggota parlemen menyatakan dukungan, sementara 138 menolak kebijakan tersebut. Satu orang anggota parlemen dari Partai PASOK (partai PM Papandreou) menolak kebijakan tersebut yang berakibat dia dikeluarkan dari PASOK. Terlihat bahwa kekuatan borjuis di Yunani semakin lama semakin terdelegitimasikan, walaupun PASOK terus bersembunyi di balik slogan-slogan sosialis. Sejak tahun lalu pendukungnya di parlemen telah turun dari 160 ke 154 dari sekitar 300 anggota parlemen. Menurut jajak pendapat, 80 persen rakyat Yunani tidak menyetujui kebijakan neoliberalisme dan 45 persen mendukung pemogokan nasional seluruh rakyat Yunani.

Sejak awal aksi-aksi pada bulan Mei kemarin, rakyat Yunani mulai aktif dalam kehidupan politik dan menyadari kekuatannya sendiri. Muncul “Dewan-dewan Rakyat”, dimana ribuan rakyat berkumpul, berdiskusi dan memilih tuntutan yang akan diajukan serta langkah-langkah selanjutnya. Terdapat berbagai macam kelompok kerja yang memfokuskan diri pada isu-isu khusus, seperti kelompok politik, kelompok ekonomi dan dewan buruh serta dewan pengangguran. Begitu pula di berbagai daerah ataupun kampung-kampung, mulai muncul dewan-dewan rakyat. Di beberapa daerah, ratusan orang berkumpul di tempat publik dan mulai mengambil tindakan seperti mengorganisir demonstrasi besar, membuat perlindungan untuk rumah sakit, mengajukan tuntutan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Kelas buruh dan rakyat Yunani telah melakukan perlawanan yang luar biasa. Pemogokan nasional dan demonstrasi yang dilancarkan terus menerus, berhadapan dengan represi luar biasa oleh rejim George Papandreou.

Namun demikian, perlawanan, demonstrasi dan pemogokan nasional yang berulang-ulang di Yunani untuk saat ini belum bisa menghasilkan perubahan yang mendasar bagi rakyatnya. Tanpa hasil nyata bagi rakyat, maka perjuangan yang terus menerus akan dapat mencapai titik baliknya. Semangat dan ketahan perjuangan rakyat dapat berubah dengan cepat menjadi apatisme dan kelelahan.

Apa yang menjadi kebutuhan mendesak adalah persatuan untuk menghasilkan kepemimpinan, program dan arahan politik yang jelas. Kemunculan embrio-embrio pemerintahan rakyat sendiri, melalui dewan-dewan rakyat, harus didorong untuk terus berkonsolidasi dan memimpin perlawanan rakyat hingga tingkatan nasional. Sementara itu, pemogokan tersebut harus terus didorong hingga menjatuhkan pemerintahan pemilik modal yang berkuasa. Dewan-dewan rakyat kemudiam dapat menjadi pengganti pemerintahan pemilik modal dan menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat.

Ign. Mahendra K.
Ketua Badan Pekerja Nasional KPO - PRP.