Wawancara dengan Max Lane : Apakah Sukarno Bisa Main Peran Simbolis sama dengan Bolivar?

Banyak hal yang kita ketahui mengenai sosok Sukarno, tapi sekaligus juga tak mengetahui banyak hal lainnya. Propaganda hitam rezim orde baru Suharto menciptakan tirai samar-samar, sekaligus jarak yang lebar, dengan tokoh paling bernilai yang pernah dimiliki bangsa ini. Walhasil, ketimbang mampu mencerna pemikiran Sukarno secara kritis dan mendalam, mitos-mitoslah yang kemudian lebih tampil ke permukaan.

Sedikit menyingkap tirai samar itu, Bintang Rakyat mewawancarai Max Lane, aktivis cum pemerhati Indonesia dalam dua kesempatan terpisah. Berikut petikan wawancaranya.

Mengenai sosok Soekarno, mulai kapan Bung Max giat ‘mempelajari’-nya dan adakah alasan khusus ketertarikan Bung terhadap Beliau?

Sebagai mahasiswa Jurusan Studi Indonesia di Universitas Sydney 1969-72 dengan sendirinya harus mempelajari peranan Sukarno dalam sejarah Indonesia. Pada zaman itu, di Australia dan di Barat, yang selalu ditekankan ialah kejawaan Sukarno. Ada juga, tentu saja, yang menekankan kedekatannya dengan PKI, mengingat bahwa tahun 1969 masih banyak propaganda menjustifikasikan pembunuhan massal 1965-66 terhadap orang komunis dan Sukarnois di Indonesia.

Tetapi semakin saya sendiri tertarik pada analisa dan ideologi politik kiri, memang semakin juga ada kewajiban untuk lebih memperdalami dan lebih mengkritisi peranan dan pemikiran Sukarno. Pertama, sudah jelas dia adalah pemikir kiri yang makin berpengaruh di Indonesia sampai sekarang, apalagi 20-an hingga 1965. Kedua, pada puncaknya gerakan kiri Indonesia, melalui berbagai organisasi, terutama PKI, mencapa 20an juta pengikut, dan semuanya adalah pengikut Sukarno.

Ketiga, sudah jelas dengan melihat apa yang terjadi pada 1960-1965, kemudian 1965-1970, bahwa memang seluruh negeri Indonesia terbelah pro dan anti-Sukarno, sampai sebagian besar dari yang anti-Sukarno membenarkan pembunuhan massal terhadap yang pro-Sukarno. Keempat, sebagai pemimpin politik yang pendukungnya puluhan jutaan orang, Sukarno gagal total mencapai cita-citanya. Justru kekuatan kiri dikalahkan total oleh kekuatan kanan di Indonesia. Mengapa? Apa ada juga kelemahan atau kekeliruan dalam pemikiran ataupun praktek Sukarno?

Bagi Bung, sepenting apa sosok Sukarno ini, baik bagi Indonesia, Australia, bahkan dunia?

Sukarno, terutama penting buat Indonesia. Pemikiran Sukarno adalah sebagian dari warisan ideologis gerakan anti-kolonial dan gerakan sosialis Indonesia. Menurut pendapat saya, banyak yang bisa didapat dari mempelajari Sukarno, sebagai pemikir kiri yang memang berusaha merespons situasi Indonesia yang unik. Banyak idenya masih bermanfaat. Tetapi ide-ide Sukarno yang bermanfaat itu hanya akan bisa dipergunakan dengan baik kalau sekaligus semua kontradiksinya juga dibongkar, termasuk dalam praktek politiknya.

Juga harus dibongkar, bukan saja kontradiksinya Sukarnoisme itu sendiri, tetapi bagaimana implikasi perubahan situasi masyarakat Indonesia dan dunia sejak kontra-revolusi Indonesia 1965, yang merupakan sebuah kemenangan besar buat kelas kapitalis Indonesia maupun imperialisme; dan sebuah kemenangan yang sudah berhasil berlangsung selama 56 tahun tanpa putus. Sukarnoisme adalah sebuah warisan historis, warisan masa lalu, tidak bisa menggantikan keharusan menemukan jawaban-jawaban anak zaman, yaitu anak ideologi zaman sekarang.

Di artikel, Bung menyebut ketimbang sosok pemersatu, sebetulnya Sukarno justru membelah rakyatnya sendiri, maksudnya?

Seingat saya, saya tidak pernah bilang bahwa Sukarno membelah rakyatnya sendiri. Saya kira itu merupakan rumusan yang agak kasar. Sukarno memang memperjuangan persatuan semua kekuatan revolusioner dan dalam usaha itu dia merumuskan, melalui berbagai tulisan, sebuah basis persatuan. Basis persatuan ini tentu saja, pada zaman Hindia Belanda, mengandung tujuan perjuangan Indonesia merdeka. Tetapi Sukarno juga mengusahakan sebuah pendekatan revolusioner dalam perjuangan kemerdekaan.

Dia berusaha menyakinkan orang dengan penjelasannya bahwa seorang nasionalis sejati dan seorang muslim yang sungguh-sungguh akan bisa bekerjasama dengan seorang Marxis karena semua dalam posisi butuh menolak kapitalisme. Tentu saja di zaman Hindia Belanda, penekanan utama adalah meraih kemerdekaan, mendirikan negara Indonesia sendiri, tetapi propaganda antikapitalis terus dibangkitkan oleh Sukarno. Dan bukan hanya itu, dalam menganalisa kekuatan utama yang bisa membebaskan Indonesia dari kolonialisme, Sukarno selalu menunjukan kebutuhan persatuan rakyat marhaen dan proletar, sebagai satu-satunya lapisan masyarakat yang tak berkepentingan membela kapitalisme pada saat itu. Tentu saja, ketika “jembatan emas” kemerdekaan sudah dilewati, cita-cita sosialisme ala Indonesia bersatu dengan penuntasan revolusi nasional sebagai cita-cita.

Saat ini Bung Karno banyak dimitoskan sebagai tokoh terbesar yang dimiliki bangsa ini, tapi Bung malah menyebut Sukarno sebenarnya pecundang dalam dinamika politik 1960-an, apa alasannya?

Memang, buat saya, Sukarno adalah figur dalam sejarah Indonesia yang sangat memesonakan, setarif Kartini dan Tirto Adhisuryo. Buat saya, tiga orang ini adalah figur pemikir politis yang paling meninggalkan warisan bernilai (dalam sastra, Chairil Anwar, Rendra dan Pramoedya, mungkin?). Di antara pemimpin politik yang bergiat sepanjang zaman Hindia Belanda, saya kira Sukarno meninggalkan paling banyak ide yang menarik dan berguna. Dia juga yang pernah berhasil membangun partai yang paling besar, sesudah Sarekat Islam, meski juga kemudian direpresi. Dan dia, bersama banyak orang lain juga, memang memimpin sebuah proses kemerdekaan yang berhasil mendirikan sebuah Republik Indonesia yang merdeka.

Sesudah kemerdekaan, semakin lama, Sukarno mengfokuskan politiknya pada dua sasaran. Pertama, tuntaskan revolusi nasional Indonesia, dengan mengalahkan neo-kolonialisme dan membangun kepribadian nasional. Kedua, dan sekaligus, mencapai sosialisme ala Indonesia, berdasarkan mobilisi gerakan massa marhaen dan proletar. Kenyataan ialah bahwa kedua-dua sasaran ini gagal tercapai dengan munculnya Orde Baru dan tergulingkannya Sukarno serta pembasmian PKI dan semua gerakan Sukarnois kiri lainnya.

Untuk mereka yang tetap inginkan pembebasan nasional Indonesia (dari kecengkraman imperialism) maupun tercapainya sosialisme buat Indonesia, menjadi sangat penting untuk mengakui kegagalan gerakan kiri ini dan kemudian analisa sebab kegagalannya. Apakah kegagalan ini karena kelemahan dan kontradiksi di pemikiran dan praktek kaum kiri sendiri, termasuk Sukarno dan PKI? Dan kalau ya, apa kontradiksinya, karena analisa itupun pasti akan ada versi-versi berbeda-beda? Atau apakah sebuah tragedi kebetulan saja, kecelakaan? Atau bagaimana?

Apakah Sukarno mengira lebih besar dari kekuatan politik manapun, dan akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang tepat dan malah menjadi korban permainan politik?

Sukarno memang pegang peran kunci dalam perpolitikan di Indonesia sejak tahun 1920an, meski tak pernah menguasai “state power”, kekuasaan negara. Kekuatan Sukarno sejak awal ialah popularitas dia sendiri dan ide-idenya. Dan di dalam hal ini saya kira tak ada bandingnya, termasuk di partai terbesar tahun 60-an, PKI. PKI pun tak ada yang sama bobotnya dengan Sukarno. Dan kalau membaca Harian Rakyat zaman itu –1962-1965 – tetap artikel yang paling menarik di HR ialah artikel-artikel Sukarno dari tahun 20an. Dalam posisi ini, Sukarno – dan menurut saya ini sebuah kelemahan besar – membiarkan dirinya dianggap “Penyambung Lidah Rakyat”. Ini menumbuhkan ambiguitas dalam politik massa.

Secara riil Sukarno memang penyambung lidah 10 atau 20 jutaan rakyat Indonesia – tidak semua, karena banyak juga yang belum menyetujui politiknya dan juga ada yang tak akan pernah menyetujuinya. Tetapi buat 20 jutaan yang memang pendukung Sukarno, seharusnya Sukarno memberi lebih banyak tekanannya pada kebutuhan akan mereka jangan tergantung pada dia sendiri. Memang siasat Sukarno tahun 60-an membuat gerakan kiri sangat tergantung pada keberhasilan manuver-manuver dia sendiri.

Katakanlah Sukarno kalah, tapi imejnya direproduksi terus-menerus secara politik oleh anak-anaknya, apakah memang Bung Karno masih cukup sakti dimanfaatkan pamornya untuk menarik minat orang saat ini?

Saya meragukan apakah nama Sukarno masih memiliki daya tertarik seperti masih ada pada tahun 90an atau tahun 2001. Rekor Megawati sangat mengecewakan sehingga, saya mengira, akibatnya daya tarik nama Sukarno juga berkurang, meski belum habis total. Saat ini ada juga kelompok-kelompok yang dulu dari latar belakang kiri yang berusaha memakai “Sukarnoisme” untuk membangkitkan sebuah nasionalisme sebagai basis gerakan politik, meski tidak jelas mau ke mana secara konkrit.

Mereka menafsirkan Sukarno sebagai terutama nasionalis – sosialisme dinomor-duakan. “Sukarnoisme” kanan ini dipakai untuk mengagitasikan “kesatuan nasional” dalam menghadapi “asing” yang mungkin diperkirakan bisa dapat dukungan sebagian massa di era yang resah akan kebuntuan pembangunan ekonomi ini dan merajalelanya kapitalis imperialis di berbagai sektor di Indonesia. Ini sebuah kecenderungan berbahaya, saya kira. Indonesia abad 21 ini bukan Hindia Belanda lagi. Meski Indonesia masih di dalam kecengkraman ekonomi imperialis, kontrarevolusi 65 juga sudah melahirkan sebuah kelas kapitalis dalam negeri Indonesia yang menguasai negara Indonesia (Indonesian state).

Kelas kapitalis dalam negeri ini sepenuhnya menyetujui strategi pembangunan yang menggantungkan diri pada mencari investor asing sebanyak mungkin. Hanya memang, masing-masing dari kapitalis dalam negeri ini, juga sering tak puas dengan porsi mereka dalam bekerja sama dengan investor imperialis ataupun investor dari negeri nonimperialis. Seruan “kesatuan nasional” saat ini sangat gampang bisa menjelma menjadi seruan untuk kaum rakyat miskin Indonesia “bersatu” dengan kelas kapitalis Indonesia yang lagi mengeksploitasinya habis-habisan; sebuah kelas kapitalis yang gandrung bekerja sama dengan modal imperialis, biarpun kadang-kadang main demagogi “antiasing”.

Ada masalah lain juga. Selama 55 tahun sejak Orde Baru, dan dengan membesaranya ekonomi Indonesia, lapisan kelas menengah atas (bahkan lapisan tengah dari kelas menengah pula) sudah berhasil akumulasi uang cukup banyak untuk mulai menciptakan sebuah dunia sendiri. Realitas-realitas sosial, budaya dan ekonomi lapisan-lapisan ini mulai – baru mulai, mungkin bisa disebut bibit – memiliki ciri khas sebuah nation. Apakah Indonesia akan semakin berkembang sebagai satu negeri dua bangsa: bangsa kaya dan bangsa miskin?

Bisakah sosok Sukarno ini dibandingkan dengan Simon Bolivar di Venezuela untuk membangkitkan sentimen politik tertentu? Lebih jauh, apakah bangsa Indonesia memerlukan ‘Sukarno’ lebih daripada sekedar citranya saja?

Ini pertanyaan menarik yang jawabannya ribet.  Mungkin juga penting. Pertanyaan anda memakai istilah “sentimen politik tertentu”, tetapi kita harus lebih spesifik. Hugo Chavez yang begitu giat mengagitasikan supaya rakyat Venezuela mempelajari dan belajar dari Bolivar adalah pemimpin yang sedang berusaha mensukseskan sebuah revolusi sosialis. Dia juga sedang membelah bangsanya – yang kemudian kelihatan sekali dengan betapa bengis perlawanan kelas kapitalis Venezuela – juga sebuah elemen bangsa Venezuela – terhadap Chavez. Apa fungsinya mempelajari Bolivar dalam rangka memperjuangkan sosialisme?

Dalam sejarah perjuangan sosialisme, apalagi sosialisme yang megikuti hasil analisa Karl Marx, pemikiran dan analisa sosialis berkembang sesudah ditumbangkannya feodalisme baik secara ekonomi dan politik maupun secara budaya. Revolusi-revolusi borjuis Eropa di Belanda, Inggeris dan terutama di Perancis merupakan motor politik-ekonomi perubahan radikal tersebut. Enlightenment atau ”pencerahan” merupakan motor budayanya. Sosialisme akan berdiri di atas keberhasilan positif  revolusi-revolusi borjuis sebelumnya – (keleberhasilan positif yang kemudian berbalik semakin lama membusuk menjadi kebuntuan, yang membawa sejuta horor buat manusia dan bumi).

Di Venezuela – dan di Indonesia – sebuah proses perubuhan revolusioner yang bisa memajukan kebudayaan maupun kesejahteraan rakyat harus sekaligus menuntaskan dua revolusi bersama meluncurkan (kembali) dan meneruskan sebuah revolusi yang ketiga. Revolusi – termasuk revolusi kebudayaan – antifeodal yang bisa mendirikan modernitas (revolusioner) dan demokrasi harus tuntas, padahal baru dimulai secara serius di periode zaman gerak, mulai dengan Tirto Adhisuryo dan Sarekat Islam. Revolusi antikolonial juga belum tuntas. Sekaligus revolusi sosial yang bisa menggulingkan kekuasaan negara kelas kapitalis dalam negeri dan menyelenggarakan kekuasaan rakyat miskin juga dibutuhkan untuk menuju sosialisme. Tiga revolusi jalan sekaligus.

Di Venezuela, di sanalah peran mempelajari, menghayati, mencintai dan mengkritisi Bolivar karena Simon Bolivar sendiri adalah seorang anak englightenment serta pemimpin revolusi antifeodal dan antikolonial. Tetapi seperti Chavez dan teman-temannya sering menekankan, Bolivar tak bisa menjadi landasan teoritis seluruh proses. Chavez juga anjurkan orang mempelajari banyak ide lain, terutama Lenin dan Castro.

Dalam kasus Indonesia memang banyak yang bisa dipelajari, melalui proses mengkritisi sebagai bagian daripada proses belajar dari sejarah dari Sukarno – tetapi juga, menurut saya Kartini dan Tirto Adhisuryo (mungkin juga Dewantara). Apakah Sukarno bisa main peran simbolis sama dengan Bolivar? Itu saya ragukan – mungkin tergantung juga sejauh mana sebuah penggalian kembali yang kritis, yang membongkar dan mengobrak-abrik sejarah Sukarno bisa memperkenalkannya kembali pada massa secara menggairahkan.

Max Lane, penulis buku "Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto", Verso (2008); “Catastrophe in Indonesia”, Seagull (2011); “Paradigma-paradigma untuk Sejarah Alternatif: Ketiadaan Analisa kelas dalam Studi-studi Sejarah Kontemporer”, (pp 421-491) dalam “Sejarah Alternatif Indonesia” by Malcolm Caldwell and Ernst Utrecht, Jogjakarta (2011), dan juga penerjemah novel-novel Pramoedya Ananta Toer dan drama dan sajak WS Rendra. Max Lane berbasis di Australia dan sudah 40 tahun aktif di gerakan sosialis dan progresif Australia.

Baca Selengkapnya →

Wawancara dengan Max Lane : Tak Ada Pilihan Selain Merombak Dunia

Di kalangan aktivis Indonesia, siapa tak kenal Max Lane? Interaksi yang cukup lama dengan sejumlah tokoh politik dan budaya Indonesia, juga ‘akrabnya’ Max dengan aktivis kiri di akhir-akhir hayat orde baru, membuat sosok satu ini mirip-mirip legenda hidup. “Perspektif politik saya juga banyak terbentuk oleh pengalaman saya dengan orang-orang Indonesia ini,” ujar Max.

Dengan pengalamannya yang lumayan terentang panjang ini, rakyatpekerja.org mencoba bertukar gagasan mengenai asal mula ketertarikannya dengan Indonesia dan pandangan-pandanganya tentang kondisi terakhir negeri ini.

Dari sejak muda Bung Max seperti sudah tertambat dengan Indonesia, apa latar belakangnya?

Sangat kebetulan sekali, saya belajar Bahasa Indonesia di SMA dan kemudian sejarah dan politik Indonesia di University of Sydney, 1969-1972, dengan skripsi SI tentang politik Bali tahun 1960-1972.

Sebagai orang Australia, apakah memang cukup penting mempelajari Indonesia?

Saya tidak pernah mendekati masalah mempelajari Indonesia dari sudut “sebagai orang Australia”. Saya menjadi sarjana dalam bidang ini sebenarnya sangat kebetulan. Kemudian dalam 40 tahun yang sudah lewat ini sudah semakin sadar bahwa setiap negeri di dunia pantas dipelajari. Pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an, saya semakin terjun di politik. Ini lebih sebagai pengaruh terhadap saya oleh orang-orang seperti W.S. Rendra, Pramoedya Ananta Toer dan Yoeseof Isak, ditambah dengan keharusan ambil sikap – sambil menganilisa situasi sedalam-dalamnya – tentang invasi Suharto ke Timor Leste sesudah proklamasi kemerdekaan Timor itu.

Bung sangat dekat dengan aktivis-aktivis kiri negeri ini, bisa digambarkan kedekatan Bung Max dengan mereka?

Saya pertama sekali ke Indonesia tahun 1969 dan sejak itu saya kenal dengan Indonesia lewat politik. Memang tahun 60an di seluruh dunia ialah zaman gerak juga. Ada gerakan civil rights dan Martin Luther King di Amerika; perlawanan terhadap perang Amerika di Vietnam; revolusi (hampir) di Perancis; pemberontakan komunis demokratis thdp komunis anti-demokratis di Czekoslovakia dan banyak lainnya. Jadi sejak awal saya kenal Indonesia di sebuah zaman yang intensif concern-nya dengan demokrasi, keadilan sosial, perjuangan dunia ketiga untuk pembebasan nasional dan lain-lain.

Saya, berumur 17 tahun pada tahun 1969, terpengaruh semua itu dan melihat Indonesia melalui kaca-mata itu. Akibatnya saya selalu ketarik ingin kenal dengan orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, keadilan social dan pembebasan nasional. Sejak tahun 1969 saya merasa sangat beruntung bisa kenal dengan beberapa teman Marhaenis (1969-1972); dengan almarhum W.S. Rendra (sejak 1972); teman-teman aktivis mahasiwa 70-an (peristiwa “Malari”); dengan Pramoedya Ananta Toer, Joesef Isak dan Hasyim Rachman (Hasta Mitra) pada tahun 1980-an. Mungkin agak anehnya, tetapi selain banyak buku yang saya membaca pada tahun 60-an dan 70-an, saya kira perspektif politik saya juga banyak terbentuk oleh pengalaman saya dengan orang-orang Indonesia ini.

Adakah tujuan tertentu kebersamaan Bung dengan para aktivis Indonesia?

Pada tahun 90-an saya cukup dekat dengan teman-teman di Partai Rakyat Demokratik (PRD) - sampai tahun 2007. Pada tahun 2007 PRD pecah dengan dipecatnya banyak orang, kemudian lahir PRD yang semakin nasionalis dan masih bernama PRD dan yang lainnya, yang mempertahankan kekiriannya, yang baru saja ini mengambil nama Partai Pembebasan Rakyat (PPR). Saya masih suka simpati dan juga tukar-pikiran dengan mereka di PPR.

Jelas juga bahwa sejak sekitar 2005 ada banyak tendensi dan organisasi progressif baru, baik yang berusaha bangun organisi politik maupun yang tidak – misalnya di kebudayaan, di universitas, di sastra, di perburuhan, di dunia NGO dan di penerbitan. Buat saya meneruskan perjuangan mencapai demokrasi yang sepenuh-penuhnya, keadilan sosial dan pembebasan nasional akan membutuhkan tenaga dari semua tendensi dan organisasi ini. Idealnya, tentu saja, semua tendensi dan organisasi bagus kalau bersatu. Tetapi persatuan yang riil selalu butuh basis persatuan, yaitu kesepakatan, baik tentang tujuan maupun tentang apa yang harus dikerjakan ke depan untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan Bung baik sekali, tetapi sepertinya sulit terwujud karena yang terjadi justru sebaliknya….

Mencari jalan ke depan di Indonesia, maupun di manapun di dunia yang semrawut ini, memang tidak gampang. Banyak ide beredar. Banyak kepentingan bertarung. Pasti akan terjadi struggle, polemik, debat dan konflik di antara kita sendiri yang memperjuangan perubahan ini. Apa boleh buat. Kita harus usahakan sejauh mungkin debat dijalankan dengan jiwa bersatu tujuan dan cari kebenaran – tanpa melepaskan hak kita juga untuk mengkikis habis, melalui polemik, ide-ide yang kita anggap menyesatkan, sekaligus sanggup juga mengakui kebodohan-kebodohan kita sendiri kalau sudah terbukti.

Saya sendiri – sebagai orang yang nasibnya rupanya juga terikat dengan Indonesia yang juga saya sayangi ini – pasti terbuka untuk berdialog dengan semua yang bertujuan seperti itu. Karena itu, misalnya, saya sangat bergembira bisa melakukan interview ini dengan terbitan KPO-PRP.

Menurut Bung Max, adakah harapan bagi Indonesia untuk kembali berubah selepas 1988, kemudian, katakanlah, menuju revolusi?

Masalahnya bukan apakah ada harapan. Manusia di atas muka bumi ini tak ada pilihan daripada merombak dunia, memindahkan kekuasaan politik dari tangan mereka yang hanya memikirkan kekayaan daripada rakyat banyak. Berarti tak ada pilihan juga daripada cari jalan membangun dan membangkitkan rakyat banyak itu, di negeri manapun mereka berada. Tak ada pilihan. Kalau tidak umat manusia ke depan hanya akan menderitakan kombinasi lingkungan alam yang menjadi tempat berlindungnya hancur total dan juga sekaligus masyarakatnya kembali ke alam barbarian.

No choice. Harus bisa.

Oya, Bung sempat menyebut baru-baru ini saja menjadi intelektual, apa maksudnya?

Heh, heh. Mungkin pernah saya ceriterakan bahwa saya baru-baru ini – sejak tahun 2004 – mulai mencari nafkah sebagai dosen di universitas. Hampir kita semua harus cari nafkah. Mungkin itu yang anda maksud. Di lain sisi, memang di zaman itu ada urgensi untuk semua kita memperdalam kegiatan intektual kita, tentu saja terfokus pada kebutuhan memecahkan persoalan-persoalan mendesak. Jangan kita tiru situasi di dunia akademis saat ini di seluruh dunia: pada saat yang sama ratusan juta manusia sedang menderita, dunia akademisi lebih banyak main-main saja.


Max Lane, penulis buku "Unfinished Nation: Indonesia before and after Suharto", Verso (2008); “Catastrophe in Indonesia”, Seagull (2011); “Paradigma-paradigma untuk Sejarah Alternatif: Ketiadaan Analisa kelas dalam Studi-studi Sejarah Kontemporer”, (pp 421-491) dalam “Sejarah Alternatif Indonesia” by Malcolm Caldwell and Ernst Utrecht, Jogjakarta (2011), dan juga penerjemah novel-novel Pramoedya Ananta Toer dan drama dan sajak WS Rendra. Max Lane berbasis di Australia dan sudah 40 tahun aktif di gerakan sosialis dan progresif Australia.


Keterangan: Ikuti wawancara dengan Max Lane lainnya, “Apakah Sukarno Bisa Main Peran Simbolis sama dengan Bolivar?” yang termuat di terbitan KPO-PRP "Bintang Rakyat" yang terbit pada bulan ini (jxm).

Baca Selengkapnya →

Dorong Terus Konsolidasi Gerakan Anti-Kapitalis Asia Tenggara

Wawancara dengan Ketua Nasional BPN KPO-PRP, Mahendra Kusumawardhana

Dinamika politik di Asia Tenggara sungguh menarik. Setelah terjadi pergantian rezim di Thailand, cukup mengejutkan dengan apa yang terjadi di Malaysia. Lima puluh ribuan massa tumpah ruah di jalan-jalan di Kuala Lumpur menuntut pemilu yang bersih dan transparan, sebuah pemandangan yang jelas tidak biasa di negeri jiran kita itu.

KPO Perhimpunan Rakyat Pekerja bisa jadi memiliki peran unik dalam gejolak politik di Malaysia dan Thailand. Persis sebelum dinamisasi politik di kedua negara itu, kebetulan aktivis KPO-PRP bersama sejumlah elemen lainnya melakukan aksi massa di kedua kedubes di Jakarta.

Berikut wawancara rakyatpekerja.org bersama Ketua Nasional Badan Pekerja Nasional (BPN) KPO-PRP, Mahendra Kusumawardhana untuk sedikit up-date perkembangan di Thailand dan Malaysia :

KPO-PRP beberapa waktu lalu melakukan aksi menuntut pembebasan Somyot di Kedubes Thailand dan protes penangkapan 30 aktivis PSM di Kedubes Malaysia, apa maksudnya ini?

Ini adalah bagian dari prinsip KPO-PRP sebagai sebuah organisasi politik yang bertujuan membangun partai kelas pekerja. Prinsip tersebut adalah internasionalisme. Demikian maka perjuangan yang kami lakukan bukan hanya di Indonesia tapi juga di tataran internasional. Karena musuh utama dari kelas pekerja yaitu tatanan imperialisme dan neoliberalisme ini berkuasa di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia.

Bukankah permasalahan di dalam negeri sudah cukup banyak, lalu buat apa KPO-PRP mengurusi negara lain?

Yang harus kita pahami adalah musuh utama kelas pekerja adalah imperialisme dan neoliberalisme yang menggurita di seluruh penjuru dunia. Kekalahan atau kemenangan perjuangan kelas pekerja di satu belahan dunia akan memberikan efek kepada kelas pekerja di negeri yang lainnya. Lihat saja paska (masih juga berjalan) revolusi di Afrika Utama dan Timur Tengah. Kemenangan rakyat Mesir menggulingkan Mubarak membuat berhentinya blokade Mesir ke Gaza, Palestina. Demikian juga kemenangan rakyat Vietnam mengusir Imperialis AS pada tahun 1970-an membuat dihentikannya penggunaan tentara Amerika dalam invasi kepada negara-negara lain minimal hingga invasi ke Irak.

Setelah kedua Kedubes negara jiran itu didemo, adakah reaksi dari mereka?

Tekanan yang dilakukan oleh KPO-PRP terhadap kedutaan Malaysia dan Thailand di Indonesia merupakan bagian dari gelombang tekanan internasional terhadap kedua negara tersebut. Hal tersebut kemudian saling memperkuat dengan gelombang perlawanan rakyat di masing-masing negara. Sehingga membuat Kedutaan besar mereka sangat sensitif terhadap solidaritas yang muncul dari rakyat di negara lain. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk coba meredam solidaritas tersebut dengan cara-cara legal formalis seperti mengajak bertemu, berkomunikasi dan menyarankan agar menempuh jalur-jalur legal formal seperti mengirim surat. Jalur-jalur yang tidak menggunakan mobilisasi massa dan menyadarkan pemahaman rakyat atas kebutuhan solidaritas sesama rakyat tertindas.

Tentang penangkapan aktivis Parti Sosialis Malaysia (PSM), bagaimana kabar terakhir mereka yang ditangkap?

KPO-PRP berkonsolidasi secara intens dengan kawan-kawan gerakan di Malaysia dan negara-negara lain untuk kemudian bertukar informasi dan membangun konsolidasi. Paska-aksi besar-besaran rakyat Malaysia pada tanggal 9 Juli, telah terjadi penangkapan terhadap lebih dari 1.400 orang. Namun sebagian besar dari mereka telah dibebaskan.

Sementara itu, 30 aktivis PSM ditangkap pada tanggal 25 Juni 2011 dengan menggunakan pasal 122 hukum pidana. Dimana mereka dituduh melakukan perang melawan kerajaan dan upaya menghidupkan ideologi komunis. Ini adalah taktik basi yang umum digunakan oleh rejim-rejim reaksioner yang sedang terdesak. Kita di Indonesia kenyang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, yang dilakukan oleh Rejim Soeharto demi mempertahankan sistem korupnya.

Pada tanggal 3 Juli, mayoritas dari mereka dibebaskan. Namun enam anggota PSM, termasuk Dr Jeyakumar Devaraj (anggota parlemen) ditangkap kembali di bawah Emergency Ordinance, Yang memungkinkan penahanan selama 60 hari tanpa pengadilan dan dapat diperbaharui hingga dua tahun atas keputusan menteri dalam negeri.

Menurut Bung Mahe, kenapa pemerintahan Malaysia demikian reaksioner menangkapi lawan-lawan politiknya?

Saat ini di Malaysia, sekitar 55-60 persen ekonomi dikontrol oleh elit berkuasa UMNO. Sementara 10 persen rakyat termiskin di Malaysia hanya mengontrol 1,7 persen dari ekonomi. Kondisi perekonomian rakyat Malaysia semakin lama semakin tertekan karena kebijakan privatisasi di sektor kesehatan, pendidikan, kenaikan harga rumah serta upah yang terus ditekan akibat politik pembangunan menggunakan buruh migran murah.

Sementara itu, UMNO-BN berkuasa dengan propaganda tentang pembangunan luar biasa Malaysia yang telah mereka lakukan. Di samping itu politik rasialis dan manipulasi kekuasaan serta pemilihan umum (terus terjadi).

Kondisi ekonomi yang seperti itu telah menghancurkan kampanye UMNO-BN mengenai pembangunan Malaysia yang luar biasa di bawah kekuasaan mereka. Demikian pula rakyat Malaysia semakin melihat bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan oleh UMNO-BN ternyata memperkaya lapisan elite yang berhubungan dengan UMNO-BN.

Setelah sekitar 50 tahun tanpa lawan/oposisi yang cukup besar, rejim UMNO-BN meronta-ronta untuk menghentikan ‘kematiannya’ yang di ujung tanduk. Dalam menghadapi perlawanan terbesar dari rakyat Malaysia paska-perjuangan Partai Komunis Malaysia pada tahun 1960an. Dengan begitu ketika semua ilusi dan propaganda yang selalu dikeluarkan oleh UMNO-BN hancur maka tidak ada cara lain selain mengandalkan kekuatan represi, entah itu polisi, produk hukum, kekuatan milisi (seperti yang baru dibuat bernama PERKASA) ataupun tentara.

Seandainya nih Bung, PSM mampu mengubah peta politik Malaysia, adakah efeknya bagi Indonesia, misalnya perbaikan nasib TKI di sana?

Ekonomi Malaysia dipertahankan dan dimajukan berlandaskan dari menggunakan buruh murah, yang berasal dari buruh migran. Terdapat sekitar 2 juta buruh migran di Malaysia yang diupah rendah diantara 10 juta tenaga kerja Malaysia. Pengupahan rendah bagi buruh migran tersebut mengakibatkan rendahnya juga upah untuk buruh Malaysia. Sehingga sejatinya kelas buruh dimana pun juga memiliki penindasan yang sama dan dengan demikian memiliki kepentingan untuk membangun solidaritas dan persatuan secara internasional tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah negara.

Parti Sosialis Malaysia sendiri mempunyai program-program tegas berkaitan dengan sistem ekonomi politik di Malaysia. Anggota mereka yang berada di parlemen (seperti Dr Kumar yang sekarang dipenjara) terus menerus memperjuangkan kesejahteraan dan demokrasi bagi rakyat Malaysia. Demikian pula PSM memiliki resolusi tegas untuk perlindungan buruh migran dan upah minimum untuk buruh sebesar RM 1.500 perbulan.

Jika terjadi perubahan dalam peta politik Malaysia dan PSM beserta rakyat Malaysia dapat berkuasa, saya meyakini bahwa akan ada perubahan mendasar, solidaritas sesama rakyat tertindas akan lebih terbangun dan demikian pula nasib buruh migran Indonesia di Malaysia bisa menjadi lebih baik dengan perlindungan dan ditetapkannya upah minimum buruh sebesar RM 1.500

Sekarang tentang Somyot, bagaimana kabar terakhirnya?

Somyot ditahan dengan menggunakan UU Lese Majeste dengan tuduhan menghina, mengancam kerajaan. UU tersebut adalah undang-undang karet yang biasa digunakan untuk merepresi rakyat Thailand terutama paska-junta militer berkuasa tahun 2006. Saat ini kasusnya akan ditinjau ulang pada tanggal 24 Juli nanti.

KPO-PRP telah bersolidaritas dalam aksi kawan-kawan Konfederasi KASBI untuk menuntut pembebasan Somyot. Demikian pula KPO-PRP telah merilis statemet dan mengirimkan surat seruan terbuka kepada PM Thailand yang baru, menuntut pembebasan Somyot dan seluruh tahanan politik di Thailand.

Rezim Thailand saat ini sudah berganti dari Abishit ke adik kandung Thaksin, adakah pengaruhnya bagi pembebasan aktivis-aktivis kaus merah nantinya?

Kemenangan Yingluck sebagai PM Thailand tidak dapat dipungkiri adalah hasil dari perjuangan bertahun-tahun rakyat Thailand, terutama yang tergabung dalam Kaus Merah. Ini merupakan pukulan keras bagi Rejim Abhsit, militer dan elite-elite royalis. Semua tindakan represi, intimidasi, pemenjaraan dan kebijakan-kebijakan mereka ditolak sepenuhnya oleh rakyat Thailand. Oleh karena itu terbebasnya para tahanan politik tersebut bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Kaus Merah. Mereka harus terus melanjutkan perjuangan dan tidak begitu saja menyerahkan perjuangan kepada PM Yingluck. Kaus Merah dan rakyat Thailand harus terus mendorong proses demokratisasi hingga ada perubahan fundamental dalam sistem ekonomi politik di Thailand, dimana demokrasi dan kesejahteraan benar-benar berada digenggaman rakyat Thailand.

Terakhir, apa yang akan dilakukan KPO-PRP melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di negeri-negeri tetangga?

KPO-PRP akan terus mendorong terjadinya konsolidasi gerakan-gerakan antikapitalis dan imperialis, khususnya di Asia Tenggara. Seperti yang telah kami lakukan dengan melakukan aksi solidaritas internasional bersama untuk kawan-kawan PSM yang ditangkap. Demikian pula statemen bersama lebih dari 20 gerakan rakyat dari berbagai negara di tiga benua. Konsolidasi tersebut, seperti juga hal-hal lain yang tertuang dalam Deklarasi KPO PRP, merupakan prinsip yang telah dimandatkan dan akan kami tegakkan dari pengabaian yang sebelum-sebelumnya terjadi (Jxm).

Baca Selengkapnya →

Angga : Ke Depannya, Demo Petani Harus Terpimpin dan Terorganisir

Aktor penting dalam unjuk rasa petani tembakau di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR (13/7/2011) adalah Angga Sulistia Putra, salah satu koordinator lapangan yang juga aktivis KPO Perhimpunan Rakyat Pekerja Komite Kota Cimahi, Jawa Barat. Tanpa mengenal rasa lelah, bergantian dengan orator dan korlap lainnya, Angga – demikian laki-laki kelahiran 1985 ini biasa dipanggil – terus menyemangati petani tembakau agar tetap fokus mengikuti aksi. Maklum, para petani yang kebanyakan berasal dari desa-desa di Jawa Tengah itu mesti melawan sinar matahari yang begitu menyengat siang itu. Jangan lupa, mereka terbiasa tinggal di daerah pegunungan yang sejuk.

Bagaimana rasanya memimpin ribuan massa petani berdemonstrasi? “Rasanya? Wew! Hehe. Jujur saja, aku mendapat kesan dan tantangan tersendiri untuk memimpin tani berdemonstrasi. Aku mendapatkan pengalaman luar biasa dalam menghadapi emosi massa yang cepat panas, cepat pula cair dan dingin,” ujar Angga pada rakyatpekerja.org.

Ribuan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) ini “susah-susah” demo di Jakarta demi menuntut pembatalan rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Dampak Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. Menurut Angga yang bekerja lepas sebagai desain grafis dan IT marketing, RUU dan RPP ini bakal sangat merugikan rakyat di berbagai sektor. Sektor pertanian tembakau, di samping industri rokok yang melibatkan ratusan ribu buruh, akan menerima kerugian di balik regulasi tersebut jika disahkan.

Nah, ternyata cukup banyak halangan yang harus dihadapi Angga saat mengomandoi aksi massa petani tembakau tersebut. “Kesulitan yang paling jelas adalah mengatur barisan massa aksi agar tidak cair dan berfokus ke mobil komando. Perangkat aksi pun jumlahnya kecil sehingga menyulitkan bantuan koordinasi di tengah massa,” kata Angga. Namun berkat pengalaman dirinya dalam aksi-aksi kecil hingga besar, berbagai kesulitan tersebut relatif bisa diatasi.

Salah satu masalah mendadak yang dihadapi di awal-awal aksi adalah pergantian mobil komando. Seluruh perangkat audio dipasang di sebuah truk besar ternyata tidak diijinkan polisi. Karena aksi ini aksi damai, digantilah truk besar sebagai mobil komando ke truk yang lebih kecil, dengan konsekuensi daya audio pun berkurang separuhnya. Lebih-lebih, pemasangan ulang perangkat audio memakan banyak waktu dan menyebabkan massa bergerak tanpa kendali. Untunglah, pemasangan tersebut akhirnya rampung dan mobil komando dapat memimpin pergerakan massa dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara.

Meskipun akhirnya aksi petani tersebut berlangsung lancar dan tanpa insiden yang berarti, massa kaum tani tetap saja terlihat sulit diatur, tidak seperti aksi kaum buruh misalnya. Bagi lelaki alumnus Fikom Unpad Bandung ini, hal tersebut ternyata bisa dimaklumi. “Bagiku menjadi kewajaran tersendiri karena massa tani jarang melakukan aksi-aksi massa yang berkelanjutan, tidak seperti massa buruh. Memang sekalinya turun aksi, jumlah massanya biasanya besar, namun besarnya massa ditambah kesadaran keterpimpinan massa masih kurang, menyebabkan massa sulit diatur.”

Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang, Angga berharap ada treatment khusus bagi para petani. “Perlu ada pembelajaran manajemen aksi massa di basis tani dan tentu melakukan aksi-aksi massa di daerah-daerahnya agar menjadi ‘ajang latihan’ aksi massa yang terpimpin dan terorganisir. Di dalam aksi besarnya sendiri, mungkin bisa juga memakai metode-metode tertentu agar lebih dinamis dan terfokus ke depannya.”

Kira-kira apakah memang ribut-ribut RPP dan RUU anti-tembakau ini masih akan terus terjadi? “Kukira kemungkinan itu masih tetap ada. Kita lihatlah beberapa waktu ke depan bagaimana DPR dan rezim SBY menanggapi suara rakyat yang meneriakkan fakta bahwa RUU dan RPP tersebut tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

“Dan jikalau rezim hari ini masih tetap menutup telinga dan matanya, ku yakin ini makin membuat rakyat geram dan sekaligus memperlihatkan wujud asli rezim SBY sebagai perpanjangan tangan dari penjajah gaya baru (neoliberalisme) yang hanya mementingkan arus modal dan keuntungan monopoli asing, dengan mengorbankan masa depan kehidupan rakyatnya sendiri, khususnya petani tembakau, buruh tani dan buruh pabrik rokok,” kata lelaki yang hobi naik gunung ini mengakhiri perbincangan (Jxm).

Baca Selengkapnya →