Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Internasional. Tampilkan semua postingan

Statement Bersama Dukung Perjuangan Buruh Freeport

Jumat, 16 Desember 2011

5 Desember 2011

Buruh di tambang Freeport-McMoRan Grasberg di Papua mogok untuk menuntut kenaikan upah.

Pemogokan tersebut dimulai pada tanggal 15 September 2011 dan melibatkan hampir 12.000 buruh. Pemogokan tersebut diserukan setelah negosiasi antara serikat buruh dan manajemen mengalami deadlock.

Para buruh menginginkan dibayar sebesar 7,50 USD perjam (untuk tingkat F1) hingga 18 USD perjam (untuk tingkat A5) ketimbang 2,10 USD perjam hingga 3,50 USD perjam seperti yang mereka dapatkan sekarang.

Tuntutan mereka adalah peningkatan sekitar 250 persen hingga 500 persen, namun tuntutan upah tersebut masih jauh lebih rendah ketimbang yang upah yang dibayarkan di tambang Freeport-McMoRan lainnya seperti di Colorado, Arizona dan New Mexico. Dalam negosiasi, serikat buruh telah menawarkan solusi namun ditolak oleh manajemen.

PUK SP-KEP SPSI, serikat buruh di tambang Grasberg, berpendapat bahwa keahlian anggota mereka sama dengan kawan-kawan buruh mereka di area operasi pertambangan Freeport didaerah lain, dan kondisi kerja mereka keras dan berbahaya dengan dingin, hujan dan kabut terus menerus. Mineral yang ditambang oleh para buruh sama berharganya dengan mineral yang ditambang di Negara lain. Freeport mendapatkan keuntungan besar dari kompleks pertambangan Grasberg. Pertambangan tersebut adalah penghasil tembaga dan emas terbesar didunia, serta mengandung cadangan emas terbesar didunia.

Sejak pemogokan, perusahaan telah mempekerjakan pekerja lain untuk menggantikan mereka yang mogok. Serikat buruh mengatakan bahwa para pekerja tersebut bekerja dalam jam kerja yang panjang dengan sedikit istirahat dan mereka tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan aman.

Freeport telah membayar Kepolisian Republik Indonesia hingga 14 juta USD pada tahun 2010 untuk keamanan. Pada tanggal 10 Oktober, polisi telah menembak mati Petrus Amayiseba, salah satu buruh yang mogok dan melukai sepuluh buruh lain ketika polisi menembakan peluru tajam. Buruh lainnya Leo Wandagau, berumur 34 tahun, meninggal seminggu kemudian di rumah sakit.

Kami menuntut agar pemerintah Indonesia berhenti memiliterisasi perselisihan perburuhan tersebut dan menarik mundur polisi serta militer dari pertambangan Grasberg dan daerah disekitarnya.

Kami mendukung PUK SP-KEP SPSI untuk menuntut keadilan upah diseluruh perusahaan Freeport didunia

Kami menuntut adanya standard Kesehatan dan Keselamatan Kerja terbaik di Freeport

Kami menuntut Freeport berhenti merusak lingkungan hidup

Kami mendukung hak buruh untuk mogok, berdemonstrasi, piket dan mempertahankan komunitas serta organisasi mereka

Karena sejarah eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Freeport maka kami mendukung pengambilalihan Freeport oleh klas buruh.

Ditandatangani oleh:
PUK-SP-KEP-SPSI, Indonesia

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Konfederasi KASBI), Indonesia, www.kasbi.or.id

AAWL, www.aawl.org.au

Komite Penyelamat Organisasi-Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO-PRP), Indonesia, www.rakyatpekerja.org

All Pakistan Federation of United Trade Unions (APFUTU), Imtiaz Labour Hall, Faizabad, GUJRAT – Pakistan, www,labourunity.org



Socialist Party (Australia), www.socialistpartyaustralia.org

Socialist Alliance, Australia, www.socialist-alliance.org

Solidarity, Australia, www.solidarity.net.au

Partai Sosialis Malaysia, www.parti-sosialis.org


Asia Floor Wage Alliance – Southeast Asia Coordination, http://www.asiafloorwage.org/

Construction, Forestry, Mining and Energy Union, Australia, http://fed.cfmeu.asn.au/

Pakistan Labour Federation, http://www.plfpk.com/

National Free Trade Union - Sri Lanka

Australian Manufacturing Workers Union, http://www.amwu.org.au/

Jika anda atau organisasi anda ingin menandatangani statement ini silahkan hubungi: kpo.prp@rakyatpekerja.org

Oposisi Sosial di Masa Internet: “Militan” Depan Komputer dan Intelektual Publik

Sabtu, 26 November 2011

James Petras

Paper yang akan dibacakan pada “Symposium on Re-Publicness”
Disponsori oleh Chamber of Electrical Engineers
Ankara Turkey, 9-10 Desember 2011

Pendahuluan
Hubungan antara teknologi informasi (TI) dan secara khusus internet, dengan politik adalah isu utama yang dihadapi oleh gerakan sosial kontemporer. Seperti banyak kemajuan ilmu pengetahuan sebelumnya inovasi TI memiliki tujuan ganda: disatu sisi, dia telah mempercepat aliran global kapital, terutama kapital finansial dan memfasilitasi “globalisasi” imperialist. Disisi yang lain internet telah berfungsi untuk menyediakan sumber kritis alternative dari analisa dan juga komunikasi mudah untuk memobilisasi gerakan popular.
Industri TI telah menciptakan klas baru miliarder, dari Silicon Valley di California hingga Bangalore, India. Mereka telah memainkan peran penting dalam memperluas kolonialisme ekonomi melalui kontrol monopoli mereka dalam beragam bidang aliran informasi dan hiburan.
Untuk mengikuti ungkapan Marx “internet telah menjadi candu rakyat”. Muda dan tua, pengangguran dan pekerja menghabiskan waktu beberapa jam pasif menatap layar, pornografi, video games, konsumerisme online dan bahkan “berita” dengan kondisi terisolasi dari rakyat yang lain serta sesama buruh.
Dalam banyak kasus “melimpahnya” “berita” di internet telah membuat jenuh internet, memakan waktu dan energy serta mengalihkan para “pemirsa” dari refleksi dan aksi massa. Seperti juga berita yang terlalu sedikit dan bias dari media massa mendistorsi kesadaran popular, terlalu banyak pesan internet dapat melumpuhkan aksi rakyat.
Internet, sengaja atau tidak telah “mem-privat-kan” kehidupan politik. Banyak aktivis yang bisa saja potensial menjadi percaya bahwa mensirkulasikan pernyataan ke individu yang lainnya adalah tindakan politik, melupakan bahwa hanya aksi massa, termasuk konfrontasi dengan musuh-musuh mereka di ruang-ruang publik, di pusat kota dan dipedesaan, adalah basis perubahan politik.
TI dan Kapital Finansial
Mari kita mengingat bahwa dorongan awal untuk pertumbuhan “TI” datang dari tuntutan institusi keuangan besar, bank investasi dan pedagang spekulan yang menginginkan untuk dapat memindahkan miliaran dollar dan euro dengan satu sentuhan tangan dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu perusahaan ke yang lainnya, dari satu komoditi ke yang lainnya.
Teknologi internet adlaah kekuatan pendorong untuk pertumbuhan globalisasi untuk melayani kepentingan kapital finans. Dalam berbagai cara TI memainkan peran penting dalam mendorong dua krisis finansial global dalam dekade ini (2001-2002, 2008-2009). Gelembung saham TI tahun 2001 adalah hasil dari promosi spekulatif dari overvalue “perusahaan software” yang tidak lagi berhubungan dengan “ekonomi riil”. Keruntuhan finansial global tahun 2008-2009 hingga hari ini, diinduksi oleh komputerisasi paket penipuan finansial dan hipotik real estate yang kekurangan dana. “Kebajikan” internet, penyebaran informasi yang cepat dalam konteks spekulan kapitalisme ternyata menjadi faktor utama yang menyebabkan krisis kapitalis terburuk sejak Great Depression tahun 1930an.
Demokratisasi Internet
Internet menjadi dapat diakses oleh massa sebagai pasar perusahaan komersial dan kemudian menyebar ke penggunaan sosial dan politik lainnya. Paling penting internet telah menjadi alat untuk menginformasikan publik yang lebih besar atas eksploitasi dan penjarahan sebuah negeri oleh elit-elit dan bank multinasional. Internet mengekspose kebohongan yang mengiringi perang imperialis AS dan Uni Eropa di Timur Tengah dan Asia Selatan.
Internet telah menjadi medan pertarungan, sebuah bentuk baru perjuangan klas, terlibat dalam gerakan pembebasan nasional dan pro demokrasi. Gerakan dan pemimpin utama dari pejuang bersenjata di gunung-gunung Afganistan hingga aktivis pro demokrasi di Mesir, hingga gerakan mahasiswa di Chile erta termasuk gerakan perumahan rakyat miskin di Turki, mengandalkan internet untuk menginformasikan kepada dunia mengenai perjuangan, program mereka, represi Negara serta kemenangan-kemenangan rakyat. Internet menghubungkan perjuangan rakyat melewati perbatasan nasional – itu adalah senjata kunci untuk menciptakan internasionalisme baru untuk melawan globalisasi kapitalis dan perang imperialis.
Untuk menggunakan kata-kata Lenin, kita dapat berpendapat bahwa sosialisme abad 21 dapat dirangkum dengan persamaan: “soviet plus internet=sosialisme partisipatoris”.
Internet dan Politik Klas
Kita harus mengingat bahwa teknik informasi menggunakan komputer tidak “netral” – dampak politiknya tergantung pada penggunanya dan pengawas yang menentukan siapa dan kepentingan klas mana yang mereka layani. Lebih umum internet harus dikontekskan dalam hal masuknya dia ke ruang publik.
Internet telah memungkinkan mobilisasi ribuan buruh di Cina dan petani di India melawan eksploitasi pemilik modal dan pengembang real estate. Namun perang udara terkomputerisasi telah menjadi senjata pilihan NATO untuk membom dan menghancurkan Libya yang independen. Pesawat tanpa awak AS yang meluncurkan peluru kendali yang membunuh rakyat sipil di Pakistan, Yaman diarahkan oleh “kecerdasan” komputer. Menemukan lokasi gerilyawan Kolombia dan pemboman udara yang mematikan semua melalui komputer. Dengan kata lain Teknologi TI memiliki kegunaan ganda: untuk pembebasan atau kontra revolusi imperialis.
Neoliberalisme dan Ruang Publik
DIskusi mengenai “ruang publik” telah sering sekali diasumsikan bahwa “publik” bermakna intervensi Negara yang lebih besar atas nama kesejahteraan mayoritas; lebih besar regulasi kapitalisme dan meningkatkan perlindungan lingkungan hidup. Dengan kata lain penjinakan aktor “publik” adalah kontra terhadap eksploitasi kekuatan pasar swasta.
Dalam konteks pertumbuhan ideology dan kebijakan neoliberal, banyak penulis progresif berpendapat mengenai “menurunnya ruang publik”. Argumentasi ini melupakan fakta bahwa “ruang publik” telah meningkatkan perannya dalam masyarakat, ekonomi dan politik demi kapital, terutama kapital finans dan investor asing. “Ruang publik”, terutama sekali Negara lebih intrusif dalam masyarakat sipil sebagai kekuatan represif, terutama sekali seiring kebijakan neoliberal meningkatkan ketidakadilan. Karena intensifikasi dan semakin dalamnya krisis finansial, ruang publik (Negara) telah menjalankan peran besar dalam membail out bank-bank bankrut.
Karena defisit fiskal skala besar telah didorong oleh penggelapan pajak oleh klas pemilik modal, pengeluaran perang kolonial dan subsidi publik untuk perusahaan besar, ruang publik (Negara) memaksa program “penghematan” berbasiskan klas memotong belanja sosial dan menjelek-jelekan pekerja publik, pensiunan serta pekerja mandiri dan pekerja upahan.
Ruang publik dikurangi perannya dalam sektor produktif ekonomi. Namun sektor militer berkembang dengan ekspansi perang kolonial dan imperialis.
Isu dasar yang pokok dalam diskusi apapun mengenai ruang publik serta oposisi sosial bukanlah penurunan atau pertumbuhannya namun kepentingan klas yang mendefinisikan peran ruang publik. Dibawah neoliberalisme, ruang publik diarahkan oleh penggunaan kekayaan publik untuk mendanai bailout bank, militerisme dan memperluas intervensi polisi Negara. Ruang publik diarahkan oleh “oposisi sosial” (buruh, kaum tani, professional) akan memperbesar cakupan aktivitas ruang publik berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pension, lungkungan hidup dan pekerjaan.
Konsep “ruang publik” memiliki dua wajah yang berkebalikan: satu menghadap kapital dan militer; yang lain oposisi buruh/ sosial. Peran internet juga menjadi subjek dari dualitas: disatu sisi internet memfasilitasi gerakan skala besar dari kapital dan intervensi militer imperialis dengan cepat; disisi yang lain internet menyediakan aliran cepat informasi untuk memobilisasi oposisi sosial. Pertanyaan mendasar adalah informasi jenis apa yang ditransmisikan ke aktor politik yang mana serta untuk kepentingan sosial apa?
Internet dan Oposisi Sosial: Ancaman Represi Negara
Untuk oposisi sosial internet terutama sekali adalah sebagai sumber vital informasi kritis alternatif untuk mendidikan dan memobilisasi “publik” – terutama diantara opini progresif – pemimpin, professional, anggota serikat buruh serta pemimpin tani, militant dan aktivis. Internet adalah alternatif atas media massa kapitalis dan propagandanya, sebuah sumber berita dan informasi yang meluaskan pernyataan dan menginformasikan aktivis atas tempat-tempat atau kejadian aksi publik. Karena peran progresif dari internet sebagai alat untuk oposisi sosial maka hal itu menjadi sasaran pengawasan oleh apparatus kepolisian Negara yang represif, sebagai contoh di AS lebih dari 800.000 fungsionaris dipekerjakan oleh agen kepolisian “Homeland Security” untuk memata-matai miliaran email, fax, telepon dari jutaan rakyat AS. Bagaimana efektifnya mengawasi berton-ton informasi setiap hari adalah pertanyaan lain. Namun fakta bahwa internet bukanlah sumber bebas dan aman informasi, debat dan diskusi. Faktanya seiring internet menjadi lebih efektif dalam memobilisasi gerakan sosial untuk melawan Negara imperialis dan kolonial, semakin besar kemungkinan intervensi polisi Negara dengan dalih “memerangi terorisme”.
Internet dan Perjuangan Kontemporer: Apakah Revolusioner?
Adalah penting untuk mengenali pentingnya internet dalam meledakan gerakan sosial tertentu dan juga merelatifkan pentingnya secara keseluruhan.
Internet telah memainkan peran penting dalam mempublikasikan serta memobilisasi “protes spontan” seperti ‘indignados’ (protes pribumi) yang kebanyakan adalah pemuda pengangguran tanpa afiliasi di Spanyol serta demonstran yang terlibat dalam “Occupy Wall Street” AS. Dalam kesempatan yang lain, sebagai contoh, mogok nasional di Itali, Portugal, Yunani dan dimanapun juga konfederai serikat buruh terorganisir memainkan peran utama dan internet memiliki dampak sekunder.
Di negeri yang sangat represif seperti Mesir, Tunisia dan Cina, internet memainkan peran utama dalam mempublikasikan aksi publik dan mengorganisir protes massa. Namun, internet  belum berujung pada revolusi yang berhasil – internet dapat memberikan informasi, menyediakan forum untuk debat dan memobilisasi namun internet tidak dapat memberikan kepemimpinan dan organisasi untuk menopang aksi politik apalagi strategi untuk merebut kekuasaan Negara. Ilusi yang digaungkan oleh beberapa guru internet, bahwa aksi yang terkomputerisasi menggantikan kebutuhan partai politik yang disiplin telah terbukti salah: internet dapat memfasilitasi gerakan namun hanya sebuah oposisi sosial terorganisir dapat menyediakan arah taktikal dan strategis yang dapat menopang gerakan melawan represi Negara dan menuju keberhasilan perjuangan.
Dengan kata lain, internet bukanlah sebuah “tujuan akhir pada dirinya sendiri” – postur membanggakan diri sendiri dari para ideology internet dalam menggembar-gemborkan masa informasi “revolusioner” baru mengabaikan fakta bahwa kekuatan NATO, Israel dan sekutu serta antek-antek mereka menggunakan internet untuk mengirim virus untuk mengganggu ekonomi, mensabotase program pertahanan serta mendorong pemberontakan ethno-religius. Israel mengirimkan virus yang merusak untuk menghambat program nuklir damai Iran; AS, Perancis dan Turki menghasut klien oposisi sosial di Libya dan Syria. Dengan kata lain, internet telah menjadi medan baru perjuangan klas dan anti imperialis. Internet adalah alat bukan tujuan. Internet adalah bagian dari ruang publik yang tujuan dan hasilnya ditentukan oleh struktur klas lebih besar dimana dia berada didalamnya.
Catatan Kesimpulan: “Militan Depan Komputer” dan Intelektual Publik
Oposisi sosial ditentukan dari aksi publik: adanya kolektivitas dalam pertemuan politik, individu berbicara di pertemuan publik, aktivis berdemonstrasi di lapangan publik, serikat buruh militant melawan pemilik modal, rakyat miskin menuntut perumahan dan layanan publik dari pejabat pemerintah…
Untuk memberikan orasi dalam rapat akbar, untuk memformulasikan ide-ide, program dan mengusulkan program serta strategi melalui aksi politik mendefinisikan peran intelektual publik. Untuk duduk didepan meja kantor, dalam isolasi luar biasa, mengirim lima pernyataan permenit mendefinisikan seorang “militant depan komputer”. Itu adalah sebentuk militansi-palsu yang mengisolasi kata-kata dari perbuatan. “Militansi” depan komputer adalah aksi dari kata-kata tanpa aksi, dari “aktivisme” ngawur, sebuah khayalan revolusi dalam pikiran. Pertukaran komunikasi internet menjadi tindakan politik ketika dia terlibat turun dalam gerakan sosial massa yang menantang kekuasaan. Dengan konsekwensi yang termasuk resiko bagi intelektual publik: dari serangan polisi di ruang-ruang publik serta pembalasan ekonomi dalam bidang privat. “Aktivis” depan komputer tidak mempertaruhkan apapun serta mendapat capaian sedikit sekali. Intelektual publik menghubungkan ketidakpuasan privat dari individu-individu dengan aktivisme sosial dari kolektivitas. Kritikus akademik datang ke tempat aksi, berorasi dan kembali ke kantor akademik mereka. Intelektual publik berbicara dan menopang komitmen pendidikan politik jangka panjang dengan oposisi sosial di ruang publik melalui internet dan dalam pengorganisiran tatap muka sehari-hari. (diterjemahkan bebas oleh Nestor dari http://petras.lahaine.org/?p=1880)

Bangkitnya Gerakan Buruh di Korea Selatan

Minggu, 13 November 2011

Pada hari Minggu, 13 November lebih dari 10.000 buruh yang tergabung dalam Korea Confederatioan Trade Union (KCTU) berkumpul di Seoul City Hall untuk memperingati dan mengenang perjuangan yang dilakukan oleh Chun, Tae-Il. Berbagai sektor berkumpul dan bersatu, cuaca dingin tak menyurutkan semangat mereka. Seorang pelopor gerakan buruh di Korea telah memberikan inspirasi perjuangan bagi rakyat di Korea. 

Sejak masuknya industrialisasi di Korea Selatan tahun 1960 tidak memberikan kesejahteraan bagi buruh. Perlawanan buruh terhadap industrialisasi yang tak memberikan kesejahteraan terjadi di kompleks kawasan “Peace Market”. Chun, Tae-Il adalah seorang buruh yang bekerja pada sebuah pabrik garment di kawasan “Peace Market”. Keresahan mulai menghinggapinya, ketika dia menyaksikan dan menyadari bahwa buruh diekspoitasi tanpa mampu melakukan apapun. Mayoritas buruh yang bekerja dipabrik garment ini adalah perempuan yang masih belia. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh buruh dikawasan Peace Market ini adalah kondisi kerja yang buruk, upah rendah, jam kerja yang panjang, PHK, sistem kerja yang tidak jelas.

Setelah membaca UU Perburuhan yang dia temukan secara tidak sengaja, dan terperangah karena tidak satupun isi dari undang-undang diterapkan di Peace Market, yaitu bahwa : Tujuan menetapkan standar perburuhan adalah untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan dasar buruh. Dia menjadi pelopor gerakan buruh dikawasan tersebut, dan membentuk sebuah paguyuban yang bernama Society of Fools (paguyuban orang-orang dungu) dan mengajak teman-temannya untuk mulai mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi ditempat kerja. Pilihan nama tersebut diambil sebagai simbol, mereka memang dungu karena diam di tindas dan dieksploitasi dan hendak mengerjakan sesuatu yang orang lain anggap sebagai pekerjaan yang mustahil. Tidak tanpa tekanan dari majikan atas kegiatan para buruh ini, masih banyak buruh yang merasa takut akan kehilangan pekerjaan, dan intimidasi dari majikan menyebabkan banyak rencana yang telah disusun oleh paguyuban ini gagal dan tidak berjalan. Karena kondisi ini menyebabkan paguyuban bubar dan Tae-Il pun di PHK. 

Peristiwa diatas tidak membuat semangat Tae-Il padam, walaupun sempat merasa terpukul. Dia mencoba untuk membangun kembali yang telah hancur. Dia kembali ke Peace Market dan bekerja disana. Upaya kali ini yang dilakukan oleh Tae-Il lebih terstruktur. Anggota paguyuban yang sebelumnya tercerai berai, kini bersatu kembali dan mereka mendirikan “Perkumpulan Persaudaraan Samdong”. Mereka menyebarkan quisioner kepada buruh tuntuk mengetahui kondisi kerja dan menyusun sebuah pernyataan sikap yang diberikan kepada Menteri Perburuhan. Pernyataan sikap ini berisi tentang perubahan kondisi kerja dan ditandatangani oleh 90 orang buruh. Aksi para buruh tersebut ditayangkan pada sebuah televisi dengan judul : 16 jam sehari bekerja diruangan tersembunyi. Dari yang telah mereka lakukan tidak memberikan perubahan yang berarti, hingga pada tanggal 13 November 1970 terjadi sebuah aksi demonstrasi dikawasan Peace Market. Banyak aparat yang menghadang aksi para buruh, dan perlawanan atas penghadangan itu berhasil dimenangkan oleh buruh. Tae-Il melihat bahwa aparat akan menghabisi para buruh pada saat itu juga, dan terlintas dalam benak Tae-Il bahwa harus ada korban dalam aksi ini. Maka tanpa ragu-ragu dia menyuruh temannya untuk menyalakan korek api dan ditujukan ke tubuh Tae-Il, tanpa dia sadari apa yang akan dilakukan oleh Tae-Il. Setelah api berkobar, Tae-Il pun berlari ke tengah kerumunan masa dan meneriakkan “stop eksploitasi buruh”, “ taati hukum perburuhan”, “hari minggu libur”, dan seketika dia ambruk. Lalu buruh yang lain menyelamatkan Tae dan melarikannya ke rumah sakit. Selang beberapa jam bergejolak aksi buruh, dan pengorbanannya mendapatkan respon dari berbagai gerakan rakyat, pemogokan dan aksi terjadi dimana-mana. Dirumah sakit, Tae-Il tidak mendapatkan perawatan maximal dan tidak ada yang menjamin biaya rumah sakit, dan pada akhirnya Tae-il meninggal dunia. Perjuangan yang dilakukan oleh Tae-Il bersama buruh yang lain menjadi tonggak penting dalam gerakan buruh di Korea, dan mulai para buruh membentuk serikat. Setiap tahunnya kaum buruh di Korea memperingati kematian nya, dan tahun ini 2 bulan yang lalu ibunda Tae-Il pun meninggal dunia, beliau terus terlibat dalam gerakan buruh sepeninggalnya Tae, dan mendapat sebutan sebagai Ibu para aktivis di Korea. (Djatiwangi)

Pesan Solidaritas untuk Mogok Nasional Yunani 19-20 Oktober

Selasa, 08 November 2011

KPO PRP bersama dengan 163 organisasi dari 80 negara diberbagai belahan dunia menandatangani statemen solidaritas ini. Statemen ini dibacakan ditengah demonstrasi PAME yang dihadiri lebih dari 70 ribu buruh dalam kerangka Mogok Nasional Yunani pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2011. Mogok Nasional tersebut untuk menolak kebijakan menindas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yunani, Uni Eropa dan IMF.


--------------------------------------------------------------------------------
Kawan-kawan Klas Buruh Yunani,
Kami mengikuti perkembangan perjuangan gerakan klas buruh di Yunani. Perjuangan PAME menyusun bagian integral dari perjuangan kami.

Kami menyampaikan solidaritas dengan pemogokan 48 jam, dalam pertempuran dan perjuangan melawan tindakan barbar yang diterapkan di Yunani seperti penghapusan Perjanjian Kerja Bersama, PHK massal, pemotongan upah dan pension, kebijakan pajak yang semena-mena, privatisasi, komersialisasi pendidikan dan kesehatan. Kebijakan serupa yang didorong diseluruh negeri di Eropa dan diseluruh dunia kapitalis. Kebijakan-kebijakan tersebut bukan merupakan kepentingan nasional namun kepentingan perusahaan-perusahaan monopoli dan multinasional. Kami setuju dengan analisa kawan-kawan bahwa semua kebijakan barbar tersebut diterapkan untuk lebih jauh lagi merendahkan tenaga kerja, sehingga buruh dan rakyat membayar hutang yang diciptakan bukan untuk mereka, namun untuk subsidi, keringanan pajak dan pinjaman untuk perusahaan-perusahaan besar. Kami berjuang dinegeri kami masing-masing seperti perjuangan PAME di Yunani untuk membuat semua klas buruh mengerti, untuk membuat rakyat mengerti, bahwa krisis kapitalis bukan disebabkan oleh hutang namun oleh kekayaan dan alat produksi yang dikonsentrasikan ditangan beberapa orang, karena monopoli menjadi semakin besar disemua sektor.

Klas buruh dan rakyat dinegeri kami sekarang mencapai kesimpulan yang sama, bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak pernah berhenti ini menghasilkan kemiskinan dan penderitaan, diterapkan oleh baik pemerintahan neoliberal dan sosial demokrat; bahwa kecenderungan ini adalah sama ketika ada memorandum, Troika, Uni Eropa dan IMF ataupun tidak ada; bahwa apa yang disebut sebagai jalan keluar unik yang diajukan oleh Uni Eropa tidak menjamin klas buruh dan hak mereka, berkebalikan dengannya, dimanapun jalan pembangunan kapitalis akan menuju langkah-langkah liar menindas rakyat dan hak istimewa bagi modal. Kami tidak akan dibodohi oleh persaingan antara pemerintah dan diantara kaum imperialis. Persaingan tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan klas buruh, namun mengenai kelompok bisnis atau perusahaan multinasional mana yang akan rugi.

Pengalaman Yunani dan ditempat lain membuat jelas bahwa kekuatan yang berkompromi dalam gerakan buruh mengikuti ITUC dan ETUC, mendorong kolaborasi klas dan konsensus untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan menindas.

Kami setuju dengan arah perjuangan kawan-kawan, bahwa hanya melalui perjuangan buruh terorganisir secara massal dan popular dapat mencegah, bukan hanya kebijakan-kebijakan menindas, namun juga menggulingkan jalan pembangunan kapitalis, yang hanya memberikan keuntungan baru bagi modal dan penderitaan bagi rakyat. Tindakan spontan dan individual tidak memberikan solusi. Hanya kemarahan yang tidak memberikan jalan keluar. Kita membutuhkan perjuangan yang sadar dan terorganisir.

Kami menyampaikan dukungan dan solidaritas kami dengan pemogokan 48 jam yang akan menghentikan produksi dan mengosongkan tempat kerja. Kami terinspirasi dengan slogan yang kawan-kawan serukan didalam demonstrasi “mesin tidak bergerak tanpamu klas buruh; kalian bisa tanpa para bos”.

Kaum militant PAME,
Kami mengekspresikan solidaritas dengan kalian dan kami mendukung perjuangan pemogokan klas buruh Yunani pada 19-20 Oktober, berjuang pertama dinegeri kami masing-masing untuk menguatkan perjuangan klas kami melawan musuh bersama kita perusahaan-perusahaan multinasional dan monopoli.

Hidup Perjuangan Rakyat Yunani!
19 Oktober 2011

Re-Occupy Melbourne dan Letupan Kontradiksi Didalamnya

Seperti yang telah direncanakan maka pada hari Sabtu 29 Oktober 2011 dilancarkanlah aksi demonstrasi untuk melakukan pendudukan kembali (Re-Occupy) Melbourne, tepatnya di City Square. Setidaknya itu yang diketahui oleh penulis saat diputuskan di Rapat Akbar Occupy Melbourne pada tanggal 22 Oktober. Namun ternyata ada perubahan rencana, demonstrasi dimulai di Perpustakaan Negara Bagian Victoria pada pukul 12 siang. Kemudian sekitar seribuan massa bergerak menuju Treasury Garden, dekat gedung Parlemen Negara Bagian Victoria.

Sesampainya di Treasury Garden diselenggarakanlah Rapat Akbar untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama tempat yang akan diduduki oleh gerakan Occupy Melbourne. Dalam rapat akbar tersebut pihak kepolisian melakukan pengepungan secara ketat dan menurunkan pasukan berkuda dan anti huru hara. Demikian juga polisi memberikan peringatan bahwa jika ada satu tenda atau instalasi lainnya didirikan maka akan langsung dibubarkan.

Setelah beberapa jam melakukan rapat akbar diputusan untuk kembali melakukan long march ke RMIT, sebuah universitas yang terletak dipusat kota serta mendudukinya. Massa kemudian berjalan menuju RMIT dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Namun setibanya disana ternyata orang-orang yang disebut menjadi inisiator kembali menyelenggarakan Rapat Akbar. Rapat Akbar kali itu kembali membicarakan mengenai tempat mana yang harus diduduki. Pilihan yang muncul adalah menduduki RMIT tersebut, hal ini diusulkan karena RMIT berada dipusat kota sehingga bisa maksimal melakukan kampanye. Demikian juga fasilitas untuk menopang pendirian tenda dan menginap tersedia. Serta pihak kepolisian tidak akan bisa membubarkan tanpa ada ijin dari RMIT. Namun pilihan ini diperdebatkan dengan alasan bahwa belum ada ijin dari pihak RMIT. Muncul juga ketakutan bahwa pendudukan RMIT akan mengakibatkan terganggunya proses belajar para mahasiswa disitu.

Yang lain mengusulkan agar menduduki taman.Demikian pilihan ini juga diperdebatkan karena secara politik pilihan ini menunjukan kekalahan. Hal ini berkaitan dengan bahwa taman tersebut berada jauh diluar pusat kota, sehingga minim kampanye. Demikian pula karena landasan dukungan terhadap tempat ini adalah kompromi terhadap polisi. Dimana kelompok-kelompok yang moderat dalam Occupy Melbourne tidak ingin adanya kontradiksi terhadap hukum ataupun kepolisian. Disisi yang lain di daerah dimana taman itu berada terdapat dua orang Konselir dari Partai Sosialis yang mendukung gerakan Occupy Melbourne yang telah memberikan ijin tertulis. Walaupun para Konselir tersebut mendorong pendudukan di pusat kota dan bukan di taman yang lain adalah menduduki kembali City Square, hal ini dapat dipastikan akan mengakibatkan bentrokan dengan pihak kepolisian. Beberapa perhitungan yang muncul adalah tindakan represi dari polisi justru akan semakin memperbesar kampanye dan solidaritas dari rakyat lainnya. Seperti yang telah ditunjukan paska pembubaran paksa oleh polisi pada tanggal 21 Oktober 2011.

Terdapat juga beberapa usulan yang lain namun tidak banyak didukung. Setelah sekitar 3 jam berdebat mulai muncul tindakan-tindakan tidak demokratis yang dilakukan oleh para inisiator dari gerakan Occupy Melbourne. Melihat bahwa mayoritas tidak ada yang mendukung melakukan pendudukan di Taman Edinburgh maka inisiator terutama yang mengurusi logistik makanan secara sepihak memindah seluruh logistik tersebut ke Taman Pada akhirnya tiba-tiba ada yang mengusulkan agar menduduki Perpustakaan Negara Bagian Victoria dan beberapa orang langsung saja bergerak kesana. Hal ini menimbulkan kebingungan diantara massa yang kemudian terpaksa mengikuti ke Perpustakaan.

Peristiwa tersebut menunjukan bagaimana konsekwensi buruk dari kepemimpinan klas menengah didalam gerakan Occupy Melbourne. Klas menengah yang merasa dirinya menjadi inisiator Occupy Melbourne ketakutan untuk berkontradiksi dengan hukum, polisi ataupun struktur Negara itu sendiri. Ini sejatinya menunjukan kelemahan perspektif politik dan pengalaman mereka dalam gerakan yang ada. Hal tersebut juga menjelaskan berbagai slogan ataupun program-program yang abstrak dan tanpa perspektif politik yang jelas.

Mereka terlihat tidak mampu menerima bahwa massa yang terlibat menjadi sedemikian maju dan radikal. Oleh karena itu yang bisa mereka lakukan adalah mencekik gerakan dengan tindakan birokratisnya. Mengirim bagian logistik ke taman tanpa keputusan bersama walaupun retorita demokratis yang selalu mereka ungkapkan. Posisi anti terhadap gerakan atau organisasi juga muncul karena ketakutan akan terkikisnya otoritas mereka didalam gerakan Occupy.

Berita terakhir yang diterima adalah sekarang bisa dikatakan terdapat dua Occupy Melbourne. Satu kelompok berkemah di taman Edinburgh. Dengan aktivitas yang sangat minimal sehingga dikatakan bukanlah gerakan Duduki (Occupy) tapi hanya Duduk-duduk ditaman, berdiskusi dan mengekspresikan eksistensinya. Sementara kelompok lainnya melakukan pendudukan dan konsolidasi regular di Perpustakaan Negara Bagian Victoria. Salah satu agenda yang mereka lakukan adalah melakukan tur keliling CBD dan berhenti dikantor-kantor perusahaan multinasional serta melakukan pemblejetan terhadapnya.

Kedepannya gerakan Occupy yang dapat berkembang terlihat adalah gerakan Occupy Melbourne yang berada di Perpustakaan Negara Bagian Victoria. Selain faktor bahwa telah menghasilkan kepemimpinan baru yang lebih progresif dan memiliki perspektif politik. Gerakan tersebut adalah mereka-mereka yang juga berjuang keras menghubungkan gerakan Occupy dengan gerakan klas buruh secara keseluruhan. Baik dengan memberikan solidaritas terhadap perjuangan klas buruh maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mobilisasi massa secara maksimal. (Mahendra K)

Rapat Akbar Occupy Sydney

Pada hari Rabu, 26 Oktober pukul 18:00 waktu Sydney berkumpul sekitar 200an orang dari Occupy Sydney. Mereka berkumpul di Martin Place tempat dari beberapa bank dan pusat bisnis di Sydney. Mereka berkumpul menyelenggarakan Rapat Akbar untuk menentukan langkah selanjutnya dari Occupy Sydney. Ini dilakukan setelah pada minggu, 23 Oktober pukul 5 pagi sekitar 100 orang dari Occupy Melbourne yang menginap di Martin Place diusir paksa oleh Polisi dan sekitar 50 orang ditangkap

Dalam Rapat Akbar demikian secara keseluruhan gerakan Occupy Sydney dalam mengambil keputusan digunakan metode Konsensus. Metode ini digunakan dengan anggapan bahwa metode demokratis ini dapat mendorong partisipasi dari semua orang yang ada dalam mengambil atau mencapai keputusan bersama. Namun demikian jika terjadi ketidak sepakatan maka orang-orang dapat menyatakan tingkat keberatannya. Hingga seorang individu dapat menolak sebuah usulan yang didukung oleh mayoritas orang. Demikian pula ketika beberapa orang menyatakan tidak mendukung atau perlu memikirkan lebih lanjut maka terjadi deadlock.

Rapat Akbar memakan waktu hingga lebih dari 4 jam dan perdebatan utama yang muncul adalah mengenai persoalan legalitas aksi besar-besaran yang akan dilakukan pada tanggal 5 November. Jadi jika pemberitahuan aksi tersebut dilakukan 7 hari sebelumnya maka kepolisian secara legal formal harus bertanggung jawab ke Mahkamah Agung jika ingin melakukan tindakan terhadap aksi tersebut. Pun demikian hal ini sama sekali tidak berarti bahwa kepolisian tidak bisa membubarkan aksi tersebut. Perdebatan panjang mengenai legal formal tersebut disatu sisi timbul karena ketakutan atas tindakan pembubaran dari aparat, tidak ingin adanya kontradiksi dengan pihak yang berwajib dan disisi yang lain menunjukan lemahnya perspektif politik mengenai kapitalisme dan Negara sebagai alat penindasan klas.

Demikian muncul beberapa sentiment anti kelompok sosialis dan bahkan serikat buruh. Dalam satu kesempatan seorang peserta Rapat Akbar mengajukan mosi agar semua organisasi sosialis dikeluarkan dari Occupy Sydney. Satu keputusan yang tentu saja ditolak oleh mayoritas orang disana. Demikian juga dipertegas dalam keputusan bahwa semua orang diperbolehkan untuk terlibat dan dinilai dari ide, semangat dan sumbangannya terhadap gerakan Occupy Sydney. Demikian juga muncul suara yang menolak memberikan dukungan terhadap perjuangan serikat buruh. Alasan yang dikemukakan adalah karena serikat buruh tidak menyatakan dukungan terhadap gerakan Occupy Sydney.

Dari berdiskusi dengan beberapa aktivis disana, sepertinya ada tendensi anti terhadap politik bahkan terhadap berorganisasi, yang berkembang dalam tahapan awal gerakan Occupy diberbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena faktor historis keruntuhan Uni Soviet memunculkan kampanye besar-besaran dari kapitalisme bahwa tidak ada alternatif politik yang lain. Selain itu terdapat faktor kelompok mana yang menjadi insiator dari gerakan Occupy tersebut. Ketika mayoritas adalah klas menengah atau borjuis kecil maka sering muncul kecenderungan kepemilikan yang besar terhadap gerakan tersebut karena mereka merasa sebagai inisiator. Demikian maka melihat sekelompok orang yang terorganisir dalam organisasi menjadi ancaman bagi eksistensi mereka didalam gerakan Occupy tersebut. Seperti itu juga sentiment yang muncul dari kelompok atau individu anarkis yang terlibat.

Menjelang pukul 21:00, polisi memberikan peringatan bahwa kalau Rapat Akbar Occupy Sydney tidak segera dibubarkan maka polisi akan membubarkannya dan memberikan denda kepada setiap orang disana. Alasan yang digunakan polisi adalah karena Rapat Akbar tersebut telah mengganggu lalu lintas. Alasan yang sesungguhnya mengada-ngada karena Rapat Akbar tersebut berlangsung disebuah ruang publik atau taman jauh dari arus lalu lintas.

Secara keseluruhan didalam Occupy Sydney muncul dorongan untuk melakukan perjuangan bersama klas buruh dan menarik massa luas. Dalam Rapat Akbar tersebut disepakati pembagian kerja dan tempat-tempat dimana selebaran Occupy Sydney akan dibagikan. Selebaran itu sendiri berisikan penjelasan mengenai apa itu Occupy Sydney, apa agenda selanjutnya serta pernyataan sikap dan solidaritas Occupy Sydney terhadap berbagai macam perjuangan diluar gerakan tersebut. Demikian pula dilakukan upaya untuk memberikan solidaritas terhadap pemogokan buruh Qantas baik berupa pernyataan sikap maupun melakukan aksi di bandara udara Sydney. Termasuk juga memberikan pernyataan solidaritas kepada Occupy Oakland, Amerika Serikat yang dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian. (Mahendra K)

Occupy Melbourne : Pandangan Dari Lapangan

Rabu, 26 Oktober 2011

Pada tanggal 22 Oktober 2011 siang, Melbourne dilanda hujan rintik-rintik. Ditengah rintik-rintik hujan sekitar 700 orang berdemonstrasi di CBD Melbourne serta melakukan long march dari Federation Square ke Victorian Trades Hall dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Demonstrasi ini dilancarkan setelah sehari sebelumnya pada Jumat 21 Oktober 2011 sekitar 100an orang bagian dari gerakan Occupy Melbourne yang bertahan menginap di Melbourne City Square sejak 15 Oktober dibubarkan secara paksa oleh polisi. Kepolisian Melbourne mengerahkan kekuatan penuh, sekitar 400 orang ditambah dengan pasukan berkuda, dan pasukan anjing kepolisian. Tindakan kepolisian tersebut mengakibatkan 95 orang ditangkap serta puluhan lainnya terluka, termasuk seorang anak-anak yang disemprot dengan gas merica oleh polisi. Setelah membersihkan City Squre dari aktivis maupun perlengkapan Occupy Melbourne, polisi menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan jalan Swanston disekitar City Square. Hal ini karena banyak solidaritas berdatangan dari aktivis-aktivis lain maupun rakyat sekitar yang melihat kebrutalan polisi.

Sepanjang jalan diteriakan berbagai slogan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan, Demokrasi Adalah Seperti Ini, dsb. Demonstran juga sempat berhenti di kantor BHP, sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas multinasional yang memiliki kantor pusat di Melbourne, yang dijaga ketat oleh polisi dan meneriakan slogan-slogan anti perusahan tersebut. Setibanya di Victorian Trades Hall diselenggarakan Rapat Akbar untuk melakukan pendiskusian serta menentukan langkah-langkah berikutnya. Victorian Trades Hall sendiri adalah bangunan yang pendanaan dan pembangunannya pada Mei 1859 dilakukan oleh buruh sepenuhnya sebagai tempat pengorganisiran gerakan buruh di Melbourne.

Proses demokrasi di Rapat Akbar sangat bagus dimana setiap orang mempunyai hak untuk berbicara dan mengajukan usulan. Kemudian orang lain boleh membatah atau tidak menyetujui usulan tersebut. Pada awalnya usulan yang muncul adalah apakah mereka tetap akan melakukan pendudukan atau menyudahi gerakan tersebut. Keputusan secara mayoritas mendukung dilanjutkannya pendudukan atau gerakan Occupy Melbourne. Setelah itu usulan yang kemudian muncul adalah bagaimana model pendudukan tersebut? Apakah tetap di Trades Hall, mengambil alih kembali City Square atau mencari tempat lain. Setelah melalui proses panjang dan berbagai perdebatan akhirnya mayoritas peserta Rapat Akbar memutuskan bahwa gerakan Occupy Melbourne akan melanjutkan demonstrasi pada hari itu juga menuju Treasury Garden untuk mendudukinya. Pendudukan tersebut hanya sementara karena mereka akan mencoba mengambilalih kembali Melbourne City Square pada hari Sabtu, 29 Oktober 2011. Pun demikian dengan proses yang demokratis semacam itu ternyata masih terdapat kelompok yang memisahkan diri kemungkinan karena tidak menyepakati keputusan yang diambil.

Saat diselenggarakan rapat akbar terlihat bagaimana perspektif-perspektif dari orang maupun kelompok yang terdapat dalam gerakan Occupy Melbourne. Beberapa masih beranggapan bahwa persoalan yang muncul sekarang dalam tatanan masyarakat global bukanlah karena sistem itu sendiri namun karena keserakahan, kebencian ataupun sifat-sifat manusia lainnya. Yang kemudian dapat menjadi negatif karena menolak perjuangan politik untuk menghancurkan Kapitalisme ataupun pembangunan sistem alternatifnya yaitu Sosialisme. Demikian juga walaupun sehari sebelumnya terjadi represi dari pihak kepolisian dimana justru memperbesar dukungan rakyat dan kecaman terhadap kepolisian namun dalam beberapa kesempatan orang-orang yang muncul menyampaikan pendapatnya menekankan persoalan perdamaian, persoalan bahwa polisi adalah manusia, mereka juga ditindas, jangan berkontradiksi dengan polisi ataupun pemerintah Melbourne, dsb.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut kemudian mendorong langkah-langkah yang cenderung melemahkan gerakan Occupy Melbourne itu sendiri. Sebagai contoh kepolisian dan pemerintah Melbourne hanya mengijinkan pendudukan di Treasury Garden. Ini tidak terlepas karena taman tersebut berlokasi jauh dari keramaian dan jauh dari pusat kota. Demikian maka beberapa kelompok mengusulkan untuk melanjutkan gerakan Occupy Melbourne hanya disitu saja karena tidak mau berkontradiksi dengan polisi. Dengan intervensi dari kelompok-kelompok kiri yang adalah maka mayoritas memutuskan bahwa pendudukan Treasury Garden hanya sementara saja untuk kemudian mengambilalih kembali Melbourne City Square. Ini menjadi karakteristik dari gerakan yang dipimpin atau dimulai oleh klas menengah, terutama di Australia dimana klas menengah tersebut belum merasakan pukulan krisis global seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga memiliki kecenderungan besar untuk berkompromi ataupun terombang-ambin diantara kekuatan kanan dan kiri.

Gerakan buruh atau serikat-serikat buruh di Melbourne yang dapat membangun atmosfir perjuangan klas serta memperjelas kontradiksi antara sistem kapitalis dengan relatif terlambat untuk memberikan dukungan. Sebelum menduduki City Square, gerakan Occupy Melbourne telah mengirimkan surat kepada serikat-serikat buruh dan anggota-anggota serikat buruh. Serikat buruh bernama National Union of Workers cabang Victoria serta Unite, sebuah serikat buruh retail dan fast food, menyatakan dukungan terhadap gerakan Occupy Melbourne dan akan terlibat didalamnya. Sementara itu serikat-serikat buruh yang lain entah masih mendiskusikannya ataupun menyatakan dukungannya secara individu keanggotaan. Namun keterlibatan mobilisasi secara serikat buruh belum terjadi.

Secara keseluruhan di Australia gerakan Occupy akan terus berjalan walaupun represi dari pihak kepolisian seperti yang terjadi di Melbourne maupun Sydney. Sepertinya menjadi kebutuhan adanya keterlibatan gerakan buruh untuk mempertegas perspektif perjuangan klas dan krisis kapitalisme yang terjadi sekarang. Pun demikian gerakan buruh bukanlah sekedar dukungan ataupun keterlibatan serikat-serikat buruh. Namun juga alat politik klas buruh sendiri yang dapat memberikan analisa dan perspektif yang tepat mengenai kondisi saat ini dan perjuangan kedepannya. Karena tanpa itu gerakan Occupy tersebut hanya akan menjadi ajang kumpul-kumpul dan berdiskusi semata. Tanpa menyelesaikan persoalan yang dihadapi 99 persen rakyat yaitu sistem kapitalisme serta memberikan solusi kepada 99 persen rakyat tersebut yaitu menghancurkan kapitalisme dan membangun sosialisme (Ignatius Mahendra K).

Kemerdekaan Penuh Tanpa Syarat Bagi Rakyat Palestina!

Minggu, 09 Oktober 2011

Krisis politik serta konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah, kini memasuki babak baru. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas telah secara resmi menyerahkan proposal pengakuan keanggotan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Harapan utama dari pengajuan proposal tersebut adalah agar Palestina diterima sebagai anggota ke-194 PBB. Upaya ini merupakan jalan panjang Palestina untuk memperjuangkan negara merdeka dan berdaulat dengan wilayah Tepi Barat yang mencakup Jerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang diduduki Israel sejak perang Enam Hari pada tahun 1967. Terhitung sejak masa tersebut hingga saat ini, beragam tindakan brutal dan pelecehan telah dilakukan oleh Israel dan sekutunya terhadap Palestina sebagai sebuah Bangsa. Upaya perjuangan kemerdekaan inipun selama berpuluh tahun telah ditempuh dengan berbagai cara, baik secara politik, maupun dengan cara mengangkat senjata. Untuk itu, menjadi lumrah ketika Palestina mencoba menempuh jalan pengakuan atas tanah airnya melalui lembaga dunia internasional terbesar tersebut.

Berbagai dukungan dan solidaritaspun mengalir dalam upaya perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut. Venezuela, Turki, Bolivia, Cuba, Cina dan beberapa negara lainnya, dengan secara tegas meminta PBB agar Palestina diterima sebagai anggota baru, yang juga berarti pengakuan Palestina sebagai Negara berdaulat di dunia internasional. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh stasiun berita BBC, menyebutkan bahwa mayoritas penduduk dunia, mendukung upaya kemerdekaan Palestina. Bahkan dukungan kemerdekaan Palestina tersebut, juga didukung oleh mayoritas rakyat Amerika Serikat, negara yang justru menjadi motor penentang upaya kemerdekaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa, sesungguhnya rakyat dimanapun berada, memahami dengan baik bahwa sesungguhnya kemerdekaaan itu adalah hak bagi setiap bangsa, tanpa boleh dibatasi oleh siapapun.

Namun ditengah sokongan ini, upaya perjuangan kemerdekaan Palestina di forum internasional, justru mendapatkan reaksi keras dari Israel yang didukung oleh kekuataan imperialisme global, khususnya dari negara jantung Kapitalisme, Amerika Serikat. Bahkan Amerika melalui Presiden Obama, mengancam untuk mengunakan hak Veto AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, agar Palestina tidak diterima sebagai anggota baru PBB. Bahkan Kongres Amerika Serikat melakukan tindakan pembekuan bantuan 200 juta dollar AS yang sebelumnya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di Palestina. Ini sekali lagi membuktikan, bahwa bantuan keuangan AS selami ini, selalu disertai dengan embel-embel kepentingan yang berdiri dibelakangannya. Diluar itu, untuk menjadi anggota PBB, setidaknya Palestina harus mendapatkan 9 dukungan dari total 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Namun hal ini tentu saja tidak mudah terpenuhi, apalagi mengingat kondisi terakhir dimana beberapa negara anggota tetap dewan keamanan, justru memberikan opsi agar Palestina diterima sebagai negara pengamat saja. Ini jelas merupakan upaya blokade politik, denga tujuan tidak diterimanya Palestina sebagai anggota PBB. Penghalang-halangan upaya Palestina tersebut, jelas merupaka pengingkaran terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination).

Namun harus dipahami, bahwa sesungguhnya perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, tidaklah semata hanya dilakukan melalui cara diplomatis, termasuk melalui jalan pengajuan proposal keanggotaan PBB tersebut. Sebab kemerdekaan sejati tidak pernah dihadiahkan oleh siapapun, namun diperjuangan dengan segenap tenaga dengan tangan kita sendiri. Pun kemederkaan itu, mustahil akan diberikan oleh musuh kita sendiri. Harus dipahami bahwa jalan diplomasi yang ditempuh, tetap tidak boleh sekalipun meninggalkan jalan poilitik kita untuk terus mencarkan perang terbuka terhadap kekuatan imperialisme AS dan sekutu-sekutunya. Untuk itu, upaya solidaritas internasional diantara negara-negara dunia ketiga, juga penting untuk kita lakukan.

Untuk itu, kami dari Komite Penyelemat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO – PRP), menyatakan sikap:
  1. Memberikan dukungan sepenuhnya bagi Palestina untuk menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat, sebab tanah, air dan kemerdekaan, adalah hak dasar bagi Rakyat Palestina, yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.
  2. Menolak secara tegas, usulan menjadikan Palestina sekedar sebagai Negara pengamat dalam PBB. Hal tersebut jelas merupakan bentuk pengingkaran Palestina sebagai sebuah bangsa yang berhak menentukan nasib dan masa depannya sendiri.
  3. Mengutuk keras sikap Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, yang menghalang-halangi hak Rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaannya.
  4. Bahwa perjuangan kemerdekaa Palestina, harus ditempuh baik dengan jalan diplomasi maupun perjuangan secara politik dengan membangun solidaritas antar bangsa-bangsa yang selama ini dihina oleh kekuatan imperialis Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
  5. Menyerukan kepada negara-negara berkembang, khususnya blok anti imperialisme, untuk memberikan solidaritas dan bantuan dalam segala aspek, untuk mendukung upaya kemerdekaan Palestina.
  6. Menyerukan kepada semua elemen gerakan Internasional, untuk memberikan solidaritas seluas-luasnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina tanpa syarat apapun. 

Kemerdekaan Penuh Tanpa Syarat Bagi Rakyat Palestina, Lawan Imperialisme Amerika Serikat dan Negara Bonekanya!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Krisis Global Kapitalisme!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!


Komite Penyelamat Organisasi - Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KPO - PRP)

Jakarta, 10 Oktober 2011

Ketua Badan Pekerja Nasional
Mahendra Kusumawardhana

Sekretaris Badan Pekerja Nasional

Asep Salmin