Dinamika politik di Asia Tenggara sungguh menarik. Setelah terjadi pergantian rezim di Thailand, cukup mengejutkan dengan apa yang terjadi di Malaysia. Lima puluh ribuan massa tumpah ruah di jalan-jalan di Kuala Lumpur menuntut pemilu yang bersih dan transparan, sebuah pemandangan yang jelas tidak biasa di negeri jiran kita itu.
KPO Perhimpunan Rakyat Pekerja bisa jadi memiliki peran unik dalam gejolak politik di Malaysia dan Thailand. Persis sebelum dinamisasi politik di kedua negara itu, kebetulan aktivis KPO-PRP bersama sejumlah elemen lainnya melakukan aksi massa di kedua kedubes di Jakarta.
Berikut wawancara rakyatpekerja.org bersama Ketua Nasional Badan Pekerja Nasional (BPN) KPO-PRP, Mahendra Kusumawardhana untuk sedikit up-date perkembangan di Thailand dan Malaysia :
KPO-PRP beberapa waktu lalu melakukan aksi menuntut pembebasan Somyot di Kedubes Thailand dan protes penangkapan 30 aktivis PSM di Kedubes Malaysia, apa maksudnya ini?
Ini adalah bagian dari prinsip KPO-PRP sebagai sebuah organisasi politik yang bertujuan membangun partai kelas pekerja. Prinsip tersebut adalah internasionalisme. Demikian maka perjuangan yang kami lakukan bukan hanya di Indonesia tapi juga di tataran internasional. Karena musuh utama dari kelas pekerja yaitu tatanan imperialisme dan neoliberalisme ini berkuasa di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia.
Bukankah permasalahan di dalam negeri sudah cukup banyak, lalu buat apa KPO-PRP mengurusi negara lain?
Yang harus kita pahami adalah musuh utama kelas pekerja adalah imperialisme dan neoliberalisme yang menggurita di seluruh penjuru dunia. Kekalahan atau kemenangan perjuangan kelas pekerja di satu belahan dunia akan memberikan efek kepada kelas pekerja di negeri yang lainnya. Lihat saja paska (masih juga berjalan) revolusi di Afrika Utama dan Timur Tengah. Kemenangan rakyat Mesir menggulingkan Mubarak membuat berhentinya blokade Mesir ke Gaza, Palestina. Demikian juga kemenangan rakyat Vietnam mengusir Imperialis AS pada tahun 1970-an membuat dihentikannya penggunaan tentara Amerika dalam invasi kepada negara-negara lain minimal hingga invasi ke Irak.
Setelah kedua Kedubes negara jiran itu didemo, adakah reaksi dari mereka?
Tekanan yang dilakukan oleh KPO-PRP terhadap kedutaan Malaysia dan Thailand di Indonesia merupakan bagian dari gelombang tekanan internasional terhadap kedua negara tersebut. Hal tersebut kemudian saling memperkuat dengan gelombang perlawanan rakyat di masing-masing negara. Sehingga membuat Kedutaan besar mereka sangat sensitif terhadap solidaritas yang muncul dari rakyat di negara lain. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk coba meredam solidaritas tersebut dengan cara-cara legal formalis seperti mengajak bertemu, berkomunikasi dan menyarankan agar menempuh jalur-jalur legal formal seperti mengirim surat. Jalur-jalur yang tidak menggunakan mobilisasi massa dan menyadarkan pemahaman rakyat atas kebutuhan solidaritas sesama rakyat tertindas.
Tentang penangkapan aktivis Parti Sosialis Malaysia (PSM), bagaimana kabar terakhir mereka yang ditangkap?
KPO-PRP berkonsolidasi secara intens dengan kawan-kawan gerakan di Malaysia dan negara-negara lain untuk kemudian bertukar informasi dan membangun konsolidasi. Paska-aksi besar-besaran rakyat Malaysia pada tanggal 9 Juli, telah terjadi penangkapan terhadap lebih dari 1.400 orang. Namun sebagian besar dari mereka telah dibebaskan.
Sementara itu, 30 aktivis PSM ditangkap pada tanggal 25 Juni 2011 dengan menggunakan pasal 122 hukum pidana. Dimana mereka dituduh melakukan perang melawan kerajaan dan upaya menghidupkan ideologi komunis. Ini adalah taktik basi yang umum digunakan oleh rejim-rejim reaksioner yang sedang terdesak. Kita di Indonesia kenyang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, yang dilakukan oleh Rejim Soeharto demi mempertahankan sistem korupnya.
Pada tanggal 3 Juli, mayoritas dari mereka dibebaskan. Namun enam anggota PSM, termasuk Dr Jeyakumar Devaraj (anggota parlemen) ditangkap kembali di bawah Emergency Ordinance, Yang memungkinkan penahanan selama 60 hari tanpa pengadilan dan dapat diperbaharui hingga dua tahun atas keputusan menteri dalam negeri.
Menurut Bung Mahe, kenapa pemerintahan Malaysia demikian reaksioner menangkapi lawan-lawan politiknya?
Saat ini di Malaysia, sekitar 55-60 persen ekonomi dikontrol oleh elit berkuasa UMNO. Sementara 10 persen rakyat termiskin di Malaysia hanya mengontrol 1,7 persen dari ekonomi. Kondisi perekonomian rakyat Malaysia semakin lama semakin tertekan karena kebijakan privatisasi di sektor kesehatan, pendidikan, kenaikan harga rumah serta upah yang terus ditekan akibat politik pembangunan menggunakan buruh migran murah.
Sementara itu, UMNO-BN berkuasa dengan propaganda tentang pembangunan luar biasa Malaysia yang telah mereka lakukan. Di samping itu politik rasialis dan manipulasi kekuasaan serta pemilihan umum (terus terjadi).
Kondisi ekonomi yang seperti itu telah menghancurkan kampanye UMNO-BN mengenai pembangunan Malaysia yang luar biasa di bawah kekuasaan mereka. Demikian pula rakyat Malaysia semakin melihat bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan oleh UMNO-BN ternyata memperkaya lapisan elite yang berhubungan dengan UMNO-BN.
Setelah sekitar 50 tahun tanpa lawan/oposisi yang cukup besar, rejim UMNO-BN meronta-ronta untuk menghentikan ‘kematiannya’ yang di ujung tanduk. Dalam menghadapi perlawanan terbesar dari rakyat Malaysia paska-perjuangan Partai Komunis Malaysia pada tahun 1960an. Dengan begitu ketika semua ilusi dan propaganda yang selalu dikeluarkan oleh UMNO-BN hancur maka tidak ada cara lain selain mengandalkan kekuatan represi, entah itu polisi, produk hukum, kekuatan milisi (seperti yang baru dibuat bernama PERKASA) ataupun tentara.
Seandainya nih Bung, PSM mampu mengubah peta politik Malaysia, adakah efeknya bagi Indonesia, misalnya perbaikan nasib TKI di sana?
Ekonomi Malaysia dipertahankan dan dimajukan berlandaskan dari menggunakan buruh murah, yang berasal dari buruh migran. Terdapat sekitar 2 juta buruh migran di Malaysia yang diupah rendah diantara 10 juta tenaga kerja Malaysia. Pengupahan rendah bagi buruh migran tersebut mengakibatkan rendahnya juga upah untuk buruh Malaysia. Sehingga sejatinya kelas buruh dimana pun juga memiliki penindasan yang sama dan dengan demikian memiliki kepentingan untuk membangun solidaritas dan persatuan secara internasional tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah negara.
Parti Sosialis Malaysia sendiri mempunyai program-program tegas berkaitan dengan sistem ekonomi politik di Malaysia. Anggota mereka yang berada di parlemen (seperti Dr Kumar yang sekarang dipenjara) terus menerus memperjuangkan kesejahteraan dan demokrasi bagi rakyat Malaysia. Demikian pula PSM memiliki resolusi tegas untuk perlindungan buruh migran dan upah minimum untuk buruh sebesar RM 1.500 perbulan.
Jika terjadi perubahan dalam peta politik Malaysia dan PSM beserta rakyat Malaysia dapat berkuasa, saya meyakini bahwa akan ada perubahan mendasar, solidaritas sesama rakyat tertindas akan lebih terbangun dan demikian pula nasib buruh migran Indonesia di Malaysia bisa menjadi lebih baik dengan perlindungan dan ditetapkannya upah minimum buruh sebesar RM 1.500
Sekarang tentang Somyot, bagaimana kabar terakhirnya?
Somyot ditahan dengan menggunakan UU Lese Majeste dengan tuduhan menghina, mengancam kerajaan. UU tersebut adalah undang-undang karet yang biasa digunakan untuk merepresi rakyat Thailand terutama paska-junta militer berkuasa tahun 2006. Saat ini kasusnya akan ditinjau ulang pada tanggal 24 Juli nanti.
KPO-PRP telah bersolidaritas dalam aksi kawan-kawan Konfederasi KASBI untuk menuntut pembebasan Somyot. Demikian pula KPO-PRP telah merilis statemet dan mengirimkan surat seruan terbuka kepada PM Thailand yang baru, menuntut pembebasan Somyot dan seluruh tahanan politik di Thailand.
Rezim Thailand saat ini sudah berganti dari Abishit ke adik kandung Thaksin, adakah pengaruhnya bagi pembebasan aktivis-aktivis kaus merah nantinya?
Kemenangan Yingluck sebagai PM Thailand tidak dapat dipungkiri adalah hasil dari perjuangan bertahun-tahun rakyat Thailand, terutama yang tergabung dalam Kaus Merah. Ini merupakan pukulan keras bagi Rejim Abhsit, militer dan elite-elite royalis. Semua tindakan represi, intimidasi, pemenjaraan dan kebijakan-kebijakan mereka ditolak sepenuhnya oleh rakyat Thailand. Oleh karena itu terbebasnya para tahanan politik tersebut bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Kaus Merah. Mereka harus terus melanjutkan perjuangan dan tidak begitu saja menyerahkan perjuangan kepada PM Yingluck. Kaus Merah dan rakyat Thailand harus terus mendorong proses demokratisasi hingga ada perubahan fundamental dalam sistem ekonomi politik di Thailand, dimana demokrasi dan kesejahteraan benar-benar berada digenggaman rakyat Thailand.
Terakhir, apa yang akan dilakukan KPO-PRP melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di negeri-negeri tetangga?
KPO-PRP akan terus mendorong terjadinya konsolidasi gerakan-gerakan antikapitalis dan imperialis, khususnya di Asia Tenggara. Seperti yang telah kami lakukan dengan melakukan aksi solidaritas internasional bersama untuk kawan-kawan PSM yang ditangkap. Demikian pula statemen bersama lebih dari 20 gerakan rakyat dari berbagai negara di tiga benua. Konsolidasi tersebut, seperti juga hal-hal lain yang tertuang dalam Deklarasi KPO PRP, merupakan prinsip yang telah dimandatkan dan akan kami tegakkan dari pengabaian yang sebelum-sebelumnya terjadi (Jxm).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar