Melihat “Pemogokan” Buruh Maskapai Penerbangan Qantas

Perjuangan buruh Qantas, maskapai penerbangan Australia, yang berakhir dengan keputusan dari Fair Work Australia untuk menghentikan semua aksi industrial memberikan pelajaran kepada klas buruh kenapa kita tidak bisa mempercayai hukum yang dibuat oleh Negara para pemilik modal. Demikian mempertegas alat dan metode perjuangan klas buruh sesungguhnya.

Persoalan di Qantas mulai mengalami esklasi setelah muncul berencana untuk mendirikan perusahaan (atau cabang) baru di Asia. Bagian dari kebijakan tersebut adalah untuk memecat 1.000 orang buruh, mempekerjakan buruh baru dengan upah rendah serta tidak ada batasan terhadap jumlah pekerja outsourcing. Mempertahankan agar buruh di maskapai anak Qantas, yaitu JetStar tetap diupah rendah.

Sementara itu disisi yang lain setelah proses negosiasi yang panjang aksi-aksi industrial sederhana mulai dilakukan oleh serikat-serikat buruh yang mewakili buruh Qantas dalam kerangka menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama baru.[1] Tuntutan mereka rata-rata adalah kenaikan upah sebesar 5 persen. Serikat-serikat yang mewakili buruh Qantas adalah Australian and International Pilots Association mewakili pilot, Australian Licensed Aircraft Engineers Association mewakili teknisi serta Transport Workers Union mewakili staff didarat.  Aksi-aksi industrial yang mereka lakukan antara lain seperti para pilot mengenakan dasi merah dan membuat pengumuman didalam pesawat atas apa yang mereka perjuangkan, sementara para staf didarat membuat ancaman akan melakukan mogok selama beberapa jam dalam hari-hari tertentu dan para teknisi menolak melakukan kerja lembur.

Perusahaan tetap kekeh menolak permintaan serikat buruh dan pertarungan memuncak ketika Alan Joyce memutuskan melakukan Lock Out pada tanggal 29 Oktober. Hal tersebut mengakibatkan pembatalan seluruh penerbangan dan ribuan penumpang yang menggunakan Qantas terlantar diberbagai bandara didunia. Pemerintah Australia kemudian turun tangan melalui Fair Work Australia[2] memutuskan semua aksi industrial harus dihentikan serta illegal jika dilakukan. Serta serikat buruh serta pengusaha Qantas kembali melakukan perundingan. Keputusan ini mungkin bagi banyak orang adalah hal yang bagus karena kemudian pemerintah memaksa agar pengusaha bernegosiasi dengan serikat buruh sehingga tidak ada kerugian bagi perusahaan, serikat buruh ataupun penumpang Qantas.

Sejak awal perjuangan buruh Qantas hingga keluar keputusan dari Fair Work Australia Kampanye kambing hitam terhadap serikat buruh di Qantas terus dilakukan. Perusahaan bersama dengan media massa dan pemerintah Australia melakukan kampanye hitam terhadap “pemogokan” yang dilakukan oleh buruh Qantas. Menteri Pariwisata, Martin Ferguson dan PM Julia Gillard mengancam akan melakukan intervensi terhadap tindakan serikat buruh dan bahkan menuduh salah satu pemimpin serikat buruh tidak nasionalis dan tidak pro Australia. Kampanye menakut-nakuti ini juga dengan menyatakan bahwa industri pariwisata Australia senilai 94 miliar AUD terganggu oleh aksi “pemogokan” buruh. Paska Lock Out Alan Joyce mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain, untuk menghadapi “pemogokan” buruh karena yang dilakukan oleh serikat buruh adalah ekstrim, mengancam kebangkrutan perusahaan serta merugikan penumpang dan rakyat Australia.  

Namun sejatinya para pemilik modal hanya khawatir, keuntungan mereka mengecil ketika memenuhi tuntutan kenaikan upah. Karena disaat bersamaan dengan tuntutan para buruh, Konferensi Tahunan Pemegang Saham Qantas pada tanggal 28 Oktober memutuskan memberikan CEO Qantas, Alan Joyce kenaikan gaji sebesar 71 persen menjadi 5 juta AUD pertahun. Sementara itu Qantas juga memfinalisasi “pembelian terbesar dalam sejarah penerbangan Australia” dengan membeli 110 buah Airbus A320 baru senilai 9 miliar AUD untuk digunakan di cabang perusahaan mereka di Singapura. Sementara itu pada tahun 2010 Qantas mendapatkan keuntungan sebesarr 531 juta AUD sebelum dipotong pajak.

Keputusan Fair Work Australia sejatinya telah menghilangkan kekuatan klas buruh untuk memenangkan negosiasi yaitu aksi-aksi industrial. Dalam sistem kapitalisme yang ada sekarang baik di Australia maupun Indonesia hubungan antara buruh dan pengusaha bukanlah hubungan yang sejajar sehingga persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan negosiasi semata. Negosiasi yang nyatanya telah dilakukan berkali-kali sebelum “pemogokan” ataupun “lock out”. Dengan dilarangnya aksi-aksi industrial oleh Fair Work Australia maka perusahaan Qantas dapat melanjutkan rencana PHK massal, oursourcingnya dan upah rendahnya. Karena serikat buruh hanya bisa membuat keluhan, mengajukan protes tertulis, meminta pertemuan untuk negosiasi ataupun hal-hal lain yang bukan merupakan aksi industrial. Sementara perusahaan dapat dengan mudah menolak protes, keluhan ataupun permintaan serikat buruh dan melanjutkan kebijakannya begitu saja.  

Kapitalisme adalah sistem dimana kekuasaan politik berada ditangan para pemilik modal. Hal tersebut tercermin dalam produk hukum ada, kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga keberpihakan Negara dan kesadaran umum yang ada. Demikian juga hukum dan kebijakan perburuhan yang ada di Australia dibuat untuk melindungi para pemilik modal. Dimana salah satunya pernah diterapkan apa yang disebut dengan Work Choice sebelum Fair Work Australia.  Dalam Work Choice tersebut diatur bahwa jika didalam satu perusahaan telah ada perjanjian kerja oleh satu orang buruh saja maka serikat buruh tidak dapat masuk kedalam perusahaan tersebut, tidak dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama ataupun melakukan pengorganisiran. Sekarang diterapkan sistem yang disebut dengan Fair Work Australia dimana aksi-aksi industrial sebagai senjata klas buruh begitu dibatasi.

Sementara itu pemilik modal mendapatkan keuntungan dari menekan upah buruh serendah mungkin. Ini yang dilakukan oleh pengusaha Qantas dengan rencana pemindahan perusahaannya ke Asia karena alasan utama tersedianya buruh-buruh yang murah diberbagai Negara di Asia. Bukankah hal ini yang juga sering dialami oleh klas buruh di Indonesia? Pengusaha yang ingin membayar buruhnya murah dengan berbagai cara, termasuk dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Dengan demikian negosiasi antara pemilik modal dengan buruh tidak pernah dalam posisi yang sejajar. Seorang buruh sendirian hanya akan menjadi mainan bagi para pemilik modal. Kekuatan buruh akan menjadi lebih besar dengan berada didalam serikat buruh. Pun begitu serikut buruh tanpa dipersejatai dengan aksi-aksi industrial hanya akan menjadi “mitra” atau permainan dari para pengusaha. Yang bergerak dari satu negosiasi ke negosiasi lainnya tanpa memiliki kekuatan untuk menuntut hak-haknya.

Pemogokan buruh maskapai penerbangan dalam beberapa bulan ini telah terjadi di Indonesia dan Philipina juga. Buruh di Garuda Indonesia Airways juga melakukan mogok pada tanggal 28 Juli 2011 untuk menuntut kenaikan upah. Kemudian setelah perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, Asosiasi Pilot Garuda mengancam akan melakukan pemogokan pada bulan September lalu. Sementara itu Philippine Airlines pada tanggal 30 September tiba-tiba mem-PHK 2.600 buruhnya mengoutsourcing mereka. Para buruh harus melamar ulang pekerjaan mereka kepada perusahaan baru yang mengatur layanan airport (check in, pengisian bahan bakar dan pengurusan bagasi), catering serta pusat layanan telpon. Setiap hari ribuan buruh yang tergabung dalam Philippine Airlines Employees Association (PALEA) melakukan piket didepan bandara internasional Manila dan Cebu. Mereka bahkan sempat melakukan aksi solidaritas untuk buruh Qantas yang menghadapi masalah serupa.

Perjuangan buruh-buruh di maskapai penerbangan bisa menjadi lebih kuat dengan adanya solidaritas antar klas buruh terlepas dari Negara mana dia berasal. Demikian persoalan kesejahteraan hanya bisa diselesaikan dengan program nasionalisasi perusahaan penerbangan dibawah kontrol buruh. Sehingga kemudian ketimbang memberikan kenaikan gaji hingga 5 juta AUD pertahun kepada seorang CEO seperti Alan Joyce. Uang tersebut dapat digunakan untuk menyejahterakan buruh maskapai penerbangan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanannya untuk rakyat. (Mahendra K)

---

[1]  Aksi Industrial di Australia hanya bisa dilakukan menjelang pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang biasanya dilakukan dalam periode tiga tahun sekali. Aksi industrial apapun diluar itu atau bukan dalam kerangka Perjanjian Kerja Bersama adalah illegal. Jangankan demonstrasi bahkan pembagian selebaran mengenai persoalan perburuhan yang ada adalah illegal dalam masa itu. Aksi Industrial yang digolongkan illegal oleh Pemerintah dapat berakibat pada serikat buruh ataupun individu buruh diberikan sanksi denda ratusan ribu dollar Australia. Semua persoalan perburuhan yang muncul bukan dalam kerangka Perjanjian Kerja Bersama harus diselesaikan melalui pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya besar karena harus menggunakan pengacara.

[2] Semacam Pengadilan Hubungan Industrial di Australia 

Baca Selengkapnya →

Re-Occupy Melbourne dan Letupan Kontradiksi Didalamnya

Seperti yang telah direncanakan maka pada hari Sabtu 29 Oktober 2011 dilancarkanlah aksi demonstrasi untuk melakukan pendudukan kembali (Re-Occupy) Melbourne, tepatnya di City Square. Setidaknya itu yang diketahui oleh penulis saat diputuskan di Rapat Akbar Occupy Melbourne pada tanggal 22 Oktober. Namun ternyata ada perubahan rencana, demonstrasi dimulai di Perpustakaan Negara Bagian Victoria pada pukul 12 siang. Kemudian sekitar seribuan massa bergerak menuju Treasury Garden, dekat gedung Parlemen Negara Bagian Victoria.

Sesampainya di Treasury Garden diselenggarakanlah Rapat Akbar untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama tempat yang akan diduduki oleh gerakan Occupy Melbourne. Dalam rapat akbar tersebut pihak kepolisian melakukan pengepungan secara ketat dan menurunkan pasukan berkuda dan anti huru hara. Demikian juga polisi memberikan peringatan bahwa jika ada satu tenda atau instalasi lainnya didirikan maka akan langsung dibubarkan.

Setelah beberapa jam melakukan rapat akbar diputusan untuk kembali melakukan long march ke RMIT, sebuah universitas yang terletak dipusat kota serta mendudukinya. Massa kemudian berjalan menuju RMIT dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Namun setibanya disana ternyata orang-orang yang disebut menjadi inisiator kembali menyelenggarakan Rapat Akbar. Rapat Akbar kali itu kembali membicarakan mengenai tempat mana yang harus diduduki. Pilihan yang muncul adalah menduduki RMIT tersebut, hal ini diusulkan karena RMIT berada dipusat kota sehingga bisa maksimal melakukan kampanye. Demikian juga fasilitas untuk menopang pendirian tenda dan menginap tersedia. Serta pihak kepolisian tidak akan bisa membubarkan tanpa ada ijin dari RMIT. Namun pilihan ini diperdebatkan dengan alasan bahwa belum ada ijin dari pihak RMIT. Muncul juga ketakutan bahwa pendudukan RMIT akan mengakibatkan terganggunya proses belajar para mahasiswa disitu.

Yang lain mengusulkan agar menduduki taman.Demikian pilihan ini juga diperdebatkan karena secara politik pilihan ini menunjukan kekalahan. Hal ini berkaitan dengan bahwa taman tersebut berada jauh diluar pusat kota, sehingga minim kampanye. Demikian pula karena landasan dukungan terhadap tempat ini adalah kompromi terhadap polisi. Dimana kelompok-kelompok yang moderat dalam Occupy Melbourne tidak ingin adanya kontradiksi terhadap hukum ataupun kepolisian. Disisi yang lain di daerah dimana taman itu berada terdapat dua orang Konselir dari Partai Sosialis yang mendukung gerakan Occupy Melbourne yang telah memberikan ijin tertulis. Walaupun para Konselir tersebut mendorong pendudukan di pusat kota dan bukan di taman yang lain adalah menduduki kembali City Square, hal ini dapat dipastikan akan mengakibatkan bentrokan dengan pihak kepolisian. Beberapa perhitungan yang muncul adalah tindakan represi dari polisi justru akan semakin memperbesar kampanye dan solidaritas dari rakyat lainnya. Seperti yang telah ditunjukan paska pembubaran paksa oleh polisi pada tanggal 21 Oktober 2011.

Terdapat juga beberapa usulan yang lain namun tidak banyak didukung. Setelah sekitar 3 jam berdebat mulai muncul tindakan-tindakan tidak demokratis yang dilakukan oleh para inisiator dari gerakan Occupy Melbourne. Melihat bahwa mayoritas tidak ada yang mendukung melakukan pendudukan di Taman Edinburgh maka inisiator terutama yang mengurusi logistik makanan secara sepihak memindah seluruh logistik tersebut ke Taman Pada akhirnya tiba-tiba ada yang mengusulkan agar menduduki Perpustakaan Negara Bagian Victoria dan beberapa orang langsung saja bergerak kesana. Hal ini menimbulkan kebingungan diantara massa yang kemudian terpaksa mengikuti ke Perpustakaan.

Peristiwa tersebut menunjukan bagaimana konsekwensi buruk dari kepemimpinan klas menengah didalam gerakan Occupy Melbourne. Klas menengah yang merasa dirinya menjadi inisiator Occupy Melbourne ketakutan untuk berkontradiksi dengan hukum, polisi ataupun struktur Negara itu sendiri. Ini sejatinya menunjukan kelemahan perspektif politik dan pengalaman mereka dalam gerakan yang ada. Hal tersebut juga menjelaskan berbagai slogan ataupun program-program yang abstrak dan tanpa perspektif politik yang jelas.

Mereka terlihat tidak mampu menerima bahwa massa yang terlibat menjadi sedemikian maju dan radikal. Oleh karena itu yang bisa mereka lakukan adalah mencekik gerakan dengan tindakan birokratisnya. Mengirim bagian logistik ke taman tanpa keputusan bersama walaupun retorita demokratis yang selalu mereka ungkapkan. Posisi anti terhadap gerakan atau organisasi juga muncul karena ketakutan akan terkikisnya otoritas mereka didalam gerakan Occupy.

Berita terakhir yang diterima adalah sekarang bisa dikatakan terdapat dua Occupy Melbourne. Satu kelompok berkemah di taman Edinburgh. Dengan aktivitas yang sangat minimal sehingga dikatakan bukanlah gerakan Duduki (Occupy) tapi hanya Duduk-duduk ditaman, berdiskusi dan mengekspresikan eksistensinya. Sementara kelompok lainnya melakukan pendudukan dan konsolidasi regular di Perpustakaan Negara Bagian Victoria. Salah satu agenda yang mereka lakukan adalah melakukan tur keliling CBD dan berhenti dikantor-kantor perusahaan multinasional serta melakukan pemblejetan terhadapnya.

Kedepannya gerakan Occupy yang dapat berkembang terlihat adalah gerakan Occupy Melbourne yang berada di Perpustakaan Negara Bagian Victoria. Selain faktor bahwa telah menghasilkan kepemimpinan baru yang lebih progresif dan memiliki perspektif politik. Gerakan tersebut adalah mereka-mereka yang juga berjuang keras menghubungkan gerakan Occupy dengan gerakan klas buruh secara keseluruhan. Baik dengan memberikan solidaritas terhadap perjuangan klas buruh maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mobilisasi massa secara maksimal. (Mahendra K)

Baca Selengkapnya →

Rapat Akbar Occupy Sydney

Pada hari Rabu, 26 Oktober pukul 18:00 waktu Sydney berkumpul sekitar 200an orang dari Occupy Sydney. Mereka berkumpul di Martin Place tempat dari beberapa bank dan pusat bisnis di Sydney. Mereka berkumpul menyelenggarakan Rapat Akbar untuk menentukan langkah selanjutnya dari Occupy Sydney. Ini dilakukan setelah pada minggu, 23 Oktober pukul 5 pagi sekitar 100 orang dari Occupy Melbourne yang menginap di Martin Place diusir paksa oleh Polisi dan sekitar 50 orang ditangkap

Dalam Rapat Akbar demikian secara keseluruhan gerakan Occupy Sydney dalam mengambil keputusan digunakan metode Konsensus. Metode ini digunakan dengan anggapan bahwa metode demokratis ini dapat mendorong partisipasi dari semua orang yang ada dalam mengambil atau mencapai keputusan bersama. Namun demikian jika terjadi ketidak sepakatan maka orang-orang dapat menyatakan tingkat keberatannya. Hingga seorang individu dapat menolak sebuah usulan yang didukung oleh mayoritas orang. Demikian pula ketika beberapa orang menyatakan tidak mendukung atau perlu memikirkan lebih lanjut maka terjadi deadlock.

Rapat Akbar memakan waktu hingga lebih dari 4 jam dan perdebatan utama yang muncul adalah mengenai persoalan legalitas aksi besar-besaran yang akan dilakukan pada tanggal 5 November. Jadi jika pemberitahuan aksi tersebut dilakukan 7 hari sebelumnya maka kepolisian secara legal formal harus bertanggung jawab ke Mahkamah Agung jika ingin melakukan tindakan terhadap aksi tersebut. Pun demikian hal ini sama sekali tidak berarti bahwa kepolisian tidak bisa membubarkan aksi tersebut. Perdebatan panjang mengenai legal formal tersebut disatu sisi timbul karena ketakutan atas tindakan pembubaran dari aparat, tidak ingin adanya kontradiksi dengan pihak yang berwajib dan disisi yang lain menunjukan lemahnya perspektif politik mengenai kapitalisme dan Negara sebagai alat penindasan klas.

Demikian muncul beberapa sentiment anti kelompok sosialis dan bahkan serikat buruh. Dalam satu kesempatan seorang peserta Rapat Akbar mengajukan mosi agar semua organisasi sosialis dikeluarkan dari Occupy Sydney. Satu keputusan yang tentu saja ditolak oleh mayoritas orang disana. Demikian juga dipertegas dalam keputusan bahwa semua orang diperbolehkan untuk terlibat dan dinilai dari ide, semangat dan sumbangannya terhadap gerakan Occupy Sydney. Demikian juga muncul suara yang menolak memberikan dukungan terhadap perjuangan serikat buruh. Alasan yang dikemukakan adalah karena serikat buruh tidak menyatakan dukungan terhadap gerakan Occupy Sydney.

Dari berdiskusi dengan beberapa aktivis disana, sepertinya ada tendensi anti terhadap politik bahkan terhadap berorganisasi, yang berkembang dalam tahapan awal gerakan Occupy diberbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena faktor historis keruntuhan Uni Soviet memunculkan kampanye besar-besaran dari kapitalisme bahwa tidak ada alternatif politik yang lain. Selain itu terdapat faktor kelompok mana yang menjadi insiator dari gerakan Occupy tersebut. Ketika mayoritas adalah klas menengah atau borjuis kecil maka sering muncul kecenderungan kepemilikan yang besar terhadap gerakan tersebut karena mereka merasa sebagai inisiator. Demikian maka melihat sekelompok orang yang terorganisir dalam organisasi menjadi ancaman bagi eksistensi mereka didalam gerakan Occupy tersebut. Seperti itu juga sentiment yang muncul dari kelompok atau individu anarkis yang terlibat.

Menjelang pukul 21:00, polisi memberikan peringatan bahwa kalau Rapat Akbar Occupy Sydney tidak segera dibubarkan maka polisi akan membubarkannya dan memberikan denda kepada setiap orang disana. Alasan yang digunakan polisi adalah karena Rapat Akbar tersebut telah mengganggu lalu lintas. Alasan yang sesungguhnya mengada-ngada karena Rapat Akbar tersebut berlangsung disebuah ruang publik atau taman jauh dari arus lalu lintas.

Secara keseluruhan didalam Occupy Sydney muncul dorongan untuk melakukan perjuangan bersama klas buruh dan menarik massa luas. Dalam Rapat Akbar tersebut disepakati pembagian kerja dan tempat-tempat dimana selebaran Occupy Sydney akan dibagikan. Selebaran itu sendiri berisikan penjelasan mengenai apa itu Occupy Sydney, apa agenda selanjutnya serta pernyataan sikap dan solidaritas Occupy Sydney terhadap berbagai macam perjuangan diluar gerakan tersebut. Demikian pula dilakukan upaya untuk memberikan solidaritas terhadap pemogokan buruh Qantas baik berupa pernyataan sikap maupun melakukan aksi di bandara udara Sydney. Termasuk juga memberikan pernyataan solidaritas kepada Occupy Oakland, Amerika Serikat yang dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian. (Mahendra K)

Baca Selengkapnya →

Occupy Melbourne : Pandangan Dari Lapangan

Pada tanggal 22 Oktober 2011 siang, Melbourne dilanda hujan rintik-rintik. Ditengah rintik-rintik hujan sekitar 700 orang berdemonstrasi di CBD Melbourne serta melakukan long march dari Federation Square ke Victorian Trades Hall dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Demonstrasi ini dilancarkan setelah sehari sebelumnya pada Jumat 21 Oktober 2011 sekitar 100an orang bagian dari gerakan Occupy Melbourne yang bertahan menginap di Melbourne City Square sejak 15 Oktober dibubarkan secara paksa oleh polisi. Kepolisian Melbourne mengerahkan kekuatan penuh, sekitar 400 orang ditambah dengan pasukan berkuda, dan pasukan anjing kepolisian. Tindakan kepolisian tersebut mengakibatkan 95 orang ditangkap serta puluhan lainnya terluka, termasuk seorang anak-anak yang disemprot dengan gas merica oleh polisi. Setelah membersihkan City Squre dari aktivis maupun perlengkapan Occupy Melbourne, polisi menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan jalan Swanston disekitar City Square. Hal ini karena banyak solidaritas berdatangan dari aktivis-aktivis lain maupun rakyat sekitar yang melihat kebrutalan polisi.

Sepanjang jalan diteriakan berbagai slogan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan, Demokrasi Adalah Seperti Ini, dsb. Demonstran juga sempat berhenti di kantor BHP, sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas multinasional yang memiliki kantor pusat di Melbourne, yang dijaga ketat oleh polisi dan meneriakan slogan-slogan anti perusahan tersebut. Setibanya di Victorian Trades Hall diselenggarakan Rapat Akbar untuk melakukan pendiskusian serta menentukan langkah-langkah berikutnya. Victorian Trades Hall sendiri adalah bangunan yang pendanaan dan pembangunannya pada Mei 1859 dilakukan oleh buruh sepenuhnya sebagai tempat pengorganisiran gerakan buruh di Melbourne.

Proses demokrasi di Rapat Akbar sangat bagus dimana setiap orang mempunyai hak untuk berbicara dan mengajukan usulan. Kemudian orang lain boleh membatah atau tidak menyetujui usulan tersebut. Pada awalnya usulan yang muncul adalah apakah mereka tetap akan melakukan pendudukan atau menyudahi gerakan tersebut. Keputusan secara mayoritas mendukung dilanjutkannya pendudukan atau gerakan Occupy Melbourne. Setelah itu usulan yang kemudian muncul adalah bagaimana model pendudukan tersebut? Apakah tetap di Trades Hall, mengambil alih kembali City Square atau mencari tempat lain. Setelah melalui proses panjang dan berbagai perdebatan akhirnya mayoritas peserta Rapat Akbar memutuskan bahwa gerakan Occupy Melbourne akan melanjutkan demonstrasi pada hari itu juga menuju Treasury Garden untuk mendudukinya. Pendudukan tersebut hanya sementara karena mereka akan mencoba mengambilalih kembali Melbourne City Square pada hari Sabtu, 29 Oktober 2011. Pun demikian dengan proses yang demokratis semacam itu ternyata masih terdapat kelompok yang memisahkan diri kemungkinan karena tidak menyepakati keputusan yang diambil.

Saat diselenggarakan rapat akbar terlihat bagaimana perspektif-perspektif dari orang maupun kelompok yang terdapat dalam gerakan Occupy Melbourne. Beberapa masih beranggapan bahwa persoalan yang muncul sekarang dalam tatanan masyarakat global bukanlah karena sistem itu sendiri namun karena keserakahan, kebencian ataupun sifat-sifat manusia lainnya. Yang kemudian dapat menjadi negatif karena menolak perjuangan politik untuk menghancurkan Kapitalisme ataupun pembangunan sistem alternatifnya yaitu Sosialisme. Demikian juga walaupun sehari sebelumnya terjadi represi dari pihak kepolisian dimana justru memperbesar dukungan rakyat dan kecaman terhadap kepolisian namun dalam beberapa kesempatan orang-orang yang muncul menyampaikan pendapatnya menekankan persoalan perdamaian, persoalan bahwa polisi adalah manusia, mereka juga ditindas, jangan berkontradiksi dengan polisi ataupun pemerintah Melbourne, dsb.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut kemudian mendorong langkah-langkah yang cenderung melemahkan gerakan Occupy Melbourne itu sendiri. Sebagai contoh kepolisian dan pemerintah Melbourne hanya mengijinkan pendudukan di Treasury Garden. Ini tidak terlepas karena taman tersebut berlokasi jauh dari keramaian dan jauh dari pusat kota. Demikian maka beberapa kelompok mengusulkan untuk melanjutkan gerakan Occupy Melbourne hanya disitu saja karena tidak mau berkontradiksi dengan polisi. Dengan intervensi dari kelompok-kelompok kiri yang adalah maka mayoritas memutuskan bahwa pendudukan Treasury Garden hanya sementara saja untuk kemudian mengambilalih kembali Melbourne City Square. Ini menjadi karakteristik dari gerakan yang dipimpin atau dimulai oleh klas menengah, terutama di Australia dimana klas menengah tersebut belum merasakan pukulan krisis global seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Sehingga memiliki kecenderungan besar untuk berkompromi ataupun terombang-ambin diantara kekuatan kanan dan kiri.

Gerakan buruh atau serikat-serikat buruh di Melbourne yang dapat membangun atmosfir perjuangan klas serta memperjelas kontradiksi antara sistem kapitalis dengan relatif terlambat untuk memberikan dukungan. Sebelum menduduki City Square, gerakan Occupy Melbourne telah mengirimkan surat kepada serikat-serikat buruh dan anggota-anggota serikat buruh. Serikat buruh bernama National Union of Workers cabang Victoria serta Unite, sebuah serikat buruh retail dan fast food, menyatakan dukungan terhadap gerakan Occupy Melbourne dan akan terlibat didalamnya. Sementara itu serikat-serikat buruh yang lain entah masih mendiskusikannya ataupun menyatakan dukungannya secara individu keanggotaan. Namun keterlibatan mobilisasi secara serikat buruh belum terjadi.

Secara keseluruhan di Australia gerakan Occupy akan terus berjalan walaupun represi dari pihak kepolisian seperti yang terjadi di Melbourne maupun Sydney. Sepertinya menjadi kebutuhan adanya keterlibatan gerakan buruh untuk mempertegas perspektif perjuangan klas dan krisis kapitalisme yang terjadi sekarang. Pun demikian gerakan buruh bukanlah sekedar dukungan ataupun keterlibatan serikat-serikat buruh. Namun juga alat politik klas buruh sendiri yang dapat memberikan analisa dan perspektif yang tepat mengenai kondisi saat ini dan perjuangan kedepannya. Karena tanpa itu gerakan Occupy tersebut hanya akan menjadi ajang kumpul-kumpul dan berdiskusi semata. Tanpa menyelesaikan persoalan yang dihadapi 99 persen rakyat yaitu sistem kapitalisme serta memberikan solusi kepada 99 persen rakyat tersebut yaitu menghancurkan kapitalisme dan membangun sosialisme (Ignatius Mahendra K).

Baca Selengkapnya →