Lawan Kapitalisme - Imperialisme, Naikan Upah Buruh, Tanah - Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Perjuangan untuk melawan penindasan sejatinya tidak lagi terkotak kotak dan mengangkat isu isu sektoral semata (contohnya; buruh berjuang untuk kepentingan atau isu yang berkaitan dengan buruh saja, tani berjuang untuk kepentingan pertanian saja, mahasiswa berjuang untuk kepentingan pendidikan saja, kaum miskin kota berjuang untuk kesejahteraan kaum miskin kota saja) tetapi semua sector rakyat tersebut baik Buruh, Tani, Mahasiswa, Kaum Miskin kota harus bersatu dan berjuang bersama sama merebut demokrasi untuk tatanan kehidupan yang lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui 1 Mei atau yang lebih dikenal dengan istilah M Day atau HARI BURUH SEDUNIA merupakan hari bersejarah dan kemenangan bukan hanya bagi buruh tetapi seluruh umat manusia di dunia karena telah terjadi perbaikan sistem tatanan kehidupan yang lebih baik. Maka KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) yang beranggotan KPO PRP MEDAN, KASBI Sumut, PPBI Medan, SPCI, SEKAR WILMAR, PPRM Sumut, Perempuan Mahardhika Sumut, L-Kesra Pusat, GEMADEN, BARMAS,  F D M, I M M, BEM FE UMA, L M I, PARI, KIRAB, GN GAK HAM, ICMI Muda Sumut, Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Maju Bersama Rakorba,) bersama sama melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 01 Mei 2012 untuk merayakan M Day tidak seperti kebanyakan elemen/organ dan serikat buruh yang ada di Sumut yang lebih memilih untuk berjoget ria di lapangan Merdeka Medan bersama pemerintahan Sumut.

Kita menyadari belum saatnya kita berjoget ria merayakan M Day sementara Rakyat (buruh, Tani, Mahasiswa dan Kaum Miskin Kota) masih tertindas karena belum mendapatkan kehidupan yang layak di negeri ini bahkan masih harus diperhadapkan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, buruh dieksploitasi dengan polotik upah murah, sitem kerja kontrak dan outsorching bahkan harian Lepas (harlep), union busting (pemberangusan serikat), PHK sepihak dan semena mena oleh perusahaan, tidak adanya jaminan untuk buruh migran, dan masih banyak lagi persoalan rakyat lainnya lainnya.

Aksi turun ke jalan KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) mengangkat Grand Isu

“LAWAN KAPITALISME – IMPERIALISME, NAIKAN UPAH BURUH, TANAH – PENDIDIKAN & KESEHATAN GRATIS UNTUK DAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” dan menuntut :

1. Buruh :

1.      Tetapkan 1 Mei menjadi hari libur nasional

2.      Tolak & hapus outsorching, sistem kerja kontrak, harian lepas.

3.      Hentikan dan lawan pemberangusan serikat buruh (union busting).

4.      Implementasikan hak-hak buruh perempuan.

5.      Lawan politik upah murah.

6.      Bubarkan dewan pengupahan daerah dan bentuk dewan pegupahan daerah yang independen yang benar-benar pro terhadap nasib buruh B. Tani :

2. Tani :

1.      Tanah untuk rakyat, bukan untuk kaum pemodal (pengusaha).

2.      Kembalikan & distribusikan tanah yang dirampas oleh perkebunan negara (PTPN), perkebunan swasta & perkebunan asing.

3.      Turunkan harga pupuk & alat-alat pertanian.

4.      Wujudkan agibisnis dan agro industri yang baik bagi pertanian rakyat.l

5.      Tangkap & adili preman serta mafia tanah  (Usman alias Akiong, Anto keing, Tamin Sukardi, Mujianto, Alex Ketaren, Samsul Sianturi) yang merampas & memperjual-belikan tanah negara Eks HGU PTPN II.

6.      Tolak jual beli bangunan dan tanah eks HGU PTPN II di wilayah Helvetia, Marendal I, Dagang Kerawan, Selambo & Pagar Merbau.

7.      Realisasikan tim penyuluh pertanian di berbagai daerah.

8.      Kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan negara PTP IX – PTPN II Pagar Merbau dari tahun 1965 yang berada di Pasar 9 gg. Tebu Pasar Miring Deli Serdang.

9.      Selesaikan segera ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Naga Kesiangan seluas 254,33 Ha, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Vs PTPN IV.

10.  Usut tuntas pelaku penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan dan penculikan terhadap Syaifal Bahri yang dilakukan Jurek Cs.

11.  Bebas murnikan Eko Sofianto, Senja dkk yang telah dikriminalisasi oleh mafia tanah (Anto Keling).

12.   Hentikan kriminalisasi terhadap kaum tani

3. Mahasiswa :

1.      Tolak Komersialisasi & Privatisasi pendidikan.

2.      Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

3.      Tolak RUU Perguruan Tinggi (RUU PT).

4.      Realisasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN & APBD.

5.      Berikan hak dan kebebasan untuk berorganisasi di dalam kampus.

4. Kesehatan :

1.      Realisasikan kesehatan gratis, layak, berkualitas & bertekhnologi modern untuk rakyat.

2.      Tolak JPKMS & berlakukan Jaminan Kesehatan di daerah yang setara dengan JAMKESMAS.

3.      Tutup izin operasional rumah sakit yang menolak dan menelantarkan pasien miskin.

5. Perempuan :

1.      Hentikan kekerasan, intimidasi, pemerkosaan & pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.

2.      50 % kuota bagi perempuan di lapangan publik.

3.      Perempuan keluar rumah – bangun organisasi perempuan yang progressif, mandiri & militan.

6. Umum :

1.      Turunkan harga sembako.

2.      Perumahan murah, layak, berkualitas & air bersih untuk rakyat.

3.      Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM dari peristiwa 65,Malari,Tg.PrioK,Semanggi,Trisakti,dsbnya.

4.      Bangun kembali tempat ibadah/Masjid yang dirusak oleh kaum pemodal/pengusaha.

5.      Usut tuntas oknum TNI yang melakukan pemukulan terhadap wartawan pada saat meliput aksi Komite Tani Menggugat di depan Kantor Pos Medan.

6.      Usut tuntas pembubaran paksa aksi Komite Tani Menggugat yang dilakukan TNI pada saat kedatangan Wakil Presiden Boediono.

7.      Bubarkan Komando Teritorial & kembalikan TNI ke Barak.

Aksi dimulai dengan melakukan Sweeping di Carrefour Medan Citra Padang Bulan dan Carrefour Medan Fair untuk mengajak kawan kawan buruh turun bersama ke jalan merayakan M day, kemudian massa aksi berkumpul dan melakukan orasi di depan Stasion TVRI Medan kemdian bergerak menuju Lapangan merdeka Medan untuk mengkampayekan bahwa tidak saatnya M Day dirayakan dengan berjoget ria dengan pemerintah karena kondisi rakyat dengan pemerintah saat ini adalah bagaikan air dengan minyak yang tidak bisa menyatu yang mana kebijakan pemerintah belum mampu membuat rakyat sejahtera dan banyak produk hukum di negeri ini yang belum berpihak kepada rakyat maka M Day adalah moment bagi kita untuk berjuang menuntut kesejateraan rakyat.

Dari lapangan Merdeka Medan, massa aksi bergerak menuju Plaza Uniland dan memblokade jalan di pusat Kapitalisme, Imprealisme dan Neoliberalisme di kota Medan tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan panjang dan setelah melakukan orasi dan bakar ban kemudian massa aksi bergerak menuju kediaman Konjen Amerika yang berada di jalan Walikota Medan, di depan kediaman Konjen Amerika Medan massa aksi kembali melakukan orasi dan aksi bakar ban, boneka monyet yang merupakan simbol bahwa rejim yang berkuasa saat ini adalah boneka Negara barat khususnya Amerika, dan tanpa di duga aparat kepolisian yang awalnya hanya beberapa orang tiba tiba bertambah banyak dan memadamkan sisa ban yang dibakar massa aksi. Dari Kediaman Konjen Amerika massa aksi membubarkan diri dan pulang ke rumah masing masing.

Sosialisme adalah jalan sejati pembebasan Rakyat Pekerja dan Seruan kepada semua sektor rakyat; buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota mari bersatu bangun partai kelas pekerja, agar kesejateraan pun menjadi milik bersama.

Baca Selengkapnya →

Kertas Posisi dan Evaluasi Sekber Buruh Terhadap Aksi Penggagalan Rencana Kenaikan Harga BBM 30 Maret 2012 di Depan Gedung DPR-RI

Dok FB Andreas Iswinarto

Sekretariat Bersama Buruh (sementara) Kantor LBH Jakarta, JL. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

I.                   Radikalisasi Perlawanan Massa lah yang menggagalkan rencana kenaikan harga BBM

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM telah den gan sukses berhasil digagalkan oleh gerakan massa yang melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan yang ada pada dirinya: mobilisasi ratusan hingga ribuan massa, blokir jalan, blokir bandara,  blokir tol,  sweeping kawasan, bakar ban, bakar pos polisi, jebol pagar DPR, perang batu dan molotov vs gas air mata, bentrok dengan polisi dan lain sebagainya. 

Penolakan kenaikan harga BBM yang juga sudah dikumandangkan sejak hari Perempuan 8 maret 2012, semakin membesar seiring dengan rencana pemerintah yang kabarnya akan menetapkan kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2012. 

Pembesaran massa dan radikalisasi perlawanan semakin membesar seiring dengan semakin mendekatnya rencana kenaikan harga BBM di tanggal 1 April dan mulai dibahasnya rencana kenaikan harga BBM ini di DPR.  Setelah aksi buruh di depan istana 21 maret, pembesaran perlawanan dan radikalisasi perlawanan dimulai di Medan, 26 Maret 2012, dimana walaupun Bandara Polonia telah dipasang pagar kawat berduri  pun, tetap berhasil dijebol dan massa pun berhasil memblokade bandara dan akses menuju ke bandara.

Berkembangnya isu dan kampanye bahwa 27 Maret 2012 akan terjadi aksi besar-besar berhasil mendorong berbagai elemen masyarakat terutama mahasiswa dan buruh, untuk melakukan aksinya pada hari tersebut. Walaupun secara jumlah mungkin tidaklah terlalu besar (ratusan dan di sejumlah tempat mencapai ribuan), tetapi aksi perlawanan terjadi dimana-mana, dan massa menunjukkan perlawanan terbaiknya, sehebat-hebatnya yang ia miliki. Sekber Buruh sendiri pada tanggal 27 Maret turun  melakukan aksi pelabuhan Tanjung Priok.  

Berikutnya 28-30 maret, perlawanan massa dan radikalisasi massa semakin menghebat, dan memberikan “sinyal/pesan” yang jelas dan tegas kepada siapapun, dan terutama kepada partai politik di parlemen dan juga kepada pemerintah tentunya, bahwa jika pemerintah dan parlemen (DPR) tetap memutuskan menaikkan kenaikan harga BBM, maka perlawanan yang lebih hebat lagi bisa saja terjadi. “Sinyal/pesan” yang tegas  inilah yang kemudian ditangkap oleh Golkar, dimana pada tanggal 29 Maret dalam jumpa pers DPP partai Golkar secara resmi juga memberikan sinyalemen penolakan kenaikan harga BBM dan diperkuat oleh pernyataan Ketua Umumnya yang menyatakan bahwa tidka perlu ada kenaikan harga BBM. 

Aksi perlawanan bukan lagi hanya dilakukan oleh mahasiswa dan buruh melainkan banyak elemen masyarakat luas juga mulai terlibat dalam aksi menentang kenaikan harga BBM. Para supir pun di sejumlah tempat mulai menyatakan sikapnya. Inilah yang kemudian kita saksikan pada aksi tanggal 30 Maret 2012 di depan gedung DPR-RI, dimana bukan saja massa mahasiswa, ataupun buruh dari KSPI, KSPSI atau SEKBER BURUH, melainkan banyak kelompok dan elemen masyarakat lain dan individu bergabung dalam barisan massa menolak kenaikan BBM ini di depan gedung DPR RI. Sejumlah kawan-kawan Sekber Buruh Bekasi sejak pagi hingga petang juga berhasil mengeluarkan ribuan buruh dari pabrik-pabrik walau sebagian besarnya tidak ikut datang ke DPR. 

Bagi kami, pelibatan massa luas dari berbagai elemen dan kelompok masyarakat bersatu, berkumpul bersama dalam barisan perlawanan adalah sebuah keberhasilan. Soal selanjutnya, bagaimana memimpin massa ini adalah soal yang lain, lebih menyangkut hal-hal teknis di lapangan. 

II.                “Kemenangan” sudah bisa diperkirakan saat PKS dan Golkar menunjukkan indikasi menolak rencana kenaikan harga BBM. Partai-partai politik di DPR ingin mengambil keuntungan dari perjuangan massa di luar parlemen.

Melihat pembesaran opini dan aksi kongret perlawanan penggagalan rencana kenaikan BBM terus semakin membesar dan semakin berani (radikal) nampaknya tidak dapat dicegah, setelah para pimpinan PKS memberikan sinyal menolak rencana kenaikan BBM, Golkar pun akhirnya berbalik arah dan berdiri dalam barisan partai yang “tidak setuju” dengan rencana kenaikan pemerintah.  Jelas dengan sikap Golkar “menolak kenaikan BBM” maka secara hitung-hitungan jumlah suara di parlemen, kelompok partai yang menolak rencana kenaikan BBM (PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PKS dan Golkar)  jumlahnya lebih besar dari pada partai pro kenaikan harga BBM (Demokrat, PPP, PAN, dan PKB). [1]

Jelas bagi kami, baik partai-partai yang sejak awal menyatakan diri menolak rencana kenaikan BBM (PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura) dan juga yang belakangan (PKS dan Golkar) sejatinya bukanlah partai yang memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan, saat berkuasa juga menaikan harga BBM, bahkan di bulan Januari 2012 pun, Megawati justru “menyerukan” kenaikan harga BBM. Apalagi partai Gerindra dan Hanura yang merupakan partai warisan Orde Baru, dimana para pimpinannya justru  bertanggungjawab atas penderitaan rakyat selama masa orde baru dan akibatnya hingga saat ini. Begitu pula halnya dengan PKS, yang Golkar yang baru di titik akhir baru berani menyatakan sikap “menolak” rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. 

Bagi kami, sikap parpol yang menolak rencana kenaikan harga BBM sejatinya, bukanlah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM, jika saja mereka memang serius, tentu dengan massa simpatisan yang mereka miliki dan dana yang sangat besar, kemampuan mereka untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar pastilah mampu mereka lakukan. PDI Perjuangan pastinya jika saja mereka serius menolak tentunya bisa memobilisasi puluhan hingga ratusan ribu orang, tetapi kenyataannya hanya sedikit massa yang dimobilisasi, di beberapa tempat juga dilakukan secara spontan oleh gerakan massa dari bawah. Begitu pula dengan partai-partai yang lain. PKS juga demikian, apalagi Golkar. 

Selain itu sikap yang ditunjukkan partai-partai politik di parlemen selama ini dalam berbagai perundangan-perundangan yang dihasilkannya menunjukkan bahwa mereka pro kepada sistem ekonomi neoliberal yang semakin menyengsarakan rakyat banyak, menunjukkan bahwa merekja tidak pernah bepihak pada kepentingan rakyat. 

Oleh karenanya dalam momentum penggagalan kenaikan BBM ini menjadi penting agar keberhasilan penggagalan kenaikan harga BBM tidak bisa diklaim bahwa keberhasilan ini dihasilkan oleh mereka (setidaknya image yang berkembang di masyarakat secara luas). Bagi kami ini adalah penting agar massa tidak kembali terilusi oleh parpol-parpol di DPR, terutama pada momentum pemilu 2014 nanti. Sebaliknya, rakyat harus terus diyakinkan, dikuatkan bahwa nasib mereka, kesejahteraan, masa depan mereka tidak bisa diserahkan kepada pemerintah maupun seluruh parpol yang duduk di DPR saat ini. Rakyat harus membangun kekuatan politiknya sendiri berhadapan dengan pemerintahan neoliberal dan partai-partai yang duduk di DPR saat ini. Membangun kekuatan politik dengan dua tujuan untuk berkuasa dan menolak sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dan membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak.  

Perlawanan massa sekuat-kuatnya, adalah salah satu jalan untuk mencegah klaim ini. Dan bagi kami, salah satunya, adalah dengan cara memberikan sikap dan pesan yang tegas, dan bukan sekedar “duduk-duduk diam menunggu hasil keputusan di parlemen”. Penjebolan pagar pembatas jalan antara jalan depan DPR dengan jalan Tol, pemblokiran tol di depan DPR, hingga penjebolan pagar dan pintu gerbang DPR, bersama tekanan ribuan massa, jauh lebih tepat dibanding dengan sekedar “duduk diam, sekedar berorasi dan menunggu hasil keputusan di parlemen”, walaupun ada “embel-embel” akan bergerak lebih radikal jika yang menang di DPR adalah yang bersepakat kenaikan BBM.

Penjebolan pagar pembatas tol juga tepat, baik untuk pertimbangan keamanan massa saat direpresi, agar tempat aksi menjadi lebih luas, ataupun untuk kepentingan blokir tol dan agar massa/rakyat luas bisa bergabung dalam barisan massa. 

Selain itu, penolakan atas atas intervensi anggota parpol dalam barisan massa, merupakan bagian dari usaha untuk mencegah ilusi massa terhadap partai politik yang saat ini sedang memperbaiki citranya agar berkesan berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Kritik Sekber Buruh terhadap “Pimpinan FSPMI/Garda Metal”

1.      Penarikan massa  untuk mundur sesaat setelah Rieke DP disorakin diminta turun, dan tanpa koordinasi dengan barisan massa lainnya yang awalnya telah bersepakat untuk aksi bersama di lapangan.  

2.      Melakukan kekerasan (intimidasi dan pemukulan) terhadap sesama buruh dan peserta aksi saat mulai terjadi represi (penembakan gas air mata).

Bahkan, menurut laporan dari sejumlah kawan Sekber Buruh, tindakan ini memang diinstruksikan, disetting, direncanakan jauh sebelum terjadinya represi. Artinya, tindakan kekerasan terhadap buruh/massa aksi, memang direncakan. Jelas tindakan ini sangat memalukan, dan melukai solidaritas dan usaha-usaha persatuan yang berkali-kali dan kami “mohonkan” kepada kawan-kawan FSPMI. Pastinya banyak kawan-kawan anggota Garda Metal, yang mempertanyakan tindakan memalukan ini. Kami yakin, sejatinya banyak anggota Garda Metal yang memandang bahwa seharusnya mereka justru melindungi kawan-kawan buruh/massa aksi yang saat itu berusaha dibubarkan oleh tembakan gas air mata. Bahkan kalaupun harus berhadap-hadapan, kalau harus melawan, maka musuhnya bukan kawan-kawan buruh/massa aksi yang saat itu mundur, melainkan melawan tindakan aparat kepolisian.

3.      Soal ajakan persatuan oleh Sekber Buruh yang “tidak direspon serius”

Secara jujur, kami Sekber Buruh sangat senang melihat perkembangan gerakan buruh secara umum. Dimana saat ini gerakan solidaritas mulai dapat dibangun, radikalisasi perlawanan juga mulai terjadi dalam perlawanan kaum buruh, setidaknya dalam dua momentum terakhir (upah dan BBM), dan terakhir adalah tuntutan buruh yang juga mulai membawa isu-isu rakyat kebanyakan (sosial/publik) yang bukan spesifik buruh, misalnya dalam isu BBM lalu. Salah satu yang kami sasar adalah kawan-kawan FSPMI terutama di Bekasi, (walau di tempat lain justru mengecewakan misalnya kasus FSPMI Tangerang yang justru menjadi salah satu pihak yang menandatangini upah minimum yang rendah dan tidak bergabung dalam barisan persatuan menolak upah murah). 

Usaha untuk membangun persatuan (baik secara konsep maupun dalam bentuk perjuangan kongkret) yang selalu kami dorong seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Salah satunya adalah momentum perlawanan kenaikan BBM ini. Ajakan kami untuk bertemu dan mendiskusikan strategi perlawanan bersama, seringkali dipandang “sebelah mata”. Jawaban yang kami terima baik pada aksi tanggal 21 Maret, maupun pada tanggal 30 Maret, adalah “ketemu dan koordinasi di lapangan saja”.

Bagi kami sikap inilah yang kemudian pada akhirnya menimbulkan perbedaan sikap di lapangan pada saat aksi tanggal 30 Maret, yang lebih jauh justru menghasilkan benturan (tepatnya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Garda Metal terhadap kawan-kawan buruh/peserta aksi). 

Bagi kami persatuan sesama kaum buruh adalah sangat penting. Kami tidak memandang berapa besar jumlah massa yang dimiliki oleh masing-masing serikat. Karena bagi kami, kalaupun bersatu seluruh serikat buruh yang ada di Indonesia, jumlahnya masihlah sangat kecil dibandingkan keseluruhan rakyat. Perjuangan untuk membangun kekuatan politik yang lebih besar dan membangun sistem ekonomi yang lebih baik membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Tetapi setidaknya, jika terbangun persatuan seluruh serikat buruh, setidaknya jalan ini menjadi lebih terbuka dan bisa mengajak/mempelopori sektor-sektor lainnya untuk bersama-sama membangun kekuatan politik yang sanggup mewujudkan cita-cita untuk mengangkat Buruh/Rakyat ke tampuk kekuasaan sejati dan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur untuk rakyat kebanyakan.

Bagi kami, persatuan ini harus dibangun secara independen dan justru menghindari intervensi dari partai politik di DPR saat ini yang semuanya sejatinya pro pada kapitalisme neoliberal. Persatuan yang dibangun bahkan seharusnya dibangun berdasar landasan kesamaan dalam menolak kapitalisme neoliberal yang saat ini sudah terbukti gagal mensejahterahkan rakyat Indonesia dan rakyat dunia.

Demikianlah Kertas Posisi, Evaluasi dan Kritik terbuka kami.

Salam juang, solidaritas selalu...

---

[1] Total suara di DPR 560 suara. Suara kelompok partai di DPR yang menolak kenaikan BBM: PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra berjumlah 137 suara, kalau ditambah PKS jumlahnya menjadi 194 suara. Tetapi kalau ditambah Gokar jumlahnya menjadi 300 suara. Artinya lebih besar dibandingkan suara kelompok partai pro kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya →

Seruan Perlawanan Nasional untuk Membatalkan Rencana Kenaikan BBM

Pemerintahan SBY-Boediono kembali berencana akan menaikkan harga BBM dan TDL. Jelas bagi kami, apapun alasan mereka, kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL, akan sangat-sangat merugikan rakyat miskin dan rakyat pekerja Indonesia. Kenaikan upah minimum yang baru saja dinikmati kaum buruh, -walaupun jumlahnya kecil-, akan menjadi tidak berarti karena dihantam kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan sosial lainnya, yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bila jadi nantinya.

Sebagaimana halnya krisis ekonomi kapitalisme yang saat ini melanda dunia dan menghantam keras negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana seharusnya pemerintahan SBY-Boediono dan pemimpin politik negeri ini (partai politik dan anggota DPR) seharusnya sadar bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan saat ini tidak akan pernah mampu mensejahterahkan rakyat. Demikian pula sikap yang ditunjukkan pemerintahan SBY saat ini menghadapi kenaikan harga BBM dunia saat ini.

Naiknya harga BBM mencapai harga diatas 100 $ per barel pastinya sudah dapat diduga oleh pemerintah, karena pemerintahan SBY pun pernah merasakan sebelumnya. Bahkan BBM sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan ditengah situasi krisis kapitalisme dunia, naiknya harga BBM hingga diatas 100 $ semacam ini adalah suatu yang pasti. Faktor dan pemicunya bisa dari mana saja datangnya. Bisa seperti sekarang ini karena meningkatnya permintaan (demand) kebutuhan minyak dunia, berkurangnya pasokan minyak dunia akibat konflik Iran vs Amerika dan Uni Eropa, adanya krisis politik di negeri-negeri penghasil minyak (misalnya Sudan, Suriah dan Yaman), permainan spekulan perdagangan minyak dunia, krisis di AS, Eropa dan lain sebagainya.

Alasan menaikkan harga BBM karena membengkaknya subsidi BBM adalah alasan klise yang selalu dikemukakan oleh pemerintah. Bagi pemerintah, baik pemerintahan SBY-Boediono saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, jalan satu-satunya ketika harga BBM naik, ketika subsidi yang harus diberikan bagi BBM semakin besar, hanyalah menaikkan harga BBM. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah melakukan pengambilalihan (nasionalisasi) industri-industri migas asing yang saat ini merampok migas kita. Apa yang dilakukan di sejumlah negara negara Amerika Latin saat ini, menjadi bukti bahwa tindakan semacam ini sangat mungkin dilakukan, jika saja pemerintah mau dan para elit di negeri ini benar-benar mau mensejahterahkan rakyatnya.

Jelas bahwa dampak kenaikan harga BBM  juga berikutnya akan diikuti dengan rencana menaikkan Tarif Dasar Listik, RAKYATLAH: Rakyat miskin dan rakyat kecil, seluruh Rakyat Pekerja yang paling dirugikan dan paling merasakan. Sementara Presiden/wakil presiden, Para pejabat negara pusat dan daerah, para menteri, para bos-bos perusahaan, anggota DPR/DPRD, elit parpol, dan seluruh elit di negeri tidak akan merasakan dampak dari kenaikan harga tersebut. Oleh karenanya, tidak aneh kalau sejatinya mereka tidak akan pernah secara serius menolak kenaikan BBM dan TDL. Walaupun  seandainya mereka menyatakan menolak, pastinya karena ditujukan untuk mencari pamor bagi suara di dalam pemilu 2014 nantinya. Karena jika mereka serius maka ada usaha-usaha nyata untuk melakukan perlawanan atas kebijakan ini.

Oleh karenanya, bagi kami, pemerintahan yang ada saat ini, termasuk parlemen dan partai politik saat ini, memanglah tidak pernah berkehendak untuk menyejahterahkan rakyat dan tidak peduli atas dampak buruk pengurangan hak-hak hidup rakyat akibat kenaikan harga BBM.

Oleh karenanya, kami yang berkumpul saat ini menyatakan dan menyerukan:

1.  Menolak rencana kenaikan BBM dan TDL
2. Menyerukan untuk melancarkan perjuangan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan rencana kenaikan harga BBM sejak saat ini hingga dibatalkannya kenaikan BBM.
3. Menyerukan untuk terus membangun persatuan dan kekuatan politik rakyat guna melancarkan perjuangan bagi terciptanya pemerintahan yang pro rakyat dan mengganti sistem ekonomi kapitalisme saat ini dengan sistem ekonomi yang berkeadilan untuk rakyat banyak.

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!

Melawan dan Terus Bangun Kekuatan

Sekber Buruh

Jakarta, 06 Maret 2012

Baca Selengkapnya →

Robby Santoso Setiawan Memberangus Serikat Buruh

Pada tanggal 25 Februari 2012, PT Robby Rajasa Jaya milik Robby Santoso Setiawan dengan tiba-tiba menutup pabriknya dan memecat ratusan buruhnya. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1983 tersebut ditutup dengan alasan bahwa selama 2 tahun terakhir mengalami kerugian akibat sepi permintaan. Demikian juga karena perusahaan sedang dililit hutang Bank.

PT Robby Rajasa Jaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Printing Garment yang mencetak logo merk-merk ternama seperti Adidas, Nike, GAP, Tommy Helfiger, Dust, Asic, Puma. Dengan pemesanan datang dari berbagai macam perusahaan seperti PT Quick Silver, PT Narawata, PT S. Oliver, PT Cinderella, PT Everyoung, PT Winner, PT Indo Raya, PT Hansumtex, PT Berlei, PT Warna Mardika, PT Tainan, PT Uni Kyung Sung, PT Bina Karib, PT Yolanda, PT Jaba Gamindo, PT Sandrafine, PT Rodeo, PT Darma Marwa, PT Darma Valmud, PT Pan Brother, PT Kute Beachwear, PT Asmara, PT Bali Nirwana Garment, PT Einstrend Global, PT Panca Prima, PT Sungintex, PT Lifung.

Namun buruh-buruh PT RRJ melihat bahwa penutupan pabrik secara tiba-tiba mengundang banyak pertanyaan. Pabrik tetap mendapatkan order bahkan seminggu sebelum penutupan bahkan kinipun masih terdapat order namun pengerjaannya dipindahkan ke pabrik-pabrik lain. Penutupan pabrik secara tiba-tiba lebih berkaitan dengan upaya pemberangusan serikat PTP SBN PT RRJ yang berafiliasi ke Federasi Serikat Buruh Nusantara-Konfederasi KASBI. Sejak beberapa waktu lalu PTP SBN PT RRJ telah memperjuangkan hak-hak buruh PT RRJ. PTP SBN PT RRJ mengajukan perundingan kepada pihak perusahaan dengan tuntutan pembahasan mengenai: Kenaikan Upah Minimum Kota Tangerang dan Upah Sektoral 2012 sesuai dengan SK Gubernur Banten. Status pekerja kontrak yang tidak sesuai dengan aturan UU yang berlaku dan dibayar lebih rendah dari UMK. Serta penambahan jam kerja bagi pekerja kontrak dari jam 08:00 WIB sampai 18:00 tanpa perhitungan lembur. Permintaan perundingan tersebut selalu ditolak oleh pihak Perusahaan. Hingga pada tanggal 24 Februari 2012, para pekerja PT RRJ sudah tidak diperbolehkan lagi bekerja di pabrik. Dalam upaya menghadapi PTP SBN PT RRJ pihak perusahaan bahkan mendatangi tempat tinggal para pekerja anggota PTP SBN PT RRJ. Pihak perusahaan meminta para buruh untuk tidak menolak penutupan pabrik dan memaksa mereka menerima pesangon yang nilainya jauh dari ketentuan UU Ketenagakerjaan. Dan jika menolak maka pesangon para buruh tidak akan dibayarkan. Demikian juga perusahaan menggunakan segerombolan pengacara yang terdiri dari: Asep Yuliarto, H. Fattah, Darkim, Ngarsono dan Hendra, yang notabene salah satunya justru merupakan anggota sebuah Serikat Pekerja, untuk menghadapi PTP SBN PT RRJ.

Sejak tanggal 25 Februari kemarin hingga kini para buruh yang tergabung dalam PTP SBN PT RRJ mendirikan posko didepan pabrik. Mereka secara bergantian menjaga aset-aset pabrik agar pengusaha tidak seenaknya meninggalkan tanggung jawabnya.

Perjuangan dari buruh PTP SBN PT RRJ adalah perjuangan atas hak-hak normatif, hak-hak yang sudah diatur dalam UU, yang merupakan milik buruh dan seharusnya dipenuhi oleh semua pengusaha. Namun sejarah menyadarkan kita bahwa hukum tidak lebih dari alat milik kaum pemodal. Yang bisa begitu saja dilanggar oleh para koruptor tanpa hukuman dan tidak pernah melindungi klas buruh dan rakyat lainnya. Oleh karena itu berikan solidaritas kepada buruh PTP SBN PT RRJ dengan melakukan penekanan kepada:

1. Robby Santoso Setiawan (Pemilik): 087880461699
2. Asep Yuliarto (Konsultan): 08129676300
3. Darkim (Konsultan): 081298336465

(Nestor)

Baca Selengkapnya →

Buruh Outsourcing PT Petrokimia Gresik Melawan

Seribu tujuhratus buruh outsourcing PT. Petrokimia Gresik yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI-KASBI) pada tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 2012 melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut kesejahteraan. Kesetaraan upah tanpa diskriminasi, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan usia pensiun.

Selama ini buruh outsourcing yang bekerja di PT. Petrokimia Gresik banyak dipekerjakan di bagian yang langsung berkaitan dengan proses produksi, misalnya adalah sopir forklift yang bertugas untuk mengangkut bahan baku maupun bahan jadi pupuk, operator mesin produksi, maupun bagian pengantongan dan jahit pupuk. Hal ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang sifat dan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing. Masa kerja buruh rata-rata di atas 5 tahun bahkan ada yang mencapai 15 tahun, namun kesejahteraan buruh outsourcing tidak diperhatikan oleh manajemen PT. Petrokimia padahal Petro adalah perusahaan BUMN, yang terjadi justru diskriminasi tentang upah, kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan hari tua saat mencapai usia pensiun. Jika buruh Petro yang berseragam coklat alias karyawan Petro mendapat upah di atas 3 juta, buruh ousourcing hanya mendapat sebatas UMK, jika karyawan mendapat masker gas, buruh ousourcing hanya mendapat masker kain, jika karyawan Petro mendapat jaminan pensiun, buruh outsourcing tidak mendapatkannya. Perundingan demi perundingan telah dilakukan, baik dengan pihak manajemen petro maupun yang melibatkan disnaker Gresik  selaku unsur pemerintah, namun tidak membuahkan hasil seperti yang di harapkan, oleh karena itu buruh outsourcing yang tergabung dalam SPBI-KASBI memutuskan untuk mogok kerja.

Walaupun pemogokan belum maksimal karena belum cukup mampu untuk menghentikan proses produksi secara keseluruhan namun buruh telah buktikan bahwa tanpa buruh outsourcing target produksi tidak terpenuhi, biasanya jika buruh out sourcing bekerja, 1 jam kerja bisa menghasilkan 20 palet pupuk, ketika buruh mogok, 1 jam kerja hanya menghasilkan 1 hingga 2 palet pupuk. Ini menunjukkan bahwa buruhlah yang berproduksi, bahan mentah, mesin-mesin hanya akan mempunyai nilai jika ada buruh yang bekerja. Lokasi kerja yang berjauhan, banyaknya perusahaan outsourcing, minimnya pengetahuan buruh tentang Undang-undang merupakan penyebab tidak maksimalnya pemogokan, belum lagi intimidasi dari pihak petro maupun perusahaan outsourcing berupa ancaman PHK. Ke depan koordinasi dan konsolidasi-konsolidasi masing-masing korlap harus sering dilakukan, disamping itu sangat di butuhkan adanya pendidikan tentang hak-hak normatif buruh bagi anggota maupun pengurus SPBI-KASBI.  (samejo).

Baca Selengkapnya →