Buruh Gresik Merayakan Hari Buruh Internasional

Sekitar 750 massa aksi yang tergabung dalam SPBI-KASBI Gresik turun ke jalan memperingati hari buruh Internasional 1 mei 2012. Aksi dimulai di depan gerbang PT. Panalux Multi Top jam 7 pagi dan bergerak menuju Pemkab Kab. Gresik. Aksi dimulai dengan blokade Jalan Manyar didepan gerbang Panalux selama setengah jam. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini pihak pengusaha Panalux belum mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan normatif buruh Panalux dan pihak Pengawasan Disnaker pun terkesan lamban dalam menindak lanjuti pelanggaran hak-hak normatif yang telah dilaporkan SPBI-KASBI sejak tahun 2010. Massa bergerak dengan berkonvoi, kemudian sesampai di PT. Liku Telaga massa turun dari kendaraan dan berjalan kaki dengan membawa spanduk yang berisikan tuntutan dan poster. SPBI-KASBI gresik dengan tegas menolak sistem kerja kontrak dan out sourcing. Massa aksi berjalan kaki hingga PT Karunia Alam Segar penghasil Mie Sedap, sesampai di pertigaan Tenger, massa kembali menaiki kendaraan dan bergerak menuju perempatan Petrokimia dan sesampai di PT. Bintang Pelajar massa kembali berjalan hingga tepat di tengah-tengah perempatan Petro dan melakukan blokade jalan selama 1 jam. Dan kembali bergerak menuju ke perlimaan Petrokimia dan melakukan blokade lagi setengah jam. Kemudian bergerak menuju ke perempatan kebomas menuju ke Indro dan melewati PT. Wilmar nabati. Dan menuju ke kawasan industri segoro madu kemudian menuju Pemkab. Tiba di pemkab jam 12.30 siang hari.

Baca Selengkapnya →

Datangi DPRD, Ribuan Massa KASBI Tuntut Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

Satu Mei selalu menjadi hari yang bersejarah bagi kaum buruh di dunia. Hari dimana perjuangan kaum buruh kembali dikumandangkan manakala tuntutan-tuntutan normative buruh yang sejak satu abad lalu disuarakan ternyata belum semua terpnuhi saat ini.

Di Prambanan, Klaten sejak pukul 06.00 WIB massa Serikat Pekerja SC Enterprises, KASBI  melakukan sweeping di depan pabrik PT SC Enterprises. Sweeping dilakukan oleh puluhan anggota Barisan Merah (BARA) KASBI yang menjaga gerbang pabrik agar para buruh tidak masuk kerja dan berkumpul di halaman pabrik. Lebih dari seribu buruh kemudian berhasil dikumpulkan dan semuanya menyetujui untuk tidak masuk kerja dan bergabung dengan massa aksi. Dengan penuh semangat, para buruh yang mayoritas perempuan muda ini ikut mendengarkan orasi-orasi dan meneriakkan yel-yel di depan pabrik. Beberapa diantaranya menggelar poster berisi tuntutan, seperti “Hapuskan Sistem Kerja dan Outsourcing”, “Bayarkan Upah Lembur”. Semangat yang luar biasa dari para buruh salah satunya dikarenakan perusahaan sampai saat ini tidak memenuhi tuntutan para buruh yang sejak bulan April disuarakan bahkan sudah melewati bipartite namun perusahaan belum melaksanakan hasil bipartite tersebut.

Sekitar pukul 08.00 WIB, massa kemudian mulai bergerak meninggalkan pabrik menggunakan ratusan sepeda motor dan 2 buah truk. Massa melakukan konvoi menuju Gedung DPRD Klaten. Konvoi seribu buruh ini mendapat perhatian dari seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan. Sesampai di Gedung DPRD, 11 perwakilan dari SP SC Enterprises dan KASBI kemudian masuk ke dalam untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab Klaten.

Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Klaten, perwakilan buruh menyampaikan surat aduan terkait pelanggaran hokum yang dilakukan oleh manajemen PT SC Enterprises. Beberapa bentuk pelanggaran hokum yang diadukan antara lain; perusahaan melakukan pemaksaan terhadap buruh untuk lembur dan tanpa dibayar sesuai aturan di Undang-undang, perusahaan melarang buruh berserikat, perusahaan memberlakukan sistem kerja kontrak padahal dilihat dari jenis dan sifat produksi seharusnya PT SC enterprises tidak menggunakan sistem kerja kontrak. Selama kurang lebih 1 jam melakukan audiensi akhirnya Komisi IV mengambil keputusan akan memanggil manajemen PT SC Enterprises untuk mengklarifikasi aduan dari SP SC Enterprises.

Dari Gedung DPRD Klaten, ribuan massa dengan dikawal kepolisian melanjutkan perjalanan dengan konvoi sepeda motor dan truk menuju Yogyakarta untuk bergabung dengan massa Komite Rakyat Bersatu yang sudah menunggu di parkiran MC Donald Yogyakarta.

Selain dari Prambanan, serikat anggota buruh KASBI yang lain yaitu Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) cabang Ambarukmo Plaza dan Serikat Buruh Jaya Readymix (SBJR) memulai aksi Hari Buruh di depan Ambarukmo Plaza. Pukul 09.00 WIB, massa mulai melakukan orasi di depan Ambarukmo Plaza. Beberapa hal yang disampaikan antara lain mengenai tuntutan SPCI untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Setelah dua jam orasi, massa SPCI dan SBJR kemudian konvoi menuju Mc Donald dan bergabung dengan massa Komite Rakyat Bersatu untuk selanjutnya menunggu massa KASBI dari Klaten.

Sekitar pukul 12.00 WIB, seluruh massa Komite Rakyat Bersatu sudah berkumpul di Parkiran Mc Donald dan kemudian berbaris rapi untuk melanjutkan aksi dengan long march menuju Titik Nol Km Yogyakarta. Barisan terdepan, sekitar 15 pasukan BARA KASBI menjadi barisan pelopor, diikuti oleh barisab spanduk, barisan bendera dan diikuti massa aksi.

Baca Selengkapnya →

Lawan Kapitalisme - Imperialisme, Naikan Upah Buruh, Tanah - Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Perjuangan untuk melawan penindasan sejatinya tidak lagi terkotak kotak dan mengangkat isu isu sektoral semata (contohnya; buruh berjuang untuk kepentingan atau isu yang berkaitan dengan buruh saja, tani berjuang untuk kepentingan pertanian saja, mahasiswa berjuang untuk kepentingan pendidikan saja, kaum miskin kota berjuang untuk kesejahteraan kaum miskin kota saja) tetapi semua sector rakyat tersebut baik Buruh, Tani, Mahasiswa, Kaum Miskin kota harus bersatu dan berjuang bersama sama merebut demokrasi untuk tatanan kehidupan yang lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui 1 Mei atau yang lebih dikenal dengan istilah M Day atau HARI BURUH SEDUNIA merupakan hari bersejarah dan kemenangan bukan hanya bagi buruh tetapi seluruh umat manusia di dunia karena telah terjadi perbaikan sistem tatanan kehidupan yang lebih baik. Maka KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) yang beranggotan KPO PRP MEDAN, KASBI Sumut, PPBI Medan, SPCI, SEKAR WILMAR, PPRM Sumut, Perempuan Mahardhika Sumut, L-Kesra Pusat, GEMADEN, BARMAS,  F D M, I M M, BEM FE UMA, L M I, PARI, KIRAB, GN GAK HAM, ICMI Muda Sumut, Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Maju Bersama Rakorba,) bersama sama melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 01 Mei 2012 untuk merayakan M Day tidak seperti kebanyakan elemen/organ dan serikat buruh yang ada di Sumut yang lebih memilih untuk berjoget ria di lapangan Merdeka Medan bersama pemerintahan Sumut.

Kita menyadari belum saatnya kita berjoget ria merayakan M Day sementara Rakyat (buruh, Tani, Mahasiswa dan Kaum Miskin Kota) masih tertindas karena belum mendapatkan kehidupan yang layak di negeri ini bahkan masih harus diperhadapkan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, buruh dieksploitasi dengan polotik upah murah, sitem kerja kontrak dan outsorching bahkan harian Lepas (harlep), union busting (pemberangusan serikat), PHK sepihak dan semena mena oleh perusahaan, tidak adanya jaminan untuk buruh migran, dan masih banyak lagi persoalan rakyat lainnya lainnya.

Aksi turun ke jalan KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) mengangkat Grand Isu

“LAWAN KAPITALISME – IMPERIALISME, NAIKAN UPAH BURUH, TANAH – PENDIDIKAN & KESEHATAN GRATIS UNTUK DAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” dan menuntut :

1. Buruh :

1.      Tetapkan 1 Mei menjadi hari libur nasional

2.      Tolak & hapus outsorching, sistem kerja kontrak, harian lepas.

3.      Hentikan dan lawan pemberangusan serikat buruh (union busting).

4.      Implementasikan hak-hak buruh perempuan.

5.      Lawan politik upah murah.

6.      Bubarkan dewan pengupahan daerah dan bentuk dewan pegupahan daerah yang independen yang benar-benar pro terhadap nasib buruh B. Tani :

2. Tani :

1.      Tanah untuk rakyat, bukan untuk kaum pemodal (pengusaha).

2.      Kembalikan & distribusikan tanah yang dirampas oleh perkebunan negara (PTPN), perkebunan swasta & perkebunan asing.

3.      Turunkan harga pupuk & alat-alat pertanian.

4.      Wujudkan agibisnis dan agro industri yang baik bagi pertanian rakyat.l

5.      Tangkap & adili preman serta mafia tanah  (Usman alias Akiong, Anto keing, Tamin Sukardi, Mujianto, Alex Ketaren, Samsul Sianturi) yang merampas & memperjual-belikan tanah negara Eks HGU PTPN II.

6.      Tolak jual beli bangunan dan tanah eks HGU PTPN II di wilayah Helvetia, Marendal I, Dagang Kerawan, Selambo & Pagar Merbau.

7.      Realisasikan tim penyuluh pertanian di berbagai daerah.

8.      Kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan negara PTP IX – PTPN II Pagar Merbau dari tahun 1965 yang berada di Pasar 9 gg. Tebu Pasar Miring Deli Serdang.

9.      Selesaikan segera ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Naga Kesiangan seluas 254,33 Ha, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Vs PTPN IV.

10.  Usut tuntas pelaku penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan dan penculikan terhadap Syaifal Bahri yang dilakukan Jurek Cs.

11.  Bebas murnikan Eko Sofianto, Senja dkk yang telah dikriminalisasi oleh mafia tanah (Anto Keling).

12.   Hentikan kriminalisasi terhadap kaum tani

3. Mahasiswa :

1.      Tolak Komersialisasi & Privatisasi pendidikan.

2.      Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

3.      Tolak RUU Perguruan Tinggi (RUU PT).

4.      Realisasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN & APBD.

5.      Berikan hak dan kebebasan untuk berorganisasi di dalam kampus.

4. Kesehatan :

1.      Realisasikan kesehatan gratis, layak, berkualitas & bertekhnologi modern untuk rakyat.

2.      Tolak JPKMS & berlakukan Jaminan Kesehatan di daerah yang setara dengan JAMKESMAS.

3.      Tutup izin operasional rumah sakit yang menolak dan menelantarkan pasien miskin.

5. Perempuan :

1.      Hentikan kekerasan, intimidasi, pemerkosaan & pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.

2.      50 % kuota bagi perempuan di lapangan publik.

3.      Perempuan keluar rumah – bangun organisasi perempuan yang progressif, mandiri & militan.

6. Umum :

1.      Turunkan harga sembako.

2.      Perumahan murah, layak, berkualitas & air bersih untuk rakyat.

3.      Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM dari peristiwa 65,Malari,Tg.PrioK,Semanggi,Trisakti,dsbnya.

4.      Bangun kembali tempat ibadah/Masjid yang dirusak oleh kaum pemodal/pengusaha.

5.      Usut tuntas oknum TNI yang melakukan pemukulan terhadap wartawan pada saat meliput aksi Komite Tani Menggugat di depan Kantor Pos Medan.

6.      Usut tuntas pembubaran paksa aksi Komite Tani Menggugat yang dilakukan TNI pada saat kedatangan Wakil Presiden Boediono.

7.      Bubarkan Komando Teritorial & kembalikan TNI ke Barak.

Aksi dimulai dengan melakukan Sweeping di Carrefour Medan Citra Padang Bulan dan Carrefour Medan Fair untuk mengajak kawan kawan buruh turun bersama ke jalan merayakan M day, kemudian massa aksi berkumpul dan melakukan orasi di depan Stasion TVRI Medan kemdian bergerak menuju Lapangan merdeka Medan untuk mengkampayekan bahwa tidak saatnya M Day dirayakan dengan berjoget ria dengan pemerintah karena kondisi rakyat dengan pemerintah saat ini adalah bagaikan air dengan minyak yang tidak bisa menyatu yang mana kebijakan pemerintah belum mampu membuat rakyat sejahtera dan banyak produk hukum di negeri ini yang belum berpihak kepada rakyat maka M Day adalah moment bagi kita untuk berjuang menuntut kesejateraan rakyat.

Dari lapangan Merdeka Medan, massa aksi bergerak menuju Plaza Uniland dan memblokade jalan di pusat Kapitalisme, Imprealisme dan Neoliberalisme di kota Medan tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan panjang dan setelah melakukan orasi dan bakar ban kemudian massa aksi bergerak menuju kediaman Konjen Amerika yang berada di jalan Walikota Medan, di depan kediaman Konjen Amerika Medan massa aksi kembali melakukan orasi dan aksi bakar ban, boneka monyet yang merupakan simbol bahwa rejim yang berkuasa saat ini adalah boneka Negara barat khususnya Amerika, dan tanpa di duga aparat kepolisian yang awalnya hanya beberapa orang tiba tiba bertambah banyak dan memadamkan sisa ban yang dibakar massa aksi. Dari Kediaman Konjen Amerika massa aksi membubarkan diri dan pulang ke rumah masing masing.

Sosialisme adalah jalan sejati pembebasan Rakyat Pekerja dan Seruan kepada semua sektor rakyat; buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota mari bersatu bangun partai kelas pekerja, agar kesejateraan pun menjadi milik bersama.

Baca Selengkapnya →

Perjuangan Petani Sumatera Utara Menuntut Tanah

1.       AKSI GABUNGAN KELOMPOK TANI TANGGAL 10 APRIL 2012

KPO PRP Medan melakukan aksi bersama Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut.  Aksi kali ini dilatar belakangi maraknya pembangunan perumahan (proverty) di tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang sekarang dikuasi oleh Mafia Tanah yang antara lain;

a.       Desa Helvetia (kelompok Tani HPPLKN) ; adanya pembangunan perumahan (proverty) di belakang Graha Helvetia tanpa adanya surat surat kepemilikan yang terindikasi dibangun Tamin Sukardi dan dengan arogan nya merubuhkan, menghancurkan dan meratakan mesjid yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat penggarap Eks HGU PTPN II. Selain itu, preman bayaran yang disuruh oleh Mafia Tanah juga melakukan intimidasi, penculikan, penganiayaan serta penggoroyokan terhadap Saifal Bahri ketua HPPLKN dan yang anehnya sampai saat ini kasus penganiayaan tersebut belum ditangani serius oleh Kapolres Belawan.

b.      Desa Marendal (Kelompok Tani 71-79) ; pembangunan perumahan villa indah permai yang diprakarasi oleh PT. Mitra Karya Lestari yang terindikasi dibangun oleh Usman Akiong. Di kelompok tani ini kepolisian resort kota Medan melakukan salah tangkap terhadap Sahat Sirus Rajaguguk padahal yang dicari adalah Bernard Aritonang, anggota kelompok tani juga banyak di intimidasi dan dianiaya preman preman bayaran.

c.       Desa Selambo ; pembangunan perumahan PT. Bangun Graha Lestari, dan PT. Bangun Graha Lestari bekerja sama dengan Samsul Sianturi melakukan penggusuran, intimidasi, penganiayaan terhadap masyarakat penggarap, dan sampai saat ini laporan mengenai penganiayaan tersebut belum ditanggapi Kepolisian Resort Medan.

d.      Desa Dagang Kerawang; terbangunnya yayasan pendidikan Nurul Amaliyah tanpa ada bukti kepemilikan oleh H.M. Suprianto alias Anto Keling yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap anggota kelompok tani yakni Eko, Senja, Dsb yang sampai saat ini masih di dalam tahanan.

Aksi pertama kali dilakukan pada Hari Selasa tanggal 10 April 2012 dengan targetan melakukan Recklaiming (Pendudukan) di lahan kelompok tani Desa Helvetia (kelompok Tani HPPLKN) yang dikuasai oleh Mafia Tanah di belakang Graha Helvetia. Pada Pukul 10.00 WIB Massa Aksi berkumpul di Bundaran SIB dan melakukan orasi serta kampanye public agar masyarakat tidak membeli bangunan rumah (proverty) diatas tanah masyarakat di lahan Eks HGU PTPN II dan pada Pukul 11. 30 Massa Aksi bergerak menuju Pasar IV, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

Massa Aksi kemudian merubuhkan pintu masuk dan tembok tembok yang selama ini menghalangi petani Helvetia masuk ke tahan yang mereka garap. Setelah pintu masuk dan tembok rubuh, massa aksi masuk dan menduduki lahan yang selama ini dirampas oleh mafia tanah, melakukan peletakan batu pertama mesjid mereka yang telah diratakan pihak mafia tanah, dan membuat posko sementara. Tetapi saat ini Saifal Bahri ketua kelompok tani HPPLKN (Helvetia) masih terus mendapat intimidasi dan ancaman dari orang yang tidak dikenal yang diduga adalah suruhan mafia tanah bahkan rumah Saifal Bahri berkali kali kena lemparan batu yang mengakibatkan kaca rumah pecah.

2.       TINDAKAN REPRESIF APARAT TNI TERHADAP AKSI DAMAI KOMITE TANI MENGGUGAT PADA TANGGAL 13 APRIL 2012

Untuk Kota Medan telah terbentuk Front/Aliansi “KOMITE TANI MENGGUGAT” yang beranggotankan KPO PRP Medan, Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut, PMKRI Cab. Medan.

Komite Tani Menggugat melakukan aksi damai di Bundaran Air Mancur depan Kantor Pos Besar jalan Balai Kota Medan pada Hari Jumat Tanggal 13 April 2012 dengan maksud menyampaikan berbagai persoalan tanah di Sumut Kepada Wakil Presiden Boediono yang sedang melakukan kunjungan kerja di Medan. Massa aksi yang hanya berjumlah puluhan orang membentang poster poster  dan memberikan orasi yang berisi permasalahn tanah di Sumut dan tuntutan agar wakil Presiden Boediono segera menuntaskannya. Beberapa aparat TNI dan Kepolisian mendatangi massa aksi dan meminta massa aksi untuk bubar akan tetapi massa aksi tidak bergeming.

Kemudian massa aksi aksi dihadang dan di blokade oleh aparat TNI yang berjumlah sekitar seratusan orang (yang tentu saja tidak sebanding dengan jumlah massa aksi yang hanya puluhan orang,) aparat TNI lalu membentuk tiga lapis barisan untuk menutup dan menghalangi massa aksi. Beberapa saat kemudian aparat TNI merampas secara paksa poster poster yang dibentangkan massa aksi dan merobeknya dan menyeret secara paksa bahkan mengangkat secara paksa beberapa orang massa aksi untuk masuk ke jalan di depan Bundaran Air Mancur. sesampai disana massa aksi kembali di blokade aparat selama lebih kurang 30 (Tiga Puluh) Menit.

Tindakan represif aparat TNI Tersebut telah melukai seorang anak kecil (anak dari kelompok tani Helvetia) yang tangannya di pijak oleh aparat TNI, Kartika (kawan dari Perempuan Mahardhika) di angkat paksa oleh tiga orang aparat TNI dan lehernya dicekik , menghancurkan Toa yang digunakan massa aksi untuk orasi, Pimpinan Aksi (Pias) kehilangan uang dan kunci sepada motor dari saku baju nya, tidak hanya itu kawan kawan pers yakni Tuti Lubis (SCTV), Ayat Hasibuan (Trans TV) dan Bahana Situmorang (TvOne) juga terluka akibat terkena pukulan, sikutan aparat TNI.

3.       AKSI KOMITE TANI MENGGUGAT PADA TANGGAL 16 APRIL 2012 “SELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH DI LAHAN EKS HGU PTPN II” dan “SEGERA BENTUK PANSUS PENYELESAIAN TANAH DI DPRD SU”.

Pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 Komite Tani Menggugat yang beranggotan KPO PRP Medan, Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut, PMKRI Cab. Medan kembali turun ke jalan melakukan aksi mendesak DPRD SU untuk segera menyelesaikan Sengketa Tanah Eks HGU PTPN II dengan membentuk pansus.

Selain itu aksi ini juga bertujuan agar Mustafawiyah (sekretaris Komisi A DPRD SU) segera dicopot karena tindakan arogannya terhadap delegasi Komite Tani Menggugat pada hari Jumat Tanggal 13 April 2012 yang ingin menagih janji Ketua Komisi A DPRD SU untuk mengundang Kapoldasu dan Kelompok Tani, yang mana pada saat kejadian tersebut Mustafawiyah yang adalah kader Demokrat tersebut membentak dan mengusir kasar delegasi Komite Tani Menggugat.

Massa aksi berkumpul di kantor DPRD SU dan melakukan orasi, namun informasi yang didapat bahwa semua anggota DPRD SU sedang tidak berada di tempat karena sedang mengikuti perayaaan hari Jadi Provinsi Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara, maka massa aksi pun bergerak ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan disana delegasi massa aksi diterima perwakilan Gubernur Sumut dan perwakilam tersebut berjanji akan segera menyelesaikan sengketa tanah di lahan Eks HGU PTPN II.

Dari kantor Gubernur Sumut, massa aksi bergerak menuju Kantor DPD Partai Demokrat yang berada di jalan Multatuli Medan untuk mendesak agar kader mereka Mustofawiyah segera dicopot atau di re call karena tindakannnya yang arogan terhadap delegasi kelompok tani. Massa aksi diterima oleh pengurus DPD Partai Demokrat Sumut dan berjanji akan segera menindak keras tindakan kadernya tersebut. Dari kantor DPD Partai Demokrat Massa aksi kemudian membubarkan diri.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria Mengatur bahwa semua hak atas mempuyai fungsi sosial, hak atas tanah tersebut meliputi hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak hak lainnya.  Fungsi sosial tanah menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 05 Tahu 1960 adalah hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak mutlak dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) SEMATA MATA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI APALAGI KALAU HAK ITU MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT. Dengan melihat fakta yang terjadi di lahan Eks HGU PTPN II pada khusunya dan tempat lain pada umumnya, benarkah fungsi sosial tanah sudah terwujud? Tentu jawabannya tidak karena tanah hanya dikuasi dan di nikmati oleh kaum pemodal (mafia tanah) yang kong kali kong dengan pemerintah merampas tanah yang berfungsi sosial. Maka SOSIALISME adalah satu satunya jalan pembebasan bagi Rakyat, dengan Sosialisme maka semua rakyat akan memiliki tanah dan tanah untuk rakyat bukan untuk pemilik modal, semua rakyat akan memilki alat produksi yang sekarang ini masih dikuasasi oleh Kaum Pemodal.

Tindakan represif aparat TNI terhadap Massa aksi Komite Rakyat Menggugat yang ingin menyampaikan keluhan mengenai masalah tanah di Sumut Kepada WaPres Boediono dan tindakan Mustofawiyah yang nota bene wakil rakyat tersebut jelas sangat memalukan dan menunjukkan rejim dan partai yang berkuasa pada saat ini TIDAK PRO RAKYAT dan Sudah tidak bisa dipercaya lagi, untuk itu kawan kawan mari kita satukan tekad dan tujuan membangun PARTAI PRO RAKYAT yakni PARTAI KELAS PEKERJA. 

Baca Selengkapnya →

Kertas Posisi dan Evaluasi Sekber Buruh Terhadap Aksi Penggagalan Rencana Kenaikan Harga BBM 30 Maret 2012 di Depan Gedung DPR-RI

Dok FB Andreas Iswinarto

Sekretariat Bersama Buruh (sementara) Kantor LBH Jakarta, JL. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

I.                   Radikalisasi Perlawanan Massa lah yang menggagalkan rencana kenaikan harga BBM

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM telah den gan sukses berhasil digagalkan oleh gerakan massa yang melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan yang ada pada dirinya: mobilisasi ratusan hingga ribuan massa, blokir jalan, blokir bandara,  blokir tol,  sweeping kawasan, bakar ban, bakar pos polisi, jebol pagar DPR, perang batu dan molotov vs gas air mata, bentrok dengan polisi dan lain sebagainya. 

Penolakan kenaikan harga BBM yang juga sudah dikumandangkan sejak hari Perempuan 8 maret 2012, semakin membesar seiring dengan rencana pemerintah yang kabarnya akan menetapkan kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2012. 

Pembesaran massa dan radikalisasi perlawanan semakin membesar seiring dengan semakin mendekatnya rencana kenaikan harga BBM di tanggal 1 April dan mulai dibahasnya rencana kenaikan harga BBM ini di DPR.  Setelah aksi buruh di depan istana 21 maret, pembesaran perlawanan dan radikalisasi perlawanan dimulai di Medan, 26 Maret 2012, dimana walaupun Bandara Polonia telah dipasang pagar kawat berduri  pun, tetap berhasil dijebol dan massa pun berhasil memblokade bandara dan akses menuju ke bandara.

Berkembangnya isu dan kampanye bahwa 27 Maret 2012 akan terjadi aksi besar-besar berhasil mendorong berbagai elemen masyarakat terutama mahasiswa dan buruh, untuk melakukan aksinya pada hari tersebut. Walaupun secara jumlah mungkin tidaklah terlalu besar (ratusan dan di sejumlah tempat mencapai ribuan), tetapi aksi perlawanan terjadi dimana-mana, dan massa menunjukkan perlawanan terbaiknya, sehebat-hebatnya yang ia miliki. Sekber Buruh sendiri pada tanggal 27 Maret turun  melakukan aksi pelabuhan Tanjung Priok.  

Berikutnya 28-30 maret, perlawanan massa dan radikalisasi massa semakin menghebat, dan memberikan “sinyal/pesan” yang jelas dan tegas kepada siapapun, dan terutama kepada partai politik di parlemen dan juga kepada pemerintah tentunya, bahwa jika pemerintah dan parlemen (DPR) tetap memutuskan menaikkan kenaikan harga BBM, maka perlawanan yang lebih hebat lagi bisa saja terjadi. “Sinyal/pesan” yang tegas  inilah yang kemudian ditangkap oleh Golkar, dimana pada tanggal 29 Maret dalam jumpa pers DPP partai Golkar secara resmi juga memberikan sinyalemen penolakan kenaikan harga BBM dan diperkuat oleh pernyataan Ketua Umumnya yang menyatakan bahwa tidka perlu ada kenaikan harga BBM. 

Aksi perlawanan bukan lagi hanya dilakukan oleh mahasiswa dan buruh melainkan banyak elemen masyarakat luas juga mulai terlibat dalam aksi menentang kenaikan harga BBM. Para supir pun di sejumlah tempat mulai menyatakan sikapnya. Inilah yang kemudian kita saksikan pada aksi tanggal 30 Maret 2012 di depan gedung DPR-RI, dimana bukan saja massa mahasiswa, ataupun buruh dari KSPI, KSPSI atau SEKBER BURUH, melainkan banyak kelompok dan elemen masyarakat lain dan individu bergabung dalam barisan massa menolak kenaikan BBM ini di depan gedung DPR RI. Sejumlah kawan-kawan Sekber Buruh Bekasi sejak pagi hingga petang juga berhasil mengeluarkan ribuan buruh dari pabrik-pabrik walau sebagian besarnya tidak ikut datang ke DPR. 

Bagi kami, pelibatan massa luas dari berbagai elemen dan kelompok masyarakat bersatu, berkumpul bersama dalam barisan perlawanan adalah sebuah keberhasilan. Soal selanjutnya, bagaimana memimpin massa ini adalah soal yang lain, lebih menyangkut hal-hal teknis di lapangan. 

II.                “Kemenangan” sudah bisa diperkirakan saat PKS dan Golkar menunjukkan indikasi menolak rencana kenaikan harga BBM. Partai-partai politik di DPR ingin mengambil keuntungan dari perjuangan massa di luar parlemen.

Melihat pembesaran opini dan aksi kongret perlawanan penggagalan rencana kenaikan BBM terus semakin membesar dan semakin berani (radikal) nampaknya tidak dapat dicegah, setelah para pimpinan PKS memberikan sinyal menolak rencana kenaikan BBM, Golkar pun akhirnya berbalik arah dan berdiri dalam barisan partai yang “tidak setuju” dengan rencana kenaikan pemerintah.  Jelas dengan sikap Golkar “menolak kenaikan BBM” maka secara hitung-hitungan jumlah suara di parlemen, kelompok partai yang menolak rencana kenaikan BBM (PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PKS dan Golkar)  jumlahnya lebih besar dari pada partai pro kenaikan harga BBM (Demokrat, PPP, PAN, dan PKB). [1]

Jelas bagi kami, baik partai-partai yang sejak awal menyatakan diri menolak rencana kenaikan BBM (PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura) dan juga yang belakangan (PKS dan Golkar) sejatinya bukanlah partai yang memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan, saat berkuasa juga menaikan harga BBM, bahkan di bulan Januari 2012 pun, Megawati justru “menyerukan” kenaikan harga BBM. Apalagi partai Gerindra dan Hanura yang merupakan partai warisan Orde Baru, dimana para pimpinannya justru  bertanggungjawab atas penderitaan rakyat selama masa orde baru dan akibatnya hingga saat ini. Begitu pula halnya dengan PKS, yang Golkar yang baru di titik akhir baru berani menyatakan sikap “menolak” rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. 

Bagi kami, sikap parpol yang menolak rencana kenaikan harga BBM sejatinya, bukanlah partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM, jika saja mereka memang serius, tentu dengan massa simpatisan yang mereka miliki dan dana yang sangat besar, kemampuan mereka untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar pastilah mampu mereka lakukan. PDI Perjuangan pastinya jika saja mereka serius menolak tentunya bisa memobilisasi puluhan hingga ratusan ribu orang, tetapi kenyataannya hanya sedikit massa yang dimobilisasi, di beberapa tempat juga dilakukan secara spontan oleh gerakan massa dari bawah. Begitu pula dengan partai-partai yang lain. PKS juga demikian, apalagi Golkar. 

Selain itu sikap yang ditunjukkan partai-partai politik di parlemen selama ini dalam berbagai perundangan-perundangan yang dihasilkannya menunjukkan bahwa mereka pro kepada sistem ekonomi neoliberal yang semakin menyengsarakan rakyat banyak, menunjukkan bahwa merekja tidak pernah bepihak pada kepentingan rakyat. 

Oleh karenanya dalam momentum penggagalan kenaikan BBM ini menjadi penting agar keberhasilan penggagalan kenaikan harga BBM tidak bisa diklaim bahwa keberhasilan ini dihasilkan oleh mereka (setidaknya image yang berkembang di masyarakat secara luas). Bagi kami ini adalah penting agar massa tidak kembali terilusi oleh parpol-parpol di DPR, terutama pada momentum pemilu 2014 nanti. Sebaliknya, rakyat harus terus diyakinkan, dikuatkan bahwa nasib mereka, kesejahteraan, masa depan mereka tidak bisa diserahkan kepada pemerintah maupun seluruh parpol yang duduk di DPR saat ini. Rakyat harus membangun kekuatan politiknya sendiri berhadapan dengan pemerintahan neoliberal dan partai-partai yang duduk di DPR saat ini. Membangun kekuatan politik dengan dua tujuan untuk berkuasa dan menolak sistem ekonomi kapitalisme neoliberal dan membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak.  

Perlawanan massa sekuat-kuatnya, adalah salah satu jalan untuk mencegah klaim ini. Dan bagi kami, salah satunya, adalah dengan cara memberikan sikap dan pesan yang tegas, dan bukan sekedar “duduk-duduk diam menunggu hasil keputusan di parlemen”. Penjebolan pagar pembatas jalan antara jalan depan DPR dengan jalan Tol, pemblokiran tol di depan DPR, hingga penjebolan pagar dan pintu gerbang DPR, bersama tekanan ribuan massa, jauh lebih tepat dibanding dengan sekedar “duduk diam, sekedar berorasi dan menunggu hasil keputusan di parlemen”, walaupun ada “embel-embel” akan bergerak lebih radikal jika yang menang di DPR adalah yang bersepakat kenaikan BBM.

Penjebolan pagar pembatas tol juga tepat, baik untuk pertimbangan keamanan massa saat direpresi, agar tempat aksi menjadi lebih luas, ataupun untuk kepentingan blokir tol dan agar massa/rakyat luas bisa bergabung dalam barisan massa. 

Selain itu, penolakan atas atas intervensi anggota parpol dalam barisan massa, merupakan bagian dari usaha untuk mencegah ilusi massa terhadap partai politik yang saat ini sedang memperbaiki citranya agar berkesan berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Kritik Sekber Buruh terhadap “Pimpinan FSPMI/Garda Metal”

1.      Penarikan massa  untuk mundur sesaat setelah Rieke DP disorakin diminta turun, dan tanpa koordinasi dengan barisan massa lainnya yang awalnya telah bersepakat untuk aksi bersama di lapangan.  

2.      Melakukan kekerasan (intimidasi dan pemukulan) terhadap sesama buruh dan peserta aksi saat mulai terjadi represi (penembakan gas air mata).

Bahkan, menurut laporan dari sejumlah kawan Sekber Buruh, tindakan ini memang diinstruksikan, disetting, direncanakan jauh sebelum terjadinya represi. Artinya, tindakan kekerasan terhadap buruh/massa aksi, memang direncakan. Jelas tindakan ini sangat memalukan, dan melukai solidaritas dan usaha-usaha persatuan yang berkali-kali dan kami “mohonkan” kepada kawan-kawan FSPMI. Pastinya banyak kawan-kawan anggota Garda Metal, yang mempertanyakan tindakan memalukan ini. Kami yakin, sejatinya banyak anggota Garda Metal yang memandang bahwa seharusnya mereka justru melindungi kawan-kawan buruh/massa aksi yang saat itu berusaha dibubarkan oleh tembakan gas air mata. Bahkan kalaupun harus berhadap-hadapan, kalau harus melawan, maka musuhnya bukan kawan-kawan buruh/massa aksi yang saat itu mundur, melainkan melawan tindakan aparat kepolisian.

3.      Soal ajakan persatuan oleh Sekber Buruh yang “tidak direspon serius”

Secara jujur, kami Sekber Buruh sangat senang melihat perkembangan gerakan buruh secara umum. Dimana saat ini gerakan solidaritas mulai dapat dibangun, radikalisasi perlawanan juga mulai terjadi dalam perlawanan kaum buruh, setidaknya dalam dua momentum terakhir (upah dan BBM), dan terakhir adalah tuntutan buruh yang juga mulai membawa isu-isu rakyat kebanyakan (sosial/publik) yang bukan spesifik buruh, misalnya dalam isu BBM lalu. Salah satu yang kami sasar adalah kawan-kawan FSPMI terutama di Bekasi, (walau di tempat lain justru mengecewakan misalnya kasus FSPMI Tangerang yang justru menjadi salah satu pihak yang menandatangini upah minimum yang rendah dan tidak bergabung dalam barisan persatuan menolak upah murah). 

Usaha untuk membangun persatuan (baik secara konsep maupun dalam bentuk perjuangan kongkret) yang selalu kami dorong seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Salah satunya adalah momentum perlawanan kenaikan BBM ini. Ajakan kami untuk bertemu dan mendiskusikan strategi perlawanan bersama, seringkali dipandang “sebelah mata”. Jawaban yang kami terima baik pada aksi tanggal 21 Maret, maupun pada tanggal 30 Maret, adalah “ketemu dan koordinasi di lapangan saja”.

Bagi kami sikap inilah yang kemudian pada akhirnya menimbulkan perbedaan sikap di lapangan pada saat aksi tanggal 30 Maret, yang lebih jauh justru menghasilkan benturan (tepatnya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Garda Metal terhadap kawan-kawan buruh/peserta aksi). 

Bagi kami persatuan sesama kaum buruh adalah sangat penting. Kami tidak memandang berapa besar jumlah massa yang dimiliki oleh masing-masing serikat. Karena bagi kami, kalaupun bersatu seluruh serikat buruh yang ada di Indonesia, jumlahnya masihlah sangat kecil dibandingkan keseluruhan rakyat. Perjuangan untuk membangun kekuatan politik yang lebih besar dan membangun sistem ekonomi yang lebih baik membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Tetapi setidaknya, jika terbangun persatuan seluruh serikat buruh, setidaknya jalan ini menjadi lebih terbuka dan bisa mengajak/mempelopori sektor-sektor lainnya untuk bersama-sama membangun kekuatan politik yang sanggup mewujudkan cita-cita untuk mengangkat Buruh/Rakyat ke tampuk kekuasaan sejati dan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur untuk rakyat kebanyakan.

Bagi kami, persatuan ini harus dibangun secara independen dan justru menghindari intervensi dari partai politik di DPR saat ini yang semuanya sejatinya pro pada kapitalisme neoliberal. Persatuan yang dibangun bahkan seharusnya dibangun berdasar landasan kesamaan dalam menolak kapitalisme neoliberal yang saat ini sudah terbukti gagal mensejahterahkan rakyat Indonesia dan rakyat dunia.

Demikianlah Kertas Posisi, Evaluasi dan Kritik terbuka kami.

Salam juang, solidaritas selalu...

---

[1] Total suara di DPR 560 suara. Suara kelompok partai di DPR yang menolak kenaikan BBM: PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra berjumlah 137 suara, kalau ditambah PKS jumlahnya menjadi 194 suara. Tetapi kalau ditambah Gokar jumlahnya menjadi 300 suara. Artinya lebih besar dibandingkan suara kelompok partai pro kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya →