Lawan Kapitalisme - Imperialisme, Naikan Upah Buruh, Tanah - Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Perjuangan untuk melawan penindasan sejatinya tidak lagi terkotak kotak dan mengangkat isu isu sektoral semata (contohnya; buruh berjuang untuk kepentingan atau isu yang berkaitan dengan buruh saja, tani berjuang untuk kepentingan pertanian saja, mahasiswa berjuang untuk kepentingan pendidikan saja, kaum miskin kota berjuang untuk kesejahteraan kaum miskin kota saja) tetapi semua sector rakyat tersebut baik Buruh, Tani, Mahasiswa, Kaum Miskin kota harus bersatu dan berjuang bersama sama merebut demokrasi untuk tatanan kehidupan yang lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui 1 Mei atau yang lebih dikenal dengan istilah M Day atau HARI BURUH SEDUNIA merupakan hari bersejarah dan kemenangan bukan hanya bagi buruh tetapi seluruh umat manusia di dunia karena telah terjadi perbaikan sistem tatanan kehidupan yang lebih baik. Maka KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) yang beranggotan KPO PRP MEDAN, KASBI Sumut, PPBI Medan, SPCI, SEKAR WILMAR, PPRM Sumut, Perempuan Mahardhika Sumut, L-Kesra Pusat, GEMADEN, BARMAS,  F D M, I M M, BEM FE UMA, L M I, PARI, KIRAB, GN GAK HAM, ICMI Muda Sumut, Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Maju Bersama Rakorba,) bersama sama melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 01 Mei 2012 untuk merayakan M Day tidak seperti kebanyakan elemen/organ dan serikat buruh yang ada di Sumut yang lebih memilih untuk berjoget ria di lapangan Merdeka Medan bersama pemerintahan Sumut.

Kita menyadari belum saatnya kita berjoget ria merayakan M Day sementara Rakyat (buruh, Tani, Mahasiswa dan Kaum Miskin Kota) masih tertindas karena belum mendapatkan kehidupan yang layak di negeri ini bahkan masih harus diperhadapkan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, buruh dieksploitasi dengan polotik upah murah, sitem kerja kontrak dan outsorching bahkan harian Lepas (harlep), union busting (pemberangusan serikat), PHK sepihak dan semena mena oleh perusahaan, tidak adanya jaminan untuk buruh migran, dan masih banyak lagi persoalan rakyat lainnya lainnya.

Aksi turun ke jalan KONSOLIDASI BURUH RAKYAT INDONESIA (KBRI) mengangkat Grand Isu

“LAWAN KAPITALISME – IMPERIALISME, NAIKAN UPAH BURUH, TANAH – PENDIDIKAN & KESEHATAN GRATIS UNTUK DAN RAKYAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” dan menuntut :

1. Buruh :

1.      Tetapkan 1 Mei menjadi hari libur nasional

2.      Tolak & hapus outsorching, sistem kerja kontrak, harian lepas.

3.      Hentikan dan lawan pemberangusan serikat buruh (union busting).

4.      Implementasikan hak-hak buruh perempuan.

5.      Lawan politik upah murah.

6.      Bubarkan dewan pengupahan daerah dan bentuk dewan pegupahan daerah yang independen yang benar-benar pro terhadap nasib buruh B. Tani :

2. Tani :

1.      Tanah untuk rakyat, bukan untuk kaum pemodal (pengusaha).

2.      Kembalikan & distribusikan tanah yang dirampas oleh perkebunan negara (PTPN), perkebunan swasta & perkebunan asing.

3.      Turunkan harga pupuk & alat-alat pertanian.

4.      Wujudkan agibisnis dan agro industri yang baik bagi pertanian rakyat.l

5.      Tangkap & adili preman serta mafia tanah  (Usman alias Akiong, Anto keing, Tamin Sukardi, Mujianto, Alex Ketaren, Samsul Sianturi) yang merampas & memperjual-belikan tanah negara Eks HGU PTPN II.

6.      Tolak jual beli bangunan dan tanah eks HGU PTPN II di wilayah Helvetia, Marendal I, Dagang Kerawan, Selambo & Pagar Merbau.

7.      Realisasikan tim penyuluh pertanian di berbagai daerah.

8.      Kembalikan tanah rakyat yang dirampas perkebunan negara PTP IX – PTPN II Pagar Merbau dari tahun 1965 yang berada di Pasar 9 gg. Tebu Pasar Miring Deli Serdang.

9.      Selesaikan segera ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Naga Kesiangan seluas 254,33 Ha, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Vs PTPN IV.

10.  Usut tuntas pelaku penganiayaan, pengeroyokan, pemukulan dan penculikan terhadap Syaifal Bahri yang dilakukan Jurek Cs.

11.  Bebas murnikan Eko Sofianto, Senja dkk yang telah dikriminalisasi oleh mafia tanah (Anto Keling).

12.   Hentikan kriminalisasi terhadap kaum tani

3. Mahasiswa :

1.      Tolak Komersialisasi & Privatisasi pendidikan.

2.      Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.

3.      Tolak RUU Perguruan Tinggi (RUU PT).

4.      Realisasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN & APBD.

5.      Berikan hak dan kebebasan untuk berorganisasi di dalam kampus.

4. Kesehatan :

1.      Realisasikan kesehatan gratis, layak, berkualitas & bertekhnologi modern untuk rakyat.

2.      Tolak JPKMS & berlakukan Jaminan Kesehatan di daerah yang setara dengan JAMKESMAS.

3.      Tutup izin operasional rumah sakit yang menolak dan menelantarkan pasien miskin.

5. Perempuan :

1.      Hentikan kekerasan, intimidasi, pemerkosaan & pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.

2.      50 % kuota bagi perempuan di lapangan publik.

3.      Perempuan keluar rumah – bangun organisasi perempuan yang progressif, mandiri & militan.

6. Umum :

1.      Turunkan harga sembako.

2.      Perumahan murah, layak, berkualitas & air bersih untuk rakyat.

3.      Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM dari peristiwa 65,Malari,Tg.PrioK,Semanggi,Trisakti,dsbnya.

4.      Bangun kembali tempat ibadah/Masjid yang dirusak oleh kaum pemodal/pengusaha.

5.      Usut tuntas oknum TNI yang melakukan pemukulan terhadap wartawan pada saat meliput aksi Komite Tani Menggugat di depan Kantor Pos Medan.

6.      Usut tuntas pembubaran paksa aksi Komite Tani Menggugat yang dilakukan TNI pada saat kedatangan Wakil Presiden Boediono.

7.      Bubarkan Komando Teritorial & kembalikan TNI ke Barak.

Aksi dimulai dengan melakukan Sweeping di Carrefour Medan Citra Padang Bulan dan Carrefour Medan Fair untuk mengajak kawan kawan buruh turun bersama ke jalan merayakan M day, kemudian massa aksi berkumpul dan melakukan orasi di depan Stasion TVRI Medan kemdian bergerak menuju Lapangan merdeka Medan untuk mengkampayekan bahwa tidak saatnya M Day dirayakan dengan berjoget ria dengan pemerintah karena kondisi rakyat dengan pemerintah saat ini adalah bagaikan air dengan minyak yang tidak bisa menyatu yang mana kebijakan pemerintah belum mampu membuat rakyat sejahtera dan banyak produk hukum di negeri ini yang belum berpihak kepada rakyat maka M Day adalah moment bagi kita untuk berjuang menuntut kesejateraan rakyat.

Dari lapangan Merdeka Medan, massa aksi bergerak menuju Plaza Uniland dan memblokade jalan di pusat Kapitalisme, Imprealisme dan Neoliberalisme di kota Medan tersebut sehingga mengakibatkan kemacetan panjang dan setelah melakukan orasi dan bakar ban kemudian massa aksi bergerak menuju kediaman Konjen Amerika yang berada di jalan Walikota Medan, di depan kediaman Konjen Amerika Medan massa aksi kembali melakukan orasi dan aksi bakar ban, boneka monyet yang merupakan simbol bahwa rejim yang berkuasa saat ini adalah boneka Negara barat khususnya Amerika, dan tanpa di duga aparat kepolisian yang awalnya hanya beberapa orang tiba tiba bertambah banyak dan memadamkan sisa ban yang dibakar massa aksi. Dari Kediaman Konjen Amerika massa aksi membubarkan diri dan pulang ke rumah masing masing.

Sosialisme adalah jalan sejati pembebasan Rakyat Pekerja dan Seruan kepada semua sektor rakyat; buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota mari bersatu bangun partai kelas pekerja, agar kesejateraan pun menjadi milik bersama.

Baca Selengkapnya →

Perjuangan Petani Sumatera Utara Menuntut Tanah

1.       AKSI GABUNGAN KELOMPOK TANI TANGGAL 10 APRIL 2012

KPO PRP Medan melakukan aksi bersama Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut.  Aksi kali ini dilatar belakangi maraknya pembangunan perumahan (proverty) di tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang sekarang dikuasi oleh Mafia Tanah yang antara lain;

a.       Desa Helvetia (kelompok Tani HPPLKN) ; adanya pembangunan perumahan (proverty) di belakang Graha Helvetia tanpa adanya surat surat kepemilikan yang terindikasi dibangun Tamin Sukardi dan dengan arogan nya merubuhkan, menghancurkan dan meratakan mesjid yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat penggarap Eks HGU PTPN II. Selain itu, preman bayaran yang disuruh oleh Mafia Tanah juga melakukan intimidasi, penculikan, penganiayaan serta penggoroyokan terhadap Saifal Bahri ketua HPPLKN dan yang anehnya sampai saat ini kasus penganiayaan tersebut belum ditangani serius oleh Kapolres Belawan.

b.      Desa Marendal (Kelompok Tani 71-79) ; pembangunan perumahan villa indah permai yang diprakarasi oleh PT. Mitra Karya Lestari yang terindikasi dibangun oleh Usman Akiong. Di kelompok tani ini kepolisian resort kota Medan melakukan salah tangkap terhadap Sahat Sirus Rajaguguk padahal yang dicari adalah Bernard Aritonang, anggota kelompok tani juga banyak di intimidasi dan dianiaya preman preman bayaran.

c.       Desa Selambo ; pembangunan perumahan PT. Bangun Graha Lestari, dan PT. Bangun Graha Lestari bekerja sama dengan Samsul Sianturi melakukan penggusuran, intimidasi, penganiayaan terhadap masyarakat penggarap, dan sampai saat ini laporan mengenai penganiayaan tersebut belum ditanggapi Kepolisian Resort Medan.

d.      Desa Dagang Kerawang; terbangunnya yayasan pendidikan Nurul Amaliyah tanpa ada bukti kepemilikan oleh H.M. Suprianto alias Anto Keling yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap anggota kelompok tani yakni Eko, Senja, Dsb yang sampai saat ini masih di dalam tahanan.

Aksi pertama kali dilakukan pada Hari Selasa tanggal 10 April 2012 dengan targetan melakukan Recklaiming (Pendudukan) di lahan kelompok tani Desa Helvetia (kelompok Tani HPPLKN) yang dikuasai oleh Mafia Tanah di belakang Graha Helvetia. Pada Pukul 10.00 WIB Massa Aksi berkumpul di Bundaran SIB dan melakukan orasi serta kampanye public agar masyarakat tidak membeli bangunan rumah (proverty) diatas tanah masyarakat di lahan Eks HGU PTPN II dan pada Pukul 11. 30 Massa Aksi bergerak menuju Pasar IV, Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.

Massa Aksi kemudian merubuhkan pintu masuk dan tembok tembok yang selama ini menghalangi petani Helvetia masuk ke tahan yang mereka garap. Setelah pintu masuk dan tembok rubuh, massa aksi masuk dan menduduki lahan yang selama ini dirampas oleh mafia tanah, melakukan peletakan batu pertama mesjid mereka yang telah diratakan pihak mafia tanah, dan membuat posko sementara. Tetapi saat ini Saifal Bahri ketua kelompok tani HPPLKN (Helvetia) masih terus mendapat intimidasi dan ancaman dari orang yang tidak dikenal yang diduga adalah suruhan mafia tanah bahkan rumah Saifal Bahri berkali kali kena lemparan batu yang mengakibatkan kaca rumah pecah.

2.       TINDAKAN REPRESIF APARAT TNI TERHADAP AKSI DAMAI KOMITE TANI MENGGUGAT PADA TANGGAL 13 APRIL 2012

Untuk Kota Medan telah terbentuk Front/Aliansi “KOMITE TANI MENGGUGAT” yang beranggotankan KPO PRP Medan, Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut, PMKRI Cab. Medan.

Komite Tani Menggugat melakukan aksi damai di Bundaran Air Mancur depan Kantor Pos Besar jalan Balai Kota Medan pada Hari Jumat Tanggal 13 April 2012 dengan maksud menyampaikan berbagai persoalan tanah di Sumut Kepada Wakil Presiden Boediono yang sedang melakukan kunjungan kerja di Medan. Massa aksi yang hanya berjumlah puluhan orang membentang poster poster  dan memberikan orasi yang berisi permasalahn tanah di Sumut dan tuntutan agar wakil Presiden Boediono segera menuntaskannya. Beberapa aparat TNI dan Kepolisian mendatangi massa aksi dan meminta massa aksi untuk bubar akan tetapi massa aksi tidak bergeming.

Kemudian massa aksi aksi dihadang dan di blokade oleh aparat TNI yang berjumlah sekitar seratusan orang (yang tentu saja tidak sebanding dengan jumlah massa aksi yang hanya puluhan orang,) aparat TNI lalu membentuk tiga lapis barisan untuk menutup dan menghalangi massa aksi. Beberapa saat kemudian aparat TNI merampas secara paksa poster poster yang dibentangkan massa aksi dan merobeknya dan menyeret secara paksa bahkan mengangkat secara paksa beberapa orang massa aksi untuk masuk ke jalan di depan Bundaran Air Mancur. sesampai disana massa aksi kembali di blokade aparat selama lebih kurang 30 (Tiga Puluh) Menit.

Tindakan represif aparat TNI Tersebut telah melukai seorang anak kecil (anak dari kelompok tani Helvetia) yang tangannya di pijak oleh aparat TNI, Kartika (kawan dari Perempuan Mahardhika) di angkat paksa oleh tiga orang aparat TNI dan lehernya dicekik , menghancurkan Toa yang digunakan massa aksi untuk orasi, Pimpinan Aksi (Pias) kehilangan uang dan kunci sepada motor dari saku baju nya, tidak hanya itu kawan kawan pers yakni Tuti Lubis (SCTV), Ayat Hasibuan (Trans TV) dan Bahana Situmorang (TvOne) juga terluka akibat terkena pukulan, sikutan aparat TNI.

3.       AKSI KOMITE TANI MENGGUGAT PADA TANGGAL 16 APRIL 2012 “SELESAIKAN KASUS SENGKETA TANAH DI LAHAN EKS HGU PTPN II” dan “SEGERA BENTUK PANSUS PENYELESAIAN TANAH DI DPRD SU”.

Pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 Komite Tani Menggugat yang beranggotan KPO PRP Medan, Gabungan Kelompok Tani ( Kelompok Petani 71-79, HPPLKN, Kelompok Tani Selambo, Jas Merah, Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu, Kelompok Tani Maju Bersama Rakorba), PPRM Sumut, Perempuan Mahardika, SMI Cab. Medan, FDM, L-Kesra Pusat, DKR Sumut, PMKRI Cab. Medan kembali turun ke jalan melakukan aksi mendesak DPRD SU untuk segera menyelesaikan Sengketa Tanah Eks HGU PTPN II dengan membentuk pansus.

Selain itu aksi ini juga bertujuan agar Mustafawiyah (sekretaris Komisi A DPRD SU) segera dicopot karena tindakan arogannya terhadap delegasi Komite Tani Menggugat pada hari Jumat Tanggal 13 April 2012 yang ingin menagih janji Ketua Komisi A DPRD SU untuk mengundang Kapoldasu dan Kelompok Tani, yang mana pada saat kejadian tersebut Mustafawiyah yang adalah kader Demokrat tersebut membentak dan mengusir kasar delegasi Komite Tani Menggugat.

Massa aksi berkumpul di kantor DPRD SU dan melakukan orasi, namun informasi yang didapat bahwa semua anggota DPRD SU sedang tidak berada di tempat karena sedang mengikuti perayaaan hari Jadi Provinsi Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara, maka massa aksi pun bergerak ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan disana delegasi massa aksi diterima perwakilan Gubernur Sumut dan perwakilam tersebut berjanji akan segera menyelesaikan sengketa tanah di lahan Eks HGU PTPN II.

Dari kantor Gubernur Sumut, massa aksi bergerak menuju Kantor DPD Partai Demokrat yang berada di jalan Multatuli Medan untuk mendesak agar kader mereka Mustofawiyah segera dicopot atau di re call karena tindakannnya yang arogan terhadap delegasi kelompok tani. Massa aksi diterima oleh pengurus DPD Partai Demokrat Sumut dan berjanji akan segera menindak keras tindakan kadernya tersebut. Dari kantor DPD Partai Demokrat Massa aksi kemudian membubarkan diri.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria Mengatur bahwa semua hak atas mempuyai fungsi sosial, hak atas tanah tersebut meliputi hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak hak lainnya.  Fungsi sosial tanah menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 05 Tahu 1960 adalah hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak mutlak dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) SEMATA MATA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI APALAGI KALAU HAK ITU MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI MASYARAKAT. Dengan melihat fakta yang terjadi di lahan Eks HGU PTPN II pada khusunya dan tempat lain pada umumnya, benarkah fungsi sosial tanah sudah terwujud? Tentu jawabannya tidak karena tanah hanya dikuasi dan di nikmati oleh kaum pemodal (mafia tanah) yang kong kali kong dengan pemerintah merampas tanah yang berfungsi sosial. Maka SOSIALISME adalah satu satunya jalan pembebasan bagi Rakyat, dengan Sosialisme maka semua rakyat akan memiliki tanah dan tanah untuk rakyat bukan untuk pemilik modal, semua rakyat akan memilki alat produksi yang sekarang ini masih dikuasasi oleh Kaum Pemodal.

Tindakan represif aparat TNI terhadap Massa aksi Komite Rakyat Menggugat yang ingin menyampaikan keluhan mengenai masalah tanah di Sumut Kepada WaPres Boediono dan tindakan Mustofawiyah yang nota bene wakil rakyat tersebut jelas sangat memalukan dan menunjukkan rejim dan partai yang berkuasa pada saat ini TIDAK PRO RAKYAT dan Sudah tidak bisa dipercaya lagi, untuk itu kawan kawan mari kita satukan tekad dan tujuan membangun PARTAI PRO RAKYAT yakni PARTAI KELAS PEKERJA. 

Baca Selengkapnya →

Blokir Bandara Polonia, Tuntut Naikan Upah Buruh Bukan Harga BBM

Ada sebuah lagu perjuangan yang biasanya kita nyanyikan ketika kita melakukan aksi, sepenggal lirik dari lagu tersebut adalah “Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia”. Lagu tersebut menjadi kenyataan atau fakta ketika semua sektor rakyat yang terdiri dari buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota bersama sama berjuang dalam KONGRES RAKYAT SUMATERA UTARA (KRSU) dan merapatkan barisan turun ke jalan dan melakukan aksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2012.

KONGRES RAKYAT SUMATERA UTARA (KRSU) beranggotakan KPO PRP Medan, Serikat Pekerja Carefour Indonesia (SPCI), Serikat Karyawan (SEKAR) Wilmar, SBMI SUMUT, SBSI 92, FRB, SBSU, SPN, FSPMI, SPM, PPRM SUMUT, FORMAS, KESPER, IKOHI SUMUT, BITRA, TEPLOK, KONTRAS SUMUT, PARI, LMI, PEREMPUAN MAHARDHIKA, BAKUMSU, SAKTI, ES, LBH MEDAN, LAPK, PKNI, REPDEM, FMN, L KESRA, SMI, KDAS, KKP HAM’65, WALHI SUMUT, PMKRI, FORMADAS, GMKI MEDAN, PPI, KDN, GEMAPRODEM, PUSAKA, KOMENTAR, FAMUD, GMMS, STIKP, SENAT GRAHA KIRANA, FP’98, HPPLKN, KT 71-79, KORDA GMNI, KLIKA, HMI CAB. MEDAN, PEMBEBASAN, FDM, KDCC, GRM SUMUT, PBHI, LBH TRISILA, YLL, SPD, PI, KOMI, SATMA TMP, JAMSU, YPKP 65, GARDA PEMUDA, PIJAR KEADILAN, GMNI UNIKA, LBH MEDAN, LBH MADANI, LBH MARANATHA, ADVOKAT PUBLIK, FITRA, SPI, PAHAM, PK PL PP KAMPUS MEDAN, ISMPI, GMNI CAB.MEDAN, GEMPITA SUMUT, ICMI, PEMA FISIP USU, IPM SUMUT, KOMUNITAS BETOR, FAMM, GNR, ELSAKA SUMUT, SRMI SUMUT, KTNBKBST DELI SERDANG, KORWIL GMKI SUMUT, RODA API, BKRM DELI SERDANG, GARDA SUMUT, PERINTIS, AMPP, JBMI, BARMAS UMSU mengambil grand Issue “TOLAK KENAIKAN HARGA BBM”, dan isu turunan “Naikkan Upah Buruh, Laksanakan Reforma Agraria Sejati, Berikan Pendidikan, Kesehatan & Lapangan Pekerjaan bagi Rakyat”.

Aksi penolakan kenaikan BBM Kongres Rakyat Sumatera Utara (KRSU) dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil titik kumpul di lapangan Merdeka Medan, dari lapangan merdeka medan massa aksi bergerak (long march) menuju Bandara Internasional Polonia Medan yang merupakan pusat aksi dan massa aksi berhasil melakukan pendudukan dan menutup akses keluar-masuk bandara internasional Polonia Medan. Sesampai di bandara internasional Polonia Medan puluhan ribu massa aksi “disambut” oleh aparat kepolisian dan TNI yang telah berjaga jaga disana. Massa aksi mendesak agar pihak bandara segera memberhentikan sementara penerbangan, dan meminta agar Kapoldasu dan Plt. Gubernur Sumut hadir menjumpai massa aksi. Kapoldasu memenuhi permintaan massa aksi dan bersedia menjumpai massa aksi serta mendengar aspirasi yang di sampaikan massa aksi. Akan tetapi begitu kapoldasu selesai menjumpai massa aksi tiba tiba terlihat dan terdengar suara take off pesawat sampai dua kali yang tentu saja membuat massa aksi marah karena sudah diperingati sebelumnya agar pihak bandara menghentikan penerbangan untuk sementara. Massa aksi yang marah karena merasa dipermainkan mencoba masuk ke areal pintu masuk penerbangan internasional akan tetapi dihadang oleh aparat kepolisian yang telah berjaga jaga disana, kemudian massa aksi melempari aparat dengan batu dan kayu serta merusak pagar disekitar pintu masuk penerbangan internasional dan aparat dengan arogannya menembaki massa aksi dan mengakibatkan massa aksi terluka tetapi hanya 2 (dua) orang yang bersedia dirawat di salah satu rumah sakit di medan sedangkan yang lainnya di rawat di rumah masing masing. (Namun, yang sangat mengherankan Kapoldasu justru membantah kalau massa aksi yang terluka tersebut terkena tembakan aparat dan membuat keterangan nya di media bahwa tidak ada penembakan karena tidak aparat yang membawa senjata tetapi korban yang luka terkena lemparan batu kawan nya sendiri, padahal berdasarkan rekaman lensa kawan kawan media ada merekam bagaimana aparat membawa ada senjata dan sejajuh ini Tim advokasi Kongres Rakyat Sumut tetap melakukan upaya upaya untuk membuktikan bahwa massa aksi yang menjadi korban luka adalah dikarenakan tembakan).

Setelah keadaan tenang dan kemarahan massa aksi dapat diredam Plt. Gubernur Sumut bersedia menjumpai massa aksi dan menerima aspirasi massa aksi dan Plt. Gubernur Sumut berjanji akan mengirimkan surat ke pemerintah pusat dengan melampirkan selebaran/statement/pernyataan sikap KONGRES RAKYAT SUMATERA UTARA (KRSU), kemudian massa aksi kembali longmarch ke lapangan merdeka Medan dan dari sana massaa aksi membubarkan diri.

Pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 KONGRES RAKYAT SUMUT (KRSU) kembali melakukan aksi kedua menolak kenaikan harga BBM yang walaupun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR Memutuskan bahwa kenaikan BBM ditunda, BBM tidak jadi naik pada tanggal 01 April 2012 tetapi KONGRES RAKYAT SUMUT (KRSU) tetap melakukan aksi dengan seruan kepada rakyat untuk tetap menolak kenaikan BBM karena BBM sewaktu waktu bisa saja sewaktu waktu naik tergantung kebijakan pemerintah pusat (eksekutif). Aksi yang dimulai dengan longmarch dari lapangan merdeka Medan menuju bundaran Majestik/SIB Medan dan tujuan aksi kedua ini adalah untuk mengkampanyekan kepada rakyat Indonesia khususnya kota Medan agar tidak terlena dengan penundaan kenaikan BBM tetapi supaya tetap mengambil tindakan untuk lawan kenaikan BBM kepan pun itu. KONGRES RAKYAT SUMUT (KRSU) masih akan terus melakukan konsolidasi konsolidasi tekait Rencana Tindak Lanjut (RTL) ke depan.

Bahwa, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) nya berbunyi “BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT”. Tetapi yang menjadi pertanyaan benarkah apa yang tertuang dalam dasar negara tersebut sudah dinikmati oleh rakyat?, jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini apa yang di amanatkan oleh dasar negara pada pasal 33 ayat (3) tersebut ibarat “panggang jauh dari api”, yang mana salah satu kekayaan alam kita adalah minyak atau bbm tetapi justru pemerintah akan menaikkan harga bbm yang tentu saja mengakibatkan tidak akan ada lagi kemakmuran bagi rakyat, tetapi rakyat akan ditindas dan semakin menderita karena harga harga bahan pokok akan melambung tinggi, uang sekolah/kuliah akan meningkat, pengeluaran buruh, tani, dan sektor rakyat lainnya akan semakin besar. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung di negeri ini memang dikuasi oleh negara tetapi dipergunakan untuk SEBESAR BESARNYA bagi KEMAKMURAN PEMERINTAH dan KAUM PEMILIK MODAL. Maka dari itu, sudah saat nya rakyat bergerak, sudah saatnya rakyat berkuasa atas bumi, air, dan kekayaaan alam yang terkandung di negeri ini untuk kemakmuran rakyat sendiri, untuk rakyat berkuasa mari seluruh rakyat Indonesia kita bersatu bangun partai rakyat; PARTAI KELAS PEKERJA.(Leli)

Baca Selengkapnya →

Perempuan Lawan Kapitalisme, Patriaki dan Kenaikan Harga BBM

Pada tanggal 8 Maret, perempuan dari berbagai kota melakukan aksi turun ke jalan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.
 

Jakarta

Di Jakarta, Sekretariat Bersama Buruh memulai aksinya dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan. Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok-pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.
 

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia. “ Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya. Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.
 

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi-aksi blokade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.
 

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsur dari KASBI BANTEN bersama-sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan Jumisih, Erna dan Galita yang masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama-sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.
 

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan. Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.
 

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.
 

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.
 

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia. Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.
 

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya. Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan-perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan kesemuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.
 

Makassar

Sementara itu di Makassar berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksinya di Fly Over Makassar. AGAR Anti Penindasan terdiri dari Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI. Dalam aksinya AGAR Anti Penindasan juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan TDL. Untuk melawan kebijakan tersebut termasuk juga membebaskan perempuan dari penindasan maka seluruh gerakan harus bersatu dan menjaga perjuangan bersamanya. 

Karawang
 

Di tengah-tengah Kota Karawang puluhan Buruh Perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK-KASBI), GPPI dan KPO-PRP Karawang melakukan aksi membagikan selebaran. Dalam orasinya, mereka mengecam tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Kaum Perempuan baik yang dilakukan oleh Pemerintah di pabrik-pabrik hingga yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Didalam pabrik-pabrik masih banyak hak-hak Perempuan yang dilanggar dan juga dipersulit. Demikian Rezim hari ini yang tidak pernah serius dalam menangani hal tersebut. Di tengah-tengah Aksi mereka hadir pula Serikat Petani Karawang (SEPETAK) yang berhenti sejenak dari aksi long marchnya guna memberikan Orasi solidaritas terkait Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD).
 

Seruan juga disampaikan oleh KPO PRP Karawang mengenai kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi oleh rakyat pekerja di Karawang. Karena kenaikan harga BBM tersebut adalah bukti dari gagalnya Rezim SBY-Boediono dalam mensejahterahkan rakyatnya. Solusinya adalah menggalang persatuan seluruh element masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan.
 

Medan 
 

Sementara itu di Medan, FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) yang terdiri dari KPO PRP MEDAN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, L-KESTRA, FMN MEDAN, FAMUD, PPRM SUMUT, SMI MEDAN, FORMADAS, KDAS, PPBI MEDAN, BARSDEM, BAKUMSU, KELOMPOK TANI 71-79, JAS MERAH, dan FORUM DISKUSI MAHASISWA merayakan Hari Perempuan Internasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengangkat tema utama “LAWAN SISTEM KAPITALISME DAN BUDAYA PATRIARKHI YANG MENINDAS (DISKRIMINASI, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN) TERHADAP KAUM PEREMPUAN !!, dan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!”,
 

Situasi masyarakat patriarkhi yang hingga saat ini menempatkan perempuan sebagai “mahkluk nomor 2” atau inferior “di bawah laki laki” (artinya hak hak perempuan sebagai manusia tidak setara dengan laki laki) telah menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap situasi kekerasan secara fisik maupun seksual dan membatasi ruang gerak perempuan di ruang public. Kapitaslisme masuk dan menjerat kaum perempuan secara fisik, dengan kemolekan tubuh serta kecantikan kaum perempuan dan diekploitasi dan mempertahankan budaya patriarkhi tersebut untuk kepentingan modalnya.
 

FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sangat memukul kaum perempuan dan seluruh sektor rakyat lainnya. Sebab akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan bahan pokok yang juga akan meningkatnya jumlah kemiskinan. Demikian kemiskinan akan erat berhubungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas, termasuk terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terutama karena perempuan yang dalam budaya patriaki dinomerduakan sementara terus dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh Rejim yang berkuasa saat ini.
 

Aksi turun ke jalan FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran SIB Medan, setelah melakukan orasi di Bundaran SIB massa aksi yang berjumlah ratusan orang bergerak (long march) menuju Kantor DPRD SUMUT. Di kantor DPRD Sumut, Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT bersedia menjumpai massa aksi, dan meminta 3 (tiga) orang delegasi untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, massa aksi menolak kehadiran Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT tersebut dan juga tawaran delegasinya serta mendesak agar orang yang lebih berkompeten (seperti Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari komisi E yang memang fokus untuk isu masalah perempuan) yang turun menjumpai massa aksi. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berkompeten tersebut menjumpai massa aksi dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
 

Dari kantor DPRD Sumut massa aksi melanjutkan long march menuju Lapangan Merdeka Medan dan dengan penuh semangat menyerukan yel yel “Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, kapitalisme, budaya patriarhki” dan dari lapangan merdeka Medan massa aksi pun membubarkan diri. Seruan bagi semua Kaum perempuan dimana pun berada “Bangkitlah Melawan penindasan, hancurkan sistem Kapitalisme dan budaya Patriarkhi, Mari berorganisasi dan bangun partai kelas pekerja demi kemerdekaan kita dan kesejahteraan bersama”.
 

Yogyakarta
 

Seperti tahun sebelumnya, Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari) kembali menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional melakukan aksi long march. Sekitar seratus massa bergerak dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung yang berada di ujung selatan jalan Malioboro. Mengusung spanduk bertuliskan Negara Gagal Melindungi dan Mensejahterakan Perempuan, Lawan Kapitalisme dan Patriarki, massa yang mayoritas perempuan ini semangat menyerukan yel-yel.
 

Massa berhenti di beberapa titik untuk melakukan orasi-orasi, antara lain di DPRD DIY, Mall Malioboro, Kepatihan, Pasar Beringharjo dan terakhir di depan Gedung Agung. Di Kepatihan, massa dari PKBI DIY yang juga menggelar aksi dengan tema yang sama bergabung dengan barisan Gepari. KPO PRP yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Arsih mendapatkan kesempatan orasi di depan Gedung DPRD Propinsi DIY menegaskan bahwa Negara di bawah kepemimpinan rejim Neolib SBY-Budiono terbukti gagal dalam melindungi perempuan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh rejim SBY justru membuat perempuan semakin dimiskinkan dan terpinggirkan. Kebijakan kontrak dan outsourcing semakin membuat hak kesehatan reproduksi perempuan terabaikan karena tidak adanya pemenuhan hak tersebut, misal Hak Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan bagi perempuan buruh ternyata belum sepenuhnya diberikan. Juga kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat namun tak ada upaya serius dari Negara untuk memberikan perlindungan. Arsih juga menegaskan bahwa yang pembebasan perempuan seutuhnya hanya dapat dilakukan jika sosialisme diwujudkan. 

(Sulthoni, Rojak, Leli, Ars, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Usut dan Tuntaskan Kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara

Tangkap, Adili, Penjarakan dan Sita Harta Walikota Medan, Rahudman Harahap

Sumatera Utara sedang marak dengan kasus korupsi yang melibatkan elite-elit birokrat di Sumut termasuk yang melibatkan Walikota Medan Rahudman Harahap. Rahudman Harahap telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 25 Oktober 2010 karena diduga kuat menyelewengkan Dana  Anggaran Tunjungan Penghasilan Aparatur  Desa  (TPAPD) Tapanuli Selatan tahun 2005 sebesar 1, 5 M ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan. Akan Tetapi mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) : AK. Basyuni Masyarif mengusulkan kasus tersebut dihentikan  atau di SP3 Kan dengan alasan tidak cukup bukti.

Wacana atau usulan AK. Basyuni Masyarif untuk meng-SP3-Kan kasus korupsi Rahudman sangat menciderai hukum dan rasa keadlian rakyat di Sumut,sehingga menuai kecaman dari banyak pihak khususnya rakyat di Sumut.

KPO PRP Medan yang bergabung dalam  “ALIANSI SUMATERA UTARA BERSIH” Yang terdiri dari elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, kepemudaan, LSM, dan berbagai organ dan Lembaga di Sumut (BAKUMSU, KONTRAS,HMI CAB.MEDAN, GMKI CAB.MEDAN,PARI,SBSI 92, PIJAR KEADILAN, SMI CAB.MEDAN, SAHDAR, PBHI, TEPLOK, LBH EKA BAKTI, KDAS, YLAPK,FBR, KESPER, FNPBI SUMUT, IKOHI, SBMI SUMUT, LBH TRISILA, PUSAKA, SPM, LSAKA, SUMUT TRANSPARANSI, BASDEM, LMI SUMUT, SRMI SUMUT, PASUM PINTAS, SPN, PKPAM PEMBEBASAN, FORMAS) melakukan aksi mengecam wacana AK. Basyuni Masyarif untuk meng-SP3-kan kasus korupsi Rahudman Harahap, dengan tuntutan;

a.      Mendesak Kejatisu melakukan penegakan hukum dalam penanganan kasus kasus Rahudman Harahap dan segera melimpahkannya ke pengadilan.

b.      Meminta pertanggungjawaban AK. Basyuni Masyarif atas pernyataan SP3 kasus Rahudman Harahap yang menodai rasa keadilan masyarakat Sumut.

c.       Mendesak komisi kejaksaan segera memeriksa AK. Basyuni Masyarif dan memmberikan sanksi yang tegas dan berat bila ditemukan pelanggaran atas rencana SP3 Rahudman Harahap.

d.      Jika Kejatisu tidak melimpahakan kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap ke pengadilan hingga 1 April 2012 mendatang, maka KPK harus mengambil alih kasus ini agar kepastian hukum dan rasa keadilan public bisa dipenuhi.

Selasa, 06 Maret 2012 pukul 10.00 WIB Massa aksi ALIANSI SUMATERA UTARA BERSIH yang berjumlah ratusan orang bergerak (longmarch) dari arah Titi Kuning Medan menuju kantor Kejatisu yang sekaligus menjadi pusat aksi, dan massa aksi berhasil mendesak Kepala Kejatisu yang baru (menggantikan AK.Basyuni Masyarif bersedia menemui massa aksi) dan Kepala Kejatisu yang baru menyatakan bersedia menampung aspirasi massa aksi dan meminta agar ditunjuk beberapa delegator dari massa aksi.

Sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang delegator massa aksi yang terdiri dari masing masing organ diterima oleh perwakilan dari Kejatisu dan menyatakan bahwa Kejatisu telah mengirimkan surat usulan SP3 kasus Rahudman Harahap ke kejaksaan agung, sehingga delegator mendesak agar surat usulan SP3 Rahudman Harahap tersebut dicabut. Akan tetapi perwakilan Kejatisu menyatakan tidak punya kewenangan untuk mencabut surat usulan tersebut, Setelah adanya perdebatan yang alot maka perwakilan Kejatisu bersedia untuk mengirimkan surat (via fax) ke Kejaksaan Agung yang berisi tuntutan ALIANSI SUMATERA UTARA BERSIH untuk dijadikan rekomendansi Kejaksaaan Agung dalam usulan SP3 kasus Rahudman Harahap, dan dalam waktu dekat ALIANSI SUMATERA UTARA BERSIH akan bertemu langsung dengan Kepala Kejatisu yang baru.

Massa aksi menunggu sampai surat yang berisi tuntutan ALIANSI SUMUT BERSIH dikirim ke Kejaksaan Agung. Dua jam kemudian delegator massa aksi menyaksikan dan kemudian memberikan informasi kepada massa aksi bahwa surat yang berisi tuntutan ALIANSI SUMATERA UTARA BERSIH telah dikirim ke Kejaksaan Agung.

Kasus ini menunjukan kngkalikong antara eksekutif, judikatif maupun legislative di negeri ini. Kongkalikong untuk merampas apa yang menjadi milik dan hak rakyat. Keseluruhan lembaga pemerintahan yang ada sekarang TIDAK BISA LAGI DIPERCAYA. Satu satunya cara agar penghisapan milik dan hak rakyat berhenti adalah RAKYAT itu SENDIRI yang berkuasa, yang mengadili para koruptor tersebut. Hal ini bias dilakukan jika rakyat bersatu dan bersama-sama membangun partai kelas pekerja.(lely) 

Baca Selengkapnya →