Perempuan Lawan Kapitalisme, Patriaki dan Kenaikan Harga BBM

Pada tanggal 8 Maret, perempuan dari berbagai kota melakukan aksi turun ke jalan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.
 

Jakarta

Di Jakarta, Sekretariat Bersama Buruh memulai aksinya dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan. Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok-pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.
 

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia. “ Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya. Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.
 

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi-aksi blokade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.
 

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsur dari KASBI BANTEN bersama-sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan Jumisih, Erna dan Galita yang masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama-sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.
 

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan. Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.
 

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.
 

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.
 

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia. Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.
 

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya. Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan-perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan kesemuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.
 

Makassar

Sementara itu di Makassar berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksinya di Fly Over Makassar. AGAR Anti Penindasan terdiri dari Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI. Dalam aksinya AGAR Anti Penindasan juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan TDL. Untuk melawan kebijakan tersebut termasuk juga membebaskan perempuan dari penindasan maka seluruh gerakan harus bersatu dan menjaga perjuangan bersamanya. 

Karawang
 

Di tengah-tengah Kota Karawang puluhan Buruh Perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK-KASBI), GPPI dan KPO-PRP Karawang melakukan aksi membagikan selebaran. Dalam orasinya, mereka mengecam tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Kaum Perempuan baik yang dilakukan oleh Pemerintah di pabrik-pabrik hingga yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Didalam pabrik-pabrik masih banyak hak-hak Perempuan yang dilanggar dan juga dipersulit. Demikian Rezim hari ini yang tidak pernah serius dalam menangani hal tersebut. Di tengah-tengah Aksi mereka hadir pula Serikat Petani Karawang (SEPETAK) yang berhenti sejenak dari aksi long marchnya guna memberikan Orasi solidaritas terkait Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD).
 

Seruan juga disampaikan oleh KPO PRP Karawang mengenai kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi oleh rakyat pekerja di Karawang. Karena kenaikan harga BBM tersebut adalah bukti dari gagalnya Rezim SBY-Boediono dalam mensejahterahkan rakyatnya. Solusinya adalah menggalang persatuan seluruh element masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan.
 

Medan 
 

Sementara itu di Medan, FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) yang terdiri dari KPO PRP MEDAN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, L-KESTRA, FMN MEDAN, FAMUD, PPRM SUMUT, SMI MEDAN, FORMADAS, KDAS, PPBI MEDAN, BARSDEM, BAKUMSU, KELOMPOK TANI 71-79, JAS MERAH, dan FORUM DISKUSI MAHASISWA merayakan Hari Perempuan Internasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengangkat tema utama “LAWAN SISTEM KAPITALISME DAN BUDAYA PATRIARKHI YANG MENINDAS (DISKRIMINASI, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN) TERHADAP KAUM PEREMPUAN !!, dan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!”,
 

Situasi masyarakat patriarkhi yang hingga saat ini menempatkan perempuan sebagai “mahkluk nomor 2” atau inferior “di bawah laki laki” (artinya hak hak perempuan sebagai manusia tidak setara dengan laki laki) telah menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap situasi kekerasan secara fisik maupun seksual dan membatasi ruang gerak perempuan di ruang public. Kapitaslisme masuk dan menjerat kaum perempuan secara fisik, dengan kemolekan tubuh serta kecantikan kaum perempuan dan diekploitasi dan mempertahankan budaya patriarkhi tersebut untuk kepentingan modalnya.
 

FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sangat memukul kaum perempuan dan seluruh sektor rakyat lainnya. Sebab akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan bahan pokok yang juga akan meningkatnya jumlah kemiskinan. Demikian kemiskinan akan erat berhubungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas, termasuk terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terutama karena perempuan yang dalam budaya patriaki dinomerduakan sementara terus dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh Rejim yang berkuasa saat ini.
 

Aksi turun ke jalan FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran SIB Medan, setelah melakukan orasi di Bundaran SIB massa aksi yang berjumlah ratusan orang bergerak (long march) menuju Kantor DPRD SUMUT. Di kantor DPRD Sumut, Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT bersedia menjumpai massa aksi, dan meminta 3 (tiga) orang delegasi untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, massa aksi menolak kehadiran Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT tersebut dan juga tawaran delegasinya serta mendesak agar orang yang lebih berkompeten (seperti Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari komisi E yang memang fokus untuk isu masalah perempuan) yang turun menjumpai massa aksi. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berkompeten tersebut menjumpai massa aksi dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
 

Dari kantor DPRD Sumut massa aksi melanjutkan long march menuju Lapangan Merdeka Medan dan dengan penuh semangat menyerukan yel yel “Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, kapitalisme, budaya patriarhki” dan dari lapangan merdeka Medan massa aksi pun membubarkan diri. Seruan bagi semua Kaum perempuan dimana pun berada “Bangkitlah Melawan penindasan, hancurkan sistem Kapitalisme dan budaya Patriarkhi, Mari berorganisasi dan bangun partai kelas pekerja demi kemerdekaan kita dan kesejahteraan bersama”.
 

Yogyakarta
 

Seperti tahun sebelumnya, Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari) kembali menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional melakukan aksi long march. Sekitar seratus massa bergerak dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung yang berada di ujung selatan jalan Malioboro. Mengusung spanduk bertuliskan Negara Gagal Melindungi dan Mensejahterakan Perempuan, Lawan Kapitalisme dan Patriarki, massa yang mayoritas perempuan ini semangat menyerukan yel-yel.
 

Massa berhenti di beberapa titik untuk melakukan orasi-orasi, antara lain di DPRD DIY, Mall Malioboro, Kepatihan, Pasar Beringharjo dan terakhir di depan Gedung Agung. Di Kepatihan, massa dari PKBI DIY yang juga menggelar aksi dengan tema yang sama bergabung dengan barisan Gepari. KPO PRP yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Arsih mendapatkan kesempatan orasi di depan Gedung DPRD Propinsi DIY menegaskan bahwa Negara di bawah kepemimpinan rejim Neolib SBY-Budiono terbukti gagal dalam melindungi perempuan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh rejim SBY justru membuat perempuan semakin dimiskinkan dan terpinggirkan. Kebijakan kontrak dan outsourcing semakin membuat hak kesehatan reproduksi perempuan terabaikan karena tidak adanya pemenuhan hak tersebut, misal Hak Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan bagi perempuan buruh ternyata belum sepenuhnya diberikan. Juga kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat namun tak ada upaya serius dari Negara untuk memberikan perlindungan. Arsih juga menegaskan bahwa yang pembebasan perempuan seutuhnya hanya dapat dilakukan jika sosialisme diwujudkan. 

(Sulthoni, Rojak, Leli, Ars, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Negara Gagal Melindungi Perempuan dan Men-sejahtera-kan Rakyat!

ALIANSI GERAKAN RAKYAT ANTI PENINDASAN

(AGAR Anti Penindasan)

Salam  Kesetaraan.!

Salam Pembebasan Perempuan.!

Dengan momentum Interntional Woman Day (IWD)  pada tanggal 8 Maret kaum perempuan di berbagai belahan dunia memperingati Hari Perempuan Internasional. Sejarah Hari Perempuan Internasional cukup berliku, karena sangat berat dan panjangnya perjuangan kaum  perempuan meraih persamaan dalam segala bidang dengan kaum laki-laki. Sampai kini peran perempuan masih dipandang sebelah mata. Padahal, jika dikaji lebih jauh, banyak peristiwa penting berawal dari gerakan perempuan yang membawa perubahan dunia, yang dimulai dari peretemuan perempuan sosialis Internasional di Kopenhagen tahun 1910 yang menjadi tonggak sejarah hari perempuan internasional, juga seperti yang terjadi pada tahun 1911 di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss lebih dari sejuta perempuan turun kejalan menuntut hak ikut serta dalam pemilu, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan pada tahun 1917 di Rusia dua juta tentara terbunuh dalam peperangan, perempuan Rusia turun ke jalan menyerukan “roti dan perdamain” dan pada Tahun 1975, PBB melalui resolusinya kemudian mensponsori Hari Perempuan Sedunia yang ditetapkan 8 Maret

Kritisnya kondisi perempuan di Indonesia saat ini sama artinya dengan ambruknya bangunan masyarakat dan negara. Siapa yang harus bertanggungjawab? Tentulah Rezim SBY yang saat ini berkuasa, dan membuktikan gagal mengurus krisis ekonomi-politik di negeri. Gagal pula mengurus kesejahteraan, melindungi dan mengakui perempuan sebagai tiang negara dan bangsa malah menyeret jutaan perempuan Indonesia ke dalam arus gelombang kebijakan pemulihan krisis ekonomi pasar kapitalis. Maka, dalam kesempatan peringatan Hari perempuan Internasional kali ini, Perempuan Indonesia Menggugat Rezim SBY yang menjadi budak Neoliberalisme.

Di indonesia, penindasan terhadap perempuan  dalam  budaya patriarki dibawah naungan sistem kapitalisme semakin menyudutkan hak-hak rakyat terutama kaum perempuan, dan dengan peraturan yang masih sangat diskriminatif, mengakarnya budaya patriarki yang dibangun oleh rezim neoliberal SBY-BUDIONO salah satu bukti adalah pengesahan atas UU pornografi dan pornoaksi. Negara tidak mampu memberi jaminan perlindungan bagi perempuan sehingga dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, bahkan di tahun 2011, Komnas Perempuan menerima sekitar 200.000 pengaduan terkait kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia. Di sektor pekerja perempuan (buruh perempuan dan PRT) mengalami diskriminasi atas upah, dimana upah perempuan berbeda dengan upah kaum laki-laki dan pekerja perempuan biasanya jauh lebih rentan terkena PHK, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan masih marak terjadi dan negara tidak mau tahu dan malah membiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan secara hukum. Negara juga tidak memberi jaminan dan perlindungan yang memadai bagi keselamatan dan kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan, yang salah satunya ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan yang berkisar 30% - 40 % dalam setiap 100.000 kelahiran.

Rezim neoliberal dengan segala rencana kebijakannya dalam rangka pemulihan krisis kapitalisme global, seperti pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tanggal 1 April 2012 nanti merupakan bukti bahwa pemerintahan hari ini tidak lain adalah perpanjangan tangan kapitalisme internasional yang berperilaku sebagai rezim komparador. Banyaknya anggaran negara yang digunakan untuk kenaikan gaji para pejabat dan penyelenggara negara maupun mega proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka melancarkan arus modal, tidak pernah dianggap beban bagi APBN. Ironisnya subsidi bagi rakyat miskin selalu dianggap beban bagi negara ini dan olehnya bagi penguasa borjuis, subsidi itu layat dicabut. Tentu saja salah satu akibatya adalah perempuan harus turut menanggung biaya hidup keluarganya dan mencari pekerjaan tambahan seperti menjadi buruh, pekerja rumah tangga, dan bahkan menjadi pekerja seks dan pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya. Dengan demikian di era yang katanya modern ini, perempuan harus menghadapi beban ganda penindasan sekaligus, yaitu di wilayah domestik dan sekaligus di wilayah publik. Krisis kapitalisme global berdampak pada sebagian besar negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, dengan naiknya harga minyak dunia dan selalu saja beban pemulihan krisis ekonomi pasar itu diletakkan di pundak rakyat miskin. Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM menyatakan, bahwa 70% sumur migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas asing hal ini tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi Migas yang dibangun di atas fondasi kebijakan deregulasi melalui UU Migas, dan ini akan berdampak pada kaum perempuan dan rakyat miskin secara keseluruhan. Menurut PBB bahwa sekitar 1,3 milyar warga miskin dunia, 70% adalah perempuan.

Tentu saja penindasan terhadap perempuan tidaklah dimaknai bahwa perempuan sendirilah yang harus berjuang menghapus penindasan atasnya, karena persoalan perempuan adalah bagian dari persoalan massa rakyat secara keseluruhan, massa rakyat yang dimiskinkan oleh segelintir kaum pemburu dan penimpun harta. Perjuangan pembebasan perempuan dari ketertindasan harus pula dimaknai sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan pembebasan massa rakyat tertindas secara keseluruhan. Meningkatkan gelombang perlawanan massa rakyat atas rezim komparador SBY-Boedi saat ini tentu saja memicu munculnya para penumpang gelap dalam gerakan, apalagi faksionalisasi di tingkat politik borjuis semakin menajam dengan munculnya isu penggulingan rezim yang dikomandoi oleh faksi politik militer. Akan tetapi, seperti pengalaman sejarah terdahulu bahwa faksi politik borjuis serta militer pun tidak pernah memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi problem-problem mendasar dan mendesak dari massa rakyat tertindas. Mereka hanya memanfaatkan naiknya gelombang perlawanan rakyat untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Oleh karenanya Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan (AGAR Anti Penindasan) menyerukan kepada seluruh gerakan massa rakyat yang sedang berlawan agar tetap solid menjaga independensi dari kepentingan segelintir elit politik borjuis militer dan memilih jalan perjuangan politik massa yang mandiri.

Dengan semua fakta ketertindasan perempuan dan rakyat keseluruhan di atas, maka dari itu Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan (AGAR-Anti Penindasan) menyatakan sikap:

1. Lawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual perempuan
2. Tolak politik upah murah
3. Negara harus menjamin keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan 
4. Berikan perlindungan pelaksanaan hak cuti haid dan hamil pada buruh perempuan
5. Sediakan tempat penitipan anak yang berkualitas
6. Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL)
7. Cabut Undang-undang dan Perda Syariah yang diskriminatif
8. Pengadaan kurikulum yang berbasis feminis dan demokratis
9. Tolak militerisme
10. Kuota 50% perempuan di sektor publik

Makassar 8 Maret 2012

Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan

(AGAR Anti penindasan)

Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI.

Baca Selengkapnya →

Selebaran Bersama FSPEK dan KPO PRP Karawang

Menyambut Hari Perempuan Internasional 2012

Hari perempuan sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret adalah hari yang semestinya harus menjadi awal kebangkitan perempuan yang yata-yata hari ini selalu di tindas oleh kapitalis dengan sangat keji,,,pada dasarnya perempuan adalah sosok mahluk tuhan yang lebih tinggi derajatnya dari laki-laki,tapi dalam praktek sejatinya masih bayak kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan pelecehan yang sering dan terjadi hari ini terutama yang bekerja di pabrik-pabrik Garmen yang banyak memperkerjakan kaum perempuannya.

Tidak diberikannya cuti head kaum perempuan disuatu perusahaan adalah bentuk kejahatan yang semestinya kaum perempuan itu sendiri memahaminya,tapi tidak sedikit kondisi ini dipahami oleh kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik,kondisi ini yang membuat kami Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) yang dalam progran perjuangannya adalah bagai mana kedepan pemerintah dapat memberikan sangsi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan dapat mendapatkan hak cuti head tersebut.

Tentu perjuangan tersebut tidaklah mudah,perlu adanya partisipasi kaum perempuan yang bekerja dipabrik-pabrik yang tidak pernah memberikan hak Cuti head tersebut meskipun undang-undangnya mewajibkan kepada para pengusaha memberikan cuti head sakit atau tidak sakit selama dua(2) hari tapi pada prakteknya banyak yang tidak menjalankan undang-undang tersebut ini yang harus menjadi kontrol bersama dari kaum perempuan dan juga dukungan laki-laki dalam memperjuangkannya.

kekerasan dalam rumah tanggapun menjadi hal yang paling sering terjadi disemua lapisan masyarakat ini adalah dampak dari kekurangan dalam tatanan ekonomi yang menjadi penyebab rata-rata kondisi tersebut diatas,Perlu kita kaji lebih jauh ketika dalam realnya masyarakat yang sering terjadi KDRT adalah Rendahnya penghasilan /upah murah yang kita terima sebagai buruh jauh dari layak,

UPAH MURAH = KENAIKAN BBM

Melihat tulisan diatas sudah sering kami Federasi Serikat Pekerja Karawang selalu suarakan sebagai dalam setiap langkah perjuangannya,,,problem tersebut sebenarnya tidak harus diperjuangkan oleh kita buruh perempuan atau laki-laki tapi ini adalah bukti gagalnya rezim penguasa dalam mensejahterakan rakyatnya,,,,pelecehan-pelecehan terhadap perempuan yang terjadi adalah dampak dari ke tidak becusan Rezim atau pemerintah dalam mengelola negara dan rakyatnya

Pemerintahan SBY-Boediono kembali berencana akan menaikkan harga BBM dan TDL. Jelas bagi kami, apapun alasan mereka, kebijakan menaikkan harga BBM dan TDL, akan sangat-sangat merugikan rakyat miskin dan rakyat pekerja Indonesia. Kenaikan upah minimum yang baru saja dinikmati kaum buruh, -walaupun jumlahnya kecil-, akan menjadi tidak berarti karena dihantam kenaikan harga barang-barang dan kebutuhan sosial lainnya, yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, bila jadi nantinya.

Naiknya harga BBM mencapai harga diatas 100 $ per barel pastinya sudah dapat diduga oleh pemerintah, karena pemerintahan SBY pun pernah merasakan sebelumnya. Bahkan BBM sebagai sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan ditengah situasi krisis kapitalisme dunia, naiknya harga BBM hingga diatas 100 $ semacam ini adalah suatu yang pasti. Faktor dan pemicunya bisa dari mana saja datangnya. Bisa seperti sekarang ini karena meningkatnya permintaan (demand) kebutuhan minyak dunia, berkurangnya pasokan minyak dunia akibat konflik Iran vs Amerika dan Uni Eropa, adanya krisis politik di negeri-negeri penghasil minyak (misalnya Sudan, Suriah dan Yaman), permainan spekulan perdagangan minyak dunia, krisis di AS, Eropa dan lain sebagainya.

Alasan menaikkan harga BBM karena membengkaknya subsidi BBM adalah alasan klise yang selalu dikemukakan oleh pemerintah. Bagi pemerintah, baik pemerintahan SBY-Boediono saat ini maupun pemerintahan sebelumnya, jalan satu-satunya ketika harga BBM naik, ketika subsidi yang harus diberikan bagi BBM semakin besar, hanyalah menaikkan harga BBM. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah melakukan pengambilalihan (nasionalisasi) industri-industri migas asing yang saat ini merampok migas kita. Apa yang dilakukan di sejumlah negara negara Amerika Latin saat ini, menjadi bukti bahwa tindakan semacam ini sangat mungkin dilakukan, jika saja pemerintah mau dan para elit di negeri ini benar-benar mau mensejahterahkan rakyatnya.

Apa yang Harus kita lakukan......?

1. Menolak rencana kenaikan BBM dan TDL

2. Menyerukan untuk melancarkan perjuangan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan rencana kenaikan harga BBM sejak saat ini hingga dibatalkannya kenaikan BBM.

3. Menyerukan untuk terus membangun persatuan dan kekuatan politik rakyat guna melancarkan perjuangan bagi terciptanya pemerintahan yang pro rakyat dan mengganti sistem ekonomi kapitalisme saat ini dengan sistem ekonomi yang berkeadilan untuk rakyat banyak.  

Hidup Buruh! Hidup Rakyat!

Cp.Titik D Qiqin 081381582982

 

Baca Selengkapnya →

Pernyataan Sikap Menyambut Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2012

Bangun Persatuan Gerakan Perempuan

Lawan Kapitalisme dan Patriaki

Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.

Rencana kenaikan BBM dan TDL oleh pemerintahan SBY-Boediono saat ini, adalah bagian dari kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang dijalankannya. Kapitalisme neoliberal yang dijalankan pemerintah saat ini adalah sebuah sistem ekonomi dunia yang bukan saja jahat secara ekonomi karena tidak mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan untuk orang banyak, tetapi juga jahat bagi kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan sistem ekonomi kapitalisme justru paling nyata dirasakan oleh kaum perempuan dan para pekerja perempuan.

Pengangguran dan ketidakmampuan pemerintah Indonesia saat ini menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya, menyebabkan jutaan warganya, -mayoritasnya adalah perempuan muda- berangkat ke luar negeri menjadi buruh migran, mayoritanya menjadi pembantu rumah tangga. Namun, bukan saja tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, pemerintah pun tidak mampu melindungi warga negaranya, melindungi buruh migran, yang mayoritas perempuan ini terhadap berbagai tindak kekerasan yang dialaminya di luar negeri: upah tidak dibayar, tidak ada batasan jam kerja, pemerkosaan, penyiksaan hingga pembunuhan.

Kekerasan terhadap perempuan akibat kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang dijalankan oleh penguasa negeri ini, juga berbarengan dengan ketidakadilan gender yang masih terjadi di tempat kerja dan di dalam masyarakat. Di banyak perusahaan padat karya seperti tekstil dan garmen banyak perempuan yang memang sengaja ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dan diupah secara borongan dimana mereka dipaksa kerja mengejar target yang sama sekali tidak manusiawi.

Dibanyak kampung di sekitar area industri, juga banyak perusahaan-perusahaan yang memborongkan pekerjaan kepada para ibu rumah tangga dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan bila dikerjakan di dalam perusahannya dan pastinya penghasilannya dibawah upah minimum.

Pemerintah pro kapitalisme, SBY-Boediono, juga tidak pernah bertanggungjawab terhadap perawatan, tumbuh kembang anak. Tanggung jawab ini hanya diserahkan pada setiap keluarga masing-masing, dimana kita tahu perempuan lah yang mengambil peranan. Tidak ada tempat-tempat penitipan anak yang gratis yang bisa memudahkan para buruh perempuan agar tetap bisa melakukan aktivitas kerjanya. Tempat-tempat penitipan anak yang ada saat ini, berada jauh dari tempat tinggal, bahkan di gedung-gedung tinggi daerah elit, dengan biaya jutaan rupiah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka kelas atas. Sementara bagi para pekerja perempuan kelas bawah, karena harus bekerja terpaksa harus rela dipisahkan oleh anaknya, dengan menitipkan anak kesayangannya kepada keluarganya di kampung, atau sebagiannya menitipkan kepada tetangganya. Kapitalisme dan budaya patriarki yang dijalankan oleh pemerintah telah memisahkan para ibu-ibu pekerja perempuan dengan anaknya. Dan pastinya dengan melihat besarnya angka kematian ibu dan anak, pastinya pemerintahan yang ada saat ini dan juga termasuk parlemen nampaknya memang tidak pernah mempedulikan hal ini.

Kapitalisme, bukan saja jahat secara ekonomi karena tidak mampu menyejahterahkan dan membangun keadilan tetapi juga membangun budaya merusak bagi kemanusiaan. Persaingan bebas antar individu untuk menumpuk kekayaan dibarengi dengan budaya konsumsi dan pen-Tuhanan kekayaan/harta telah membangun budaya yang merusak bagi masyarakat: kekerasan antar sesama, ketidakpedulian pada yang lemah dan miskin, korupsi, bermewah-mewahan, budaya konsumtif, dan tiadanya penghormatan yang tinggi kepada kaum perempuan.

Dibawah nilai-nilai budaya kapitalisme dan warisan budaya patriarki yang dipertahankan, kaum perempuan di Indonesia terus dilecehkan. Perempuan terus dianggap sebagai mahluk yang pantas untuk digoda, dilecehkan secara fisik dan sexual, cara berpakaian, bahkan layak untuk diperkosa. Bahkan saat perempuan mengalami pemerkosaan pun, justru kaum perempuan yang menjadi korban pemerkosaan inilah yang disalahkan: akibat “berpakaian seksi, minim”, “jalan sendirian”, “keluar malam hari” dan lain sebagainya. Kapitalisme dan Patriarki telah menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan saja di tempat kerja, di tempat umum/publik, bahkan di rumah tangga sekalipun hingga kini masih sering terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan.

Persoalan budaya patriarki harus diakui masih menjadi budaya dominan di masyarakat bahkan juga tumbuh di berbagai organisasi-organisasi demokratik dan organisasi perjuangan saat ini. Oleh karenanya, menghadapi hal ini, tugas untuk menghancurkan budaya patriarki dan mengkampanyekan, memberi penyadaran dan mempraktekkan budaya yang berkeadilan gender, justru harus dipikul terutama oleh kaum perempuan itu sendiri. Tugas ini bisa dilakukan dengan cara membangun organisasi dan gerakan perempuan yang massif dan bukan sekedar mempertahankan suatu kelompok kecil aktivis, sekedar eksis atau membangun gerakan model NGO yang melayani kebutuhan program dari funding semata.

Sebuah organisasi perempuan semacam ini mungkin saja bisa mulai dibangun dengan membangun persatuan dari berbagai kelompok perempuan yang ada saat ini dengan perempuan-perempuan pekerja yang ada di serikat-serikat buruh, kumpulan ibu-ibu kampung, dan pekerja lainnya serta seluruh perempuan di organisasi demokratik lainnya. Kampanye ke serikat-serikat buruh (dan organisasi demokratik lainnya) agar memungkinkan anggotanya (bahkan mendorong aktif anggotanya) menjadi anggota organisasi perempuan bisa dijadikan pekerjaan awal untuk membangun organisasi perempuan yang berasal dari persatuan yang terbangun. Sehingga berikutnya, perspektif keadilan gender juga bisa berjalan di serikat-serikat buruh dan seluruh organisasi perjuangan lainnya dimana anggotanya sekaligus menjadi anggota organisasi perempuan.

Dengan ini, gerakan perempuan pastinya akan bersama gerakan buruh, bersama organisasi politik anti kapitalisme, dan bersama gerakan rakyat lainnya untuk menggantikan sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi yang lebih adil untuk mayoritas rakyat banyak, dan tentu lebih berkeadilan gender yang bagi kami, sistem tersebut adalah SOSIALISME.

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!

Sosialisme, Solusi Krisis Global Kapitalisme!

Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

Komite Penyelamat Organisasi

Perhimpunan Rakyat Pekerja

(KPO - PRP)

Jakarta, 8 Maret 2012

Ketua Badan Pekerja Nasional Mahendra Kusumawardhana

Sekretaris Badan Pekerja Nasional Asep Salmin

Baca Selengkapnya →