Usut Tuntas Kasus Marsinah: Pahlawan Buruh Indonesia

KOMITE RAKYAT BERSATU

(Konfederasi KASBI – SPCI, PPW, SBJR, SP SCE, KPO PRP, RESISTA, PEMBEBASAN, PPRM, PEREMPUAN MAHARDHIKA, PPBI, PPRM, PPR, SMI, PPI, KPPAI, ARMP, SP PKBI)

Saya menuntut Upah, dan saya dituduh PKI

Saya menuntut Upah, dan saya disiksa

Saya menuntut Upah, dan saya diperkosa

Saya menuntut Upah, kemudian saya dibunuh!

19 tahun yang lalu, pada 9 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan tergeletak di sebuah gubuk berdinding terbuka di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih seratus kilometer dari pondokannya di pemukiman buruh desa Siring, Porong. Jasad Marsinah ditemukan setelah hilang pada tanggal 5 Mei 1993. Jasadnya ditemukan setelah Marsinah terlibat aktif dalam pemogokan buruh PT Catur Putra Surya. Jasad Marsinah ditemukan setelah dia marah kepada Kodim Sidoarjo karena telah menangkap 13 teman Marsinah dan ditekan secara fisik dan psikologis dan dipaksa menandatangi surat PHK.

Marsinah adalah gambaran perempuan buruh korban kekejaman kapitalisme dan patriarki yang termanifestasi pada kolaborasi antara pengusaha  dan tentara. Kolaborasi antara pengusaha dan tentara bukan hal yang aneh, karena dalam konsep negara/pemerintah yang berpihak pada modal maka tentara akan selalu dibutuhkan dan digunakan untuk menjaga alat-alat produksi milik pemodal.

Pemerintah Orde Baru berupaya membuat pengadilan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Marsinah tetapi itu hanyalah drama bohong belaka, karena peradilan pada masa Orde Baru tersebut menutup-nutupi keterlibatan tentara (pada waktu itu ABRI).

Tubuh Marsinah ditemukan dalam keadaan penuh luka, pergelangan tangannya lecet bekas ikatan, tulang selangkangan dan vagina hancur (dari berbagai sumber). Kalau melihat kondisi tersebut sudah hampir dipastikan bahwa Marsinah selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan seksual.

Kini setelah 14 tahun reformasi, 19 tahun kematian Marsinah belum titik terang akan keberlanjutan untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah sebanyak 3 kali makam Marsinah dibongkar dan Tim Pencari Fakta dibentuk untuk kebutuhan penyelidikan. Bahkan, pada tahun 2002 Komnas HAM berupaya untuk membuka kembali kasus Marsinah dan itu pun gagal menguak kembali pembunuh sebenarnya dalam kasus Marsinah.

Segala upaya yang dilakukan gagal karena setiap pemerintahan dalam era Reformasi tidak punya kemauan serius untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Marsinah. Janji-janji untuk menyelesaikan kasus Marsinah dalam setiap pemilu hanya menjadi isapan jempol belaka.

Sama halnya kita tidak berharap bahwa pemerintah SBY-Budiono dan seluruh elit politiknya akan mau menyelesaikan kasus Marsinah walaupun SBY baru saja mengatakan bahwa akan meminta maaf atas semua pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lampau dan sampai hari ini belum juga dilakukan.

Kami tidak percaya sepenuhnya kepada pemerintah SBY-Budiono, elit politik dan parlemen akan sanggup menyelesaikan kasus Marsinah dan semua kasus pelanggaran HAM masa Orba. Oleh karena itu kami serukan kepada semua elemen demokratik dalam masyarakat untuk menyatukan kekuatan dan memperjuangkan demokrasi sepenuhnya dengan tuntutan:

1. Usut Tuntas Kasus Marsinah, Pahlawan Buruh Indonesia
2. Jadikan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Indonesia

Yogyakarta 8 Mei 2012

Humas

Arsih Suharsih

Daniel Ariesandi

Zully

Baca Selengkapnya →

Datangi DPRD, Ribuan Massa KASBI Tuntut Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

Satu Mei selalu menjadi hari yang bersejarah bagi kaum buruh di dunia. Hari dimana perjuangan kaum buruh kembali dikumandangkan manakala tuntutan-tuntutan normative buruh yang sejak satu abad lalu disuarakan ternyata belum semua terpnuhi saat ini.

Di Prambanan, Klaten sejak pukul 06.00 WIB massa Serikat Pekerja SC Enterprises, KASBI  melakukan sweeping di depan pabrik PT SC Enterprises. Sweeping dilakukan oleh puluhan anggota Barisan Merah (BARA) KASBI yang menjaga gerbang pabrik agar para buruh tidak masuk kerja dan berkumpul di halaman pabrik. Lebih dari seribu buruh kemudian berhasil dikumpulkan dan semuanya menyetujui untuk tidak masuk kerja dan bergabung dengan massa aksi. Dengan penuh semangat, para buruh yang mayoritas perempuan muda ini ikut mendengarkan orasi-orasi dan meneriakkan yel-yel di depan pabrik. Beberapa diantaranya menggelar poster berisi tuntutan, seperti “Hapuskan Sistem Kerja dan Outsourcing”, “Bayarkan Upah Lembur”. Semangat yang luar biasa dari para buruh salah satunya dikarenakan perusahaan sampai saat ini tidak memenuhi tuntutan para buruh yang sejak bulan April disuarakan bahkan sudah melewati bipartite namun perusahaan belum melaksanakan hasil bipartite tersebut.

Sekitar pukul 08.00 WIB, massa kemudian mulai bergerak meninggalkan pabrik menggunakan ratusan sepeda motor dan 2 buah truk. Massa melakukan konvoi menuju Gedung DPRD Klaten. Konvoi seribu buruh ini mendapat perhatian dari seluruh masyarakat yang berada di sepanjang jalan. Sesampai di Gedung DPRD, 11 perwakilan dari SP SC Enterprises dan KASBI kemudian masuk ke dalam untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kab Klaten.

Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab Klaten, perwakilan buruh menyampaikan surat aduan terkait pelanggaran hokum yang dilakukan oleh manajemen PT SC Enterprises. Beberapa bentuk pelanggaran hokum yang diadukan antara lain; perusahaan melakukan pemaksaan terhadap buruh untuk lembur dan tanpa dibayar sesuai aturan di Undang-undang, perusahaan melarang buruh berserikat, perusahaan memberlakukan sistem kerja kontrak padahal dilihat dari jenis dan sifat produksi seharusnya PT SC enterprises tidak menggunakan sistem kerja kontrak. Selama kurang lebih 1 jam melakukan audiensi akhirnya Komisi IV mengambil keputusan akan memanggil manajemen PT SC Enterprises untuk mengklarifikasi aduan dari SP SC Enterprises.

Dari Gedung DPRD Klaten, ribuan massa dengan dikawal kepolisian melanjutkan perjalanan dengan konvoi sepeda motor dan truk menuju Yogyakarta untuk bergabung dengan massa Komite Rakyat Bersatu yang sudah menunggu di parkiran MC Donald Yogyakarta.

Selain dari Prambanan, serikat anggota buruh KASBI yang lain yaitu Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) cabang Ambarukmo Plaza dan Serikat Buruh Jaya Readymix (SBJR) memulai aksi Hari Buruh di depan Ambarukmo Plaza. Pukul 09.00 WIB, massa mulai melakukan orasi di depan Ambarukmo Plaza. Beberapa hal yang disampaikan antara lain mengenai tuntutan SPCI untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Setelah dua jam orasi, massa SPCI dan SBJR kemudian konvoi menuju Mc Donald dan bergabung dengan massa Komite Rakyat Bersatu untuk selanjutnya menunggu massa KASBI dari Klaten.

Sekitar pukul 12.00 WIB, seluruh massa Komite Rakyat Bersatu sudah berkumpul di Parkiran Mc Donald dan kemudian berbaris rapi untuk melanjutkan aksi dengan long march menuju Titik Nol Km Yogyakarta. Barisan terdepan, sekitar 15 pasukan BARA KASBI menjadi barisan pelopor, diikuti oleh barisab spanduk, barisan bendera dan diikuti massa aksi.

Baca Selengkapnya →

Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Melawan Kenaikan Harga BBM

Pada bulan Maret 2012, beberapa organisasi gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK), yaitu Yogyakarta (Resista), Samarinda (Konsentrasi Mahasiswa Progresif), Sumbawa Besar (Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif), Makkasar (Front Mahasiswa Demokratik), Poliwali Mandar (Sentral Gerakan Mahasiswa Progresif), dan Mataram (Barisan Pemuda Progresif) serentak melakukan aksi perlawanan atas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan disahkan pertanggal 1 April 2012. Aksi JGMK tersebut menyerukan agar momentum kenaikan harga BBM dapat digunakan sebagai persatuan gerakan Rakyat untuk menghancurkan rezim neoliberalisme yang selama ini bercokol di Indonesia.

Beberapa daerah tersebut yang melakukan aksi perlawanan diantaranya adalah dari Yogyakarta yaitu Resista. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMM) melakukan aksi konferensi pers tepatnya di Bunderan Universitas Gadja Mada (UGM), kamis (29/3/12). Kemudian sabtu (31/3/12),  AMM melanjutkan aksinya dengan long march disepanjang jalan Malioboro. Meskipun hujan datang mengguyur, aksi ini tetap dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran yang bertuliskan bahwa “Dengan naiknya harga BBM maka akan semakin menambah deretan panjang persoalan kemiskinan di Indonesia dan akan semakin akut serta akan berimbas pada kenaikan biaya pendidikan”. Dalam orasinya juga disebutkan bahwa “hanya dengan perlawanan yang besar dan massif oleh rakyat maka rencana kenaikan BBM akan dapat dibatalkan dan merebut kekuasaan ditangan Rakyat itu sendiri, dan sebaliknya, jika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan elite politik, maka pencurian terhadap sumber daya alam kita akan semakin terkuras dan pembodohan akan terus berlangsung”. Aksi tersebut berlangsung hingga menjelang malam hari, dimana massa aksi dari Buruh, Perempuan, Mahasiswa, bergabung menjadi satu dan memblokir sepanjang jalan perempatan Gedung Agung Maliobro, Yogyakarta.

Di Samarinda, ratusan Mahasiswa dari Universitas Mualawarman (UNMUL) dan juga Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika menggelar aksi mereka, sabtu (31/3/12) sekitar pukul 19.00 wita.  Bentrokan terjadi akibat penuduhan terhadap rekan-rekan yang terlibat aksi massa dengan perusakan dan pembakaran kantor pos polisi di Simpang Empat Mal Lembuswana, Samarinda, pada Jumat (30/3/12) yaitu Aras, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda, serta empat mahasiswa Unmul yakni Henri Junardi, Yakob Anani, Natalis, dan Seketaris Jendral JGMK Nalendro Priambodo (Yoyok). Sebelumnya, Pada pukul 15:00 Wita, aksi GRKB diawali dengan konvoi menuju kampus Polliteknik Negri Samarinda, kemudian pada jam yang sama setibanya di bundaran Lembuswana  barisan telah di blokade oleh TNI/POLRI dan disertai dengan perlengkapan mobil Watercanon dan pasukan anti huru hara lalu melakukan sweaping dan melucuti bendera-bendera organisasi massa aksi. Barisan massa pun di geledah dan terjadi perdebatan antara koordinator aksi (Michael). Dan akhirnya aparat kepolisian menangkap massa aksi yaitu Yakub, Natalis, Nalendro, Hendrik, dari barisan aksi dan kemudian membubarkan paksa barisan aksi. Yang akhirnya massa aksi menarik diri ke Gedung Student Center Universitas Muluarman. Sesampainya dikampus massa aksi melakukan konsolidasi untuk meyikapi penangkapan 5 orang kawan yang tertangkap oleh aparat kepolisian akan tetapi disambut dengan pembubaran paksa aksi Massa. Lalu massa melakukan aksi mimbar bebas di depan Gerbang UNMUL kemudian dikepung oleh aparat dengan persenjataan yang lengkap. Sekitar Pukul 20.00 Wita pasukan anti huru-hara (TNI/POLRI dan BRIMOB) dari arah Perempatan Lembuswara menyerang massa dengan tembakan gas air mata, peluru karet dan Watercanon. Massa mundur dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu – batuan dan bom molotov. Sekitar 1.100 aparat keamanan yang terdiri dari Satuan Dalmas, Brimob dan sekitar 500 orang personel TNI disiagakan di Samarinda untuk mengantisipasi tindakan anarkis yang mungkin dilakukan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Dari Sumbawa Besar, Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) yang tergabung dalam massa aksi Front Rakyat Anti Rezim SBY-Bud (FROTAS-B) melakukan aksi long march dan melakukan sweaping atas mobil dinas (31/3/12). Aksi tersebut dimulai dari kantor pemerintah daerah dan gedung DPRD Sumbawa. Kemudian pada tanggal 1 april 2012, aksi dilakukan kembali. Salah satunya dengan cara “Grafiti Action” atau coret-coret jalanan dan tembok yang ada disepanjang jalan sebagai simbol menolak hasil keputusan paripurna DPR RI UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6a dan juga membagi-bagikan selebaran beserta tuntutan massa aksi kepada Negara. Dalam pernyataan sikap bersama, disebutkan juga bahwa “Dengan naiknya harga BBM akan menambah beban rakyat, karena BBM merupakan kunci dari segala macam harga bahan pokok, maka secara otomatis harga-harga bahan pokok akan melonjak. Dan hari ini rejim SBY-boediono dipimpin oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan modal dan disetir oleh kaum komprador internasional yang lebih tunduk kepada kaum pemodal.”

Dari Makkasar, massa aksi yang menamakan SekBer (Sekretariat Bersama) Perjuangan Rakyat Sul-Sel yang dimana Front Mahasiswa Demokratik (FMD) juga terlibat dalam aliansi tersebut melakukan aksi di depan gedung DPRD dengan memberikan tekanan kepada anggota dewan untuk menandatangani kesepakatan menolak rencana kenaikan harga BBM. Kemudian aksi dilanjutkan di seputaran Flyover makassar dan memblokade jalan tol reformasi dari arah urip sumohardjo dan AP pettarani, kota Makkasar. Beberapa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terdiri dari enam kampus (UNHAS, UMI, Univ.45, UNM, UIN Alauddin dan UNISMUH) juga turut serta dalam pemblokiran jalan yang berbuntut pada aksi bentrok antara Mahasiswa dengan aparat kepolisian pada saat itu.

Di Mataram, Barisan Pemuda Progresif (BPP) yang juga tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (APM NTB) melakukan aksi damai yang dimulai dari taman budaya Mataram hingga ke gedung DPRD. Keterlibatan beberapa kampus seperti Universitas Negri Mataram (IKIP) dan Universitas Muhhamadiah Mataram (UNRAM) juga turut serta dalam penolakan kenaikan harga BBM tersebut.

Dan terakhir di Poliwali Mandar (PolMan), Sentra Gerakan Mahasiswa Progresif (Sergap) terlibat dalam aksi massa yang menamakan aliansi Koalisi Nasional Untuk Kedaulatan Rakyat (KONTRA). Aksi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2012 dengan menghalang dan menaiki mobil tangki Pertamina dan berorasi diatas mobil tersebut kurang lebih 20 menit. Kemudian massa beranjak ke gedung DPRD, dan membakar satu ban bekas sambil melanjutkan orasi politiknya, aksi dorong-dorongan hingga berujung pemukulan tepat diatas kepala Abdul Azis (Koor.Lap) oleh aparat keamanan tidak terhindarkan, dan aksi terus berlanjut hingga selesai. Kemudian dilanjut pada tanggal 29 Maret 2012, massa aksi menggelar orasi politiknya didepan kampus UNASMAN. Ruang dan kelas kampus pun di sweaping dan diserukan agar semua Mahasiswa dan Dosen terlibat dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke gedung DPRD, dimana aksi massa kembali membakar ban seperti pada aksi pertama. Sembari orasi dan membakar ban, terlihat pula beberapa aparatus kepolisian berjaga-jaga baik dengan mobil, motor, dan senjatanya. Akan tetapi tidak menyurutkan teriakan dan perlawanan massa aksi pada waktu itu. Tidak hanya membakar ban dan orasi politik, posko pengaduan rakyat juga dibukakan dan bentangan spanduk yang bertuliskan “Posko Penolakan Kenaikan Harga BBM” digelar di depan gedung DPRD, Poliwali Mandar.  

Kedepannya, “JGMK akan terus melakukan bentuk-bentuk perlawanannya dengan gerakan Rakyat, karena BBM bukan dibatalkan kenaikan harganya melainkan mengalami penundaan hingga enam bulan kedepan. Ditambah lagi Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi/RUU PT yang sebentar lagi akan disahkan (April) oleh pemerintah yang sebagai bukti bahwa sektor pendidikan akan semakin diliberalisasikan. Maka kami menyerukan agar semua elemen masyarakat baik itu Buruh, Petani, Nelayan, Mahasiswa, perempuan bersatu untuk menghancurkan kekuasaan rejim neoliberalisme yang digengam oleh SBY-B. Hanya dengan persatuan maka rakyat dapat berada ditampuk kekuasaannya dengan menentukan sendiri arah politik dan ekonominya sendiri dalam cita – cita yang mulia di Negri ini”, ungkap Pay yang akrab disapa sebagai ketua dari JGMK.

Setelah BBM dibatalkan dari hasil sidang paripurna untuk enam bulan kedepan, massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan diberbagai daerah kemudian mengakhiri aksi mereka dan mengatakan akan terus melakukan perlawanan hingga kemenangan pun tiba. (Daniel)

Baca Selengkapnya →

Gagalkan Kenaikan Harga BBM: Buruh dan Mahasiswa Jogja Mengepung Gedung Agung

Kebijakan menaikan harga BBM yang dilakukan oleh Rejim SBY-Boediono jelas akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM pasti akan mengakibatkan kenaikan harga untuk sembako dan harga-harga barang lainnya. Ditengah hampir 130 juta rakyat Indonesia hidup dengan penghasilan dibawah Rp 540.000,- perbulan kebijakan tersebut tentu akan semakin memiskinkan rakyat. Sejatinya kenaikan harga BBM justru akan menguntungkan para pemilik modal asing serta dalam negeri yang menguasai sumber daya minyak bumi dan gas Indonesia. 

 

Untuk menggagalkan rencana Rejim SBY-Boediono menaikan harga BBM tentunya dibutuhkan kekuatan perlawanan dari seluruh elemen rakyat. Untuk itu maka dibutuhkan konsolidasi dari seluruh rakyat Indonesia. Perlawanan untuk mengagalkan kenaikan harga BBM massif dilakukan di semua daerah di Indonesia. Bukan hanya mahasiswa tetapi seluruh rakyat termasuk buruh, petani, supir bis, ibu-ibu rumah tangga, pelajar, dan elemen rakyat lainnya turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.

Di Jogjakarta, perlawanan terhadap rencana kenikan harga BBM juga terjadi. Hampir setiap hari, aksi-aksi perlawanan terhadap kebijakan rezim Neolib yang mau menaikkan harga BBM dilakukan oleh rakyat. KPO PRP bersama organisasi gerakan lainnya membangun sebuah aliansi multi sektoral, yaitu Aliansi Rakyat Menggugat. 

 

Paska aksi bentrokan dengan aparat kepolisian tanggal 19 Maret 2012 di Depan kampus UIN Sunan Kalijaga, Aliansi Rakyat Menggugat mengadakan pertemuan besar dan lebih luas untuk mencoba merangkul elemen lain yang menolak kenaikan harga BBM. Di pertemuan tersebut juga dirumuskan program untuk melakukan aksi besar-besaran dengan metode-taktik radikalisasi rakyat. Konsolidasi memutuskan untuk melakukan aktifitas yang lebih membasis dengan targetan terjadi radikalisasi di tingkatan rakyat. Alat untuk meradikalisasi dan mengkonsolidasikan kekuatan tersebut adalah Posko-posko Rakyat. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat aktivitas rakyat dalam menyikapi kenaikan harga BBM termasuk juga persoalan-persoalan lainnya yang dihadapi oleh rakyat. Aktifitas posko antara lain; bagi-bagi selebaran termasuk melakukan survey respon masyarakat terhadap rancana kenaikan harga BBM, diskusi, pentas seni, dan lainnya. Posko-posko yang dibangun berpusat pada kampung-kampung dan kampus serta posko utama sebagai sentral komunikasi dan koordinasi.

Pendirian posko mulai didirikan pada tanggal 26 Maret 2012. Secara serentak, pendirian dan aktifitas posko di realisasikan pada tanggal ini. Di posko utama yang bertempat di depan kampus UIN Sunan Kalijaga, lounching dilakukan dengan aksi mimbar bebas di depan posko. Sekitar 30an massa aksi memblokir jalan Solo dan melakukan orasi secara bergantian.

Paska pendirian posko, aktifitas mulai berjalan. KPO PRP, RESISTA dan KASBI mulai membagi selebaran dan angket di basis-basis seperti di Mall Ambarukmo Plaza, Plant Jaya Readymix, Pioneer, Karya Beton, Holcim, SC Enterprises dan pabrik sekitarnya, kampus UAJY, obyek wisata Alun-Alun Kidul serta berbagai kampung dan pabrik. Selebaran berisis seruan untuk menggalkan kenaikan harga BBM dan ajakn untuk menduduki serta mengepug Gedung Agung. Tema besar selebaran: “Harga BBM Naik, Rakyat Sengsara. Ayo Rakyat Bersatu, Bersama-sama Gagalkan Kenaikan Harga BBM.

Selain bagi-bagi selebaran, aktifitas kampanye yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat adalah memasang spanduk-spanduk di perempatan jalan. Isinya adalah ajakan untuk bersatu menggagalkan kenaikan harga BBM serta menduduki Gedung Agung pada tanggal 31 Maret.

Aktifitas kampanye dan konsolidasi juga dilakukan dengan panggung rakyat. Pada tanggal 29, Aliansi Rakyat Mengugat membuat acara panggung seni di posko. Pangung rakyat tidak hanya menampilkan pementasan musik dan seni tetapi juga sebagai ruang politik. setiap organisasi dan individu diberikan ruang untuk berorasi dan menyuarakan pendapatnya berkaitan dengan rencana kanaikan harga BBM.

Situasi politik nasional yang sangat dinamis dimana terjadi perubahan suhu politik dengan cepat memaksa kawan-kawan di ARM harus bertindak dengan cepat juga. Tindakan cepat harus disertai dengan metode yang tepat. Sidang paripurna untuk membahas kenaikan harga BBM dilaksanakan tanggal 29 Maret dan diundur lagi tanggal 30. Tanggal 30 Maret puluhan ribu rakyat rakyat di seluruh Indonesia turun ke jalan melakukan perlawanan menolak kenaikan harga BBM. Sidang paripurna di jadikan momentum politik untuk melakukan aksi besar-besaran. Di Jakarta, ribuan massa rakyat menggepung gedung DPR untuk melakukan pressure politik terhdap anggota dewan yang sedang bersidang membahas APBN-P dimana di dalamnya terdapat point pengurangan subsidi BBM. 

 

Di Jogjakarta, sidang paripurna juga direspon dengan aksi massa. Momentum politik ini juga dijadikan ruang bagi Aliansi Rakyat Menggugat untuk melakukan respon politik. Tanggal 30 Maret, organisasi-organisasi di ARM melakukan konvoi dan bagi-bagi selebaran di titik kumpul massa. Konvoi berakhir di depan Gedung Agung dan ditutup dengan aksi mimbar bebas. Malam hari, menjelang keputusan rapat sidang paripurna Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi mimbar bebas di titik nol (perempatan jalan Malioboro). Sambil orasi bergantian dan teriakan yel-yel: “Rakyat Bersatu Gagalkan Kenaikan Harga BBM”, aksi dilakukan sampai tengah malam. Berbeda dengan aksi massa di daerah-daerah lainnya yang mendapat represifitas dari aparat, aki-aksi di Jogja cenderung lancar. Aparat kepolisian terkesan baik dan membiarkan aksi-aksi massa meskipun aksi dilakukan dengan cara blokir jalan sampai malam, bakar ban, konvoi dan sebagainya.

Puncak aksi besar-besaran Aliansi Rakyat Menggugat dilaksanakan tanggal 31 Maret 2012. Sesuai dengan rencana awal, aksi akan dikonsentrasikan di Depan Gedung Agung (Istana Negara). Titik berangkat aksi massa dimulai dari Parkir Abubakar Ali, Malioboro. Sambil membawa poster, spanduk dan teriakan yel-yel serta lagu-lagu perjuangan, massa aksi bergerak menuju gedung Agung. Di depan Gedung Agung, massa ARM melebur dan bersatu dengan massa aksi lainnya seperti Aliansi Mahasiswa Mengugat, GMNI, BEM/Senat UAD, UST dan sebagainya. Ratusan orang kemudian menduduki Gedung Agung dan melakukan orasi-orasi, teaterikal serta pembakaran replika Babi sebagai symbol elit politik. Dalam orasi politiknya, perwakilan KPO PRP, Suharsih, mengatakan bahwa “Di daerah-daerah lainnya, kawan-kawan kita dipukul ditembak dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Namun, di Jogja pihak kepolisian sengaja memasang Polwan untuk menghadapi massa aksi agar terlihat baik. Polwan di gunakan untuk menghadapai massa aksi karena menurut Kapolda, polwan merupakan manusia yang lemah. Ini jelas-jelas menginjak-nginjak martabat seorang perempuan dan hanya mengganggap perempuan sebagai penghibur. Kaum perempuan seharusnya melawan apabila ada orang yang merendahkan martabatnnya termasuk jika harga BBM dinaikan. Kaum perempuan mempunyai kepentingan untuk menolak kenaikan harga BBM karena perempuan lah yang selama ini bersentuhan langsung dengan ekonomi rumah tangga. Sudah saatnya kaum perempuan dan seluruh rakyat bersatu mengagalkan kenaikan harga BBM karena hanya dengan persatuan seluruh rakyat harga BBM bisa digagalkan. Dan rakyat harus membangun kekuatan politik dengan organisasi politik yang maju karena partai politik sekarang tidak pernah berpihak pada rakyat” (Rewako)

Baca Selengkapnya →

KRONOLOGIS AKSI ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT

19 Maret 2012 di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Massa aksi berkumpul pada pukul 08.30.  kemudian pada pukul 10.00 massa aksi mulai start dari kampus UIN Sunan Kalijaga Menuju pertigaan UIN (jalan solo). Masa aksi  menduduki pertigaan UIN sampai pukul  12.00. kemudian pkl.12.00 massa aksi membakar ban di 3 titik pendudukan dan membakar replica babi. Kemudian massa aksi langsung dihadang oleh polisi yang berniat mematikan api yang dibakar massa. Pada titik ini  terjadi saling dorong antara polisi dan massa aksi. 12.15 polisi menyemprotkan water canon kearah replica babi, dan kemudian menyemprotkan water canon ke arah massa aksi. Massa aksi langsung melakukan perlawanan dengan melempar batu kearah aparat. Massa aksi kemudian mundur dan masuk  didalam kampus UIN Sunan Kalijaga dan terus didorong mundur oleh mobil water canon, gas air mata dan barisan polisi yang lengkap dengan peralatan represif

Pada pukul 13.00 massa aksi kembali melakukan perlawanan terhadap tindakan represifitas  aparat dengan maju secara bertahap kembali ke pertigaan UIN. Pada perlawanan ini massa aksi diintruksikan oleh korlap agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis. saat masa aksi maju secara bertahap dan kemudian mendekati titik pertigaan UIN, massa aksi dihadang oleh aparat kepolisian. Pada saat massa aksi dan aparat saling berhadapan, aparat kepolisian mendorong massa aksi  dan terjadi bentrok. Dalam posisi ini kawan yayan langsung ditangkap oleh polisi. Kemudian massa aksi dilempar batu oleh polisi, dan  disemprot dengan Water Canon. Kurang lebih 1 menit aparat kepolisian menembakkan gas air mata berkali-kali kearah massa aksi. Dalam situasi ini 10 massa aksi yang tertangkap yaitu Yayan (Repdem), Anto (Repdem), Rico (Repdem), Rido (Repdem), Nursiam (PMII), Abdul Muis (PMII), Rofiudin (PMII), Had Adab (PMII), Saiful Anwar (PMII) dan . Kemudian aparat mendesak massa aksi masuk kampus dengan water canon  dan  tembakan gas air mata. Pada pukul 14.00 Brimob mendobrak pintu kampus, kemudian menyerang massa aksi yang sedang mengkonsolidasikan diri didalam kampus. Brimob menyerang mahasiswa sampai di dalam kelas-kelas, perpustakaan, bahkan didalam toilet juga didobrak dan ditangkap. Penangkapan ini disertai dengan pemukulan beberapa massa aksi hingga kawan heru dari repdem patah kaki, kawan albert sobek pelipis, massa aksi patah tangan, mahasiswa UIN patah tangan dan kepala bocor. Tidak hanya sampai disitu, aparat brimob juga melakukan pelecehan seksual kepada massa aksi dengan menelanjangi massa aksi, didalam kampus kemudian diseret keluar. 

Baca Selengkapnya →

Aksi Bersama: Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM!

Pada hari Minggu, 18 Maret 2012 massa dari KPO PRP, Konfederasi KASBI Wilayah Yogyakarta (SPCI, PPW, SBJR dan SP SCE), Resista-JGMK, KAMERAD, Senat FE UAJY, SP PKBI serta KPP melakukan aksi longmarch dari Abu Bakar Ali menuju  Gedung Agung. Aksi tersebut menyerukan “Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM”. Aksi juga dihadiri oleh perwakilan dari PRM, Perempuan Mahardika, Pembebasa, SMI dan PPI.

Massa berhenti di depan Gedung DPRD untuk melakukan orasi. Mahendra dari KPO PRP menyampaikan bahwa dengan kenaikan harga BBM lebih merupakan kepentingan asing. Hal ini karena mayoritas seluruh sumber daya minyak bumi dan gas Indonesia dikuasai oleh asing. Penguasaan itu dilindungi oleh Rejim SBY-Boediono. Demikian sejarah mengajarkan bahwa dengan persatuan dan aksi radikal rakyat maka kebijakan anti rakyat dapat dilawan. Oleh karena harus digalang persatuan rakyat, mobilisasi aksi mogok kawasan, blokir jalan, pendudukan pusat-pusat kekuasaan. Namun kesejahteraan sejati hanya bisa didapatkan ketika kekuasaan direbut oleh rakyat. 

Dari Gedung DPRD aksi massa berlanjut menuju Maliobro Mall, di sini dari Konfederasi KASBI mengajak orang-orang yang ada di malioboro,pedagang,tukang becak,orang yang bekerja di toko-toko,dan pejalan kaki untuk ikut bergabung dalam menggagalkan kenaikan harga BBM yang jelas-jelas akan membuat rakyat semakin sengsara. Orasi dari KAMERAD menjelaskan bahwa mahasiswa harus terus bergerak dan berjuang menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa yang berintelektual adalah mahasiswa yang ikut bergabung dalam aksi turun kejalan dan melawan dan menolak setiap ketidakadilan, bukan mahasiswa yang bergelut dengan kampusnya dan kost atau rumah saja.

Setelah dari Maliboro Mall, massa melanjutkan aksinya menuju Pasar Bringharjo. Disini kawan dari PPI dan SP PKBI menjelaskan bahwa dengan ada adanya kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Sehingga rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. SP PKBI juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin susah mendapatkan akses kesehatan  karena biaya kesehatan dan obat-obatan akan semakin meningkat.

Massa aksi melanjutkan perjalan setelah dari pasar Bringharjo menuju Gedung Agung. DIiringi dengan yel-yel: “Rakyat Bersatu, Gagalkan Kenaikan Harga BBM”. Di Gedung Agung orasi bergantian dilakukan dengan menjelaskan berbagai akibat kenaikan harga BBM. Disektor pendidikan jika semua dan bahan pokok naik maka anak-anak mereka tidak mendapatkan asupan gizi untuk belajar disekolah. Apalagi biaya sekolah dan perguruan tinggi setiap tahunnya naik. Orasi dari KPP menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak kepada perempuan. Perempuan hingga kini masih ditempatkan sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan menjadi lebih sulit. Hal ini akan berkaitan dengan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Aksi berakhir di Gedung Agung dengan pembacaan pernyataan sikap(Lampita)

Baca Selengkapnya →

AYO RAKYAT BERSATU! GAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM! BURUH BERKUASA, RAKYAT SEJAHTERA!

PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA

KPO PRP, Konfederasi KASBI (SPCI, PPW, SBJR, SP SC Enterprises), RESISTA, KAMERAD, Senat FE UAJY, SP PKBI, KPP

Rejim SBY-Boediono akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April nanti. Kenaikan dikatakan akan berkisar antara 1.500 hingga 2.000 rupiah. Atau menjadi sekitar 6.000 hingga 6.500 rupiah per liternya. Alasan kenapa harga BBM harus dinaikan adalah alasan usang yang telah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan juga digunakan oleh Rejim-rejim berkuasa sebelumnya untuk menaikan harga BBM. Alasan tersebut antara lain bahwa terjadi kenaikan harga minyak internasional. Kenaikan harga minyak internasional dikaitkan dengan adanya ketegangan di Timur Tengah terkait ancaman pemerintah Iran untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak terpenting di dunia. 

Namun sebenarnya yang disebut sebagai mengikuti harga minyak internasional adalah mengikuti harga minyak di NYMEX (New York Mercantile Exchange). Dimana di sana hanya 30 persen minyak di dunia diperdagangkan. Sementara harga minyak dunia di sana lebih banyak ditentukan oleh para pejudi atau spekulan internasional yang terus menerus berupaya menaikan harga minyak demi keuntungan pribadi. Bukan berdasarkan atas produksi dan perdagangan minyak riil. Dapat kita bandingkan dengan Negara-negara yang sedikit banyak bisa mengontrol sendiri minyaknya dan tidak serta merta mengikuti harga minyak dunia (baca di NYMEX) seperti di Venezuela yang harga BBM per liternya 585 rupiah, Iran seharga 1.287 rupiah per liter ataupun Nigeria sebesar 1.170 rupiah per liternya. 

Sejatinya Bangsa Indonesia memiliki sedikitnya 329 Blok/Sumber Migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (Setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai hampir 1 juta barel atau 159 liter per hari. Namun sekitar 70 persen hingga 90 persennya dikuasai oleh perusahaan asing. Demikian yang dijual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan padahal minyak di ambil dari tanah kita. 

Terlihat jelas bahwa demi keuntungan pemilik modal tersebutlah maka Rejim SBY-Boediono menimpakan beban ke rakyat Indonesia. Kebijakan yang memiskinkan rakyat Indonesia tersebut semakin jelas terlihat dalam berbagai macam Undang-undang yang ada untuk melegalkan pencurian dan penindasan rakyat Indonesia. Secara khusus dalam hal kebijakan energi, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyerahkan mekanisme pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ke pasar bebas. Serta dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

Dengan menaikan harga BBM dan sebagai akibatnya pasti terjadi kenaikan harga-harga lainnya. Kenaikan harga barang-barang yang sekarang bahkan sudah dirasakan sebelum BBM benar-benar dinaikan. Kedepannya dapat dipastikan kondisi rakyat akan semakin sengsara akibat kebijakan menaikan harga BBM. Namun hal tersebut pasti terus disembunyikan oleh Rejim SBY-Boediono. Mereka menyatakan bahwa mereka telah mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hingga pada tahun 2010 penduduk miskin di Indonesia hanya tersisa sekitar 31.023.400 orang atau sekitar 13,33 persen. Namun ternyata standar kemiskinan yang ditetapkan sangat tidak masuk akal yaitu 7.060 rupiah perhari. Nilai itu bahkan tidak akan cukup untuk makan satu hari belum menghitung kebutuhan pakaian ataupun tempat tinggal. Jika kemudian standar dinaikan menjadi 7.800 rupiah perhari, yang sebenarnya juga tidak mencukupi, maka didapatkan angka penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 43,1 juta orang. Sementara jika mengikuti standar 2 dollar atau sekitar 18 ribu rupiah sehari maka didapatkan data penduduk miskin adalah sekitar 50,6 persen atau 121,4 juta orang. Kondisi ini merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dan dalam jangka waktu 37 tahun terakhir. 

Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kondisi para elit politik sekarang yang berkuasa. Mereka yang mempertahankan kekuasaannya dengan mencuri (baca korupsi) kekayaan bangsa ataupun hasil kerja klas buruh. Lihat saja bagaimana saat terjadi krisis ekonomi maka yang dilakukan oleh pemerintah justru memberikan uang kepada para pemilik modal (khususnya pemilik bank) dalam bentuk bailout hingga ratusan triliun rupiah. Uang yang sebagian besar dibawa lari atau dalam kasus terakhir, Bank Century, uang bailout tersebut diduga digunakan untuk memenangkan pemilu 2009 kemarin. Sementara itu sekarang kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia, sekitar 680 triliun rupiah, setara dengan jumlah harta 60 juta rakyat termiskin di Indonesia.

Rakyat yang sudah jatuh miskin, kemudian akan dibodohi lagi dengan kebijakan Bantuan Langsung Sementara sebesar Rp. 150.000 selama 9 bulan. Program Bantuan Langsung ini fakta di masa sebelumnya nyata-nyata tidak mampu mengentaskan rakyat dari penderitaannya karena kenaikan harga-harga. Bantuan langsung ini juga membuat rakyat menjadi pengemis, sama sekali tidak mendidik dan memanusiakan rakyat. Dan justru menghasilkan konflik horizontal antar sesama rakyat. Itu memang yang diinginkan oleh Rejim SBY-Boediono agar rakyat saling terpecah belah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang memiskinkannya. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah lapangan kerja seluas-luasnya, pendidikan dan kesehatan gratis serta upah dan kerja yang layak.

Oleh karena itu kami menyatakan dengan tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM dan kami menyerukan seluruh rakyat untuk bersatu MENGGAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM. Selama satu dekade lebih ini kita telah belajar bahwa jangankan kebijakan pemerintah bahkan sebuah Rejim Militer, yaitu Rejim Soeharto dapat digulingkan oleh kekuatan rakyat. Terakhir kita belajar dari persatuan kaum buruh di Tangerang dan Bekasi bahwa dengan persatuan mereka dan dengan aksi-aksi radikal mereka dalam bentuk mogok kawasan, blokade jalan dan menduduki pusat-pusat kekuasaan maka kenaikan upah yang dituntut dapat dicapai. 

Apa kemudian yang harus dilakukan Rakyat untuk mengagalkan kenaikan harga BBM?

1.   Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi dan seluruh warga kampung, buatlah komite-komite kampung dan posko pembatalan kenaikan BBM (Misal, “Komite Rakyat Malioboro Menolak Kenaikan Harga BBM”) sebagai alat perjuangan. Demikian juga ajaklah semua warga di lingkungan sekitar untuk diskusi, rapat, mimbar bebas dan pawai/orasi keliling kampung agar semua warga kampung tahu. Dan jangan lupa mengundang wartawan agar aktivitas warga dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka juga mau membuat komite dan posko.

2.   Untuk para buruh/ pekerja, sopir taksi, TransJogja, angkot, becak dan bis kota, bangunlah serikat-serikat buruh atau jika sudah ada serikat buruh maka doronglah serikat buruh anda untuk melakukan aksi-aksi pembatalan kenaikan harga BBM di kawasan industri, di kampung/pemukiman buruh di sekitar pabrik atau perusahaan. 

3.  Untuk kawan-kawan Mahasiswa dan Pelajar, saatnya membentuk komite kampus/komite pelajar, bentuk posko-posko pembatalan kenaikan harga BBM di kampus/sekolah. Lakukan aktivitas kampanye dan mobilisasi seperti diskusi, media kampanye (selebaran, pamflet, spanduk, poster, dll),  mimbar bebas, aksi massa (demonstrasi). Lakukan aksi-aksi di kampus untuk memanaskan isu dan memobilisasi kawan-kawan mahasiswa. Selain itu juga, ajak warga kampung di sekitar kampus untuk diskusi dan membentuk posko.

Seluruh potensi perlawanan rakyat terhadap rencana kenaikan BBM harus kemudian terus dipersatukan. Perlawanan di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kampus-kampus di seluruh sudut kota dan desa harus dimuarakan dalam satu kekuatan perlawanan besar. Hanya dengan perlawanan besar tersebut lah maka rencana kenaikan harga BBM dapat dibatalkan. Perlawanan tersebut harus mengambil metode mogok kerja di pabrik-pabrik hingga kawasan-kawasan industri, pemblokiran jalan-jalan utama hingga jalan tol, menghentikan proses produksi dan distribusi ekonomi hingga MOGOK NASIONAL dan MENDUDUKI PUSAT-PUSAT KEKUASAAN. 

Ketika kenaikan harga BBM mampu dibatalkan oleh rakyat maka itu menunjukan bahwa rakyat semakin mampu untuk mengontrol jalannya pengaturan ekonomi bangsa ini. Pun demikian selama kekuasaan politik dan ekonomi masih berada di tangan para elit-elit politik yang ada maka pencurian terhadap sumber daya alam Indonesia akan terus terjadi. Seperti yang sudah-sudah terjadi mereka akan berpura-pura mendukung tuntutan rakyat hanya demi memenangkan kekuasaan dalam Pemilu 2014. Tapi setelah kekuasaan berada di tangan mereka maka rakyat akan ditinggalkan. Lihat saja fakta bahwa kenaikan harga BBM bukan saja terjadi dalam Rejim SBY-Boediono tapi juga dalam rejim-rejim yang sebelumnya berkuasa. Yang kesemuanya lebih mementingkan modal dan para pemilik modal ketimbang rakyat Indonesia.

Ketika klas buruh dan rakyat berkuasa maka dimungkinkan dijalankannya program-program untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan seperti:

1. Menasionalisasi seluruh Industri Energi dan Tambang asing di bawah kontrol buruh. Sehingga seluruh sumber daya alam dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
2. Penghapusan Hutang Luar Negeri. Yang tidak pernah digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi oleh para elit politik sejak Rejim Soeharto berkuasa.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Feminis dan Kerakyatan.
4. Menyediakan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Rakyat.
5. Menangkap, mengadili, memenjarakan serta menyita Aset-aset Koruptor.
6. Industrialisasi Nasional di bawah kontrol Rakyat. Untuk membuka lapangan pekerja dan membangun pondasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
7. Upah Layak Nasional kepada setiap buruh di semua sektor dan bidang kerja.

Semakin lama rakyat berdiam diri bukan berarti kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan akan berhenti. Tapi seperti kita lihat dalam hidup sehari-hari bahwa penindasan tersebut akan semakin menumpuk dan memiskinkan rakyat. Hanya ketika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan klas buruh dan rakyat Indonesia maka kesejahteraan dan keadilan yang selalu diidam-idamkan dalam benak setiap rakyat dapat terwujud. Kekuasaan Rakyat tersebut hanya dapat dicapai ketika rakyat mulai terorganisir dan melakukan perlawanan untuk berkuasa. Untuk kemudian menentukan arah politik dan ekonomi bangsa ini.

Yogyakarta, 18 Maret 2012

Koordinator Aksi

Arsih Suharsih, S.IP

Baca Selengkapnya →

Perempuan Lawan Kapitalisme, Patriaki dan Kenaikan Harga BBM

Pada tanggal 8 Maret, perempuan dari berbagai kota melakukan aksi turun ke jalan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. Peringatan hari perempuan saat ini, bertepatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan Tarif dasar Listrik. Sehingga adalah tepat bahwa dalam momentum hari perempuan, juga menyatakan sikap untuk melawan rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan BBM dan TDL. Ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung pinggir kota dan di desa-desa sangat paham dan merasakan betul dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana ibu-ibu ini mengatur uang dari penghasilan yang didapatkan yang memang sudah tidak cukup kini harus ditekan lagi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi akibat kenaikan harga BBM dan TDL jika jadi dinaikkan oleh pemerintah.
 

Jakarta

Di Jakarta, Sekretariat Bersama Buruh memulai aksinya dengan mendatangi kantor KEMENAKERTRANS RI di jalan Gatot Subroto kuningan Jakarta selatan. Di dalam aksinya ke MENAKERTRANS SEKBER BURUH menyampaikan posisinya terkait kebijakan upah, pokok-pokok pikiran atas Permenaker Nomor 17/2005 dan instrument upah lainnya versi buruh, hasil diskusi, workshop dan seminar. Menyikapi rencana pemerintah-menaker yang sedang melakukan pengkajian serta merencanakan merevisi permenakertrans nomor 17/2005, salah satu instrument menyangkut pengupahan yang selama ini di pedomani.
 

Politik upah murah masih menjadi alas konsepsi yang dipakai dan di praktikan rezim berkuasa dalam setiap menetapkan, memberlakukan upah yang diberikan kepada kaum buruh di Indonesia. “ Wahai Sang Modal, Silahkan Masuk Di Indonesia, Kami Beri Karpet Merah Untuk mu, Buruh Murah Untuk Kalian !.” Demikian kurang lebihnya slogan Rezim pro modal mengumbar gula - gula bagi tuan modal nya. Ini terbukti dengan ketetapan upah yang berlaku di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Upah minimum kota/kabupaten dan provinsi, masih merupakan upah yang benar - benar minimum.
 

Atas keadaan demikianlah kaum buruh melakukan perlawanannya yang kian menghebat, di sekitaran penghujung tahun 2011 dan di awal tahun 2012. Merebak gejolak, aksi-aksi blokade tol, mogok kawasan, sweeping dan seterusnya di sebaran beberapa daerah, yang menuntut upah layak, di tambah lagi provokasi dari organisasi pengusaha (APINDO) yang masih berniat menghambat laju kenaikan upah buruh, yang sesungguhnya masih murah ini, kian membuat buruh semakin marah.
 

Aksi SEKBER BURUH yang di komandani oleh Erwan, unsur dari KASBI BANTEN bersama-sama wakorlap kawan Odi dari FPBJ dan tiga perempuan Jumisih, Erna dan Galita yang masing masing perwakilan dari PPBI, GSBI dan SBTPI. Terus menyerukan perlawanan atas upah yang murah dan menyampaikan tentang perlunya kaum buruh bergerak bersama-sama dalam merebut apa yang menjadi haknya.
 

Sejak pukul 10.00 Wib massa aksi berkumpul di jalan samping gedung Bulog, sambil menata barisan dan menunggu massa aksi lainnya yang masih di jalan. Pukul 11.00 Wib hampir seribuan massa buruh Jabotabek dari berbagai serikat buruh yang tergabung dalam SEKBER BURUH akhirnya sudah berkumpul seluruhnya. Massa kemudian bergerak menuju KEMENAKERTRANS. Jalan di sekitaran gatot subroto yang menuju cawang tak terhindar dari kemacetan. Di iringi yel - yel “ Upah Murah, NO ! Upah Layak, YES ! , Buruh Bersatu Tak Bisa Di Kalahkan ! Buruh berkuasa, Rakyat Sejahtera ! dan Permenaker 17/2005, Cabut Sekarang juga !, Muhaman Iskandar, Rezim ANTI BURUH ! yang di seru - serukan oleh KORLAP & WAKORLAP dan di sambut dengan suara menggema dari massa aksi, menambah semaraknya aksi.
 

Sesampainya di sasaran aksi PUKUL 11.30 Wib, massa aksi yang memadati pelataran gedung menakertrans berbaris padat. Sekumpulan p[olisi seperti biasanya dalam menghadapi aksi, mulai berbaris berjaga - jaga, persis berhadapan dengan barikade BAPOR dari SEKBER BURUH.
 

Tak lama berselang tim delegasi SEKBER BURUH di terima oleh pihak Menakertrans. Sekitaran lima belasan perwakilan menghadapi pihak menaker, dalam rangka menyerahkan posisi buruh atas upah. Meskipun di ketahui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sudah tidak berada di tempat. Tapi penting bagi delegasi untuk Memastikan pokok - pokok pikiran atas permenaker 17/2005 versi buruh di terima dan di perhatikan oleh menaker dalam kajian dan rencana revisinya.
 

Pukul 12.45 Wib delegasi yang di terima akhirnya keluar dan mengumumkan proses pertemuannya dengan pihak jajaran kemankertrans. Massa aksi pun kemudian di siapkan untuk kembali bergerak menuju sasaran aksi selanjutnya, yaitu menuju ISTANA NEGARA. Dalam rangkaian perlawanan kaum buruh bersama elemen rakyat lainnya yang tergabung dalam KOMITE AKSI MENOLAK KENAIKAN BBM & TDL, sekaligus dalam rangka mengumandangkan perjuangan perempuan bertepatan dengan hari perempuan sedunia. Sekitar pukul 13.45 Wib massa aksi sampai di jalan raya menuju ISTANA NEGARA, Massa aksi mulai berbaris dan bergerak Longmarch ke arah persis depan istana Negara. Meskipun di hadang oleh barikade polisi yang berjaga - jaga di pertigaan jalan arah istana Negara, komando dan barisan massa terus merangsek dan akhirnya di arahkan untuk berada di belakang batas lokasi aksi di depan istana negara.
 

Sekumpulan massa dari beberapa elemen rakyat lainnya menyambut massa aksi buruh dan akhirnya bergabung dalam barisan aksi menentang kenaikan BBM & TDL di depan istana Negara. Aksi pun di mulai dengan seruan - seruan perlawanan, di iringi orasi politik secara bergantian dari berbagai organisasi yang terlibat. Di tambah tampilan TEATRIKAL yang dramatis dari SEBUMI yang menggambarkan SBY Budiono yang tengah menjerat rakyat dengan kebijakan - kebijakannya. Pukul 16.00 Wib aksi pun di tutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh perwakilan-perwakilan organisasi yang terlibat aksi. Dan kesemuanya perempuan, sebagai symbol dan penghormatan atas kaum perempuan dan atas perjuangannya pada momentum IWD ini.
 

Makassar

Sementara itu di Makassar berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Penindasan melakukan aksinya di Fly Over Makassar. AGAR Anti Penindasan terdiri dari Perempauan Mahardika, SEHATI, HMJ Sosiologi UNM, KPO-PRP Makassar, PPRM Makassar, FMD-JGMK Makassar, PEMBEBASAN, MALCOM, FGPKB, GIPA, FPBFT, BEM FAI UMI. Dalam aksinya AGAR Anti Penindasan juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan TDL. Untuk melawan kebijakan tersebut termasuk juga membebaskan perempuan dari penindasan maka seluruh gerakan harus bersatu dan menjaga perjuangan bersamanya. 

Karawang
 

Di tengah-tengah Kota Karawang puluhan Buruh Perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK-KASBI), GPPI dan KPO-PRP Karawang melakukan aksi membagikan selebaran. Dalam orasinya, mereka mengecam tindakan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Kaum Perempuan baik yang dilakukan oleh Pemerintah di pabrik-pabrik hingga yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Didalam pabrik-pabrik masih banyak hak-hak Perempuan yang dilanggar dan juga dipersulit. Demikian Rezim hari ini yang tidak pernah serius dalam menangani hal tersebut. Di tengah-tengah Aksi mereka hadir pula Serikat Petani Karawang (SEPETAK) yang berhenti sejenak dari aksi long marchnya guna memberikan Orasi solidaritas terkait Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD).
 

Seruan juga disampaikan oleh KPO PRP Karawang mengenai kenaikan harga BBM yang perlu diantisipasi oleh rakyat pekerja di Karawang. Karena kenaikan harga BBM tersebut adalah bukti dari gagalnya Rezim SBY-Boediono dalam mensejahterahkan rakyatnya. Solusinya adalah menggalang persatuan seluruh element masyarakat untuk melakukan perlawanan-perlawanan.
 

Medan 
 

Sementara itu di Medan, FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) yang terdiri dari KPO PRP MEDAN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, L-KESTRA, FMN MEDAN, FAMUD, PPRM SUMUT, SMI MEDAN, FORMADAS, KDAS, PPBI MEDAN, BARSDEM, BAKUMSU, KELOMPOK TANI 71-79, JAS MERAH, dan FORUM DISKUSI MAHASISWA merayakan Hari Perempuan Internasional dengan melakukan aksi turun ke jalan dan mengangkat tema utama “LAWAN SISTEM KAPITALISME DAN BUDAYA PATRIARKHI YANG MENINDAS (DISKRIMINASI, KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN PEMERKOSAAN) TERHADAP KAUM PEREMPUAN !!, dan TOLAK KENAIKAN HARGA BBM !!”,
 

Situasi masyarakat patriarkhi yang hingga saat ini menempatkan perempuan sebagai “mahkluk nomor 2” atau inferior “di bawah laki laki” (artinya hak hak perempuan sebagai manusia tidak setara dengan laki laki) telah menyebabkan perempuan sangat rentan terhadap situasi kekerasan secara fisik maupun seksual dan membatasi ruang gerak perempuan di ruang public. Kapitaslisme masuk dan menjerat kaum perempuan secara fisik, dengan kemolekan tubuh serta kecantikan kaum perempuan dan diekploitasi dan mempertahankan budaya patriarkhi tersebut untuk kepentingan modalnya.
 

FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) juga dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut sangat memukul kaum perempuan dan seluruh sektor rakyat lainnya. Sebab akan berdampak pada naiknya seluruh kebutuhan bahan pokok yang juga akan meningkatnya jumlah kemiskinan. Demikian kemiskinan akan erat berhubungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas, termasuk terhadap perempuan seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terutama karena perempuan yang dalam budaya patriaki dinomerduakan sementara terus dieksploitasi dan dirampas hak-haknya oleh Rejim yang berkuasa saat ini.
 

Aksi turun ke jalan FRONT PERJUANGAN PEMBEBASAN PEREMPUAN (FP3) dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran SIB Medan, setelah melakukan orasi di Bundaran SIB massa aksi yang berjumlah ratusan orang bergerak (long march) menuju Kantor DPRD SUMUT. Di kantor DPRD Sumut, Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT bersedia menjumpai massa aksi, dan meminta 3 (tiga) orang delegasi untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, massa aksi menolak kehadiran Sekretaris Kauskus Perempuan DPRD SUMUT tersebut dan juga tawaran delegasinya serta mendesak agar orang yang lebih berkompeten (seperti Pimpinan Dewan ataupun perwakilan dari komisi E yang memang fokus untuk isu masalah perempuan) yang turun menjumpai massa aksi. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berkompeten tersebut menjumpai massa aksi dengan alasan sedang tidak berada di tempat.
 

Dari kantor DPRD Sumut massa aksi melanjutkan long march menuju Lapangan Merdeka Medan dan dengan penuh semangat menyerukan yel yel “Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, kapitalisme, budaya patriarhki” dan dari lapangan merdeka Medan massa aksi pun membubarkan diri. Seruan bagi semua Kaum perempuan dimana pun berada “Bangkitlah Melawan penindasan, hancurkan sistem Kapitalisme dan budaya Patriarkhi, Mari berorganisasi dan bangun partai kelas pekerja demi kemerdekaan kita dan kesejahteraan bersama”.
 

Yogyakarta
 

Seperti tahun sebelumnya, Gerakan Perempuan Indonesia (Gepari) kembali menggelar peringatan Hari Perempuan Internasional melakukan aksi long march. Sekitar seratus massa bergerak dari Parkiran Abu Bakar Ali menuju Gedung Agung yang berada di ujung selatan jalan Malioboro. Mengusung spanduk bertuliskan Negara Gagal Melindungi dan Mensejahterakan Perempuan, Lawan Kapitalisme dan Patriarki, massa yang mayoritas perempuan ini semangat menyerukan yel-yel.
 

Massa berhenti di beberapa titik untuk melakukan orasi-orasi, antara lain di DPRD DIY, Mall Malioboro, Kepatihan, Pasar Beringharjo dan terakhir di depan Gedung Agung. Di Kepatihan, massa dari PKBI DIY yang juga menggelar aksi dengan tema yang sama bergabung dengan barisan Gepari. KPO PRP yang diwakili oleh Sekretaris Kota, Arsih mendapatkan kesempatan orasi di depan Gedung DPRD Propinsi DIY menegaskan bahwa Negara di bawah kepemimpinan rejim Neolib SBY-Budiono terbukti gagal dalam melindungi perempuan. Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh rejim SBY justru membuat perempuan semakin dimiskinkan dan terpinggirkan. Kebijakan kontrak dan outsourcing semakin membuat hak kesehatan reproduksi perempuan terabaikan karena tidak adanya pemenuhan hak tersebut, misal Hak Cuti Haid, Hamil dan Melahirkan bagi perempuan buruh ternyata belum sepenuhnya diberikan. Juga kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat namun tak ada upaya serius dari Negara untuk memberikan perlindungan. Arsih juga menegaskan bahwa yang pembebasan perempuan seutuhnya hanya dapat dilakukan jika sosialisme diwujudkan. 

(Sulthoni, Rojak, Leli, Ars, Nestor)

Baca Selengkapnya →

Kembalikan Hak Tanah Rakyat, Cabut SK Bupati Bima No. 188/45/357/004/2010

Jumat 13 Januari 2012, pulahan orang yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang Yogyakarta melakukan aksi teaterikal di Bunderan Universitas Gadjah Mada. Aksi ini merupakan keberlanjutan aksi-aksi sebelumnya yang menuntut agar SK Bupati Bima Nomor 188/45/357/004/2010 segera dicabut dan tuntutan tuk mengembalikan tanah rakyat dirampas oleh penguasa. Organissi-organisasi yang tergabung dalam FRAT memandang bahwa sumber pokok persoalan dimana terjadi perampasan tanah dan penghidupan rakyat di Bima adalah SK. Nomor 188 karena Surat Keputusan ini melegalkan adanya penambangan di Bima yang dilakukan oleh kapitalisme internasional (PT. Sumber Mineral Nusantara merupakan perusahaan Asing dari Australia).

Tragedy Bima berdarah dimana terjadi represifitas aparat kepolisian hingga menewaskan lebih dari 2 orang rakyat Bima dan puluhan korban luka-luka, imbas dari penolakan terhadap Surat Keputusan Bupati Nomor 188 yang memberikan izin penambangan. Bupati Bima yang juga merupakan “darah biru” (keturunan Kraton) tidak pernah peduli terhadap tuntutan rakyat. Berkali-kali rakyat Bima melakukan protes terhadap kebijakan tersebut namun tidak pernah dipedulikan oleh pemerintah daerah. Sampai hari ini pun, Pmerintah Daerah Bima terutama Bupati Fery Zulkarnaen tidak pernah menggubris tuntutan rakyat agar Surat Keputusan tersebut di cabut.

Sikap keras Bupati Bima yang tidak mau mencabut surat keputusan tidak membuat perlawanan rakyat Bima surut. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Bima dan solidaritas rakyat di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta sampai hari ini pun masih bergelora. Front Rakyat Anti Tambang Yogyakarta yang terdiri dari organisasi demokratik tak henti-hentinya melakukan aksi massa menuntut pencabutan Surat Keputusan Nomor 188 dan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Bima  termasuk menuntut pertanggung jawaban SBY-Boediono, Kapolri, Gubernur dan Kapolda NTB, Bupati dan Polres Bima.

Aksi mimbar bebas yang dilakukan FRAT Yogyakarta merupakan wujud konsistensi dalam melakukan perlawanan terhadap Rezim Neolib SBY-Boediono termasuk pemerintah daerah. Rezim yang sejatinya perpanjangan modal internasional (Neoliberalisme) tak akan henti-hentinya melakukan pembantaian terhadap rakyat. Kasus yang terjadi di Bima, Mesuji, Meranti, Papua dan di tempat-tempat lainnya adalah gambaran singkat bagaimana rezim ini melakukan pembunuhan terhadap rakyat demi melindungi pemodal. Perwakilan dari KPO PRP dalam orasi politiknya di aksi teaterikal tersebut mengatakan bahwa “rezim Neolib SBY-Boedino akan terus melakukan pembunuhan terhadap rakyat karena salah satu syarat bagi berjalannya modal (kapitalisme) adalah menghancurkan semua kekuatan yang menentangnya meskipun dengan cara pembantaian dan pembunuhan. Pembunuhan rakyat di beberapa daerah seperti Mesuji, Papua, Bima dan lain-lain yang berusaha mempertahankan haknya terhadapa tanah menjadi bukti. Penindasan oleh kapitalisme dengan menggunakan rezim SBY-Boediono sebagai kakai tangan dan polisi-tentara sebagai senjata pembunuh harus dilawan oleh rakyat. Hanya dengan persatuan semua kekuatan rakyat yang akan mampu melawan kapitalisme.” Dalam setiap orasi politiknya, KPO PRP selalu menegaskan pentingnya persatuan rakyat dan membangun kekuatan politik nasional sebagai alat perjuangan bersama. Perjuangan tidak hanya didasari pada perjuangan yang ekonomis (sektoral dan normative) tetapi perjuangan politik dimana kekuasaan Negara harus direbut oleh kekuatan tertindas.

Front Rakyat Anti Tambang Yogyakarta terdiri dari KPO PRP, KEPMA BIMA, SMI, RESISTA-JGMK, PRD, PEMBEBASAN, LMND, FAM-J, PPI, IKPM DOMPU, IKPM KEPRI, ASRAMA NTB, PMII, IMPSY, PEREMPUAN MAHARDHIKA, LM NASDEM, LPN, SABUK, IKS, FKMK, IKPM-I, HMI MPO, HMI DIPO. (rewako)

Baca Selengkapnya →

Front Rakyat Anti Tambang Yogyakarta Bersolidaritas Untuk Bima

Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat semakin kecam. Belum hilang dalam ingatan masyarakat Indonesia bagaimana polisi menembak rakyat di Papua, Lampung, Sumatera Selatan, dan di daerah lainnya. Kini, rakyat Bima, Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban kekejaman aparat. Senjata yang dibeli dari uang rakyat di pakai untuk menembak dan membunuh rakyat sendiri. Jargon polisi “Siap melayani dan melindungi masyarakat” hanya menjadi pepesan kosong.

Rentetan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan polisi dan tentara memberikan gambaran yang semakin jelas kepada rakyat Indonesia bahwa sejati mereka tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat. Rezim Neolib SBY-Boediono  sebagai representasi dan alat kepentingan kapitalisme akan menggunakan alat kekerasan Negara untuk melindungi berjalannya modal. Peristiwa yang terjadi di Bima merupakan salah satu contoh bagaimana Negara dalam hal ini pemerintah daerah melakukan “perselingkuhan” dengan kapitalisme. Kekayaan alam yang seharusnya milik rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat telah dirampas oleh korporasi internasional. Melalui regulasi pemerintah daerah Bima yaitu melalui SK. Bupati Bima Nomor 188/45/357/004/2010 yang memberikan izin eksplorasi tambang emas di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Surat Keputusan tersebut memberikan izin kepada PT. Sumber Mineral Nusantara dan PT. Indo Mineral Cipta Persada untuk melakukan penambangan.

Masyarakat Bima yang menggantungkan hidupnya dari tanah, tentunya akan melakukan perlawanan ketika sumber kehidupannya dirampas. Selama beberapa hari, rakyat Bima melakukan perlawanan terhdap kebijakan pemerintah daerah. Tuntutan mereka adalah pencabutan SK Bupati yang memberikan izin pertambangan. Namun, tuntutan rakyat Bima disambut oleh pemerintah daerah dengan peluru dan popor senjata aparat kepolisian. Sedikitnya 2 orang meninggal dunia diterjang timah panas polisi dan puluhan orang terluka. Pembantaian yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat Bima dan daerah lainnya di nusantara semakin menegaskan bahwa  aparat kepolisian dan tentara tidak menjadi pelindung rrakyat  tetapi menghamba dan melindungi kepentingan pemodal (kapitalisme).

Kekejaman aparat di Bima mendapat protes dan kutukan dari rakyat hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk yang ada di Yogyakarta. Puluhan organisasi gerakan dan organisasi kedaerahan bersatu dan melakukan aksi solidaritas terhadap represifitas polisi. Dengan menggunakan payung “FRONT RAKYAT ANTI TAMBANG” sebagai nama aliansi persatuan, ratusan massa memblokir jalan Mangkubumi hingga Malioboro. Aksi dimulai di perempatan Tugu Yogyakarta dan berakhir di perempatan Kantor Pos, Malioboro.

Dalam orasi politiknya, perwakilan dari Komite Penyelamat Organisasi Perhimpunan Rakyat Pekerja (KPO PRP) menyatakan bahwa Rezim Neolib SBY-Boedino gagal melindungi kepentingan rakyat dan hanya menjadi kaki tangan pemodal. “Lagi-lagi, rezim mempertontonkan kekejamannya terhadap rakyat. Sudah puluhan bahkan ratusan rakyat meninggal akibat kekejaman aparat kepolisian dan tentara, mulai dari rakyat Papua, Kebumen, Alastelogo, Lampung, Palembang, Takalar dan di beberapa daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah rakyat di Bima. Kejadian di Bima semakin menjadi bukti bagi kita rezim SBY-Boedino termasuk pemerintah daerah hanya menjadi “anjing penjaga modal. Di bawah bendera Neoliberalisme, sejatinya Negara akan terus melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat demi kelancaran modal dan penghisapan. Tidak ada kata damai dalam kapitalisme karena yang penting bagi mereka adalah akumulasi modal. Kapitalisme akan terus melakukan kekerasan dan pembantaian terhadap rakyat yang menolak berjalannya modal. Oleh karena itu, rakyat harus menyolidkan dirinya dalam organisasi-organisasi yang progresif. Saat ini rakyat sudah melakukan perlawanan dimana-mana. Perlawanan tersebut harus dipimpin dan disatukan oleh organisasi politik yang maju dibawah pondasi klas pekerja agar tidak menjadi gerombolan yang tak terpimpin dan terorganisir”.

Di perempatan Kantor Pos, massa aksi melakukan teaterikal yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan oleh aparat. Di bawah komando dan instruksi SBY, aparat melakukan tindakan represif terhadap rakyat. Namun, tindakan aparat mendapat perlawanan dari rakyat. Bersama-sama, rakyat bersatu bangkit melawan dan menjatuhkan kediktatoran rezin Neolib SBY-Boedino.

Aksi massa ditutup dengan pembakaran foto SBY-Boediono, Kapolri, Kapolda NTB, Bupati dan Kapolres Bima. Organisasi yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang diantaranya: KPO PRP, KEPMA BIMA YOGYAKARTA, Asrama NTB, SMI, Pembebasan, Perempuan Mahardhika, RESISTA, FAM-J, PMII, IMM, HMI MPO, HMI DIPO, FKMK, SAMAN, LMN, PPI, IKPM Dompu, IKPMD-I, FMN, IMPSY, SABUK, LMND, PRD, IKPM Kepri, IKS, SEKBER, HMPSB, LPN, AJI Damai. (Rewako)

Baca Selengkapnya →