PERNYATAAN SIKAP AKSI BERSAMA
KPO PRP, Konfederasi KASBI (SPCI, PPW, SBJR, SP SC Enterprises), RESISTA, KAMERAD, Senat FE UAJY, SP PKBI, KPP
Rejim SBY-Boediono akan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April nanti. Kenaikan dikatakan akan berkisar antara 1.500 hingga 2.000 rupiah. Atau menjadi sekitar 6.000 hingga 6.500 rupiah per liternya. Alasan kenapa harga BBM harus dinaikan adalah alasan usang yang telah digunakan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan juga digunakan oleh Rejim-rejim berkuasa sebelumnya untuk menaikan harga BBM. Alasan tersebut antara lain bahwa terjadi kenaikan harga minyak internasional. Kenaikan harga minyak internasional dikaitkan dengan adanya ketegangan di Timur Tengah terkait ancaman pemerintah Iran untuk menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi minyak terpenting di dunia.
Namun sebenarnya yang disebut sebagai mengikuti harga minyak internasional adalah mengikuti harga minyak di NYMEX (New York Mercantile Exchange). Dimana di sana hanya 30 persen minyak di dunia diperdagangkan. Sementara harga minyak dunia di sana lebih banyak ditentukan oleh para pejudi atau spekulan internasional yang terus menerus berupaya menaikan harga minyak demi keuntungan pribadi. Bukan berdasarkan atas produksi dan perdagangan minyak riil. Dapat kita bandingkan dengan Negara-negara yang sedikit banyak bisa mengontrol sendiri minyaknya dan tidak serta merta mengikuti harga minyak dunia (baca di NYMEX) seperti di Venezuela yang harga BBM per liternya 585 rupiah, Iran seharga 1.287 rupiah per liter ataupun Nigeria sebesar 1.170 rupiah per liternya.
Sejatinya Bangsa Indonesia memiliki sedikitnya 329 Blok/Sumber Migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (Setara Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai hampir 1 juta barel atau 159 liter per hari. Namun sekitar 70 persen hingga 90 persennya dikuasai oleh perusahaan asing. Demikian yang dijual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional selama 60 bulan padahal minyak di ambil dari tanah kita.
Terlihat jelas bahwa demi keuntungan pemilik modal tersebutlah maka Rejim SBY-Boediono menimpakan beban ke rakyat Indonesia. Kebijakan yang memiskinkan rakyat Indonesia tersebut semakin jelas terlihat dalam berbagai macam Undang-undang yang ada untuk melegalkan pencurian dan penindasan rakyat Indonesia. Secara khusus dalam hal kebijakan energi, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyerahkan mekanisme pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ke pasar bebas. Serta dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Dengan menaikan harga BBM dan sebagai akibatnya pasti terjadi kenaikan harga-harga lainnya. Kenaikan harga barang-barang yang sekarang bahkan sudah dirasakan sebelum BBM benar-benar dinaikan. Kedepannya dapat dipastikan kondisi rakyat akan semakin sengsara akibat kebijakan menaikan harga BBM. Namun hal tersebut pasti terus disembunyikan oleh Rejim SBY-Boediono. Mereka menyatakan bahwa mereka telah mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hingga pada tahun 2010 penduduk miskin di Indonesia hanya tersisa sekitar 31.023.400 orang atau sekitar 13,33 persen. Namun ternyata standar kemiskinan yang ditetapkan sangat tidak masuk akal yaitu 7.060 rupiah perhari. Nilai itu bahkan tidak akan cukup untuk makan satu hari belum menghitung kebutuhan pakaian ataupun tempat tinggal. Jika kemudian standar dinaikan menjadi 7.800 rupiah perhari, yang sebenarnya juga tidak mencukupi, maka didapatkan angka penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 43,1 juta orang. Sementara jika mengikuti standar 2 dollar atau sekitar 18 ribu rupiah sehari maka didapatkan data penduduk miskin adalah sekitar 50,6 persen atau 121,4 juta orang. Kondisi ini merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dan dalam jangka waktu 37 tahun terakhir.
Kondisi tersebut jauh berbeda dengan kondisi para elit politik sekarang yang berkuasa. Mereka yang mempertahankan kekuasaannya dengan mencuri (baca korupsi) kekayaan bangsa ataupun hasil kerja klas buruh. Lihat saja bagaimana saat terjadi krisis ekonomi maka yang dilakukan oleh pemerintah justru memberikan uang kepada para pemilik modal (khususnya pemilik bank) dalam bentuk bailout hingga ratusan triliun rupiah. Uang yang sebagian besar dibawa lari atau dalam kasus terakhir, Bank Century, uang bailout tersebut diduga digunakan untuk memenangkan pemilu 2009 kemarin. Sementara itu sekarang kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia, sekitar 680 triliun rupiah, setara dengan jumlah harta 60 juta rakyat termiskin di Indonesia.
Rakyat yang sudah jatuh miskin, kemudian akan dibodohi lagi dengan kebijakan Bantuan Langsung Sementara sebesar Rp. 150.000 selama 9 bulan. Program Bantuan Langsung ini fakta di masa sebelumnya nyata-nyata tidak mampu mengentaskan rakyat dari penderitaannya karena kenaikan harga-harga. Bantuan langsung ini juga membuat rakyat menjadi pengemis, sama sekali tidak mendidik dan memanusiakan rakyat. Dan justru menghasilkan konflik horizontal antar sesama rakyat. Itu memang yang diinginkan oleh Rejim SBY-Boediono agar rakyat saling terpecah belah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan-kebijakan yang memiskinkannya. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah lapangan kerja seluas-luasnya, pendidikan dan kesehatan gratis serta upah dan kerja yang layak.
Oleh karena itu kami menyatakan dengan tegas MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM dan kami menyerukan seluruh rakyat untuk bersatu MENGGAGALKAN KENAIKAN HARGA BBM. Selama satu dekade lebih ini kita telah belajar bahwa jangankan kebijakan pemerintah bahkan sebuah Rejim Militer, yaitu Rejim Soeharto dapat digulingkan oleh kekuatan rakyat. Terakhir kita belajar dari persatuan kaum buruh di Tangerang dan Bekasi bahwa dengan persatuan mereka dan dengan aksi-aksi radikal mereka dalam bentuk mogok kawasan, blokade jalan dan menduduki pusat-pusat kekuasaan maka kenaikan upah yang dituntut dapat dicapai.
Apa kemudian yang harus dilakukan Rakyat untuk mengagalkan kenaikan harga BBM?
1. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi dan seluruh warga kampung, buatlah komite-komite kampung dan posko pembatalan kenaikan BBM (Misal, “Komite Rakyat Malioboro Menolak Kenaikan Harga BBM”) sebagai alat perjuangan. Demikian juga ajaklah semua warga di lingkungan sekitar untuk diskusi, rapat, mimbar bebas dan pawai/orasi keliling kampung agar semua warga kampung tahu. Dan jangan lupa mengundang wartawan agar aktivitas warga dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka juga mau membuat komite dan posko.
2. Untuk para buruh/ pekerja, sopir taksi, TransJogja, angkot, becak dan bis kota, bangunlah serikat-serikat buruh atau jika sudah ada serikat buruh maka doronglah serikat buruh anda untuk melakukan aksi-aksi pembatalan kenaikan harga BBM di kawasan industri, di kampung/pemukiman buruh di sekitar pabrik atau perusahaan.
3. Untuk kawan-kawan Mahasiswa dan Pelajar, saatnya membentuk komite kampus/komite pelajar, bentuk posko-posko pembatalan kenaikan harga BBM di kampus/sekolah. Lakukan aktivitas kampanye dan mobilisasi seperti diskusi, media kampanye (selebaran, pamflet, spanduk, poster, dll), mimbar bebas, aksi massa (demonstrasi). Lakukan aksi-aksi di kampus untuk memanaskan isu dan memobilisasi kawan-kawan mahasiswa. Selain itu juga, ajak warga kampung di sekitar kampus untuk diskusi dan membentuk posko.
Seluruh potensi perlawanan rakyat terhadap rencana kenaikan BBM harus kemudian terus dipersatukan. Perlawanan di kampung-kampung, di pabrik-pabrik, di kampus-kampus di seluruh sudut kota dan desa harus dimuarakan dalam satu kekuatan perlawanan besar. Hanya dengan perlawanan besar tersebut lah maka rencana kenaikan harga BBM dapat dibatalkan. Perlawanan tersebut harus mengambil metode mogok kerja di pabrik-pabrik hingga kawasan-kawasan industri, pemblokiran jalan-jalan utama hingga jalan tol, menghentikan proses produksi dan distribusi ekonomi hingga MOGOK NASIONAL dan MENDUDUKI PUSAT-PUSAT KEKUASAAN.
Ketika kenaikan harga BBM mampu dibatalkan oleh rakyat maka itu menunjukan bahwa rakyat semakin mampu untuk mengontrol jalannya pengaturan ekonomi bangsa ini. Pun demikian selama kekuasaan politik dan ekonomi masih berada di tangan para elit-elit politik yang ada maka pencurian terhadap sumber daya alam Indonesia akan terus terjadi. Seperti yang sudah-sudah terjadi mereka akan berpura-pura mendukung tuntutan rakyat hanya demi memenangkan kekuasaan dalam Pemilu 2014. Tapi setelah kekuasaan berada di tangan mereka maka rakyat akan ditinggalkan. Lihat saja fakta bahwa kenaikan harga BBM bukan saja terjadi dalam Rejim SBY-Boediono tapi juga dalam rejim-rejim yang sebelumnya berkuasa. Yang kesemuanya lebih mementingkan modal dan para pemilik modal ketimbang rakyat Indonesia.
Ketika klas buruh dan rakyat berkuasa maka dimungkinkan dijalankannya program-program untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan seperti:
- Menasionalisasi seluruh Industri Energi dan Tambang asing di bawah kontrol buruh. Sehingga seluruh sumber daya alam dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- Penghapusan Hutang Luar Negeri. Yang tidak pernah digunakan untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi oleh para elit politik sejak Rejim Soeharto berkuasa.
- Menyelenggarakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Feminis dan Kerakyatan.
- Menyediakan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Rakyat.
- Menangkap, mengadili, memenjarakan serta menyita Aset-aset Koruptor.
- Industrialisasi Nasional di bawah kontrol Rakyat. Untuk membuka lapangan pekerja dan membangun pondasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- Upah Layak Nasional kepada setiap buruh di semua sektor dan bidang kerja.
Semakin lama rakyat berdiam diri bukan berarti kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan akan berhenti. Tapi seperti kita lihat dalam hidup sehari-hari bahwa penindasan tersebut akan semakin menumpuk dan memiskinkan rakyat. Hanya ketika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan klas buruh dan rakyat Indonesia maka kesejahteraan dan keadilan yang selalu diidam-idamkan dalam benak setiap rakyat dapat terwujud. Kekuasaan Rakyat tersebut hanya dapat dicapai ketika rakyat mulai terorganisir dan melakukan perlawanan untuk berkuasa. Untuk kemudian menentukan arah politik dan ekonomi bangsa ini.
Yogyakarta, 18 Maret 2012
Koordinator Aksi
Arsih Suharsih, S.IP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar