Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan Melawan Kenaikan Harga BBM

Pada bulan Maret 2012, beberapa organisasi gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK), yaitu Yogyakarta (Resista), Samarinda (Konsentrasi Mahasiswa Progresif), Sumbawa Besar (Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif), Makkasar (Front Mahasiswa Demokratik), Poliwali Mandar (Sentral Gerakan Mahasiswa Progresif), dan Mataram (Barisan Pemuda Progresif) serentak melakukan aksi perlawanan atas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan disahkan pertanggal 1 April 2012. Aksi JGMK tersebut menyerukan agar momentum kenaikan harga BBM dapat digunakan sebagai persatuan gerakan Rakyat untuk menghancurkan rezim neoliberalisme yang selama ini bercokol di Indonesia.

Beberapa daerah tersebut yang melakukan aksi perlawanan diantaranya adalah dari Yogyakarta yaitu Resista. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMM) melakukan aksi konferensi pers tepatnya di Bunderan Universitas Gadja Mada (UGM), kamis (29/3/12). Kemudian sabtu (31/3/12),  AMM melanjutkan aksinya dengan long march disepanjang jalan Malioboro. Meskipun hujan datang mengguyur, aksi ini tetap dilakukan dengan membagi-bagikan selebaran yang bertuliskan bahwa “Dengan naiknya harga BBM maka akan semakin menambah deretan panjang persoalan kemiskinan di Indonesia dan akan semakin akut serta akan berimbas pada kenaikan biaya pendidikan”. Dalam orasinya juga disebutkan bahwa “hanya dengan perlawanan yang besar dan massif oleh rakyat maka rencana kenaikan BBM akan dapat dibatalkan dan merebut kekuasaan ditangan Rakyat itu sendiri, dan sebaliknya, jika kekuasaan politik dan ekonomi berada ditangan elite politik, maka pencurian terhadap sumber daya alam kita akan semakin terkuras dan pembodohan akan terus berlangsung”. Aksi tersebut berlangsung hingga menjelang malam hari, dimana massa aksi dari Buruh, Perempuan, Mahasiswa, bergabung menjadi satu dan memblokir sepanjang jalan perempatan Gedung Agung Maliobro, Yogyakarta.

Di Samarinda, ratusan Mahasiswa dari Universitas Mualawarman (UNMUL) dan juga Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika menggelar aksi mereka, sabtu (31/3/12) sekitar pukul 19.00 wita.  Bentrokan terjadi akibat penuduhan terhadap rekan-rekan yang terlibat aksi massa dengan perusakan dan pembakaran kantor pos polisi di Simpang Empat Mal Lembuswana, Samarinda, pada Jumat (30/3/12) yaitu Aras, mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda, serta empat mahasiswa Unmul yakni Henri Junardi, Yakob Anani, Natalis, dan Seketaris Jendral JGMK Nalendro Priambodo (Yoyok). Sebelumnya, Pada pukul 15:00 Wita, aksi GRKB diawali dengan konvoi menuju kampus Polliteknik Negri Samarinda, kemudian pada jam yang sama setibanya di bundaran Lembuswana  barisan telah di blokade oleh TNI/POLRI dan disertai dengan perlengkapan mobil Watercanon dan pasukan anti huru hara lalu melakukan sweaping dan melucuti bendera-bendera organisasi massa aksi. Barisan massa pun di geledah dan terjadi perdebatan antara koordinator aksi (Michael). Dan akhirnya aparat kepolisian menangkap massa aksi yaitu Yakub, Natalis, Nalendro, Hendrik, dari barisan aksi dan kemudian membubarkan paksa barisan aksi. Yang akhirnya massa aksi menarik diri ke Gedung Student Center Universitas Muluarman. Sesampainya dikampus massa aksi melakukan konsolidasi untuk meyikapi penangkapan 5 orang kawan yang tertangkap oleh aparat kepolisian akan tetapi disambut dengan pembubaran paksa aksi Massa. Lalu massa melakukan aksi mimbar bebas di depan Gerbang UNMUL kemudian dikepung oleh aparat dengan persenjataan yang lengkap. Sekitar Pukul 20.00 Wita pasukan anti huru-hara (TNI/POLRI dan BRIMOB) dari arah Perempatan Lembuswara menyerang massa dengan tembakan gas air mata, peluru karet dan Watercanon. Massa mundur dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu – batuan dan bom molotov. Sekitar 1.100 aparat keamanan yang terdiri dari Satuan Dalmas, Brimob dan sekitar 500 orang personel TNI disiagakan di Samarinda untuk mengantisipasi tindakan anarkis yang mungkin dilakukan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM tersebut.

Dari Sumbawa Besar, Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) yang tergabung dalam massa aksi Front Rakyat Anti Rezim SBY-Bud (FROTAS-B) melakukan aksi long march dan melakukan sweaping atas mobil dinas (31/3/12). Aksi tersebut dimulai dari kantor pemerintah daerah dan gedung DPRD Sumbawa. Kemudian pada tanggal 1 april 2012, aksi dilakukan kembali. Salah satunya dengan cara “Grafiti Action” atau coret-coret jalanan dan tembok yang ada disepanjang jalan sebagai simbol menolak hasil keputusan paripurna DPR RI UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6a dan juga membagi-bagikan selebaran beserta tuntutan massa aksi kepada Negara. Dalam pernyataan sikap bersama, disebutkan juga bahwa “Dengan naiknya harga BBM akan menambah beban rakyat, karena BBM merupakan kunci dari segala macam harga bahan pokok, maka secara otomatis harga-harga bahan pokok akan melonjak. Dan hari ini rejim SBY-boediono dipimpin oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan modal dan disetir oleh kaum komprador internasional yang lebih tunduk kepada kaum pemodal.”

Dari Makkasar, massa aksi yang menamakan SekBer (Sekretariat Bersama) Perjuangan Rakyat Sul-Sel yang dimana Front Mahasiswa Demokratik (FMD) juga terlibat dalam aliansi tersebut melakukan aksi di depan gedung DPRD dengan memberikan tekanan kepada anggota dewan untuk menandatangani kesepakatan menolak rencana kenaikan harga BBM. Kemudian aksi dilanjutkan di seputaran Flyover makassar dan memblokade jalan tol reformasi dari arah urip sumohardjo dan AP pettarani, kota Makkasar. Beberapa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terdiri dari enam kampus (UNHAS, UMI, Univ.45, UNM, UIN Alauddin dan UNISMUH) juga turut serta dalam pemblokiran jalan yang berbuntut pada aksi bentrok antara Mahasiswa dengan aparat kepolisian pada saat itu.

Di Mataram, Barisan Pemuda Progresif (BPP) yang juga tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (APM NTB) melakukan aksi damai yang dimulai dari taman budaya Mataram hingga ke gedung DPRD. Keterlibatan beberapa kampus seperti Universitas Negri Mataram (IKIP) dan Universitas Muhhamadiah Mataram (UNRAM) juga turut serta dalam penolakan kenaikan harga BBM tersebut.

Dan terakhir di Poliwali Mandar (PolMan), Sentra Gerakan Mahasiswa Progresif (Sergap) terlibat dalam aksi massa yang menamakan aliansi Koalisi Nasional Untuk Kedaulatan Rakyat (KONTRA). Aksi pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 2012 dengan menghalang dan menaiki mobil tangki Pertamina dan berorasi diatas mobil tersebut kurang lebih 20 menit. Kemudian massa beranjak ke gedung DPRD, dan membakar satu ban bekas sambil melanjutkan orasi politiknya, aksi dorong-dorongan hingga berujung pemukulan tepat diatas kepala Abdul Azis (Koor.Lap) oleh aparat keamanan tidak terhindarkan, dan aksi terus berlanjut hingga selesai. Kemudian dilanjut pada tanggal 29 Maret 2012, massa aksi menggelar orasi politiknya didepan kampus UNASMAN. Ruang dan kelas kampus pun di sweaping dan diserukan agar semua Mahasiswa dan Dosen terlibat dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke gedung DPRD, dimana aksi massa kembali membakar ban seperti pada aksi pertama. Sembari orasi dan membakar ban, terlihat pula beberapa aparatus kepolisian berjaga-jaga baik dengan mobil, motor, dan senjatanya. Akan tetapi tidak menyurutkan teriakan dan perlawanan massa aksi pada waktu itu. Tidak hanya membakar ban dan orasi politik, posko pengaduan rakyat juga dibukakan dan bentangan spanduk yang bertuliskan “Posko Penolakan Kenaikan Harga BBM” digelar di depan gedung DPRD, Poliwali Mandar.  

Kedepannya, “JGMK akan terus melakukan bentuk-bentuk perlawanannya dengan gerakan Rakyat, karena BBM bukan dibatalkan kenaikan harganya melainkan mengalami penundaan hingga enam bulan kedepan. Ditambah lagi Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi/RUU PT yang sebentar lagi akan disahkan (April) oleh pemerintah yang sebagai bukti bahwa sektor pendidikan akan semakin diliberalisasikan. Maka kami menyerukan agar semua elemen masyarakat baik itu Buruh, Petani, Nelayan, Mahasiswa, perempuan bersatu untuk menghancurkan kekuasaan rejim neoliberalisme yang digengam oleh SBY-B. Hanya dengan persatuan maka rakyat dapat berada ditampuk kekuasaannya dengan menentukan sendiri arah politik dan ekonominya sendiri dalam cita – cita yang mulia di Negri ini”, ungkap Pay yang akrab disapa sebagai ketua dari JGMK.

Setelah BBM dibatalkan dari hasil sidang paripurna untuk enam bulan kedepan, massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan diberbagai daerah kemudian mengakhiri aksi mereka dan mengatakan akan terus melakukan perlawanan hingga kemenangan pun tiba. (Daniel)

Baca Selengkapnya →

Pernyataan SIkap Sekretariat Bersama Buruh (SEKBER BURUH) JABODETABEK

Dok FB Kelompok Bunga Merah

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM!

LAWAN KEBIJAKAN ANTI RAKYAT SBY – BOEDIONO (KENAIKAN HARGA BBM), ELIT POLITIK DAN PARTAI – PARTAI POLITIK PENIPU RAKYAT !

Salam Juang!

Semakin nyata! Kemarahan dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap kebijakan anti rakyat dan pro modal asing dari rezim SBY-Boediono yang akan kembali menaikan harga BBM pada tanggal 30 Maret 2012 yang lalu yang juga sebagai rangkaian dari aksi- aksi perlawanan rakyat sebelumnya. Puluhan ribu massa rakyat (menurut keterangan resmi Mabes POLRI di seluruh Indonesia tanggal pada 30 Maret 2012 terdapat 92 organisasi massa yang melakukan aksi unjuk rasa dengan melibatkan  81.135 orang)  terdiri dari berbagai elemen (buruh, mahasiswa, kaum tani dan nelayan, kaum miskin kota, pemuda, dll) di banyak wilayah Indonesia mulai dari Sumatera Utara, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan daerah – daerah lainnya, hari itu secara kongkrit mengekspresikan perlawanannya melalui mobilisasi – mobilisasi massa dengan mendatangi dan atau menduduki pusat – pusat kekuasaan (kantor DPR dan  Kantor-Kantor kepala Daerah), demonstrasi di kawasan- kawasan industri, pemblokiran jalan tol hingga rel kereta api disertai peryataan – pernyataan sikap baik melalui mimbar-mimbar orasi maupun tertulis, yang pada intinya adalah  MENOLAK kebijakan pemiskinan mayoritas rakyat yakni kenaikan harga BBM berikut alasan – alasan “keekonomian” (economical) dari rezim SBY -  Boediono dan ahli – ahli ekonomi neliberalnya soal kenaikan BBM mulai dari alasan kenaikan harga minyak internasional, penyehatan/pemyelamatan angggaran (APBN), ketepatan alokasi subsidi, dan alasan – alasan lainnya,  karena sudah jelas seluruh argumentasi rezim SBY – Boediono berlandaskan pada kehendak dan kepentingan kekuatan modal internasional (IMF, WTO, Bank Dunia, dll) serta korporasi – korporasi minyak internasional yang muaranya (tujuan sejatinya) jelas – jelas bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi demi akumulasi modal korporasi modal internasional dimana rezim SBY – Boediono dan sekutu – sekutunya baik sesama elit parpol maupun segelintir kapitalis lokal berharap terus mempertahan kekuasaan ekonomi dan politiknya dengan mendapatkan remah – remah dari akumulasi modal yang diabdikan pada kekutan modal asing dengan mengorbankan mayoritas rakyat Indonesia.

 Bahwa kemudian untuk sementara kenaikan harga BBM dibatalkan/ditunda, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang sangat penting yang mesti disadari oleh seluruh rakyat dari penundaan kenaikan harga BBM tersebut, yakni: pertama, pembatalan sementara/penundaan kanaikan harga BBM adalah sepenuh – penuhnya hasil dari persatuan perlawanan massa rakyat yang dengan gigih, penuh keberanian serta pengorbanan dalam melakukan aksi – aksi perlawanan, dan sama sekali bukan jasa partai politik di parlemen beserta elit – elitnya yang sejak dari awal sama sekali tidak menunjukan niat serius memperjuangkan rakyat dalam menolak kenaikan harga BBM termasuk partai – partai yang mengklaim sebagai oposisi seperti PDI-P, GERINDRA dan HANURA, karena faktanya  elit pimpinan mereka: Megawati, Prabowo, dan Wiranto jelas – jelas melarang kader – kadernya atau massanya untuk turut serta secara organisasi melakukan aksi penolakan kanikan harga BBM bersama massa rakyat lainnya; Kedua: dengan dipelintir issu kenaikan harga BBM oleh partai – partai politik yang awalnya “seolah” menolak kenaikan harga BBM dari OPSI  MENOLAK ATAU SEPAKAT KENAIKAN BBM menjadi  OPSI PERUBAHAN TERHADAP Pasal 7 AYAT 6 RUU APBN – P tahun 2012 (opsi tetap dengan pasal 7 ayat 6 atau ditambah ayat 6 a) yang hasilnya sudah jelas kebijakan kenaikan harga  BBM tetap dalam skema pasar internasional, semakin menunjukan karakter partai – partai politik di parlemen yang terus menerus hendak menipu dan menyengsarakan rakyat.

Bahwa apalagi kemudian respon rezim melalui aparat  kepolisian yang melakukan serangan, sweeping dan penangkapan besar – besaran terhadap massa aksi baik dari buruh, mahasiswa, dan elemen rakyat lainnya yang disertai dengan tindakan kekerasan yang brutal dimana tidak satupun partai politik dan elit – elitnya yang melakukan upaya konkrit untuk melakukan pembelaan dan membebaskan massa aksi yang merupakan rakyat Indonsesia yang menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM yang ditangkap dan disiksa oleh aparat kepolisian, serta tidak satupun dari  partai – partai politik di parlemen yang menuntut secara hukum oknum-oknum aparat yang melakukan kekerasan, semakin menunjukan bahwa rezim SBY - Boediono dan semua partai dan elit politik di parlemen adalah musuh rakyat dan atau berada dalam gerbong musuh rakyat.

Berdasarkan hal – hal diatas, maka kami organisasi – organisasi yang tergabung dalam SEKBER BURUH JABODETABEK menyatakan:

1.       Menolak kenaikan harga BBM serta menuntut pemerintah segera menurunkan harga – harga kebutuhan pokok yang terlanjur naik;

2.       Menolak hasil sidang paripurna DPRRI tanggal 30 maret 2012 yang hakikatnya adalah: disatu sisi menunjukan dukuangan terhadap kebijakan anti rakyat rezim SBY – Boediono untuk tetap menaikan harga BBM, dan di sisi lain tidak lebih dari upaya menipu dan cuci tangan dari partai – partai politik di Parlemen demi kepentingan politik – ekonomi kelompoknya masing – masing ;

3.        Bebaskan tanpa syarat seluruh massa dan pimpinan aksi yang ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian serta berikan sanksi tegas terhadap oknum – oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Indonesia yang melakukan aksi penolakan BBM baik pada aksi penolakan kenaikan BBM tanggal 30 Mart 2012 maupun pada rangkaian aksi – aksi perlawanan sebelumnya;

4.       Menyerukan serta mengajak  seluruh elemen gerakan rakyat untuk terus mempertahankan dan meluaskan konsolidasi – kosolidasi persatuan dan perlawanan terhadap rencana kenaikan harga BBM serta berbagai kebijakan anti rakyat Rezim SBY – Boediono lainnya;

SEKBER BURUH JABODETABEK: KASBI, SBTPI, FPBJ, PPBI, GSBI, F SPOI, SBMI, SBIJ, SPTBG, GESBURI, SPKAJ, AJI, SMI, FMN, PEMBEBASAN, PPI, PPR, KPO – PRP, PEREMPUAN MAHARDHIKA

Jakarta, 05 April 2012

Baca Selengkapnya →

Massa Buruh Kepung Pemda Karawang Menolak Kenaikan Harga BBM

30 MARET 2012 ratusan buruh yangtergabung dalam FSPEK-KASBI, KPO PRP dan Aliansi rakyat lainya melakukan aksi penolakan kenaikan BBM Dan TDL . Konvoi dilakukan dari arah cikampek menuju karawang kota sehingga membuat macet jalan yang dilauinya. Dibundaran MEGA M karawang masa aksi berhenti dengan melakukan orasi – orasi politik sehingga semakin memacetkan jalan – jalan yang dari arah cikampek maupun dari luar kota. Lalu dilanjutkan dengan melakukan longmarch dan menuntun sepeda motor dengan cara terus berusaha memblokade sepanjang jalan yang dilalui .Lalu masa aksi mendatangi kantor DPRD Karawang  dan kantor Bupati , tetapi masa aksi tidak menemukan ketua DPRD ( TONO BACHTIAR ) dikantornya . Lalu masa aksi beralih ke kantor Bupati dengan tetap melakukan orasi politiknya secara bergantian

Menjelang  12;00 siang masa aksi berhenti sejenak untuk melakukan ibadah sholat Jum’at, seusai sholat jum’at masa aksi berkumpul kembali untuk melanjutkan unjuk rasanya dalam orasi- orasi politiknya masa aksi mendesak bupati  untuk menolak kenaikan BBM  yang akan diberlakukan pada tanggal  1 April 2012 karena dengan naiknya harga BBM makan akan berimbas kesemua aspek sehingga  membuat ekonomi rakyat kecil semakin terpuruk dan kenaikan upah buruh yang baru 3 bulan lalu yang dirasa tidak sesuai  dengan KHL pun akan membuat buruh semakin jauh dari kata sejahtera . Masa aksi juga mengecap kepemimpinan SBY – Budiono telah gagal dalam membawa negeri ini keluar dari krisis ekonomi . Rakyat semakin sengsara sementara elit – elit pemerintahan berpesta pora dengan hasil korupsinya.

Kondisi tersebut diperparah dengan rencana rezim SBY – Budiono yang akn menaikan harga BBM . Masa aksi juga tidak menunggu  bupati keluar untuk mendengarkan pernyataannya  karena masa aksi menganggap bahwa apa yang akan disampaikan bupatipun adalah kebohongan birokrasi terhadap rakyat. Yang terpenting menurut mereka adalah lewat aksi tersebut  masyarakat karawang menyatakan dengan tegas penolakan atas rencana kenaikan harga  BBM dan mereka mengancam apabila pemerintah bersikukuh terhadap rencananya maka mereka akan mengerahkan masa yang lebih besar lagi dan menutup karawang dengan melakukan mogok total serta menutup semua jalan tol . Setelah semua arasi politiknya tersampaikan sekitar pukul 14;00 masa aksi membubarkan diri namuntetap melakukan konvoi menuju sekertariat FSPEK- KASBI sehingga tetap membuat macet semua ruas jalan yang dilaluinya (Rojak)

Baca Selengkapnya →

Pernyataan Sikap Koalisi Nasional Untuk Keadilan Rakyat (KONTRA)

PMII, GMKI, KPO PRP, SERGAP-JGMK, FKSP 

Mengutuk Sikap Arogan dan Kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort (Polres) Polewali Mandar dalam Menangani Kasus Demonstrasi Mahasiswa (KONTRA) Menolak Kenaikan Harga BBM Di Kantor DPRD Polewali Mandar 16 Maret 2012 lalu

Kasus kekerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort (Polres) Polman terhadap Mahasiswa Koalisi Nasional Untuk Keadilan Rakyat (KONTRA/PMII, GMKI, PRP) pada  Aksi Mahasiswa KONTRA pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 di Kantor DPRD Polman semakin menunjukkan arogansi dan ketidakbecusan serta ketidakprofesionalan Aparat Kepolisian Resort (Polres) Polman dalam menangani dan mengamankan setiap aksi atau tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa atau rakyat.

Beberapa hal tersebut menjadi indikasi bahwa Polisi yang kita anggap Pengayom Masyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban maupun keamanan masyarakat sipil, justru disikapi dengan kekerasan dan penganiayaan. Sikap dan mentalitas seperti itu bukanlah Sikap maupun Mental Ideal Aparat yang diinginkan bangsa ini, Aparat yang kita harapkan dapat menjaga rakyatnya, memberikan contoh yang baik, serta memjaga keamanan dan ketertiban sesuai prosedur hukum yang telah ditetapkan di negara ini.

Fakta ketidakbecusan dan ketidakprofesionalan aparat Polres Polman dalam mengamankan dan menertibkan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun rakyat dapat dilihat dari beberapa tindakan pengamanan seperti kasus sengketa kewenangan Pengamanan PT ISCO dimana Aparat Polres Polman menyerang Pamong Praja (6 Januari 2011). Selain itu, Pada 13 Januari 2011 kasus Pelanggaran HAM Serius (KOMNASHAM) yang dilakukan oleh Aparat Polres Polman dalam megamankan kasus eksekusi Kampus Unasman yang mengakibatkan 3 mahasiswa tertembak dan tewasnya sofyan dosen Unaman (Pelanggaran Protap).

Dan terakhir kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak kenaikan BBM di Kantor DPRD Polewali Mandar pada 16 Maret 2012 lalu yang mengakibatkan bebeapa mahasiswa babak belur dan 1 orang terluka di bagian dahi kanan sehingga membutuhkan 5 Jahitan saat mendapat perawatan di RSUD Polewali Mandar.

Dengan Fakta ketidakmampuan dan Ketidakprofesionalan Aparat Kepolisian dalam menangani dan mengamankan beberapa aksi dari mahasiswa dan rakyat sehingga berujung pada kekerasan dan penganiayaan tersebut, maka kami menyatakan ;

1. Mengutuk keras sikap arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Polres Polman dalam menangani dan mengamankan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun rakyat, termasuk kasus kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Aparat Polrer Polman pada tanggal 15 Maret 2012 lalu yang mengakibatkan beberapa mahasiswa luka memar dan robek di bagian pelipis kanan dan mendapat 5 Jahitan.

2. Mendesak Kepada KAPOLRI dan KAPOLDA agar mereformasi dan merestrukturisasi Intitusi Kepolisan yang ada di Polewali Mandar agar lebih memiliki Sense Of Morality and Humanity dalam menangani dan mengamankan setiap aksi dari mahasiswa dan Masyarakat.

3. Menghimbau kepada seluruh stakeholder (Pemerintah, DPRD, LSM/ ORMAS, Institusi Pendidikan/Perguruan Tinggi (PT)) agar menyerukan dan menyatakan sikap menolak segala Bentuk Arogansi dan Tindak Kekerasan sebagai jalan dalam mengamankan dan menertibkan setiap aksi maupun pernyataan pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa maupun rakyat yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian di manapun berada.

Polewali, 18 Maret 2012

Baca Selengkapnya →

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FORAT) Sumbawa

Lawan Sistem  Neolibaralisme karena tidak berpihak pada Rakyat
Gagalkan KEnaikan harga BBM.
Hidup Mahasiswa…!Hidup Pemuda…!
Hidup Petani…!  Hidup Nelayan…!
Hidup Kaum Perempuan….!
Hidup dan bangkitlah seluruh Rakyat Pekerja Indonesia…!
Ass.war, wab..

Indonesia merupakan Negara yang cukup kaya diantara banyak Negara lainnya didunia, hal ini dapat kita lihat secara bersama-sama dengan  berbagai sumber daya Alam yang berlimpah di Negeri ini, termasuk mempunyai potensi kekayaan Minyak dan gas Bumi, bahkan kekayaan Migas  Indonesia termasuk dalam anka 5 besar  yaitu memiliki sedikitnya 329 Blok/Sumber Migas dengan lahan seluas 95 juta hektar (separuh luas daratan Indonesia) dengan cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 250 sampai dengan 300 miliar barel (Setara dengan Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia saat ini) Indonesia dengan total produksi minyak mentah hari ini mencapai hampir 1 juta barel atau 159 liter per hari. Namun sekitar 70 persen hingga 90 persennya dikuasai oleh perusahaan asing. Demikian yang dijual ke dalam negeripun, di batasi hanya 15 % dari total produksi, itupun pemerintah harus membeli dengan harga Internasional yang lebih tinggi selama 60 bulan padahal minyak tersebut berasal dari Negeri  kita Indonesia  tercinta. Secara khusus dalam hal kebijakan energi, UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyerahkan mekanisme pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ke pasar bebas alias pemilik Modal Asing.
Artinya, bahwa yang terjadi setiap tahapan pemimpin dan rezim yang berkuasa di Negeri ini, selalu berkeinginan keras dalam menaikkan harga BBM, sehingga hal ini merupakan wujud dari sistem Neolibralisme serta kekuasaan yang koorporat dengan pemilik Modal, dan targisnya pemimpin negeri ini dengan sistem Neolibralisme tetap akan  tunduk dihadapan para pemilik modal asing dibandingkan kepentingan rakyatnya sendiri.

Rezim SBY-Budiono saat ini yang berencana menaikan harga BBM juga merupakan perpanjangan tangan dari pemilik Modal asing, rencana Kebijakan yang merugikan rakyat tersebut telah mendapat penolakan diberbagai belahan negeri ini, tapi justru rakyat dijadikan Korban kekerasan dari aparat Negara dalam melanggengkan sistem Neolibaralisme,…..bahkan tragisnya sudah banyak rakyat yang menjadi korban, ternyata masih Bersihkeras dan memaksakan kehendak untuk Menaikkan harga BBM.padahal harga Minyak dunia terahir ini sudah mulai menurun,  bulan januari lalu berkisar  US$.128,00 dan sekarang ini menjadi sebesar US$.106,74 per-Barel, akan tetapi Rezim tetap mementingkan para Pemilik Modal.

Inilah sebuah relaitas dan berbagai persoalan yang terjadi ditengah rakyat ketika Rencana Kebijakan tersebut atau harga BBM dinaikkan, maka akan berdampak  pada berbagai sector rakyat, dan akan Bermunculan spekulan, monopoli dan pencurian/Penyeludupan BBM; sehingga akan mengakibatkan Kelangkaan dan kesulitan rakyat mendapat BBM terutama jenis minyak tanah bahkan harganya melambung lebih tinggi dibandingkan harga yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp 2.500,00/liter berdasarkan PerPres No. 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Adapun berbagai sector rakyat antara lain:

1.    Kaum Perempuan dan Ibu rumah tangga; akan kesulitan dalam pengolahan ekonomi rumah tangga sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

2.    Pekerja Tani/Petani: HPP ditahun 2012 yang sudah ditentukan tidak akan berarti bagi kaum tani karena biaya produksi petani akan meningkat dengan naiknya harga BBM, serta belum lagi adanya monopoli terhadap harga komoditi pertanian, oleh sebuah sistem Ekonomi Politik Neolibralisme.

3.    Pekerja/Buruh: Rendahnya upah Pekerja/UMP yang telah ditentukan Pemerintah, sehingga merugikan pekerja/buruh, dan tragisnya berbagai Praktek Perusahaan didaerah Sumbawa masih  banyak perusaan yang membayar upah pekerja jauh dibawah standar yang sudah ditentukan, serta lebih tragisnya lagi masih terdapat berbagai Perusahaan diDaerah ini yang diindikasikan tidak memiliki Izin yang jelas (ILEGal), hal tersebut juga akan merugikan Daerah terutama bagi pekerja/Buruh Sendiri. dan apa lagi harga BBM meningkat maka ekploetasi manuisiapun semakin merajalela.

4.    Pemuda/Mahasiswa/Pelajar,Guru, tukang becak, tukang ojek, pedagang kecil/Bakulan: juga akan semakin kesulitan dalam meningkatkan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta dalam mengakses apa yang menjadi hak dasar bagi rakyat, seperti Pendidikan, Kesehatan dan Hak untuHidup yang Layak.

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. “ (Hud : 117.)

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (QS. Al-A’raf: 96)

Maka dari itu Demi Menjalankan Perintah Yang Maha Kuasa dan Demi kepentingan rakyat Indonesia, kami dari Front Perjuangan Rakyat (FORAT) Samawa menyatakan Sikap:

1. Menolak rencana kebijakan SBY Budiono menaikan Harga BBM,
2. Memintah kepada Pemerintah NTB untuk menaikan Standar Upah Pekerja/Buruh.
3. Nasionalisasi seluruh Aset Asing.
4. Naikkan Harga Komoditi Pertanian.
5. Segerah memenuhi segala fasilitas Petani dan Nelayan dalam berproduksi.
6. Memintah kepada Pemerintah Daerah agar membentuk TIM Oprasional gabungan dalam menindak semua spekulan dan pencurian serta monopoli terhadap BBM.
7. Sediakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, demokratis dan Kerakyatan.
8. Sediakan kesehatan gratis dan berkualitas bagi rakyat.
9. Memintah Kepada Pemrintah Daerah agar menindak para pengusaha yang diindikasikan Ilegal, karena merugikan Daerah dan Pekerja/Buruh.
10. Tangkap dan sita harta para Koruptor.
11. Hentikan Kekerasan terhadap Rakyat.

Sumbawa Besar, 30 Maret 2012

F O R A T - Sumbawa
(KPO Perhimpunan Rakyat Pekerja Sumbawa,
Solidaritas Perempuan Sumbawa, Serikat Petani Indonesia,
GMNI, SERPOG-KASBI, BISA, PILAH)

Baca Selengkapnya →

Konferensi Pers Solidaritas Anti Kekerasan Aparat Keamanan (SORAK)

(LBH MAKASSAR, FOSIS UMI, BEM FAK. EKONOMI UNHAS, UKPM UNHAS, FRONT MAHASISWA DEMOKRATIK (FMD)-JGMK, GABUNGAN AKTIVIS LINTAS KAMPUS (GALAK SULSEL), PEMBEBASAN, KOMUNAL, KONTINUM, ANTITESA)

Tentang

“POLA PENGAMANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA PENOLAKAN RENCANA KENAIKAN BBM”

Bahwa salah satu wujud dari negara hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dalam teori kenegaraan, negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilik sah negara. Sementara pemerintah diberi tugas oleh rakyat yang berdaulat untuk menjamin serta memastikan terciptanya kesejahteraan bagi kesemestaan rakyat sebagaimana tujuan pembentukan negara. Oleh karena itu rakyat mempunyai hak untuk menentang dan menolak segala kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari tujuan pembentukan negara tersebut. Termasuk ketika seluruh elemen rakyat Indonesia menolak serta menentang rencana pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Makassar, menyatakan dan melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun aparat keamanan justru meresponnya secara berlebihan dan show force dengan melakukan aksi kekerasan terhadap para peserta aksi unjuk rasa. Kerananya Kami menganggap terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dari kami sebagai eleman masyarakat sipil dan mahasiswa terhadap pola kekerasan aparat dalam penanganan aksi penolakan kenaikan harga BBM di Sulselbar yakni :

1. Tergambar adanya pola pembiaran, yang terdiri dari beberapa modus, yaitu :

Aparat keamanan terlalu lambat untuk melakukan pengamanan secara persuasif terhadap massa aksi, bahkan cenderung membiarkan aksi berlangsung semakin ricuh, baru direpresif. Seperti dalam aksi tanggal 21 Maret 2012 di Pintu I Unhas dan aksi tanggal 29 Maret 2012 di depan kampus Unismuh.

Dalam beberapa aksi, aparat keamanan justru membiarkan kehadiran sekelompok orang berpakaian sipil menyerang massa mahasiswa, bahkan membiarkan mereka melakukan pengrusakan terhadap harta benda milik sepeerti sepda motor milik demonstran seperti di depan kampus Unismuh. Dan kuat dugaan massa sipil yang dibenturkan dengan peserta aksi, kemungkinan sengaja dimobilisasi oleh aparat keamanan sendiri untuk membelokkan isu aksi, seperti yang terjadi di Kota Palopo.

2. Tergambar adanya pola “hantam rata”

Upaya aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa bila terjadi kericuhan, dengan tidak melakukan usaha maksimal melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum provokator, tetapi melakukan penangkapan terhadap semua massa aksi yang memungkinkan ditangkap saat kejadian.

Aparat tidak hanya sekedar melakukan penangkapan tetapi juga penganiayaan terhadap mereka yang ditangkap, meski mereka bukanlah penyebab kericuhan.

Dalam beberapa aksi, seperti di depan kampus Unismuh, aparat tidak hanya menangkap peserta aksi, tapi juga warga sekitar yang hanya menonton aksi. Bahkan bisa dipastikan, sebagian besar mahasiswa dan warga yang ditangkap dan ditahan selama aksi menolak kenaikan harga BBM mengalami kekerasan fisik & psikis.

Selain melakukan penangkapan dan kekerasan fisik terhadap mereka yang ditangkap, aparat juga melakukan pengrusakan terhadap barang milik mahasiswa dan warga sekitar lokasi aksi, seperti sepeda motor, fasilitas kampus, dan bahkan rumah dan tempat usaha warga. Dalam aksi di gubernuran, salah seorang peserta aksi yang ditangkap, malah kehilangan telepon selulernya karena diambil aparat keamanan saat yang bersangkutan ditangkap dan dianiaya.

Beberapa mahasiswa yang tertangkap justru tidak ikut aksi, seperti 2 mahasiswa Unhas yaitu M. Yasir dan Nuhady, serta seorang lagi bernama Winie, hanya menonton saat aksi di pintu I Unhas tanggal 21 Maret 2012. Selain itu, pasca aksi itu, 3 orang pengamen jalanan juga ditangkap dan terkesan ada pemaksaan dari penyidik agar mereka mengaku sebagai pelaku pembakaran mobil milik perusahaan coca cola dalam aksi tersebut.

3. Aparat keamanan cenderung reaksioner terhadap aksi pengunjuk rasa

Seperti yang terjadi di beberapa daerah, misalnya di Kab Polman, dimana polisi melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Korlap aksi, saat peserta aksi mencoba mencari anggota DPRD Polman untuk diajak berdialog menolak rencana kenaikan harga BBM. Untuk kasus di Polman terkesan aparat kepolisian tidak profesional dalam menangani aksi, dan diperkirakan, pemukulan terhadap beberapa peserta aksi yang berasal dari kampus Unasman Polman, juga dilatarbelakangi oleh bentrokan antara mahasiswa Unasman dan aparat keamanan dalam eksekusi di kampus Unasman Januari 2011 yang menyebabkan salah seorang anggota kepolisian Polres Polman menjadi terdakwa di pengadilan saat ini karena diduga pelaku penembakan yang menyebabkan dosen Unasman meninggal dunia.

Pembubaran aksi di depan kantor gubernur Sulsel 27 Maret 2012 juga menunjukkan sikap reaksioner bahkan arogansi aparat keamanan, dimana aksi dibubarkan paksa dan beberapa orang ditangkap serta dianiaya, hanya saat adanya satu lemparan batu dari arah pengunjuk rasa dari oknum yang belum jelas. Sementara saat itu, masih berlangsung negosiasi antara perwakilan massa aksi dengan humas gubernuran.

Untuk itu kami dengan ini menyatakan sikap bersama:

1.      Mengecam tindakan kekerasan aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dalam menolak kenaikan harga BBM;

2.      Mengecam tindakan aparat keamanan yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor mahasiswa, rumah dan tempat usaha warga dalam  menangani aksi unjuk rasa mahasiswa;

3.      Mengecam aparat keamanan yang melakukan pembiaran terhadap kehadiran sekelompok orang berpakaian sipil yang menyerang massa mahasiswa;

4.      Mengecam penangkapan aparat keamanan terhadap semua massa aksi dengan tidak melakukan usaha maksimal melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum provokator, tetapi melakukan penangkapan terhadap semua massa aksi yang memungkinkan untuk ditangkap pada saat aksi unjuk rasa berlangsung;

5.      Mendesak aparat keamanan dalam hal ini aparat kepolisian untuk melepaskan para mahasiswa yang telah ditangkap secara sewenang-wenang, sesegera mungkin;

6.      Atas berbagai dugaan pelanggaran Prosedur pengamanan tersebut, akan segera kami laporkan ke Komnas HAM.

Makassar, 4 April 2012

Demikian Pernyataan Sikap Bersama kami, atas perhatian semua pihak dihaturkan ucapan terima kasih.

Baca Selengkapnya →

Duduki DPRD Untuk Gagalkan Kenaikan Harga BBM

Represi yang dilakukan oleh Kepolisian Polman terhadap aksi penolakan kenaikan BBM tidak menyurutkan perjuangan. Demikian aksi tersebut telah menunjukan juga bahwa para elit politik dari partai manapun yang ada dikekuasaan sekarang tidak bisa diharapkan oleh rakyat. KONTRA meneguhkan komitmennya untuk terus melakukan perlawanan dan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM.

Pada tanggal 29 Maret, massa dari KONTRA melakukan aksi menolak rencana kenaikan harga BBM. Aksi dimulai didepan kampus I UNASMAN pada jam 09:30 untuk kemudian bergerak menuju kampus II UNASMAN. Ketika tiba di kampus II UNASMAN massa melakukan sweeping untuk mengajak mahasiswa yang masih berada dalam kampus. Ruang-ruang kuliah dimasuki dan memaksa kuliah dihentikan.

Aksi kemudian dilanjutkan menuju lampu merah Perempatan Mamuju, Majene, Pinrang. Sekitar pukul 11:00 aksi dilakukan di depan kantor Partai Golkar. Sasaran aksi berikutnya adalah DPRD. Massa kemudian membakar satu buah ban mobil dibakar. Terlihat dua kompi polisi dan mobilnya ditambah mobil brimob dan beberapa motor trail. Namun polisi sepertinya jera melakukan tindakan represi seperti diaksi sebelumnya. Oleh karena itu massa aksi dapat masuk ke ruang rapat DPRD tanpa terjadi gesekan. Disitu hanya terdapat tiga orang anggota DPRD sementara itu hanya satu orang yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan menolak kenaikan harga BBM dari 40 anggota DPRD yang ada. Mulai pukul 13:00 DPRD diduduki dengan simbolisasi pemasangan spanduk yang bertuliskan “Posko Penolakan Kenaikan Harga BBM” didepan pagar kantor DPRD.(Badar)

Baca Selengkapnya →

Mengutuk keras tindakan aparat penjaga modal! Bebaskan kawan-kawan kami yang ditahan!

- Resista Yogyakarta,

- Front Mahasiswa Demokratik (FMD) Makassar,

- Sentra Gerakan Progresif (SERGAP) Polewali Mandar,

- Gerakan Perjuangan Mahasiswa Majene (GPMM) Majene,

- Barisan Pemuda Progresif (BPP) Mataram,

 - Barisan Pemuda dan Mahasiswa Progresif (BPMP) Sumbawa.

- Konsentrasi Mahasiswa Progresif (Koma Progresif) Samarinda,

 

Salam Juang!

 

Rezim neolib dalam menjaga modal dan segenap aparatus keamanannya kembali memperjelas watak aslinya yang sangat anti terhadap rakyat, anti demokrasi dan dengan cara apaun akan ditempuh untuk meredam aksi massa rakyat yang melawan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat seperti rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

 

Demonstrasi yang meletus dibeberapa daerah bulan maret kemarin seperti Jakarta, Medan, Makassar, Ambon, Yogja, Polman dan daerah lainnya diberbagai Nusantara ternyata mendapatkan respon keji dari aparat keamanan penjaga modal saat ini. Pada hari sabtu 31 maret 2012 di samarinda (kalimantan timur) massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) rencananya memblokade jembatan mahakam disamarinda sebagai respon penolakan atas rencana kenaikan harga BBM yang berujung pada penangkapan paksa 5 orang massa aksi: Nalendro Priambodo (Komaprogresif), Yakub A (PPBI Kaltim), Natalis Wada (GMNI Samarinda), Hendrik (PMII Samarinda), Aras(Hukum Untang Samarinda), dan sampai saat ini mereka masih di tahan di Mapoltabes Samarinda.

 

Seperti yang dikabarkan beberapa kawan Samarinda dan juga media Ketika massa aksi yang tergabung dalam GRKB pada pukul 15:00 melakukan aksi konvoi menuju kampus Polliteknik Negri Samarinda pada jam yang sama sampai di bundaran Lembuswana barisan di blokade barisan TNI/POLRI di sertai dengan perlengkapan mobil Watercanon dan pasukan anti huru hara, kemudian melakukan sweaping dan melucuti bendera-bendera organisasi kawan2, Barisan massa di geledah dan terjadi perdebatan antara koordinator aksi (Michael). Tanpa sebab-musabab aparat kepolisian menangkap massa aksi yaitu Yakub, Natalis, Nalendro, Hendrik, dari barisan aksi dan kemudian membubarkan paksa barisan aksi. Yang akhirnya massa aksi menarik diri ke Gedung Student Center Universitas Muluarman.

 

Sesampainya dikampus massa aksi melakukan konsolidasi untuk meyikapi penangkapan 5 orang kawan yang tertangkap oleh aparat tetapi disambut dengan pembubaran paksa aksi Massa ketika massa melakukan aksi mimbar bebas di depan Gerbang UNMUL kemudian dikepung oleh aparat dengan persenjataan yang lengkap Sekitar Pukul 20.00 Wib. pasukan anti huru-hara berikut TNI/POLRI dan BRIMOB dari arah Perempatan Lembuswara menyerang massa dengan tembakan gas air mata, peluru karet dan Watercanon. Massa mundur dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, sebaliknya mereka menyerang mahasiswa hingga kampus. Dan sampai saat ini massa aksi mahasiswa samarinda yang tergabung dalam GRKB(Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu) belum dapat dibebaskan.

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan keyakinan kami pada perjuangan massa sebagai perjuangan yang mampu membebaskan seluruh rakyat dari ketertindasan, maka kami dari Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan (JGMK) menyerukan kepada seluruh elemen-elemen gerakan Pro-demokrasi untuk mendukung dan membangun solidaritas terhadap beberapa kawan di samarinda (KALTIM) yang sampai hari masih di tahan poltabes samarinda. 

 

 

Bersama dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Bebaskan kawan-kawan kami yang sedang ditahan oleh poltabes samarinda: Nalendro Priambodo(sekjen JGMK/Komaprogresif), Yakub A(PPBI Kaltim), Natalis Wada(GMNI Samarinda), Hendrik (PMII Samarinda), Aras(Hukum Untang Samarinda)
2. Hentikan represipitas aparat keamanan di dalam dan diluar kampus terhadap massa demonstran yang menyuarakan aspirasi rakyat
3. Untuk terus berjuang dan membangun perlawanan yang massif terhadap rezim neolib SBY-B dan segenap aparatus negara (TNI, POLRI) yang anti rakyat dan anti DEMOKRASI
4. Menyerukan seluruh elemen-elemen gerakan Pro-demokrasi untuk mendukung dan membangun solidaritas terhadap kawan di samarinda (KALTIM) yang sampai hari masih di tahan poltabes samarinda.

 

Hanya dengan kekuatan dan persatuan gerakan Rakyat maka sistem yang diciptakan oleh Kapitalisme beserta kaki tangannya dapat dihancurkan dengan terus berjuang hingga kekuasaan berada ditangan Rakyat itu sendiri.

elajar, Berorganisasi, dan Berjuang!

 

 

Jaringan Gerakan Mahasiswa Kerakyatan

Yogyakarta, 1 April 2012

 

 

Ketua Badan Pekerja Nasional JGMK

 

Daniel Pay Halim

 

 

Email: mahasiswakerakyatanj@yahoo.com

CP: +62 857 2925 2134, +62 852 5080 0567

KRONOLOGI AKSI PENOLAKAN KENAIKAN BBM

GERAKAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR BERSATU
(BEM UNIVERSITAS MULAWARMAN, BEM FISIP UNMUL, PEREMPUAN MAHARDIKA, GMNI, KAMMI, BEM POLNES, BEM TEKNIK UNMUL, BEM FEKON UNMUL, PEMBEBASAN, BEM HUKUM WIDYAGAMA BEM FEKON WIDYAGAMA, PPRM, KOMA PROGRESIF, PMKRI, HIMAKSI, BEM HUKUM UNMUL, HMJ SOS, FGMMKT, LEPAS FISIP UNMUL, BEM FAPERTA UNMUL KPO PRP, GMKI, HMI, PMII, JARI KALTIM, PPKL, SBMI, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS, PPBI, PPR, HIMANEGA, Dll)

Jumat, 30 Maret 2012

Pukul 12.00: Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kalimantan timur Bersatu berkumpul di Sekretariat BEM FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pukul 13.00: Massa aksi bergerak menuju di kantor gubernur

Pukul 13.20: Dalam perjalanan (Longmarc) tiba di perempatan jalan M. Yamin de depanmall Lembuswana, tiba- tiba aparat kepolisian berkumpul bersama dengan pasukan brimob.

Pukul 13.30: Massa aksi berhenti di perapatan Jln. M. YAMIN sambil berorasi secara bergantian.

Pukul 15.30: Massa aksi bergerak menuju kantor RRI (RADIO REPUBLIK INDONESIA) untuk konfrensi pers.

Pukul 16.00: Massa aksi melanjutkan perjalanan menuju kantor Gubernur.

Pukul 16.30: Massa aksi tiba di perampatan Mall Lembuswana, tiba- tiba Orang tak di kenal membakar pos polisi di perampatan mall lembuswana.

Pukul 17.00: Massa aksi mundur menuju kampus Universitas Mulawarman.

Pukul. 1 8.30: Massa aksi membubarkan diri.

Baca Selengkapnya →