Dukungan Individu oleh:
Vi Pham, Project Manager of Center for Environment and Community Assets Development (Vietnam), Vipar Daomanee (Thailand)
Pada tanggal 19 Juni 2011, rakyat Malaysia menggelar sebuah kampanye bertajuk Bersih 2.0; sebuah kampanye yang menuntut Pemilu Ketigabelas di Malaysia, yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, diselenggarakan secara bebas dan adil. Koalisi untuk Pemilu yang Bebas dan Adil (Bersih) juga telah melakukan deklarasi terbuka atas rencana pertemuan akbar (demonstrasi besar-besaran) pada tanggal 9 Juli 2011. Berkaitan dengan itu, Partai Sosialis Malaysia (PSM – the Parti Sosialis Malaysia), pada tanggal 24 Juni 2011, melakukan kampanye “Udahlah BN, Bersaralah” (Cukup BN, Mundur Sekarang). Tujuan dari kampanye PSM ini adalah untuk mengumumkan secara luas korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan (yang berasal dari dan didukung penuh oleh) Barisan Nasional (BN) dan untuk memperhebat dukungan terhadap pelaksanaan demonstrasi Bersih 2.0.
Sejak 22 Juni 2011, lebih dari 100 orang telah ditahan hanya karena dukungan yang mereka berikan terhadap demonstrasi besar-besaran yang diserukan oleh Bersih pada tanggal 9 Juli 2011. Hingga saat ini, bahkan sebelum terjadinya demonstrasi Bersih 2.0, 81 orang telah ditangkap dan ditahan dengan sewenang-wenang oleh polisi di beberapa lokasi berbeda di seluruh wilayah Malaysia. Selain itu, 15 orang juga telah dipanggil oleh polisi terkait pernyataan sikap mereka untuk demonstrasi Bersih 2.0. Pelecehan dan intimidasi pihak kepolisian tidak hanya sampai disitu, tetapi juga terjadi, antara lain, dalam bentuk menangkap rakyat yang memakai kaos Bersih 2.0, menangkap rakyat yang membagi-bagikan selebaran Bersih 2.0, menangkap mereka yang memiliki dan membawa kaos Bersih 2.0, berkali-kali melakukan interogasi, menolak hak tahanan politik atas pengacara/bantuan hukum dan pengobatan, dan melakukan pelecehan seksual terhadap aktivis perempuan.
Pada tanggal 3 Juli 2011, 6 anggota PSM, termasuk diantaranya Dr Jeyakumar Devaraj (seorang anggota Parlemen Malaysia), ditangap kembali dengan menggunakan dasar hukum Emergency Ordinance (EO), sebuah ordonansi (peraturan hukum) yang memperbolehkan diterapkannya 60 hari penahanan tanpa persidangan, dan diterapkannya masa tahanan tambahan untuk maksimum selama 2 tahun sesuai diskresi Menteri Dalam Negeri (Home Minister). Enam orang anggota PSM yang ditahan tersebut merupakan bagian dari 30 orang anggota PSM yang ditahan pada tanggal 25 Juni 2011 untuk tuduhan “menyerukan peperangan/pertempuran/permusuhan melawan Raja”.
Bahwa dalam hal ini, kami memandang tindakan-tindakan pemerintah Malaysia sebagai pemberangusan atas hak-hak demokratis rakyat Malaysia. Tindakan pemberangusan tersebut adalah usaha untuk melindungi kekuasaan elit (politik) yang berkuasa selama bertahun-tahun di Malaysia melalui rezim UMNO-BN.
Kami mengutuk keras pemerintah Malaysia yang melakukan pelecehan, penangkapan dan intimidasi untuk membungkam gerakan oposisi melawan kebijakan pemerintah Malaysia yang anti demokratik, anti rakyat miskin dan anti kelas pekerja.
Kami menuntut :
- Pemerintah Malaysia, segera dan tanpa persyaratan apapun, membebaskan seluruh aktivis PSM yang ditahan.
- Pemerintah Malaysia menghentikan semua bentuk penindasan dan intimidasi terhadap rakyat Malaysia yang mengekspresikan hak-hak demokratisnya.
- Kami menyerukan seluruh gerakan sosialis dan gerakan pro-demokrasi di Asia Tenggara dan di seluruh dunia untuk membangun dan memberikan solidaritas kepada PSM dan rakyat Malaysia yang direpresi dan ditahan.
Mohon mengirimkan email ke kpo.prp@rakyatpekerja.org untuk menambahkan nama Anda/organisasi Anda jika Anda bermaksud mendukung pernyataan sikap solidaritas ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar