Surat Terbuka Untuk Somyot

Jumat, 15 Juli 2011

Perdana Menteri Ms Yingluck Shinawatra
Government House, Pitsanulok Road, Dusit District
Bangkok 10300, Thailand
Fax: + 662 282 8631/280 1589/629 8213
Tel. + 662 280 1404/3000
Email : jkuldiloke@gmail.com /kmontira@hotmail.com

Tembusan :
charupongpheuthai@gmail.com ,
thaijkt@indo.net.id

Dengan hormat,

Dengan ini kami bermaksud menginformasikan kepada Anda terkait kasus yang menimpa Somyot Pruksakasemsuk dan mengajukan tuntutan untuk pembebasan segera Somyot Pruksakasemsuk. Sebagaimana diketahui bersama, Somyot, seorang editor dari majalah Suara Taksin, ditahan pada tanggal 30 April 2011 dan hingga saat ini masih berada di dalam penjara Bangkok Remand di Bangkok.

Somyot Pruksakasemsuk adalah seorang warga negara Thailand yang loyal, dan sebagai bagian dari perannya sebagai jurnalis independen dan aktivis buruh yang giat mengkampanyekan kebebasan berbicara, Somyot memiliki komitmen yang kuat untuk penegakan Hak Asasi Manusia.

Kami memahami bahwa Somyot ditahan atas dasar tuduhan pelecehan, penghinaan dan pengancamanan terhadap Raja, Ratu dan keluarga Kerajaan (Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand). Tuduhan-tuduhan tersebut dibantah dengan keras oleh Somyot. Somyot pun tidak mengetahui adanya surat penahanan resmi yang dikeluarkan oleh aparat hukum Thailand untuk mendasari penahanan yang dilakukan terhadap dirinya.

Kami memahami bahwa dalam Pengadilan Pidana telah menyetujui Departemen Investigasi Khusus untuk memperpanjang masa tahanan Somyot tanpa memperbolehkan pihak Somyot dan keluarganya untuk memberikan uang jaminan (pengganti masa tahanan). Kami meyakini bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat diterima terhadap hak-hak asasi Somyot. Kasus Somyot akan diperiksa pada tanggal 24 Juli 2011 dan kami mendesak Anda untuk melakukan intervensi dan membebaskan Somyot dari tahanan.

Selain kasus Somyot, persentase penahanan/pemenjaraan yang dilakukan terhadap aktivis politik meningkat lebih dari 2.000% (dua ribu persen) terhitung sejak 19 September 2006. Hukum dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Lese Majeste, digunakan sebagai alat represi bagi setiap rakyat yang melakukan perlawanan. Undang-Undang Lese Majeste adalah undang-undang yang memberangus kebebasan berbicara, kebebasan atas pendidikan, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dari rakyat Thailand. Undang-Undang tersebut telah secara terus menerus digunakan oleh pemerintahan junta militer, pemerintahan yang mendapatkan kekuasaannya bukan melalui cara-cara yang demokratis. Pembebasan Somyot dan seluruh tahanan politik di Thailand akan menandai terjadinya transisi demokrasi di Thailand. Hal itu akan menjadi sebuah pertanda yang baik bahwa setelah sekian lama tertindas di bawah rezim junta militer, rakyat Thailand sekarang telah memulai menapaki jalan menuju sistem yang demokratis.

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi untuk Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!


Komite Penyelamat Organisasi-Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KPO-PRP)

Jakarta, 11 Juli 2011

Ketua Badan Pekerja Nasional
Mahendra Kusumawardhana

Sekretaris Badan Pekerja Nasional
Asep Salmin

Tembusan :
Mr Charupong, Sekretaris Jenderal Partai Pheu Thai
Dr. Jarupan Kuldiloke, Anggota Parlemen Partai Phua Thai

Tidak ada komentar:

Posting Komentar