Pada tanggal 20 Oktober kemarin, tepat tujuh tahun pemerintahan SBY, KPO PRP Solo bekerjasama dengan BEM Fakultas Hukum UNS menyelenggarakan seminar nasional bertempat di Ruang Perpustakaan Universitas Negeri Solo. Seminar ini bertemakan: “Refleksi Tujuh Tahun Pemerintahan SBY” dan dihadiri lebih dari 150 orang peserta. Demikian walau diselenggarakan di kampus namun berbagai elemen rakyat lainnya juga berdatangan. Seminar tersebut menghadirkan pembicara dari KPO PRP yaitu Beno W, Jatmiko Anom (Dosen FH UNS), Dr Aidul Fitriciada (Akademisi UMS), Fx Sugiyanto (Aktivis Pemuda dan Mahasiswa) serta Dwi Wisnuwardana (Mahasiswa UMS). Dipandu oleh moderator Kuncoro Probojati (Menlu BEM FH UNS).
Dalam diskusi tersebut semua pembicara menegaskan bahwa kepemimpinan SBY tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. Dimana sumber daya alam maupun pertanian kita tidak dikelola dengan baik. SBY lebih mementingkan mengimport produk pertanian dari luar negeri, sementara petani Indonesia dihadapkan dengan banyak kesulitan. Ini juga merupakan akibat dari kesepakatan yang ada di level internasional yaitu WTO. Dalam hal perburuhan juga menunjukan penindasan yang sama dengna sistem kerja kontrak dan outsourcing Sementara dalam bidang politik kebijakan seperti resufle kabinet ataupun penunjukan wakil menteri lebih merupakan cara SBY membangun pencitraannya. Demikian “politik” di Indonesia telah menjadi mahal sehingga orang yang ingin terlibat dalam politik harus memiliki modal besar dan atau menjadikan korupsi sebagai cara untuk menutup biaya politik. Demikian dalam segi hukum banyak hukum-hukum yang dibuat bukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Di tingkatan internasional bahkan regional Asia Tenggara dengan ASEAN-nya, Indonesia justru semakin masuk dan terjebak dalam Neoliberalisme.
Beno Widodo dari KPO PRP menambahkan bahwa sekarang yang harus dilakukan oleh gerakan maupun manusia Indonesia secara keseluruhan adalah membangun kesadaran dan perspektif. Ini yang kemudian akan melandasi pembangunan organisasi yang kuat maupun Negara yang besar dan berpihak serta berjuang untuk rakyat Indonesia itu sendiri. (Kostrad)
Dalam diskusi tersebut semua pembicara menegaskan bahwa kepemimpinan SBY tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. Dimana sumber daya alam maupun pertanian kita tidak dikelola dengan baik. SBY lebih mementingkan mengimport produk pertanian dari luar negeri, sementara petani Indonesia dihadapkan dengan banyak kesulitan. Ini juga merupakan akibat dari kesepakatan yang ada di level internasional yaitu WTO. Dalam hal perburuhan juga menunjukan penindasan yang sama dengna sistem kerja kontrak dan outsourcing Sementara dalam bidang politik kebijakan seperti resufle kabinet ataupun penunjukan wakil menteri lebih merupakan cara SBY membangun pencitraannya. Demikian “politik” di Indonesia telah menjadi mahal sehingga orang yang ingin terlibat dalam politik harus memiliki modal besar dan atau menjadikan korupsi sebagai cara untuk menutup biaya politik. Demikian dalam segi hukum banyak hukum-hukum yang dibuat bukan untuk melindungi kepentingan rakyat. Di tingkatan internasional bahkan regional Asia Tenggara dengan ASEAN-nya, Indonesia justru semakin masuk dan terjebak dalam Neoliberalisme.
Beno Widodo dari KPO PRP menambahkan bahwa sekarang yang harus dilakukan oleh gerakan maupun manusia Indonesia secara keseluruhan adalah membangun kesadaran dan perspektif. Ini yang kemudian akan melandasi pembangunan organisasi yang kuat maupun Negara yang besar dan berpihak serta berjuang untuk rakyat Indonesia itu sendiri. (Kostrad)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar