Telah sembilan bulan lamanya, warga kampung Pulo Kelurahan Pondok labu, Kec. Cilandak, Jakarta selatan, di genangi air. Hal ini disebabkan oleh pembangunan gorong-gorong/tanggul kali krukut untuk arena lapangan tembak oleh pihak marinir. Akibat dari proyek pembangunan sarana lapangan tembak yang tidak memiliki AMDAL ini, warga sulit untuk beraktifitas seperti bekerja, sekolah, dan sarana bermain anak-anak terganggu. Dalam rangka pembangunan gorong-gorong di kali krukut ini, pihak marinir juga tidak berkordinasi atau member itahu kepada pihak terkait seperti RT, RW, Lurah, atau Camat. Bahkan pihak marinir tidak mengikuti prosedur AMDAL, seperti Proses penapisan (screening) wajib AMDAL, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping), dll.
Warga secara khusus mengeluhkan lambatnya pembongkaran gorong-gorong yang disinyalir sebagai penyebab terjadinya banjir. "Yang dibongkar cuma tutup atasnya. Itu pun sisa bongkaran masih banyak yang dibiarkan di dalam kali, akibatnya, aliran kali tetap tersendat dan permukiman warga terus diluberi banjir”, begitu kata Sugiyono, salah satu warga yang rumahnya sampai hari ini masih tergenang.
Warga Kampung Pulo juga menyayangkan minimnya perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan atas pembongkaran gorong-gorong. Dengan turunnya hujan setiap hari, mereka mengkhawatirkan situasi permukiman mereka akan memburuk jika pihak terkait tak kunjung menunjukkan perhatian dalam penanggulangan “bencana buatan” tersebut.
Disamping itu, intansi-intansi pemerintahan, seperti Dinas PU, Perairan, Dinas Sosil, Dinas Kesehatan, DPRD, Gubernur DKI, Kementerian Kordinator Kesejahtraan Rakyat , yang meninjau lokasi tidak bisa memberikan solusi bagi warga kampung pulo yang terkena banjir.
Bahkan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Menko kesra, Agung Laksono, pun tidak bisa berbuat apa-apa walau mereka tahu apa penyebab dari banjir yang selalu menggenangi pemukiman kampung pulo selama Sembilan bulan. Solusi jangka panjang yang dilontarkan oleh pihak gubernur dan menkokesra adalah pembuatan waduk disekitar pemukiman warga yang akan membebaskan lahan sebagian warga. Namun, terlepas dari solusi jangka panjang yang juga akan berdampak pada warga, pemerintah tidak memiliki suatu program darurat untuk menanggulangi warga kampung pulo selaku korban banjir yang sudah terkena berbagai macam penyakit dan terganggu aktivitasnya.
Warga meminta normalisasi kali krukut secepatnya, agar warga dapat beraktifitas seperti biasa tanpa genangan air yang membasahi pemukiman kampung pulo. Itulah yang sedang diperjuangkan warga yang pada hari senin lalu melakukan aksi perdananya dengan mendatangi komnas HAM.
Selain kemacetan lalulintas, BANJIR merupakan salah satu persoalan yang membebani rakyat di Jakarta. Banjir yang menjadi persoalan di Jakarta ini seolah-olah sudah menjadi pemakluman bagi para elit pemimpin di ibu kota ini, bahkan sudah menjadi kebiasaan atau musim baru selain dua musim yang di kenal yakni musim hujan dan musim kemarau. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi banjir dari tahun ke tahun, menimbulkan pertanyaan, benarkah banjir tidak teratasi karena dibuat semata-mata oleh alam? Ataukah justru banjir di Jakarta merupakan buatan manusia sendiri lewat sistem pembangunan yang pro modal, yang pada akhirnya tak dapat ditanggulangi secara total oleh pemerintah yang pro modal itu sendiri?
Setiap kasus banjir memang tak dapat begitu saja dipersamakan faktor-faktor peyebabnya. Namun jika kita berkaca pada kasus warga kampung pulo, pondok labu, kita mendapati bahwa banjir tidak serta merta datang berbulan-bulan sebelum adanya pembangunan gorong-gorong oleh Marinir atau pihak manapun yang berkepentingan. Jika dapat ditarik secara umum, maka persoalan kepentingan kelas terhadap tata ruang secara nyata ikut mempengaruhi lahirnya banjir di Jakarta yang lebih sering menimpa pemukiman rakyat kecil ketimbang perumahan-perumahan mewah.
Untuk itu KPO PRP Jakarta akan terus melakukan dukungan terhadap warga kampung pulo pondok labu, dan rakyat pekerja Jakarta pada umumnya yang menjadi korban banjir, dan akan melakukan desakan kepada pemerintahan propinsi Jakarta untuk melaksanakan program darurat bagi rakyat korban banjir. Selain itu KPO PRP Jakarta juga akan mengajak rakyat korban banjir dan bersama-sama dengan organisasi yang serius dalam menangani permasalahan banjir, untuk melahirkan sebuah skema perjuangan rakyat yang menyeluruh terhadap persoalan banjir.(Julius/kibar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar