Peringatan Sumpah Pemuda oleh Front Pemuda Rakyat Anti Neoliberalisme

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, karena itulah kemudian Belanda melakukan Penjajahan terhadap Indonesia. Pejajahan terhadap rakyat dan wilayah Indonesia selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Pemuda dan rakyat dalam melakukan Perlawanan. Rakyat Indonesia yang dibawah Pemerintahan kolonialisme Belanda sebagai bentuk Perampasan terhadap seluruh Sumber Kekayaan Alam dibumi Pertiwi ini, dalam prosses itulah rakyat dan pemuda dengan menggunakan berbagai Organisasi melakukan perlawanan, sekalipun itu masih bersifat kedaerahan, perlawanan organisasi masing-masing daerah tersebut menjadi Kesulitan, akhirnya beberapa tokoh pemuda dengan menggunakan rasa senasib dan Sepenanggungan/sama rasa sama dijajah, sehingga dibentuklah organisasi nasional sebagai wadah menyatukan pemuda Indonesia dan kemudian dideklarasikan dengan Sumpah Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928.

Penyatuan berbagai organisasi daerah dan didengungkannya sumpah pemuda sebagai bentuk kebersamaan dan menanamkan Jiwa Nasionalis bagi pemuda dan pemudi Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonialisme Belanda, yang akhirnya Ir. Soekarnao salah satu tokoh Pemuda membacakan Proklamasi Kemerdekaan dari Kolonialisme bagi Rakyat Indonesia.

Pada tanggal 28 Oktober tahun 2011, Negara ini memasuki umur ke 83 tahun Sumpah Pemuda Indonesia, namun perpecahan dan watak kedaerahan kadang kala sering terdengar oleh kita, hal ini tentunya bukanlah tanpa peran Penjajah sebagaimana pada era Penjajah Belanda. Dan ternyata sekarang justru Penjajahannya terjadi lebih kejam yaitu dibawah Rezim pemerintahan imfrialisme dan Neolibralisme yang memuncukan berbagai ketimpangan rakyat Indonesia serta tidak sesuai dengan poin ke 5 Pancasila yaitu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fenomena ketimpangan ini dapat kita lihat melalui berbagai kebijakan yang diambil rezim neolibralisme dan meminggirkan kepentingan rakyat diseluruh sector termasuk rakyat Pekerja pekerja, antara lain; Pada tahun 2010, berdasarkan data Disnakertrans NTB, jumlah Penduduk miskin di NTB diperkirakan sebanyak 1.009.352 atau 21,55% dari jumlah total penduduk NTB. Jika Neolibralisme ini terus berkuasa maka mutlak hukumnya angka kemiskinan akan terus meningkat dan ketimpangan social terus terjadi. Celakanya berdasarkan data yang ada saat ini, propinsi kita merupakan urutan ke-6 secara nasional sebagai provinsi penyandang gelar penduduk paling miskin.

Sementara sekarang ini PT. Newmont Nusa Tenggara adalah salah satu Perusahaan raksasa milik imperialis AS yang hanya menyerap tenaga kerja sekitar 8.000 termasuk buruh sub kontrak. Namun jumlah ini tentu masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah rakyat miskin dan penduduk NTB, dan dengan hasil produksi serta luas lahan yang dikuasai petani sendiri. Dan lagi-lagi harga Produksi Petani sangat Murah dan pemerintah tidak mampu mengabil kebijakan dalam menigkatkan harga komoditi Pertanian, dan hal tersebut sebagai wujud pemiskinan terhadap petani, yang mengakibatkan lahan petani dirampas secara halus oleh para pengusaha dan penguasa.

Kebijakan negara pada sector Industri maupun lainnya serta ketenagakerjaan seperti Outsourcing/kerja kontrak mengabaikan pekerja/buruh yang mengutungkan segelintir orang dalam sistem Neolibralisme, dan tragisnya dikabupaten Sumbawa, Upah/gaji bagi Pekerja/buruh masih jauh dibawah standar yang ditentukan apalagi standar Upah yang layak, dan lagi-lagi pekerja/buruh PLN serta yang terdapat pada perusahaan lainnya tidak mempunyai jaminan pekerjaan yang jelas.

Kekayaan alam Negeri ini yang berlimpah ternyata belum menjamin rakyat sejahterah, selain sector swasta ternyata sector pendidikan dan Pelyanan Publik Masih menyisahkan berbagai Persoalan antara lain; masih banyaknya Pemuda yang tidak mempunyai kesempatan duduk diPerguruan tinggi, karena lemahnya ekonomi, hal memperlihatkan Pendidikan justru menjadi barang yang mahal bagi rakyat miskin, kemudian ketimpangan Pelayanan pada Dinas Catatan Sipil (Capil) Kabupaten Sumbawa yang semraut dan terlihat bobrok serta juga di indikasikan terjadinya pungli.

Dari beberapa persoalan diatas, bisa kita simpulkan bahwa Sistem Neolibralisme tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, justru semakin meningkatnya kesenjangan social, serta pengagguran berkepanjangan. Dan dalam hal ini, Pemerintah neolibraslisme lebih mementingkan kepentingan investasi dari pada kepentingan petani,pekerja Buruh,Nelayan dan rakyat pada umumnya. Selain juga pembiaran tindakan kekerasan yang dilakukan aparatur pemerintah baik yang dilakukan oleh TNI/POLRI yang marak terjadi dibeberapa daerah diIndonesia salah satunya kekerasan terhadap Pekerja di PT Freeport Mimika Timika Papua, untuk demi terwujdunya Poin Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh rakyat Indonesia, Maka untuk itu FRONT PEMUDA RAKYAT menuntut:

1. Lapangan Pekerjaan dan upah yang layak bagi pekerja.
2. Naikan harga komoditi petani dan Lindungi kepentingan Produksi kaum tani . tolak libralisasi komoditi pertanian, tolak imfor beras, dan seluruh produk pertanian kaum tani Indonesia, sediakan pupuk murah bagi petani.
3. Pendidikan gratis bagi pelajar dan Mahasiswa.
4. Tolak Rencana undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT).
5. Kesehaatan gratis untuk buruh,kaum tani dan kaum miskin kota.
6. Nasionalisasi seluruh Aset Asing Yang ada diIndonesia.
7. Mengecam seluruh bentuk refresifitas dan intimidasi terhadap Pekerja
8. Tolak PHK, naikan upah dan berikan kebebasan berserikat bagi klas buruh/pekerja.
9. Mengecam Pelayanan Publik ( diDinas Catatan Sipil) Kab.sumbawa yang Cendrung Semraut dan muluk-muluk.

FRONT PEMUDA RAKYAT

(KPO-PRP Kolektif Sumbawa, GERPAD, BPMP, MAPALA UNSA,)